Perpajakan · KBLI 86200
Konsultan Pajak untuk Praktik Dokter dan Klinik
Layanan pajak untuk praktik dokter, klinik gigi, dan dokter spesialis: PPh Final UMKM, PPN, SIP, izin Dinkes, BPJS, multi-channel.
Yang biasanya jadi masalah
-
PPh Final UMKM untuk Klinik Kecil
Klinik dokter kecil (praktik perorangan, klinik pratama) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Klinik besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.
-
PPN 11% untuk Klinik PKP
Klinik dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa medis. Penjualan obat dari klinik kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.
-
SIP Dokter & Izin Dinkes
Dokter yang berpraktik WAJIB memiliki SIP dari Dinkes. Klinik (tempat praktik) WAJIB memiliki izin dari Dinkes setempat. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi. Tanpa izin, tidak bisa beroperasi. SIP berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang.
-
BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan
Klinik dengan karyawan tetap (perawat, admin, resepsionis) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dokter dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.
-
BPJS Kesehatan FKTP & Klaim Kapitasi
Klinik yang melayani pasien BPJS Kesehatan WAJIB bekerja sama sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Klaim dari BPJS diproses sesuai tarif kapitasi per pasien terdaftar. Penting untuk verifikasi klaim dan rekonsiliasi bulanan.
-
Multi-Channel: Umum, BPJS, Asuransi
Klinik modern melayani banyak kanal: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Tiap channel punya tarif dan proses klaim berbeda. Multi-channel dengan tracking PPN per channel.
-
Persaingan dengan Klinik Online & Apotek Online
Klinik offline bersaing dengan klinik online (Halodoc, Alodokter) yang menawarkan konsultasi via telemedicine. Klinik gigi bersaing dengan klinik gigi estetik premium (Dental Studio, OMDC). Margin tertekan, apalagi untuk klinik standar. Strategi diferensiasi (premium, lokasi) penting.
Yang kami kerjakan
- 01
Setup PPh Final UMKM 0,5%
Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk klinik kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.
- PPh Final optimal
- Pembukuan multi-channel
- SPT triwulanan ringan
- 02
Klasifikasi PPN untuk Klinik PKP
Membantu klinik PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa medis. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel (umum, BPJS, asuransi).
- PPN compliant
- PPN masukan di-recover
- SPT PPN lancar
- 03
Compliance SIP & Izin Dinkes
Pendampingan pengurusan SIP dokter dari Dinkes dan izin klinik dari Dinkes setempat. Termasuk untuk dokter baru, klinik baru, dan perpanjangan SIP. Termasuk izin tambahan untuk klinik gigi estetik.
- SIP dokter lengkap
- Izin Dinkes compliant
- Risiko sanksi rendah
- 04
Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan
Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk karyawan klinik: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk perawat tetap, admin, dan resepsionis. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.
- BPJS compliant
- Karyawan terlindungi
- Risiko sanksi Depnaker rendah
- 05
Compliance Klaim BPJS FKTP
Pendampingan compliance klaim BPJS Kesehatan sebagai FKTP sesuai tarif kapitasi: verifikasi klaim, dokumentasi, dan rekonsiliasi bulanan. Termasuk untuk multi-pasien terdaftar. Termasuk penyelesaian klaim tertolak.
- Klaim BPJS compliant
- Rekonsiliasi rapi
- Klaim tertolak diminimalkan
- 06
Pembukuan Multi-Channel Klinik
Setup pembukuan multi-channel: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan provider (BPJS, asuransi).
- Margin per channel terukur
- Klaim tracked
- PPN terkontrol
- 07
Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi
Konsultasi strategi diferensiasi untuk klinik offline: lokasi premium, spesialisasi (gigi estetik, kecantikan), teknologi modern, dan kerja sama dengan asuransi. Termasuk strategi telemedicine untuk melawan klinik online.
- Diferensiasi jelas
- Pasien meningkat
- Anti-kompetisi efektif
Cara kami bekerja
- 01
Assessment Skala & Skema
Pemetaan: skala klinik (kecil/menengah/besar), jenis (umum/gigi/spesialis), channel (umum/BPJS/asuransi), dan pain point PPh/PPN/SIP/izin/BPJS/pajak daerah.
- 02
Review Pajak & Compliance
Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk klinik PKP, identifikasi SIP & izin Dinkes, dan analisis klaim BPJS FKTP.
- 03
Setup Pembukuan & SPT
Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.
- 04
Pendampingan & Audit
Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Dinkes, dan update regulasi (SIP, BPJS, INA-CBGs).
Regulasi terkait
-
PP 55/2022
PPh Final UMKM, 0,5%
Klinik dokter kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Klinik besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).
-
UU PPN 42/2009
PPN 11% untuk Jasa Dokter
Jasa praktik dokter merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan obat dari klinik kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN sesuai PMK.
-
PP 28/2023
Pajak Daerah & Retribusi
Klinik dokter dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk klinik. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.
-
UU Praktik Kedokteran 29/2004
SIP Dokter & Izin Klinik
Dokter yang berpraktik WAJIB memiliki SIP (Surat Izin Praktik) dari Dinkes. Klinik (tempat praktik) WAJIB memiliki izin dari Dinkes setempat. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan standardisasi.
-
Permenaker 11/2019
BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan
Klinik dengan karyawan tetap (perawat, admin, resepsionis) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dokter dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.
-
BPJS Kesehatan
Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan
Klinik yang melayani pasien BPJS Kesehatan WAJIB bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Klaim dari BPJS diproses sesuai tarif kapitasi. Penting untuk verifikasi klaim dan rekonsiliasi.
-
UU Konsumen
Konsultasi & Tindakan Medis
Jasa konsultasi dokter, tindakan medis (cabut gigi, operasi kecil), dan tindakan estetik (botox, filler) dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa tindakan estetik premium bisa kena PPN Luxury 20%.
Kalau kantor pajak mulai bertanya
Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Apakah klinik dokter wajib PKP dan kena PPN 11%?
Klinik dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Klinik dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk jasa medis. Penjualan obat dari klinik kena PPN 11%. Beberapa kategori (pelayanan KB, imunisasi) bisa dibebaskan PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.
Berapa bea masuk alat medis impor?
Alat medis impor (dental chair, USG, rontgen) dikenai bea masuk 0%-15% tergantung jenis dan negara asal. Alat dari Jepang dan Korea biasanya 0-5% dengan FTA, dari Eropa 0-15%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Beberapa alat medis strategis bisa 0% dengan rekomendasi Kemenkes.
Bagaimana cara mendapatkan SIP dokter?
SIP dokter dari Dinkes: (1) dokter memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) dari IDI/KKI, (2) dokter melamar SIP ke Dinkes, (3) verifikasi dokumen, (4) SIP diterbitkan. Proses: 2-4 minggu. SIP berlaku 5 tahun. Dokter dengan STR habis masa berlakunya harus diperpanjang dulu.
Bagaimana cara kerja klaim BPJS kapitasi?
Klaim BPJS kapitasi untuk FKTP: (1) pasien terdaftar di klinik sebagai peserta BPJS, (2) klinik menerima pembayaran kapitasi per pasien terdaftar per bulan, (3) kapitasi bervariasi per wilayah dan jumlah pasien, (4) klinik menyediakan layanan kesehatan dasar sesuai standar. Penting untuk tracking jumlah pasien terdaftar dan utilisasi layanan.
Apakah tindakan estetik kena PPN 11%?
Tindakan estetik (botox, filler, laser) dikenai PPN 11% saat klinik PKP. Beberapa tindakan estetik premium (implan wajah, operasi plastik besar) bisa kena PPN Luxury 20%. Penting untuk verifikasi per jenis tindakan. Klinik kecantikan biasanya PKP.
Bagaimana pembukuan untuk klinik multi-channel?
Klinik multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: umum (pribadi), BPJS Kesehatan, dan asuransi swasta. Software klinik dengan tracking pasien per channel, klaim BPJS, klaim asuransi, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.
Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk klinik?
Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.
Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?
Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?
Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.
Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?
Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.
Industri Terkait
- Pajak Retail & Toko UMKM KBLI 47111Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.
- Pajak & Perpajakan Rumah Sakit, RS Umum, RS Khusus, dan Klinik KBLI 86100Konsultan pajak untuk rumah sakit, RS umum, RS khusus, dan klinik (KBLI 86100): PPh Final UMKM, PPN, izin Kemenkes, KARS, BPJS, pajak daerah.
- Pajak Klinik & Praktik Dokter KBLI 86201Pajak klinik dan praktik dokter: PPN dibebaskan, PPh Final UMKM, PPh 21 dokter. Konsultasi pajak kesehatan bersama Arunika.
Ceritakan kondisi usaha Anda
Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.
Chat via WhatsApp- +62 851 1730 8880
- info@arunikaconsultant.com
- Sidoarjo, Jawa Timur