Konsultan Pajak
Pajak & Perpajakan Industri Garment
di Depok

PPh Final UMKM 0,5% vs Tarif Umum

Konveksi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar otomatis eligible PPh Final 0,5%. Tapi dengan banyak operator (beban gaji besar), tarif umum 22% sering lebih menguntungkan karena PPh 21, 23, 25 bisa dikreditkan. Simulasi multi-tahun wajib dilakukan.

PPN Jasa Garment ke Buyer Korporat

Jasa garment (konveksi, makloon, CMT) adalah jasa kena PPN 11%. Konveksi yang melayani brand, retailer, atau marketplace PKP wajib memungut PPN dan membuat faktur pajak. Banyak konveksi belum PKP karena omzet < Rp 4,8 Miliar, sehingga kehilangan klien korporat.

PPN Konsinyasi di Department Store

Barang konsinyasi di department store: faktur pajak diterbitkan saat barang dikirim dengan DPP konsinyasi (nilai jual eceran), PPN 11% dipungut dari retailer PKP. Saat barang terjual, retailer tidak perlu pungut PPN lagi. Konveksi harus komplain PPN dari awal, bukan saat barang terjual.

PPh Pasal 22 Impor Kain dan Benang

Impor kain dan benang dari China, India, Korea, atau negara lain dikenai PPh Pasal 22 saat import (2.5%-7.5% dari nilai import). Konveksi yang import bahan baku wajib setor PPh Pasal 22 via bank devisa. Tanpa setor, biaya import tidak deductible.

CMT Subkontraktor vs Operator Karyawan

CMT (Cut, Make, Trim) adalah subkontraktor yang menggaji operator sendiri. Konveksi tidak memotong PPh 21 untuk operator CMT (bukan karyawan konveksi), tapi memotong PPh 23 (2% dari jasa CMT). Banyak konveksi keliru mengklasifikasikan operator CMT sebagai karyawan, dengan konsekuensi pajak yang berbeda.

Manajemen Multi-Channel Garment

Garment menjual ke multi-channel: brand (margin tipis, volume besar), retailer (margin medium), konsinyasi (fee 25-30%), e-commerce (margin tinggi). Tanpa tracking per channel, margin per channel tidak terukur.

Simulasi PPh Final UMKM vs Tarif Umum

Simulasi multi-tahun beban pajak pada PPh Final 0,5% vs tarif umum 22%, dengan data aktual: omzet, beban gaji operator, biaya produksi, dan overhead. Termasuk rekomendasi timing transisi dan threshold omzet untuk switch.

• Skema pajak optimal
• Timing transisi jelas
• Penghematan pajak terukur

Setup PKP + PPN Jasa Garment

Membantu konveksi mengurus PKP (jika relevan) dan compliance PPN 11% untuk jasa garment. Termasuk setup template faktur pajak, Faktur Pajak keluaran, dan rekonsiliasi SPT Masa PPN.

• PKP compliant
• Faktur pajak rapi
• SPT PPN lancar

Compliance PPN Konsinyasi

Setup prosedur PPN konsinyasi: faktur pajak saat barang keluar, DPP konsinyasi, dan rekonsiliasi dengan laporan penjualan retailer. Termasuk dokumentasi untuk audit.

• PPN konsinyasi compliant
• Rekonsiliasi rapi
• Faktur pajak benar

Compliance PPh Pasal 22 Impor

Setup prosedur PPh Pasal 22 untuk impor kain dan benang: hitung tarif (2.5%-7.5%), setor via bank devisa, dan laporkan di SPT Masa PPh Pasal 22. Termasuk rekonsiliasi dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang).

• PPh 22 compliant
• Import lancar
• Biaya import deductible

Modul Compliance CMT Subkontraktor

Setup sistem yang mengelola CMT secara compliance: klasifikasi CMT sebagai vendor (bukan karyawan), PPh 23 (2%) untuk jasa CMT, dan rekonsiliasi invoice CMT. Termasuk dokumentasi untuk audit DJP.

• CMT compliant
• PPh 23 terhitung
• Audit lancar

Modul Multi-Channel dengan Margin Tracking

Setup pembukuan multi-channel: brand, retailer, konsinyasi, e-commerce. Termasuk pricing tier per channel, fee marketplace, dan margin per channel.

• Margin per channel terukur
• Pricing strategy terdukung
• Channel tidak profitable teridentifikasi