Perpajakan · KBLI 22110

Konsultan Pajak untuk Industri Ban Kendaraan & Vulkanisir

Layanan pajak untuk IKM vulkanisir, pabrik ban, dan ban retread: PPN 11%, SNI wajib ban, impor karet, tax allowance.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPN 11% untuk Multi-Varian Ban

    Pabrik ban menghasilkan banyak varian: ban mobil (PCR, LTR), ban motor, ban truk/bus, ban industri, ban pesawat, dengan ukuran dan tipe berbeda. PPN 11% multi-varian butuh tracking rapi. Termasuk untuk ban vulkanisir (retread).

  • SNI Wajib untuk Ban Kendaraan

    Ban kendaraan untuk mobil dan motor yang dijual di Indonesia WAJIB memiliki SNI sesuai Permentan 38/2018. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag. Ban tanpa SNI dianggap ilegal dan bisa disita. Pabrik yang tidak mengurus SNI untuk varian baru bisa kena sanksi.

  • Impor Karet Alam & Sintetis

    Industri ban mengimpor karet alam dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dan karet sintetis (SBR, BR, IR) dari Korea, Jepang, dan Amerika. Bea masuk 0%-5%, PPN 11%, PPh Pasal 22 (2,5% untuk API). PPN masukan dari impor signifikan.

  • Tax Allowance untuk Pabrik Ban

    Industri ban mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020. Banyak pabrik tidak mengklaim karena tidak aware.

  • Vulkanisir Ban (Retread) dengan Standar

    Ban vulkanisir (retread) juga harus memenuhi SNI. Proses vulkanisir yang baik menghasilkan ban retread yang aman dan tahan lama. Tanpa SNI, ban retread dianggap ilegal. Beberapa konsumen korporat (truk, bus) mensyaratkan ban retread bersertifikat.

  • Limbah B3 untuk Ban Bekas

    Pabrik ban menghasilkan limbah B3 (carbon black, rubber compound). Ban bekas (scrap tire) bisa didaur ulang (crumb rubber) atau dibakar di insinerator. Wajib memiliki TPS Limbah B3 berizin dan kontrak dengan pengolah bersertifikat.

  • Multi-Channel: OEM, Aftermarket, Ekspor

    Ban dijual ke banyak channel: OEM (Original Equipment Manufacturer untuk pabrikan mobil/motor), aftermarket (pengganti), ekspor, dan rumah vulkanisir. Tiap channel punya margin berbeda. Pembukuan per channel penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Klasifikasi PPN Multi-Varian Ban

    Membantu IKM dan pabrik melakukan pemetaan PPN per varian: ban mobil (BKP, PPN 11%), ban motor (PPN 11%), ban truk (PPN 11%), ban industri (PPN 11%), ban vulkanisir (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN terpisah per varian.

    • PPN per varian jelas
    • Tidak ada koreksi
    • SPT PPN compliant
  2. 02

    Compliance SNI Wajib Ban

    Pendampingan pengurusan SNI untuk ban kendaraan: SNI 06-0694-1989 (ban mobil), SNI 06-7030-2004 (ban motor), SNI lainnya. Pengujian di lab terakreditasi KAN. Komunikasi dengan BSN dan Kemendag.

    • SNI tersertifikasi
    • Ban legal dijual
    • Risiko sita rendah
  3. 03

    Compliance Impor Karet Alam & Sintetis

    Pendampingan importasi karet alam dan sintetis: API, FTAs untuk tarif preferensi, dokumen bea cukai, PPN 11%, dan PPh Pasal 22. Termasuk untuk karet dari Thailand, Vietnam, dan Korea. Optimalisasi PPN masukan untuk recover.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  4. 04

    Klaim & Optimalisasi Tax Allowance Ban

    Pendampingan pengajuan tax allowance 30% dari investasi untuk industri ban: business plan, struktur investasi, verifikasi eligibilitas, dan rekonsiliasi dengan DJP Online. Termasuk untuk investasi di mesin vulkanisir modern dan fasilitas produksi.

    • Tax allowance 30% terklaim
    • Fasilitas pajak dikaji
    • Pabrik efisien
  5. 05

    Compliance Vulkanisir Ban & SNI Retread

    Pendampingan pengurusan SNI untuk ban vulkanisir (retread): proses vulkanisir sesuai standar, kualitas yang baik, dan komunikasi dengan BSN. Termasuk untuk industri korporat (truk, bus) yang mensyaratkan retread bersertifikat.

    • SNI retread compliant
    • Korporat tertarik
    • Margin naik
  6. 06

    Compliance Limbah B3 Ban Bekas

    Pendampingan pengurusan TPS Limbah B3 berizin dan kontrak dengan pengolah bersertifikat KLHK. Termasuk untuk carbon black, rubber compound, dan scrap tire. Setup tracking dan manifest limbah B3.

    • Limbah B3 terkelola
    • TPS berizin
    • Risiko sanksi KLHK rendah
  7. 07

    Pembukuan Multi-Channel Ban

    Setup pembukuan multi-channel: OEM, aftermarket, ekspor, dan rumah vulkanisir. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan verifikasi PPh Pasal 23 dari klien PKP. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • PPh Pasal 23 terkontrol
    • Pembukuan rapi

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: jenis ban, kapasitas produksi, channel penjualan (OEM/aftermarket/ekspor), dan pain point PPh/PPN/SNI/impor.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per varian, identifikasi SNI, dan analisis tax allowance.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SNI

    Implementasi pembukuan multi-varian, akun PPN terpisah, template SNI, dan SOP tax allowance. Termasuk compliance impor.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan BSN/Kemendag, dan update regulasi (Permentan, Permentaker, SNI).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    UMKM ban vulkanisir (rumah vulkanisir ban) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk pabrik ban besar (Bridgestone, Michelin, GT Radial) menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%) atau tax allowance untuk investasi.

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Ban Kendaraan

    Ban kendaraan (mobil, motor, truk, bus, pesawat, industri) dan ban vulkanisir (retread) merupakan BKP kena PPN 11% saat PKP. PPN masukan dari karet alam, butadiene, dan bahan kimia bisa di-recover. Ekspor ban mendapat PPN 0% dengan PEB.

  • SNI 06-0694-1989 jo. SNI 06-7030-2004

    SNI untuk Ban Kendaraan

    Ban kendaraan mengikuti SNI 06-0694-1989 (ban mobil), SNI 06-7030-2004 (ban motor), SNI lainnya. Pengujian di lab terakreditasi KAN mencakup daya cengkeram, tahan aus, dan umur. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag.

  • Permentan 38/2018

    Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Ban

    Ban kendaraan untuk mobil dan motor yang dijual di Indonesia WAJIB memiliki SNI. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag. Ban tanpa SNI dianggap ilegal dan bisa disita. Beberapa ban (untuk ekspor) dikecualikan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Karet Alam & Sintetis

    Impor karet alam dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia dikenai bea masuk 0%-5% (beberapa dengan FTAs). Karet sintetis (SBR, BR, IR) dari Korea, Jepang, dan Amerika dikenai bea masuk 0%-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk.

  • Permen LHK 75/2019

    Limbah B3 untuk Ban Bekas

    Pabrik ban menghasilkan limbah B3 (carbon black, rubber compound, solvent bekas). Ban bekas (scrap tire) bisa didaur ulang (crumb rubber) atau dibakar di insinerator. Wajib memiliki TPS Limbah B3 berizin dan kontrak dengan pengolah bersertifikat.

  • PP 28/2021

    Tax Allowance untuk Industri Ban

    Industri ban mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah IKM vulkanisir wajib PKP dan kena PPN 11%?

IKM vulkanisir dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. IKM yang melayani korporat (truk, bus) biasanya PKP sukarela. Setelah PKP, PPN 11% berlaku untuk semua ban vulkanisir (retread).

Bagaimana cara mengurus SNI untuk ban?

SNI untuk ban mobil (SNI 06-0694-1989) dan ban motor (SNI 06-7030-2004) diperoleh melalui pengujian di lab terakreditasi KAN: daya cengkeram, tahan aus, dan umur. Sample diambil dari produksi rutin. Sertifikat SNI diterbitkan oleh BSN, berlaku 3-5 tahun dengan audit surveillance.

Berapa bea masuk karet alam impor?

Karet alam impor (HS 4001.21 untuk SIR, HS 4001.22 untuk TSR) dikenai bea masuk 0%-5% tergantung negara asal. Karet dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia dengan FTAs bisa 0%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. PPN masukan dari impor ini bisa di-recover untuk pabrik PKP.

Apakah ban vulkanisir (retread) kena pajak sama dengan ban baru?

Ya, ban vulkanisir (retread) merupakan BKP kena PPN 11% saat PKP. Pabrik vulkanisir juga harus memenuhi SNI untuk retread. Beberapa konsumen korporat (truk, bus) mensyaratkan ban retread bersertifikat karena kualitas dan keamanan.

Apakah klaim 'awet' atau 'hemat BBM' pada ban butuh izin khusus?

Klaim 'awet', 'hemat BBM', 'grip bagus' pada ban harus didukung uji laboratorium terakreditasi KAN dan konsisten dengan hasil uji SNI. Klaim yang berlebihan ('100% tidak pernah kempes') dilarang. Beberapa klaim ('hemat BBM') butuh uji spesifik. Review seluruh klaim dengan konsultan BSN sebelum produk ke pasar.

Bagaimana pajak untuk ekspor ban?

Ekspor ban relatif bebas dengan PEB. Beberapa negara (UE, Jepang) mensyaratkan standar mutu dan label sesuai regulasi lokal. PPN 0% berlaku dengan PEB, faktur pajak kode 06, dan bukti pembayaran ekspor. PPh Pasal 22 ekspor (2,5% jika punya API) dipotong bank persepsi dan bisa dikreditkan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk industri ban?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp