Konsultan Pajak
Pajak & Perpajakan Industri Panas Bumi (Geothermal) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
di Kabupaten Lamongan

Tax Allowance Panas Bumi yang Sering Tidak Diklaim

Investasi panas bumi mendapat fasilitas tax allowance (pengurangan penghasilan neto 30% dari nilai investasi selama 6 tahun). Namun, banyak perusahaan tidak mengklaim karena kurang paham mekanisme atau kesalahan dokumentasi. Potensi saving: ratusan miliar rupiah untuk PLTP 100+ MW.

PPN 11% dengan Multi-Sumber Pendapatan

PLTP memiliki beberapa sumber pendapatan: penjualan listrik ke PLN (PPN 11%), penjualan uap ke pihak ketiga (PPN 11%), carbon credit (REC) yang dijual (potensi PPN atau bukan, tergantung struktur). Tiap sumber punya karakter PPN masukan yang berbeda dan butuh perlakuan khusus.

Royalti dan Iuran Produksi yang Kompleks

Pemegang WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi) wajib membayar iuran tetap (per km²) dan iuran produksi (royalti 0%-7,5% dari net operating revenue, tergantung kapasitas). Perhitungan royalti yang salah bisa membuat negara mengklaim underpayment, atau perusahaan membayar berlebih.

P3B untuk Konsultan Asing & Joint Venture

PLTP yang menggunakan konsultan, drilling contractor, atau operator asing menghadapi PPh Pasal 26 (20%) yang bisa diturunkan lewat P3B (tax treaty). Negara-negara asal (Australia, Amerika, Jepang) punya tarif P3B yang berbeda (5%-15%). Tanpa Form DGT (Certificate of Domicile), tarif penuh 20% berlaku.

PPh Pasal 22 Impor Peralatan Geothermal

Impor peralatan drilling, generator, dan equipment PLTP dari luar negeri dikenai PPh Pasal 22 (2,5% untuk yang punya API). Untuk PMA, ada juga fasilitas pembebasan bea masuk untuk mesin/peralatan yang belum diproduksi di dalam negeri (BMTP). Syarat: rekomendasi Kementerian ESDM atau BKPM.

Carbon Credit & Insentif Fiskal Pasca Perjanjian Paris

PLTP menghasilkan carbon credit (CER/VER) yang bisa dijual di pasar karbon. Status pajak carbon credit (apakah kena PPN, bagaimana perlakuan PPh-nya) masih diatur SR (Surat Edaran) DJP No. SE-07/PJ.34/2010. Penjualan REC (Renewable Energy Certificate) juga punya perlakuan pajak sendiri yang perlu klarifikasi.

Aset Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (SGHO)

Banyak PLTP menggunakan sewa guna usaha (finance lease) untuk drilling rig, generator, dan equipment. Pembayaran angsuran SGHO kena PPN 11% (leased asset) atau PPh Pasal 4(2) (jasa sewa). Penting untuk membedakan SGHO dari operating lease untuk konsistensi PPN dan PPh.

Klaim & Optimalisasi Tax Allowance Panas Bumi

Membantu perusahaan geothermal mengklaim tax allowance 30% dari investasi (selama 6 tahun) sesuai PMK 35/2010 dan turunannya. Termasuk penyiapan Form KPP (untuk badan usaha) dan rekonsiliasi dengan laporan DJP Online. Optimalisasi tambahan: tax holiday untuk investasi baru (PMK 130/2020).

• Tax allowance 30% terklaim
• Penghematan pajak signifikan
• Tax holiday eligible

PPN Multi-Sumber dengan Rekonsiliasi Akurat

Implementasi pembukuan PPN multi-sumber: PPN penjualan listrik ke PLN (PPN 11%), PPN penjualan uap, dan PPN penjualan carbon credit (atau tidak, sesuai SE DJP). Termasuk setup akun PPN masukan per kategori (sewa lahan, bahan kimia, jasa drilling) dan rekonsiliasi PPN dengan PKP PLN.

• PPN multi-sumber rapi
• PPN masukan optimal
• SPT PPN lancar

Compliance Royalti & Iuran Panas Bumi

Setup pembukuan khusus royalti/iuran produksi: akun terpisah, dokumen pendukung (laporan produksi bulanan, harga jual, perhitungan netto), rekonsiliasi dengan setoran ke negara, dan verifikasi kapasitas terpasang. Termasuk pendampingan audit royalti dari DJK (Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan).

• Royalti compliant
• Setoran tepat jumlah
• Audit DJK lancar

Optimasi P3B & Tax Treaty untuk Mitra Asing

Pendampingan penerapan P3B untuk konsultan, kontraktor, dan operator asing: verifikasi Form DGT (Certificate of Domicile), pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) untuk transaksi tertentu, dan optimalisasi tarif withholding tax. Termasuk negosiasi P3B baru jika negara asal belum punya P3B dengan Indonesia.

• Withholding tax optimal
• P3B diterapkan
• Risiko double tax rendah

PPh Pasal 22 Impor & Fasilitas PMA

Setup compliance PPh Pasal 22 impor: API, billing bea cukai, rekonsiliasi PPh Pasal 22 dengan SPT. Termasuk pengurusan fasilitas pembebasan bea masuk (BMTP) untuk mesin yang belum diproduksi dalam negeri, dengan rekomendasi Kementerian ESDM atau BKPM.

• PPh Pasal 22 compliant
• BMTP terutilisasi
• PMA optimal

Carbon Credit & REC: Struktur Pajak Optimal

Konsultasi struktur pajak untuk penjualan carbon credit (CER/VER) dan REC: identifikasi apakah kena PPN (BKP tidak berwujud), perlakuan PPh (jasa atau lainnya), dan tax treaty jika pembeli luar negeri. Termasuk pendaftaran di SRN (Sistem Registri Nasional) untuk registry carbon Indonesia.

• Carbon credit terstruktur
• Pajak ter-optimal
• SRN compliant

Sewa Guna Usaha (SGHO) & Operating Lease

Setup pembukuan sewa guna usaha: klarifikasi SGHO (finance lease dengan hak opsi) vs operating lease, PPN angsuran SGHO, dan PPh Pasal 4(2) untuk sewa biasa. Termasuk verifikasi kontrak lessor (biasanya pihak ketiga) dan rekonsiliasi angsuran dengan PPN.

• SGHO terklasifikasi
• PPN & PPh sewa rapi
• Kontrak lease sesuai