Perpajakan · KBLI 01610

Konsultan Pajak untuk Jasa Penunjang Pertanian & Agritech

Layanan pajak untuk startup agritech, jasa tani, dan pasca panen: PPN 11%, PPh Final UMKM, PSE Komdigi, PPh Pasal 23, UU PDP.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Pengecualian PPN untuk Jasa Pertanian Tertentu

    Beberapa jasa pertanian (penyewaan traktor, jasa panen, pasca panen untuk tanaman pangan) dikecualikan dari PPN sesuai PMK 181/2015. Pengecualian ini untuk mendukung ketahanan pangan. Jasa non-pangan (sawit, karet, hortikultura ekspor) tidak masuk pengecualian. Banyak penyedia jasa keliru menerapkan PPN ke semua jasa.

  • PSE untuk Platform Agritech

    Startup agritech yang menyediakan platform digital (marketplace tani, IoT monitoring, drone-as-a-service) wajib terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Komdigi. Syarat: NIB, NPWP, penunjukan penanggung jawab, dan formulir pendaftaran online. Tanpa PSE, platform dianggap ilegal.

  • Multi-Channel: Petani, Koperasi, Pengepul, Eksportir

    Penyedia jasa pertanian melayani banyak klien: petani individu, koperasi tani, pengepul, industri pengolahan, eksportir. Tiap klien punya treatment PPN, termin pembayaran, dan margin berbeda. Pembukuan per klien penting untuk identifikasi margin dan compliance.

  • PPh Pasal 23 untuk Fee Jasa

    Fee jasa penunjang pertanian (konsultasi, drone service, pasca panen) yang dibayar klien PKP (industri, eksportir) dikenai PPh Pasal 23 (2%) yang dipotong klien sebagai pemungut. Penyedia jasa perlu bukti potong untuk kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan.

  • PPh Final UMKM untuk Jasa Kecil

    Penyedia jasa pertanian UMKM (omzet di bawah Rp 4,8 Miliar) bisa memilih PPh Final UMKM 0,5%. Namun, banyak jasa pertanian yang menggunakan musiman (panen raya) sehingga omzet tidak stabil. Penting untuk estimasi omzet tahunan dan eligibilitas.

  • IoT, Drone, dan Big Data dalam Agritech

    Startup agritech menggunakan drone, IoT sensor, dan big data analytics. Impor drone dikenai bea masuk (5%-10%) dan PPN 11%. Sensor IoT juga serupa. PPN masukan dari impor ini bisa di-recover jika startup PKP. Penting untuk compliance import.

  • UU PDP untuk Data Petani

    Platform agritech yang mengelola data petani (lahan, produksi, identitas) wajib comply UU PDP. Consent petani, retensi data, dan security menjadi kewajiban. Beberapa data petani termasuk data pribadi yang sensitif (lokasi, ekonomi). Penting untuk privacy policy dan security.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Klasifikasi PPN per Jenis Jasa Pertanian

    Membantu penyedia jasa melakukan pemetaan PPN per jenis jasa: jasa pertanian pangan (dibebaskan PPN sesuai PMK 181/2015), jasa non-pangan (PPN 11%), dan jasa digital/agritech (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN terpisah per kategori dan SOP faktur pajak.

    • PPN per jenis jelas
    • Tidak ada koreksi
    • SPT PPN compliant
  2. 02

    Pendaftaran PSE untuk Platform Agritech

    Pendampingan pendaftaran PSE Lingkup Privat di Komdigi untuk startup agritech: NIB, NPWP, penunjukan penanggung jawab, dan formulir pendaftaran online. Termasuk verifikasi compliance UU PDP untuk data petani: privacy policy, consent, dan security.

    • PSE terdaftar
    • Platform legal
    • UU PDP compliant
  3. 03

    Pembukuan Multi-Klien Agritech

    Setup pembukuan multi-klien: petani individu, koperasi, pengepul, industri, eksportir. Termasuk tracking margin per klien, PPN per klien, dan rekonsiliasi fee dengan PPh Pasal 23 dari klien PKP.

    • Margin per klien terukur
    • PPh Pasal 23 terkontrol
    • Pembukuan rapi
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 23 & Bukti Potong

    Setup sistem pengumpulan bukti potong PPh Pasal 23 dari klien PKP: SOP request bukti potong, rekonsiliasi PPh Pasal 23 dengan fee bruto, dan kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan. Termasuk monitoring klien yang terlambat kirim bukti potong.

    • Bukti potong terkumpul
    • PPh Pasal 23 terkredit
    • Rekonsiliasi rapi
  5. 05

    Optimalisasi PPh Final UMKM

    Analisis eligibilitas PPh Final UMKM 0,5% untuk jasa pertanian: estimasi omzet musiman, verifikasi threshold Rp 4,8 Miliar, dan pendaftaran SPT PPh Final. Termasuk untuk jasa panen, pasca panen, dan konsultan pertanian.

    • PPh Final optimal
    • Eligibilitas terverifikasi
    • SPT triwulanan ringan
  6. 06

    Compliance Impor Drone & Sensor IoT

    Pendampingan importasi drone pertanian, sensor IoT, dan equipment agritech: API, rekomendasi Ditjen PKH atau Kominfo, dokumen bea cukai, dan PPN masukan. Termasuk untuk startup agritech PKP yang ingin mengklaim PPN masukan dari impor.

    • Impor compliant
    • Bea masuk terhitung
    • PPN masukan optimal
  7. 07

    Compliance UU PDP untuk Data Petani

    Pendampingan compliance UU PDP: privacy policy untuk data petani, consent mechanism, retensi data, security (encryption, access control), dan audit berkala. Termasuk untuk marketplace tani yang mengelola data ribuan petani.

    • UU PDP compliant
    • Data petani aman
    • Risiko class action rendah

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Jenis Jasa & Skala

    Pemetaan: jenis jasa (penyiapan lahan, panen, pasca panen, konsultan, drone), skala (omzet, jumlah klien), channel penjualan, dan pain point PPh/PPN/PSE/UU PDP.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per jenis jasa (dibebaskan vs PPN 11%), PPh Pasal 23 dari klien PKP, dan compliance PSE serta UU PDP.

  3. 03

    Setup Pembukuan & Sistem Digital

    Implementasi pembukuan multi-klien, akun PPN terpisah per jenis jasa, template PSE/UU PDP compliance, dan SOP faktur pajak. Termasuk import compliance untuk drone/IoT.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan PSE/UU PDP, dan update regulasi (Permentan, Permen Kominfo, UU PDP).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Jasa penunjang pertanian UMKM (penyewaan traktor, jasa panen, pasca panen) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan agritech besar (startup pertanian digital, drone service) menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Penunjang Pertanian

    Jasa penunjang pertanian (penyiapan lahan, pemupukan, panen, pasca panen) dan jasa agritech (konsultasi pertanian, drone mapping, IoT sensor) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa jasa pertanian tertentu masuk kategori yang tidak kena PPN (lihat PMK 181/2015).

  • PMK 181/PMK.03/2015

    Jasa Pertanian yang Dikecualikan

    Beberapa jasa pertanian tertentu dikecualikan dari PPN: jasa penyewaan alat pertanian (traktor, combine harvester), jasa panen untuk tanaman pangan, dan jasa pasca panen untuk tanaman pangan (perontokan, pengeringan). Pengecualian ini untuk mendukung ketahanan pangan. Jasa non-pangan (sawit, karet) tidak masuk pengecualian.

  • Permen Kominfo 5/2020

    Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk Agritech

    Startup agritech yang menyediakan platform digital (marketplace tani, IoT monitoring, drone-as-a-service) wajib terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Komdigi. Termasuk kewajiban untuk data privacy (UU PDP) jika mengelola data petani.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Agritech

    Pekerja agritech (operator drone, teknisi IoT, pekerja lapangan) yang berstatus karyawan tetap wajib didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Pekerja lepas/harian biasanya kontrak freelance, dengan PPh Pasal 21 ditanggung sendiri (bukan dipotong perusahaan).

  • Permentan 31/2018

    Registrasi Hortikultura untuk Jasa Pertanian

    Jasa penunjang pertanian yang melayani petani hortikultura (sayur, buah) perlu memastikan petani/pengepul terdaftar di database KKP. Termasuk untuk pasar modern atau ekspor, sertifikasi GAP (Good Agricultural Practices) menjadi nilai tambah.

  • PMK 153/PMK.03/2015

    PPh Pasal 22 untuk Pembelian Hasil Pertanian

    Beberapa pembeli hasil pertanian (pengepul besar, industri pengolahan) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 (0,25% untuk NPWP, 0,5% tanpa NPWP) atas pembelian dari petani. PPh yang dipotong menjadi kredit pajak petani. Jasa penunjang pertanian tidak kena PPh Pasal 22, hanya fee jasanya kena PPh Pasal 23 (2%).

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah jasa pertanian wajib PKP dan kena PPN 11%?

Jasa pertanian UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Beberapa jasa pertanian tertentu (penyewaan traktor, jasa panen, pasca panen untuk tanaman pangan) dikecualikan dari PPN sesuai PMK 181/2015. Jasa non-pangan (sawit, karet, hortikultura ekspor) tidak masuk pengecualian dan kena PPN 11% (jika PKP). Penting untuk verifikasi per jenis jasa.

Apa beda jasa pertanian yang dibebaskan PPN dengan yang kena PPN?

Jasa yang dibebaskan PPN (sesuai PMK 181/2015): (1) penyewaan alat pertanian (traktor, combine harvester), (2) jasa panen untuk tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), (3) jasa pasca panen untuk tanaman pangan (perontokan, pengeringan). Jasa yang kena PPN 11%: (1) jasa panen/perawatan untuk tanaman non-pangan (sawit, karet, hortikultura), (2) jasa konsultasi pertanian, (3) jasa pasca panen untuk tanaman non-pangan, (4) jasa digital/agritech.

Bagaimana cara daftar PSE untuk startup agritech?

Pendaftaran PSE Lingkup Privat di Komdigi dilakukan secara online melalui psre.kominfo.go.id. Syarat: (1) NIB, (2) NPWP perusahaan, (3) penunjukan penanggung jawab, (4) formulir pendaftaran, (5) deskripsi platform. Proses: 7-14 hari kerja untuk verifikasi. PSE terdaftar wajib menampilkan logo dan nomor registrasi di platform. Berlaku selama perusahaan aktif.

Apakah PPh Pasal 23 dipotong dari fee jasa pertanian?

Ya, fee jasa penunjang pertanian (konsultasi, drone service, pasca panen) yang dibayar klien PKP (industri pengolahan, eksportir, atau PKP lainnya) dikenai PPh Pasal 23 (2%) yang dipotong klien sebagai pemungut. Penyedia jasa menerima fee neto (setelah PPh Pasal 23) dan perlu bukti potong untuk kredit PPh Pasal 23 di SPT Tahunan. Tanpa bukti potong, kredit pajak hilang.

Bagaimana pajak untuk marketplace tani digital?

Marketplace tani digital (misalnya platform yang menghubungkan petani dengan pembeli) bisa kena PPN 11% untuk fee jasa platform (jika PKP). Fee marketplace adalah omzet, dengan PPN masukan dari biaya operasional (cloud, gaji developer, dll) yang bisa di-recover. Penting untuk setup pembukuan fee marketplace terpisah dari transaksi petani-pembeli (yang tidak kena PPN untuk fee marketplace, kecuali fitur premium).

Apakah drone pertanian impor kena bea masuk tinggi?

Drone pertanian (HS 8802.20 atau 8806.10) dikenai bea masuk 5%-10% tergantung jenis dan negara asal. Beberapa drone untuk riset atau dengan rekomendasi KKP/Komdigi bisa mendapat pembebasan atau keringanan. PPN 11% berlaku di atas CIF + bea masuk. Drone dengan komponen IoT (sensor, kamera multispektral) juga kena bea masuk serupa. Importir perlu API dan PI jika drone digunakan untuk tujuan spesifik.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk agritech?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp