Perpajakan · KBLI 82910

Konsultan Pajak untuk Jasa Penagihan (Debt Collection)

Layanan pajak untuk agen penagihan, debt collection agency, dan fintech collection: PPN 11%, PPh Pasal 23, POJK 35/2018, UU PDP.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • POJK 35/2018 untuk Jasa Penagihan Industri Keuangan

    Debt collector yang melayani bank, multifinance, dan fintech wajib terdaftar di OJK sesuai POJK 35/2018. Pendaftaran butuh modal disetor minimal, sistem manajemen risiko, dan standar operasional. Tanpa terdaftar, debt collector tidak boleh menerima assignment dari industri keuangan, dan bisa kena sanksi OJK.

  • PPN 11% dengan Klien Korporat

    Jasa penagihan yang diberikan ke klien korporat (bank, multifinance, fintech) hampir selalu membutuhkan faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Debt collector kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar tidak wajib PKP, tapi kehilangan klien korporat jika tidak PKP sukarela. PPN 11% jadi critical untuk eligibility.

  • PPh Pasal 23 yang Dipotong Klien

    Klien korporat (bank, multifinance) memotong PPh Pasal 23 (2%) dari fee jasa penagihan. Debt collector perlu bukti potong untuk kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan. Tanpa bukti potong, kredit pajak hilang. Penting untuk setup rekonsiliasi PPh Pasal 23 bulanan.

  • UU PDP & Data Pribadi Debitur

    Debt collector memproses banyak data pribadi debitur (nama, KTP, alamat, kontak keluarga, pekerjaan, riwayat kredit). UU PDP berlaku dengan kewajiban consent, retensi, security. OJK juga memiliki aturan khusus tentang data debitur (POJK 6/2022). Pelanggaran data bisa kena sanksi administratif dan class action.

  • Multi-Channel: Bank, Multifinance, Fintech, Korporat

    Debt collector melayani banyak klien: bank (NPL), multifinance (kendaraan, elektronik), fintech (pinjaman online), korporat (B2B invoice), dan bahkan pemerintah (piutang pajak, BPJS). Tiap klien punya termin pembayaran, fee structure, dan compliance yang berbeda.

  • Fee Structure: Persentase dari Recovery vs Flat Fee

    Fee debt collector bervariasi: persentase dari nominal tertagih (10%-30% untuk NPL), flat fee per kasus, atau hybrid. Fee yang berhasil (success fee) dan yang tidak (retainer fee) punya treatment pajak berbeda. Penting untuk setup pembukuan fee yang konsisten.

  • Etika Penagihan & Risiko Hukum

    Debt collector yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau penipuan bisa kena KUHP (pengancaman, penipuan) dan sanksi OJK. OJK dan Polri aktif menindak debt collector ilegal. Penting untuk SOP etika, training kolektor, dan dokumentasi aktivitas untuk legalitas.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Pendaftaran POJK untuk Debt Collector

    Pendampingan pendaftaran POJK 35/2018 untuk debt collector industri keuangan: modal disetor minimal, sistem manajemen risiko, standar operasional, dan dokumen hukum. Termasuk komunikasi dengan OJK dan perijinan tambahan jika dibutuhkan.

    • Terdaftar di OJK
    • Eligible klien korporat
    • Risiko sanksi OJK rendah
  2. 02

    Setup PKP Sukarela & Faktur PPN

    Pendampingan PKP sukarela untuk debt collector yang melayani klien korporat: pendaftaran PKP, template faktur PPN, dan SOP penomoran. Termasuk rekonsiliasi PPN dengan PPh Pasal 23 yang dipotong klien.

    • Eligible klien korporat
    • Faktur PPN rapi
    • PPN optimal
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 23 & Bukti Potong

    Setup sistem pengumpulan bukti potong PPh Pasal 23 dari klien korporat: SOP request bukti potong bulanan, rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan PPN, dan kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan. Termasuk monitoring klien yang terlambat kirim bukti potong.

    • Bukti potong terkumpul
    • PPh Pasal 23 terkredit
    • Rekonsiliasi rapi
  4. 04

    Compliance UU PDP & Data Debitur

    Pendampingan compliance UU PDP: privacy policy, consent mechanism, retensi data, security (encryption, access control), dan audit berkala. Termasuk verifikasi compliance dengan POJK 6/2022 untuk industri keuangan. Training kolektor tentang data protection.

    • UU PDP compliant
    • Data debitur aman
    • Risiko class action rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Klien & Fee Tracking

    Setup pembukuan multi-klien dengan tracking fee per klien dan per case: success fee, retainer fee, dan hybrid. Termasuk integrasi dengan sistem debt collection (misalnya CollBox, Deliveree, TIKI Collection) untuk otomatis rekonsiliasi.

    • Fee per klien terukur
    • Success vs retainer jelas
    • Rekonsiliasi otomatis
  6. 06

    Struktur Fee Konsisten untuk Audit

    Setup pembukuan fee yang konsisten: success fee (fee hanya jika tertagih) vs retainer (fee bulanan tetap). Termasuk rekonsiliasi fee bruto dengan PPN, PPh Pasal 23, dan biaya operasional kolektor. Penting untuk konsistensi saat audit DJP.

    • Fee structure jelas
    • Siap diperiksa DJP
    • Margin terukur
  7. 07

    SOP Etika Penagihan & Training Kolektor

    Penyusunan SOP etika penagihan sesuai POJK dan Asosiasi Fintech Indonesia: tidak mengancam, tidak menipu, jam penagihan wajar, dan dokumentasi aktivitas. Termasuk training kolektor, kode etik, dan audit internal untuk mencegah praktik ilegal.

    • Etika compliant
    • Risiko hukum rendah
    • Kolektor terlatih

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Klien

    Pemetaan jenis debt collector (independen, jaringan, fintech collection), klien (bank, multifinance, fintech, korporat), fee structure, dan pain point PPh/PPN/POJK/UU PDP.

  2. 02

    Review Pajak & POJK

    Review eligibilitas PKP dan PPh Final, validasi PPN 11%, PPh Pasal 23 dari klien, dan compliance POJK 35/2018 untuk industri keuangan. Termasuk UU PDP untuk data debitur.

  3. 03

    Setup Pembukuan & Compliance

    Implementasi pembukuan multi-klien, template faktur PPN, sistem tracking fee success vs retainer, dan SOP etika penagihan. Termasuk compliance POJK dan UU PDP.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan OJK, dan update regulasi (POJK, SEOJK, UU PDP).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Agen penagihan UMKM (jasa tagih untuk toko, rental, fintech kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan debt collection profesional dengan omzet besar, menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Penagihan

    Jasa penagihan (debt collection) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat penyerahan oleh PKP. Jasa ini biasanya diberikan ke bank, multifinance, fintech, dan korporat lain yang memiliki piutang macet. Banyak klien mengharap faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

  • POJK 35/POJK.05/2018 jo. SEOJK 4/2020

    Penyelenggaraan Layanan Pendukung Jasa Penagihan

    Penyedia jasa penagihan untuk industri keuangan (bank, multifinance, fintech) wajib terdaftar di OJK. Termasuk verifikasi legalitas, sistem operasional, dan standar perlindungan konsumen. Pelanggaran dikenai sanksi OJK (peringatan, pembekuan izin). Penting untuk debt collector yang melayani industri keuangan.

  • UU PDP 27/2022

    Pelindungan Data Pribadi Debitur

    Jasa penagihan yang memproses data pribadi debitur (nama, KTP, kontak, riwayat kredit) wajib comply UU PDP: (1) consent debitur untuk penggunaan data, (2) retensi data hanya sesuai kebutuhan, (3) security data (encryption, access control), (4) privacy policy. OJK juga memiliki aturan ketat tentang data debitur.

  • Peraturan OJK 35/2018

    Etika & Standar Penagihan

    Debt collector wajib mengikuti etika penagihan: tidak boleh mengancam, menipu, atau menghubungi di luar jam wajar. OJK dan Asosiasi Fintech memiliki kode etik yang melarang praktik intimidatif. Pelanggaran bisa kena sanksi administratif dan pidana (KUHP pengancaman, penipuan).

  • PMK 21/PMK.03/2021

    Kredit Pajak & PPh Pasal 23 untuk Debt Collection

    Pembayaran fee jasa penagihan dikenai PPh Pasal 23 (2%) yang dipotong klien sebagai pemungut (jika klien adalah PKP Badan). Fee yang diterima debt collector adalah omzet bruto, dengan PPN keluaran 11% atas fee (jika PKP). Penting untuk rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan bukti potong dari klien.

  • KUHP 378 jo. UU 36/1999

    Tindak Pidana Pengancaman & Penipuan

    Debt collector yang menggunakan ancaman, kekerasan, atau penipuan dalam penagihan bisa kena KUHP 378 (penipuan) atau 369 (pengancaman). OJK dan Polri aktif menindak debt collector ilegal. Penting untuk debt collector profesional memiliki SOP etika dan dokumentasi aktivitas.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah debt collector kecil wajib PKP dan kena PPN 11%?

Debt collector kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Namun, banyak klien korporat (bank, multifinance, fintech) mensyaratkan faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Debt collector yang ingin melayani segmen ini bisa menjadi PKP sukarela. Setelah PKP, PPN 11% berlaku untuk fee jasa penagihan.

Bagaimana cara daftar POJK 35/2018 untuk debt collector?

Pendaftaran POJK 35/2018 dilakukan melalui OJK dengan syarat: (1) badan hukum Indonesia (PT), (2) modal disetor minimal sesuai aturan OJK, (3) sistem manajemen risiko (SMR), (4) standar operasional prosedur (SOP) penagihan, (5) sistem pelaporan, (6) tim compliance dan audit internal. Proses: 6-12 bulan untuk verifikasi dan perijinan. Arunika mendampingi penyiapan dokumen dan komunikasi dengan OJK.

Berapa tarif fee debt collection untuk NPL bank?

Fee debt collection untuk NPL bank bervariasi: (1) tier 1 (1-90 hari menunggak): 5%-10% dari nominal tertagih, (2) tier 2 (91-180 hari): 10%-20%, (3) tier 3 (>180 hari): 20%-35%. Untuk piutang macet (>1 tahun) bisa 30%-50%. Beberapa klien menggunakan flat fee per kasus (misalnya Rp 200-500 ribu per kasus) atau hybrid (retainer + success fee). Penting untuk kontrak jelas dengan klien.

Bagaimana pajak untuk fee debt collector dari fintech?

Fee yang diterima debt collector dari fintech (pinjaman online) merupakan omzet yang dikenai PPN 11% (jika PKP). Fintech sebagai PKP akan memotong PPh Pasal 23 (2%) dari fee yang dibayar. Debt collector menerima net fee (setelah PPh Pasal 23) dan perlu bukti potong untuk kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan. Jika fintech memotong PPN (yang seharusnya tidak, karena fintech bukan pemungut PPN kecuali ditunjuk), perlu klarifikasi.

Apakah debt collector boleh memegang data pribadi debitur?

Ya, debt collector boleh memegang data pribadi debitur dengan syarat: (1) consent dari debitur (biasanya ada di kontrak kredit awal bahwa data bisa di-share ke pihak ketiga untuk penagihan), (2) retensi data hanya sesuai kebutuhan, (3) security data (encryption, access control), (4) privacy policy dan disclosure. OJK memiliki aturan khusus tentang data debitur (POJK 6/2022) yang lebih ketat untuk industri keuangan. Debt collector yang melanggar UU PDP bisa kena sanksi administratif dan class action.

Bagaimana etika penagihan yang boleh dan tidak?

Etika penagihan yang BOLEH: (1) telepon, SMS, email reminder sesuai jam wajar (08.00-20.00), (2) kunjungan ke rumah/kantor dengan identitas jelas, (3) negosiasi restrukturisasi, (4) somasi resmi. Yang TIDAK BOLEH: (1) mengancam dengan kekerasan fisik, (2) menipu atau memalsukan identitas, (3) menghubungi keluarga/teman/rekan kerja yang tidak ada hubungannya, (4) menagih di tempat ibadah atau rumah sakit, (5) menyebar data debitur. OJK dan Polri aktif menindak pelanggaran.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk debt collection?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp