Perpajakan · KBLI 14120

Konsultan Pajak untuk Industri Garment

Layanan pajak untuk konveksi dan garment: PPh Final UMKM 0,5% vs tarif umum, PPN jasa garment, PPh Pasal 22 impor, PPN konsinyasi, CMT subkontraktor.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM 0,5% vs Tarif Umum

    Konveksi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar otomatis eligible PPh Final 0,5%. Tapi dengan banyak operator (beban gaji besar), tarif umum 22% sering lebih menguntungkan karena PPh 21, 23, 25 bisa dikreditkan. Simulasi multi-tahun wajib dilakukan.

  • PPN Jasa Garment ke Buyer Korporat

    Jasa garment (konveksi, makloon, CMT) adalah jasa kena PPN 11%. Konveksi yang melayani brand, retailer, atau marketplace PKP wajib memungut PPN dan membuat faktur pajak. Banyak konveksi belum PKP karena omzet < Rp 4,8 Miliar, sehingga kehilangan klien korporat.

  • PPN Konsinyasi di Department Store

    Barang konsinyasi di department store: faktur pajak diterbitkan saat barang dikirim dengan DPP konsinyasi (nilai jual eceran), PPN 11% dipungut dari retailer PKP. Saat barang terjual, retailer tidak perlu pungut PPN lagi. Konveksi harus komplain PPN dari awal, bukan saat barang terjual.

  • PPh Pasal 22 Impor Kain dan Benang

    Impor kain dan benang dari China, India, Korea, atau negara lain dikenai PPh Pasal 22 saat import (2.5%-7.5% dari nilai import). Konveksi yang import bahan baku wajib setor PPh Pasal 22 via bank devisa. Tanpa setor, biaya import tidak deductible.

  • CMT Subkontraktor vs Operator Karyawan

    CMT (Cut, Make, Trim) adalah subkontraktor yang menggaji operator sendiri. Konveksi tidak memotong PPh 21 untuk operator CMT (bukan karyawan konveksi), tapi memotong PPh 23 (2% dari jasa CMT). Banyak konveksi keliru mengklasifikasikan operator CMT sebagai karyawan, dengan konsekuensi pajak yang berbeda.

  • Manajemen Multi-Channel Garment

    Garment menjual ke multi-channel: brand (margin tipis, volume besar), retailer (margin medium), konsinyasi (fee 25-30%), e-commerce (margin tinggi). Tanpa tracking per channel, margin per channel tidak terukur.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Simulasi PPh Final UMKM vs Tarif Umum

    Simulasi multi-tahun beban pajak pada PPh Final 0,5% vs tarif umum 22%, dengan data aktual: omzet, beban gaji operator, biaya produksi, dan overhead. Termasuk rekomendasi timing transisi dan threshold omzet untuk switch.

    • Skema pajak optimal
    • Timing transisi jelas
    • Beban pajak terhitung jelas
  2. 02

    Setup PKP + PPN Jasa Garment

    Membantu konveksi mengurus PKP (jika relevan) dan compliance PPN 11% untuk jasa garment. Termasuk setup template faktur pajak, Faktur Pajak keluaran, dan rekonsiliasi SPT Masa PPN.

    • PKP compliant
    • Faktur pajak rapi
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PPN Konsinyasi

    Setup prosedur PPN konsinyasi: faktur pajak saat barang keluar, DPP konsinyasi, dan rekonsiliasi dengan laporan penjualan retailer. Termasuk dokumentasi untuk audit.

    • PPN konsinyasi compliant
    • Rekonsiliasi rapi
    • Faktur pajak benar
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 22 Impor

    Setup prosedur PPh Pasal 22 untuk impor kain dan benang: hitung tarif (2.5%-7.5%), setor via bank devisa, dan laporkan di SPT Masa PPh Pasal 22. Termasuk rekonsiliasi dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang).

    • PPh 22 compliant
    • Import lancar
    • Biaya import deductible
  5. 05

    Modul Compliance CMT Subkontraktor

    Setup sistem yang mengelola CMT secara compliance: klasifikasi CMT sebagai vendor (bukan karyawan), PPh 23 (2%) untuk jasa CMT, dan rekonsiliasi invoice CMT. Termasuk dokumentasi untuk audit DJP.

    • CMT compliant
    • PPh 23 terhitung
    • Siap diperiksa DJP
  6. 06

    Modul Multi-Channel dengan Margin Tracking

    Setup pembukuan multi-channel: brand, retailer, konsinyasi, e-commerce. Termasuk pricing tier per channel, fee marketplace, dan margin per channel.

    • Margin per channel terukur
    • Pricing strategy terdukung
    • Channel tidak profitable teridentifikasi

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Channel

    Analisis skala konveksi (jumlah operator, channel penjualan), status PKP, penggunaan CMT, dan pain point (PPh, PPN, PPh 22).

  2. 02

    Review Pajak & Multi-Channel

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PKP, identifikasi channel kena PPN, dan compliance CMT.

  3. 03

    Setup Sistem Pajak

    Setup template faktur pajak, prosedur PPN konsinyasi, prosedur PPh 22 import, dan rekonsiliasi bulanan.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review bulanan terhadap SPT Masa PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan SPT Tahunan. Pendampingan saat audit DJP.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM

    Konveksi/garment UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Untuk konveksi dengan banyak operator (beban gaji besar), perlu disimulasikan vs tarif umum.

  • PPN Jasa Garment

    UU PPN 42/2009 & PMK 131/PMK.03/2023

    Jasa garment (konveksi, makloon, CMT) adalah jasa kena PPN 11%. Konveksi yang PKP wajib memungut PPN, terutama untuk buyer korporat (brand, retailer, marketplace).

  • PPN Konsinyasi

    PMK 121/PMK.03/2015

    Barang konsinyasi di department store/butik: faktur pajak diterbitkan saat barang dikirim (DPP konsinyasi), PPN dipungut dari retailer PKP. Saat barang terjual, PPN sudah dipungut di awal.

  • PPh Pasal 22 Impor

    PMK 34/PMK.03/2017

    Impor kain dan benang dari luar negeri dikenai PPh Pasal 22 saat import. Konveksi yang import bahan baku wajib menghitung dan setor PPh Pasal 22 (umumnya 2.5%-7.5% dari nilai import).

  • Permenaker 33/2016

    Pesangon & BPJS Operator Garment

    Operator garment (karyawan tetap) wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JKM, JKN). Pesangon sesuai UU Cipta Kerja jika di-PHK. CMT (subkontraktor) biasanya bukan karyawan konveksi.

  • Permen Kominfo 5/2020

    Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

    Konveksi yang menggunakan platform digital (ERP garment, marketplace, aplikasi order) wajib terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Kominfo.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah jasa garment kena PPN?

Ya, jasa garment (konveksi, makloon, CMT) adalah jasa kena PPN 11% sesuai UU PPN 42/2009. Konveksi yang PKP wajib memungut PPN 11% dari buyer PKP (brand, retailer, marketplace) dan membuat faktur pajak. Konsinyasi di department store: PPN dipungut saat barang dikirim dengan DPP konsinyasi (nilai jual eceran). Tanpa PKP, konveksi tidak bisa melayani buyer korporat yang PKP, dan kehilangan market.

Bagaimana cara menghitung PPh untuk konveksi yang berkembang?

Untuk konveksi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar, PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Untuk konveksi yang berkembang (omzet mendekati Rp 4,8 Miliar atau sudah di atas), wajib tarif umum 22% dengan PPh 21, 23, 25 yang bisa dikreditkan. Simulasi multi-tahun: untuk konveksi dengan banyak operator (beban gaji besar), tarif umum sering lebih menguntungkan meski omzet di bawah Rp 4,8 Miliar. Timing transisi: saat omzet mendekati Rp 4,8 Miliar atau karyawan > 50.

Bagaimana PPh Pasal 22 berlaku untuk impor kain?

Impor kain dan benang dari luar negeri dikenai PPh Pasal 22 saat import. Tarif bervariasi tergantung jenis barang: kain (HS Code 50-60) biasanya 2.5%-7.5% dari nilai CIF. Konveksi yang import wajib: (1) setor PPh Pasal 22 via bank devisa sebelum pengurusan PIB, (2) laporkan di SPT Masa PPh Pasal 22, (3) simpan bukti setor untuk audit. Tanpa setor, biaya import tidak deductible dan kena koreksi saat pemeriksaan DJP.

Apakah CMT (subkontraktor) diperlakukan sebagai karyawan atau vendor?

CMT adalah VENDOR, bukan karyawan. Konveksi yang menggunakan CMT: (1) tidak memotong PPh 21 untuk operator CMT (bukan tanggung jawab konveksi), (2) memotong PPh 23 (2% dari nilai jasa CMT) jika CMT bukan PKP, (3) PPN 11% dari invoice CMT jika CMT PKP, (4) biaya CMT menjadi biaya produksi, deductible. PPh Final UMKM tidak berlaku untuk CMT (CMT adalah PKP/UMKM terpisah). Tanpa klasifikasi yang jelas, konveksi kena temuan saat audit.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk konveksi?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp