Perpajakan · KBLI 02110

Konsultan Pajak untuk HTI, HTR & Industri Perkayuan

Layanan pajak untuk HTI pulp, HTR, dan industri plywood/mebel: PPN 11%, IHH PSDH, SVLK, tax allowance, FLEGT license.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • IUPHHK & Konsesi HTI yang Kompleks

    Pemegang HTI wajib memiliki IUPHHK-HTI dari KLHK dengan konsesi minimal 5.000-10.000 hektar. Proses perpanjangan izin dan revisi konsesi butuh komunikasi dengan KLHK. Banyak perusahaan HTI menghadapi tantangan dalam perpanjangan konsesi, terutama terkait dengan kawasan hutan lindung dan moratorium.

  • IHH & PSDH yang Signifikan

    Pemegang IUPHHK HTI dikenai IHH (Iuran Hasil Hutan) dan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) yang disetor ke KLHK. IHH bervariasi per jenis kayu (Rp 1.000-2.500/m³), PSDH 5%-10% dari harga patokan. Pembayaran iuran menjadi komponen biaya produksi yang signifikan dan harus dilaporkan dengan rapi.

  • SVLK untuk Legalitas Kayu

    Sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) wajib untuk semua produk kayu yang diperdagangkan. Audit oleh LV-LK terakreditasi KLHK. Tanpa SVLK, kayu dianggap ilegal dan tidak bisa diperdagangkan. Audit SVLK butuh biaya signifikan (Rp 50-200 juta) untuk HTI besar.

  • Tax Allowance untuk HTI & Industri Kayu

    Industri HTI dan kayu mendapat fasilitas tax allowance 30% dari investasi selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar untuk industri padat karya. Tax holiday untuk investasi baru di industri hulu kayu (HTI pulp, integrated paper) sesuai PMK 130/2020. Banyak perusahaan tidak mengklaim karena kurang aware.

  • PPN 11% untuk Multi-Produk Kayu

    HTI menghasilkan berbagai produk: kayu log, kayu gergajian, veneer, plywood, pulp, dan energi biomassa. Tiap produk punya treatment PPN dan potensi ekspor yang berbeda. PPN 11% multi-produk butuh tracking rapi.

  • Ekspor Produk Kayu dengan FLEGT

    Ekspor produk kayu ke UE mensyaratkan FLEGT license (Forest Law Enforcement, Governance, and Trade) yang membuktikan legalitas kayu. FLEGT license diterbitkan KLHK. Tanpa FLEGT, kayu tidak bisa masuk pasar UE. Beberapa negara lain (Jepang, Australia) juga mensyaratkan bukti legalitas serupa.

  • Risiko Kebakaran Hutan & Lingkungan

    Lahan HTI rentan terhadap kebakaran hutan, terutama di musim kemarau. KLHK aktif melakukan monitoring dan sanksi untuk kebakaran. Tanpa SOP pengendalian kebakaran, perusahaan HTI bisa kehilangan konsesi dan reputasi. Penting untuk asuransi, patroli, dan satelit monitoring.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Compliance IUPHHK & Konsesi HTI

    Pendampingan pengurusan dan perpanjangan IUPHHK-HTI: komunikasi dengan KLHK, verifikasi konsesi, RKUPH dan RKT, dan pelaporan periodik. Termasuk untuk situasi sengketa kawasan atau moratorium. Update regulasi kehutanan berkala.

    • IUPHHK aktif
    • Konsesi aman
    • Update regulasi berkala
  2. 02

    Compliance IHH & PSDH KLHK

    Setup pembukuan khusus IHH dan PSDH: akun terpisah, dokumen pendukung, rekonsiliasi dengan setoran KLHK, dan verifikasi volume tebangan. Termasuk untuk jenis kayu yang bervariasi tarifnya. Pelaporan periodik ke KLHK.

    • IHH PSDH compliant
    • Rekonsiliasi rapi
    • Audit KLHK lancar
  3. 03

    Pendampingan SVLK & Legalitas Kayu

    Pendampingan pengurusan sertifikat SVLK: komunikasi dengan LV-LK, persiapan audit, dokumentasi legalitas kayu (sumber, tebang, angkut), dan verifikasi chain of custody. Termasuk untuk HTI besar dan industri hilir (plywood, mebel).

    • SVLK tersertifikasi
    • Kayu legal diperdagangkan
    • Akses pasar UE aman
  4. 04

    Klaim Tax Allowance HTI & Industri Kayu

    Pendampingan pengajuan tax allowance 30% dari investasi untuk HTI dan industri kayu: business plan, struktur investasi, verifikasi eligibilitas, dan rekonsiliasi dengan DJP Online. Termasuk untuk investasi di HTI pulp, plywood, mebel, dan biomassa.

    • Tax allowance 30% terklaim
    • Fasilitas pajak dikaji
    • Tax holiday eligible
  5. 05

    PPN Multi-Produk Kayu

    Setup pembukuan PPN multi-produk: kayu log, kayu gergajian, veneer, plywood, pulp, biomassa. Termasuk akun PPN keluaran per produk, PPN masukan dari bibit/pupuk, dan PPN 0% untuk ekspor dengan PEB. Rekonsiliasi PPN per bulan.

    • PPN multi-produk rapi
    • PPN ekspor valid
    • SPT PPN lancar
  6. 06

    FLEGT License untuk Ekspor ke UE

    Pendampingan pengurusan FLEGT license untuk ekspor kayu ke UE: verifikasi SVLK, komunikasi dengan KLHK, dan dokumen ekspor. Termasuk untuk ekspor ke negara lain yang mensyaratkan bukti legalitas (Jepang, Australia, AS Lacey Act).

    • FLEGT license tersedia
    • Akses pasar UE aman
    • Legalitas kayu verified
  7. 07

    Pengendalian Kebakaran & Lingkungan

    Setup SOP pengendalian kebakaran hutan: patroli, monitoring satelit (NOAA, NASA FIRMS), early warning, dan brigade pemadam. Termasuk untuk asuransi kebakaran, klaim karbon credit dari reforestation, dan audit KLHK.

    • Risiko kebakaran rendah
    • SOP kebakaran tersedia
    • Karbon credit terklaim

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Konsesi & Skema

    Pemetaan konsesi HTI/HTR, jenis kayu, kapasitas produksi, channel penjualan (lokal/ekspor), dan pain point PPh/PPN/IHH-PSDH/SVLK/FLEGT.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per produk kayu, identifikasi IHH/PSDH, dan analisis tax allowance.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SVLK

    Implementasi pembukuan multi-produk kayu, akun IHH/PSDH, template SVLK compliance, dan SOP tax allowance. Termasuk untuk FLEGT license.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan KLHK (IUPHHK, SVLK, IHH/PSDH), dan update regulasi kehutanan.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Hutan Tanaman Rakyat (HTR) skala kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan HTI besar (IUPHHK-HTI dengan konsesi > 10.000 hektar) menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%) dengan berbagai pungutan KLHK.

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Hasil Hutan Olahan

    Kayu log, kayu gergajian, veneer, plywood, dan produk kayu olahan lainnya merupakan BKP kena PPN 11% saat penyerahan oleh PKP. Kayu bulat (log) dari hutan alam (bukan HTI) memiliki perlakuan khusus (lihat PP 12/2014). PPN masukan dari bibit, pupuk, dan operasional bisa di-recover.

  • PP 12/2014 jo. PP 18/2020

    Iuran Hasil Hutan (IHH) & Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

    Pemegang IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan) HTI dikenai IHH dan PSDH yang disetor ke KLHK. IHH bervariasi per jenis kayu (Rp 1.000-2.500/m³), PSDH bervariasi 5%-10% dari harga patokan kayu. Pembayaran iuran menjadi komponen biaya produksi yang signifikan.

  • UU 18/2013 jo. PP 6/2007

    Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan

    HTI wajib memiliki IUPHHK-HTI dari KLHK, dengan konsesi minimal 5.000-10.000 hektar. Wajib menyusun RKUPH (Rencana Kerja Umum Pemanfaatan Hutan) 10 tahun dan RKT (Rencana Kerja Tahunan) yang disetujui KLHK. Pemanenan kayu harus sesuai AMDAL dan RKL-RPL.

  • PP 28/2021

    Tax Allowance untuk Industri Kayu

    Industri kayu (HTI, plywood, mebel) mendapat fasilitas tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar (industri padat karya). Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru di industri hulu kayu (HTI pulp, integrated paper) sesuai PMK 130/2020.

  • Permen LHK 8/2021

    Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)

    Setiap produk kayu yang diperdagangkan wajib memiliki sertifikat SVLK (FLEGT license). Audit dilakukan oleh LV-LK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) yang terakreditasi KLHK. SVLK memastikan kayu berasal dari sumber yang legal, tidak dari penebangan liar.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Ekspor Produk Kayu

    Ekspor produk kayu (plywood, veneer, moulding) relatif bebas dengan PEB. Beberapa produk kayu (log dari hutan alam) dilarang ekspor sesuai Permendag 31/2021 (dalam rangka menjaga hutan). PPN 0% berlaku dengan PEB, dan FLEGT license untuk pasar UE.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah HTI wajib PKP dan kena PPN 11%?

HTI dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Untuk HTR, umumnya PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan HTI besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar, umumnya PKP dengan PPN 11% untuk produk kayu (log, gergajian, veneer, plywood, pulp). PPN 0% untuk ekspor dengan PEB dan FLEGT license untuk pasar UE.

Berapa tarif IHH dan PSDH untuk HTI?

IHH (Iuran Hasil Hutan) bervariasi per jenis kayu: kayu rimba campuran Rp 1.500-2.500/m³, kayu jati Rp 2.000-3.000/m³, kayu pinus/meranti Rp 1.000-2.000/m³. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) 5%-10% dari harga patokan kayu yang ditetapkan KLHK. Total IHH+PSDH bisa 10%-20% dari harga kayu, menjadi komponen biaya signifikan. Pembayaran ke KLHK wajib tepat waktu.

Bagaimana cara mengurus SVLK?

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) diperoleh melalui audit oleh LV-LK (Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu) yang terakreditasi KLHK. Syarat: (1) IUPHHK aktif, (2) RKUPH dan RKT, (3) AMDAL dan RKL-RPL, (4) sistem penulusuran kayu (chain of custody), (5) SOP penebangan sesuai Permen LHK. Proses: 6-12 bulan untuk persiapan dan audit. SVLK berlaku 3 tahun dengan audit surveillance.

Apakah HTI mendapat tax allowance?

Ya, HTI dan industri kayu mendapat fasilitas tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun sesuai PP 28/2021. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar (industri padat karya). Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru di industri hulu kayu (HTI pulp terintegrasi, paper mill) sesuai PMK 130/2020 dengan minimum investasi lebih tinggi. Arunika mendampingi pengajuan kedua fasilitas.

Apakah kayu log bisa diekspor?

Sejak Permendag 31/2021, ekspor kayu log dari hutan alam Indonesia dilarang. Kayu log dari HTI (hutan tanaman) boleh diekspor dengan PEB dan FLEGT license. Kayu gergajian, veneer, plywood, dan produk kayu olahan lainnya bebas ekspor dengan PEB. PPN 0% untuk semua ekspor kayu, dengan dokumen lengkap (PEB, invoice, FLEGT, SVLK). Beberapa produk kayu tertentu (sawn timber dari hutan alam) juga dilarang ekspor.

Bagaimana pajak untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat)?

HTR (Hutan Tanaman Rakyat) adalah skema kemitraan antara KLHK dengan masyarakat lokal untuk pengelolaan hutan skala kecil. HTR dikenai PPh Final UMKM 0,5% (jika omzet di bawah Rp 4,8 Miliar). Kayu dari HTR dapat SVLK dengan audit yang lebih sederhana. Pembayaran iuran HTR lebih rendah dari HTI. Koperasi HTR membantu petani untuk konsolidasi, akses pasar, dan compliance pajak.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk HTI?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp