Perpajakan · KBLI 33110

Konsultan Pajak untuk Bengkel Reparasi

Layanan pajak untuk bengkel: PPh Final UMKM 0,5% vs tarif umum, PPN jasa reparasi + parts, Permendag 31/2023, warranty reimbursement, limbah B3.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM 0,5% vs Tarif Umum

    Bengkel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar otomatis eligible PPh Final 0,5%. Tapi dengan banyak mekanik (beban gaji besar), tarif umum 22% sering lebih menguntungkan karena PPh 21, 23, 25 bisa dikreditkan. Simulasi multi-tahun wajib dilakukan.

  • PPN Jasa Reparasi + Parts

    Bengkel yang melayani customer korporat PKP (kantor, rental, fleet management) wajib membuat faktur pajak PPN 11% untuk jasa reparasi + penjualan parts. Tanpa PKP, bengkel tidak bisa melayani customer korporat yang mensyaratkan faktur pajak.

  • Parts Second/Refurbished Compliance

    Bengkel yang menggunakan parts bekas (second) atau refurbished wajib disclosure ke konsumen. Tanpa dokumentasi, bengkel yang mengklaim parts baru padahal second kena sanksi Permendag 31/2023. Customer complain jika tidak transparan.

  • Warranty Claim yang Kompleks

    Bengkel resmi (authorized) memiliki warranty reimbursement dari principal. Tracking warranty reimbursement (termasuk bagian warranty yang belum dibayar) menjadi krusial untuk cash flow. Bengkel kecil sering tidak optimal mengklaim.

  • Multi-Customer dengan Termin Berbeda

    Bengkel melayani multi-customer: individu (bayar cash atau transfer), korporat (termin 30-60 hari), fleet management (termin 30-90 hari). Tracking piutang per customer dengan termin berbeda memerlukan sistem rapi.

  • Limbah B3 dari Servis

    Oli bekas, aki bekas, filter oli bekas, refrigerant bekas termasuk limbah B3. Biaya pengelolaan B3 (TPS, transporter, pengolah) menjadi biaya operasional yang harus dialokasikan per servis.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Simulasi PPh Final UMKM 0,5% vs Tarif Umum

    Simulasi multi-tahun beban pajak pada PPh Final 0,5% vs tarif umum 22%, dengan data aktual: omzet, beban gaji mekanik, biaya parts, dan overhead. Termasuk rekomendasi timing transisi.

    • Skema pajak optimal
    • Timing transisi jelas
    • Beban pajak terhitung jelas
  2. 02

    Setup PKP + PPN Jasa Reparasi & Parts

    Membantu bengkel mengurus PKP (jika relevan) dan compliance PPN 11% untuk jasa reparasi + penjualan parts. Termasuk setup template faktur pajak, Faktur Pajak keluaran, dan rekonsiliasi SPT Masa PPN.

    • PKP compliant
    • Faktur pajak rapi
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Modul Compliance Parts Second/Refurbished

    Setup sistem yang mengelola parts new vs second/refurbished: penandaan di inventory, disclosure ke konsumen, dan dokumentasi untuk audit Permendag. Termasuk training untuk mekanik.

    • Permendag compliant
    • Transparansi ke konsumen
    • Siap diperiksa DJP
  4. 04

    Modul Warranty Claim & Reimbursement

    Setup tracking warranty claim: work order warranty, dokumentasi foto, parts yang diganti, dan pengajuan reimbursement ke principal. Termasuk rekonsiliasi klaim yang disubmit vs reimbursed.

    • Warranty reimbursement optimal
    • Cash flow warranty lancar
    • Margin bengkel terjaga
  5. 05

    Modul Piutang Multi-Customer

    Setup pembukuan piutang yang mengelola: customer individu (cash), korporat (termin 30-60), fleet management (termin 30-90). Termasuk aging schedule dan reminder.

    • Piutang tertagih
    • Customer tidak ada piutang macet
    • Cash flow lancar
  6. 06

    Modul Alokasi Biaya Limbah B3

    Setup tracking limbah B3 per servis: volume, jenis, biaya pengelolaan (TPS, transporter, pengolah). Termasuk alokasi biaya B3 per servis untuk HPP lengkap.

    • Biaya B3 teralokasi
    • Compliance Permen LHK
    • Cost per servis akurat

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Customer

    Analisis skala bengkel (jumlah mekanik, jenis servis, customer mix), status PKP, penggunaan parts second/refurbished, dan pain point.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PKP, identifikasi compliance Permendag 31/2023, dan tracking warranty reimbursement (jika bengkel resmi).

  3. 03

    Setup Sistem Pajak

    Setup template faktur pajak, prosedur PPN untuk korporat, sistem disclosure parts, dan tracking piutang multi-customer.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review bulanan terhadap SPT Masa PPN, PPh 21, PPh 23. Pendampingan saat audit DJP atau inspeksi Disnaker.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Bengkel UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Untuk bengkel dengan banyak mekanik (beban gaji besar), perlu disimulasikan vs tarif umum.

  • PPN Jasa Reparasi

    UU PPN 42/2009 & PMK 131/PMK.03/2023

    Jasa reparasi kendaraan adalah jasa kena PPN 11%. Bengkel yang melayani customer korporat PKP wajib membuat faktur pajak. Termasuk penjualan parts (otomotif parts) yang juga kena PPN 11%.

  • Permendag 31/2023

    Perdagangan Suku Cadang Bekas/Refurbished

    Penggunaan parts bekas (second) atau refurbished wajib diungkapkan secara transparan ke konsumen (Permendag 31/2023). Bengkel yang menjual parts baru namun ternyata second/refurbished kena sanksi administratif.

  • Permenaker 38/2016

    K3 Reparasi Kendaraan

    Bengkel wajib memenuhi standar K3: APAR, APD mekanik, ventilasi untuk emisi, dan penanganan B3 (oli bekas, aki bekas, refrigerant). Termasuk safety prosedur untuk pekerjaan berisiko (rem, airbag, suspensi).

  • Permen LHK 5/2014

    Limbah B3 Bengkel

    Bengkel menghasilkan limbah B3: oli bekas, aki bekas, filter oli bekas, coolant bekas, refrigerant bekas. Wajib dikelola sesuai Permen LHK 5/2014: TPS B3 izin, transporter berlisensi, pengolah B3.

  • PPh Pasal 22 Penjualan Parts

    PMK 11/PMK.03/2010

    Bengkel yang juga menjual parts (otomotif parts) tidak kena PPh Pasal 22 (PPh Pasal 22 untuk industri/produsen). Namun, bengkel yang melakukan pembelian parts dari distributor besar kadang kena PPh 23 (2% dari nilai pembelian).

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah jasa bengkel kena PPN?

Ya, jasa reparasi kendaraan adalah jasa kena PPN 11% sesuai UU PPN 42/2009. Bengkel yang melayani customer korporat PKP (kantor, rental, fleet management) wajib membuat faktur pajak. Termasuk penjualan parts (otomotif parts) yang juga kena PPN 11%. Bengkel yang melayani customer individu boleh tidak PKP, tapi kehilangan customer korporat.

Bagaimana PPh Final UMKM 0,5% berlaku untuk bengkel?

Bengkel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas bengkel skala kecil-menengah menggunakan ini. Untuk bengkel dengan banyak mekanik (beban gaji besar), tarif umum 22% sering lebih menguntungkan. Sebagai patokan: bengkel dengan 10+ mekanik pada umumnya lebih untung di tarif umum. Simulasi multi-tahun untuk menentukan.

Bagaimana compliance Permendag 31/2023 untuk parts?

Bengkel yang menggunakan parts bekas (second) atau refurbished wajib disclosure ke konsumen: (1) invoice menampilkan jelas parts baru vs second, (2) garansi parts second biasanya lebih pendek dari parts baru, (3) form persetujuan pelanggan untuk parts second. Tanpa disclosure, bengkel yang mengklaim parts baru padahal second kena sanksi administratif. Untuk warranty reimbursement, principal biasanya tidak reimburse parts second, jadi bengkel harus mendanai sendiri.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk bengkel?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp