Akuntansi & Pembukuan · KBLI 86102

Jasa Akuntansi Telemedicine

Sistem pembukuan khusus telemedicine: fee bagi hasil dokter, multi-channel, PPN 11%, UU PDP rekam medis, Permenkes 20/2019. Untuk startup hingga platform multi-spesialisasi.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Fee Bagi Hasil dengan Dokter Spesialis

    Telemedicine membayar fee bagi hasil kepada dokter spesialis (konsultan, mitra). Tracking fee per konsultasi, rekonsiliasi dengan revenue, dan PPh 21/PPh 23 compliance untuk mitra.

  • Multi-Channel Revenue

    Telemedicine melayani multi-channel: konsultasi video, resep online, rujukan, langganan (subscription), dan iklan health. Tracking per channel dengan margin berbeda penting.

  • PPh 21 untuk Dokter dengan Penghasilan Rangkap

    Dokter dengan penghasilan rangkap (bekerja di beberapa platform telemedicine) wajib lapor SPT dengan penggabungan penghasilan. Banyak platform tidak aware.

  • Compliance Permenkes 20/2019

    Layanan telemedicine wajib comply dengan Permenkes 20/2019: dokter harus memiliki STR aktif, SIP (Surat Izin Praktik), dan platform harus terdaftar di Kominfo (PSE). Tanpa compliance, izin operasional bisa dicabut.

  • Rekam Medis Elektronik dan UU PDP

    Data rekam medis pasien adalah data pribadi yang dilindungi UU PDP. Platform wajib: (1) consent pasien, (2) enkripsi data, (3) akses terbatas, (4) retention policy, (5) breach notification. Tanpa compliance, denda hingga Rp 5 Miliar.

  • PPh Final UMKM vs Tarif Umum

    Platform telemedicine dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar otomatis eligible PPh Final 0,5%. Tapi dengan banyak dokter dengan penghasilan rangkap (yang menerima fee), tarif umum 22% bisa lebih optimal. Simulasi multi-tahun.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Modul Fee Bagi Hasil Dokter

    Setup tracking fee per konsultasi, rekonsiliasi dengan revenue, dan PPh 21/PPh 23 compliance untuk dokter. Termasuk bukti potong dan rekonsiliasi bulanan.

    • Fee bagi hasil rapi
    • PPh 21/23 compliant
    • Bukti potong terdokumentasi
  2. 02

    Modul Multi-Channel dengan Margin

    Setup pembukuan per channel: konsultasi video, resep, rujukan, langganan, iklan. Termasuk pricing tier dan margin per channel.

    • Margin per channel terukur
    • Channel optimal teridentifikasi
    • Pricing strategy terdukung
  3. 03

    Modul Compliance PPh 21 Dokter dengan Penghasilan Rangkap

    Setup sistem yang mengelola pekerja rangkap: klasifikasi yang jelas, pelaporan SPT, dan bukti potong. Termasuk training dokter tentang compliance penghasilan rangkap.

    • PPh 21 compliant
    • Bukti potong rapi
    • Penghasilan rangkap terlapor
  4. 04

    Modul Compliance Permenkes 20/2019

    Setup tracking STR dokter, SIP, dan registrasi platform di Kominfo. Termasuk reminder untuk perpanjangan dan audit compliance.

    • STR selalu aktif
    • SIP compliance
    • PSE registered
  5. 05

    Modul Compliance UU PDP untuk Rekam Medis

    Setup sistem compliance UU PDP: consent management, enkripsi data, akses terbatas, retention policy, dan breach notification. Termasuk dokumentasi untuk audit.

    • UU PDP compliant
    • Rekam medis terlindungi
    • Siap diperiksa DJP
  6. 06

    Simulasi PPh Final vs Tarif Umum

    Simulasi multi-tahun beban pajak pada PPh Final 0,5% vs tarif umum 22%, dengan data aktual: omzet platform, fee bagi hasil ke dokter, dan overhead.

    • Skema pajak optimal
    • Timing transisi jelas
    • Beban pajak terhitung jelas

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Channel

    Analisis skala platform (jumlah dokter, konsultasi, channel), sistem existing, status PKP, dan pain point (fee, penghasilan rangkap, UU PDP).

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PKP, identifikasi penghasilan rangkap dokter, dan compliance Permenkes + UU PDP.

  3. 03

    Setup Sistem Pembukuan

    Setup pembukuan multi-channel, fee bagi hasil, dan compliance UU PDP untuk rekam medis.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review bulanan terhadap SPT PPN, PPh 21, dan tracking penghasilan rangkap. Pendampingan saat audit DJP atau inspeksi Dinkes.

Regulasi terkait

  • PSAK 14

    Persediaan

    Persediaan telemedicine: obat yang diresepkan (bila ada), alat kesehatan, dan inventory digital (subscription software). Termasuk persediaanbahan habis pakai (consumable) untuk alat medis.

  • PSAK 16

    Aset Tetap

    Peralatan telemedicine: komputer, kamera HD, mikrofon, dan software capitalized (bukan subscription). Termasuk aset teknologi seperti server dan IoT device.

  • PSAK 19

    Aset Tak Berwujud

    Software proprietary, brand telemedicine, dan kontrak jangka panjang dengan dokter spesialis dapat diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi kriteria.

  • PSAK 72

    Pendapatan dari Kontrak dengan Customer

    Pendapatan telemedicine dari multi-channel (langganan, konsultasi, resep, rujukan) diakui saat transfer kontrol jasa. Termasuk fee bagi hasil dengan dokter spesialis.

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Layanan telemedicine UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5%. Untuk platform telemedicine dengan margin tipis, perlu disimulasikan.

  • PPN Telemedicine

    UU PPN 42/2009

    Jasa telemedicine (konsultasi jarak jauh) adalah jasa kena PPN 11%. Platform yang melayani korporat PKP (asuransi, perusahaan) wajib membuat faktur pajak.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya jasa pembukuan untuk telemedicine?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Apakah telemedicine kena PPN?

Ya, jasa telemedicine (konsultasi dokter jarak jauh) adalah jasa kena PPN 11% sesuai UU PPN 42/2009. Platform yang melayani korporat PKP (asuransi, perusahaan) wajib membuat faktur pajak. Termasuk jasa resep online dan rujukan juga kena PPN. Untuk platform yang melayani customer individu, boleh tidak PKP, tapi kehilangan customer korporat.

Bagaimana perlakuan PPh untuk dokter dengan penghasilan rangkap di telemedicine?

Dokter dengan penghasilan rangkap (bekerja di beberapa platform): penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung. Contoh: dokter A menerima Rp 5 juta/bulan dari platform X dan Rp 3 juta/bulan dari platform Y, total Rp 8 juta/bulan. PPh 21 dihitung dari total Rp 8 juta/bulan, PTKP TK/0 (Rp 4,5 juta/bulan) = PKP Rp 3,5 juta. Tarif 5% (untuk PKP sampai Rp 50 juta) = PPh 21 Rp 175.000 per bulan. Platform wajib memotong PPh 21 dari masing-masing fee, dan dokter wajib lapor SPT Tahunan dengan semua penghasilannya.

Bagaimana cara compliance dengan Permenkes 20/2019?

Permenkes 20/2019 mengatur layanan telemedicine: (1) dokter harus memiliki STR aktif dan SIP (Surat Izin Praktik), (2) platform harus terdaftar di Kominfo sebagai PSE, (3) konsultasi telemedicine terbatas pada dokter spesialis atau dokter yang memiliki SIP, (4) rekam medis elektronik harus comply dengan UU PDP. Tanpa compliance, izin operasional platform bisa dicabut. Pendampingan compliance termasuk tracking STR/SIP dokter, registrasi PSE platform, dan SOP rekam medis.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk telemedicine?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Bagaimana layanan akuntansi membantu efisiensi biaya operasional?

Dengan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, Anda dapat mengidentifikasi pemborosan biaya (cost leakage), memantau margin keuntungan per produk, dan mengambil keputusan bisnis berbasis data untuk meningkatkan efisiensi.

Apakah laporan keuangan bisa diakses secara real-time?

Ya, kami menggunakan sistem akuntansi berbasis cloud (Jurnal/Accurate Online) yang memungkinkan Anda memantau arus kas, laba rugi, dan performa bisnis kapan saja dan di mana saja secara real-time.

Bagaimana laporan disiapkan untuk keperluan audit eksternal atau bank?

Laporan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan dokumentasi dan jejak transaksi (traceability) yang bisa ditelusuri, sehingga siap dipakai untuk proses audit eksternal maupun pengajuan kredit perbankan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp