Konsultan Pajak untuk Industri Pemintalan & Penenunan

IKM ATBM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Namun, banyak reseller, toko oleh-oleh modern, dan marketplace mensyaratkan supplier PKP untuk menerbitkan faktur pajak. IKM yang ingin menjual ke segmen ini bisa menjadi PKP sukarela. Setelah menjadi PKP, PPN 11% berlaku untuk semua penyerahan benang dan kain.

Industri tekstil (termasuk pemintalan dan penenunan) mendapat fasilitas tax allowance sesuai PP 28/2021: pengurangan penghasilan neto 30% dari nilai investasi aktual, dengan minimum investasi Rp 100 Miliar (khusus untuk industri padat karya). Tax allowance diberikan selama 6 tahun, dengan syarat TKDN minimum dan menyerap tenaga kerja. Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru di sektor hulu tekstil (kapas rayon, polyester staple fiber) sesuai PMK 130/2020 dengan minimum investasi lebih tinggi.

PPN 11% berlaku sama untuk semua grade benang dan kain (grade A, B, C). Yang berbeda adalah harga jualnya. Misalnya, benang cotton combed 40s grade A dijual Rp 50.000/kg dan grade B Rp 35.000/kg, maka PPN keluaran yang dipungut masing-masing Rp 5.500/kg dan Rp 3.850/kg. PPN masukan dari bahan baku (kapas, polyester, pewarna) bisa di-recover jika supplier PKP. Penting untuk setup akun PPN keluaran per grade untuk rekonsiliasi.

SNI untuk benang dan kain bersifat wajib untuk beberapa kategori (SNI 7330:2018 untuk benang, SNI 0276:2018 untuk kain). Pengawasan dilakukan oleh BSN, Kemendag, dan Kemendag. Untuk penjualan ke modern market, proyek pemerintah, dan ekspor, SNI biasanya menjadi syarat wajib. Untuk IKM yang hanya menjual ke pasar tradisional, SNI belum wajib, namun bisa menjadi nilai tambah untuk masuk ke channel modern.

Ekspor benang dan kain relatif bebas tanpa izin Kemendag, kecuali untuk beberapa jenis tertentu (benang sintetil, kain khusus) yang butuh ASP (Angka Serial Produk) untuk verifikasi. Dokumen yang dibutuhkan: PEB dari PPJK/eksportir, faktur pajak kode 06, packing list, bill of lading atau airway bill, dan Certificate of Origin (SKA) jika buyer meminta. PPN 0% berlaku dengan syarat dokumen lengkap. PPh Pasal 22 ekspor (2,5%) dipotong bank persepsi dan bisa dikreditkan.

ATBM dan handloom tradisional umumnya tidak memenuhi syarat tax holiday (minimum investasi Rp 500 Miliar-1 Triliun). Fasilitas yang relevan untuk IKM ATBM: (1) PPh Final UMKM 0,5% (omzet di bawah Rp 4,8 Miliar), (2) pembebasan PPN untuk penyerahan benang alami (bila PKP), (3) kredit murah dari KUR untuk investasi alat tenun. Untuk koperasi ATBM, ada juga program Pemda dan Kemendag untuk pengembangan tenun tradisional.

Biaya bervariasi sesuai skala: IKM ATBM/handloom berkisar Rp 1-2,5 juta/bulan (pembukuan sederhana, SPT PPh Final, bantuan izin). Pabrik pemintalan menengah (omzet Rp 5-30 Miliar) berkisar Rp 4-10 juta/bulan termasuk PPN multi-grade, TKDN, tax allowance. Pabrik besar (omzet > Rp 30 Miliar) berkisar Rp 12-30 juta/bulan termasuk multi-grade PPN, tax allowance, ekspor, dan pendampingan audit DJP. Hubungi Arunika untuk proposal sesuai skala.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).