Perpajakan · KBLI 85110

Konsultan Pajak untuk PAUD & TK

Layanan pajak untuk lembaga PAUD/TK: PPh Final UMKM 0,5%, pembebasan PPN jasa pendidikan, izin operasional, PPh 21 guru, BPJS. Untuk yayasan kecil hingga jaringan PAUD/TK.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM 0,5% atau Tarif Umum yang Tepat

    PAUD/TK dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar otomatis eligible PPh Final 0,5%. Tapi banyak PAUD yang bingung apakah SPP saja yang dihitung, atau termasuk juga uang pangkal, uang kegiatan, dan uang seragam. Definisi omzet bruto perlu dipahami dengan benar.

  • Pembebasan PPN untuk Jasa Pendidikan

    Jasa pendidikan formal (PAUD/TK) yang memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Tapi banyak PAUD yang salah: memungut PPN (karena tidak tahu), atau bingung apakah extra kurikulum (English class, music class) juga dibebaskan. Termasuk Bukti Pembebasan PPN (kode 08 di Faktur Pajak jika PKP).

  • PPh 21 untuk Guru Honorer dan Paruh Waktu

    PAUD/TK sering mempekerjakan guru honorer dengan gaji di bawah PTKP (gaji honorer kecil). Apakah tetap harus dipotong PPh 21? Jawabannya: jika honorer dibayar melebihi PTKP (Rp 4,5 juta/bulan TK/0), tetap wajib PPh 21. Termasuk guru yang juga mengajar di tempat lain (penghasilan rangkap, PPh 21 digabung). Banyak PAUD tidak aware, sehingga saat pemeriksaan, ditemukan PPh 21 belum dipotong.

  • Izin Operasional dan Akreditasi

    PAUD/TK yang beroperasi tanpa izin operasional dari Dinas Pendidikan melanggar Permendikbud 84/2014. Akreditasi BAN PAUD dan PNF sangat penting untuk kelayakan dan menjadi prasyarat untuk bantuan pemerintah (BOP PAUD). Banyak PAUD yang beroperasi bertahun-tahun tanpa perpanjangan izin, dan tiba-tiba diminta perpanjangan saat apply BOP.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru Honorer

    Yayasan PAUD/TK sering mempekerjakan guru honorer dengan status informal (tidak ada kontrak kerja formal). Padahal, untuk BPJS Ketenagakerjaan, semua pekerja yang dibayar rutin dan memiliki hubungan kerja (walaupun informal) harus didaftarkan. Tanpa kepatuhan, guru honorer tidak terlindungi saat adakecelakaan.

  • Pemisahan SPP dan Sumbangan Sukarela

    PAUD/TK sering memungut 'sumbangan sukarela' dari orang tua untuk pembangunan atau kegiatan khusus. Secara pajak, sumbangan sukarela bukan objek PPh (tidak masuk omzet), tapi jika ada ikatan (misal: 'wajib bayar Rp 100.000 per tahun'), sebenarnya adalah SPP yang harus dimasukkan ke omzet dan pajak.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5% dengan Definisi Omzet yang Tepat

    Membantu yayasan PAUD/TK mendaftarkan diri sebagai PKP (jika relevan) dan memilih PPh Final 0,5% dengan definisi omzet yang benar: SPP bulanan/tahunan, uang pangkal (kecuali bisa di-defer), uang kegiatan, uang seragam (jika wajib), tetapi TIDAK termasuk sumbangan sukarela murni.

    • PPh Final optimal
    • Definisi omzet jelas
    • SPT Masa ringan
  2. 02

    Compliance Pembebasan PPN untuk Jasa Pendidikan

    Setup sistem compliance PPN: PAUD dengan izin operasional tidak memungut PPN untuk SPP dan jasa pendidikan inti. Untuk kegiatan extra (English class, music class) yang optional dan tidak masuk kurikulum, perlakuan PPN perlu dikonsultasikan. Termasuk dokumentasi untuk audit.

    • Tidak memungut PPN salah
    • Compliance PMK 121/2015
    • Siap diperiksa DJP
  3. 03

    Modul PPh 21 Guru Tetap & Honorer

    Setup payroll PPh 21 untuk PAUD/TK: penghitungan untuk guru tetap (gaji bulanan + tunjangan + THR) dan guru honorer (gaji per jam atau per hari, dengan PPh 21 bulanan atau per pembayaran). Termasuk pelaporan SPT Masa PPh 21 via e-SPT atau e-Filing.

    • PPh 21 guru akurat
    • Bukti potong untuk guru
    • Tidak ada sanksi keterlambatan
  4. 04

    Pendampingan Izin Operasional & Akreditasi

    Pendampingan pengajuan dan perpanjangan izin operasional PAUD ke Dinas Pendidikan setempat, dan persiapan akreditasi BAN PAUD dan PNF. Termasuk audit internal kelengkapan dokumen untuk memastikan perpanjangan berjalan lancar.

    • Izin selalu aktif
    • Akreditasi untuk BOP
    • Kepatuhan Permendikbud
  5. 05

    Setup BPJS untuk Guru Tetap & Honorer

    Pendaftaran guru tetap dan honorer ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan. Termasuk perhitungan iuran sesuai gaji, rekonsiliasi tagihan BPJS, dan pelaporan. Audit kepatuhan untuk memastikan tidak ada guru yang terlewat.

    • Semua guru terdaftar BPJS
    • Iuran disetor tepat waktu
    • Compliance UU 24/2011
  6. 06

    Modul Compliance SPP vs Sumbangan Sukarela

    Setup pembukuan yang memisahkan SPP (wajib, masuk omzet) dari sumbangan sukarela (tidak masuk omzet). Termasuk dokumentasi untuk audit: SK Yayasan, surat pernyataan orang tua, dan rekonsiliasi bulanan.

    • Definisi SPP vs sumbangan jelas
    • Tidak ada overstated omzet
    • Siap diperiksa DJP

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Status PAUD

    Analisis skala PAUD (jumlah murid, guru, cabang), status izin operasional (aktif, kadaluarsa, atau belum ada), status akreditasi BAN, dan komponen SPP/sumbangan saat ini.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final 0,5% (definisi omzet), PPN (pembebasan), PPh 21 guru, BPJS, dan izin. Termasuk identifikasi gap kepatuhan dan rekomendasi perbaikan.

  3. 03

    Setup Sistem & Pendampingan Izin

    Setup sistem pembukuan dan pajak yang sesuai dengan karakteristik PAUD. Pendampingan perpanjangan izin operasional dan persiapan akreditasi.

  4. 04

    Pelaporan Berkala & Review

    Pelaporan SPT Masa PPh (Masa untuk PPh Final adalah triwulan) dan PPh 21 bulanan. Review berkala terhadap kepatuhan izin dan update regulasi pendidikan.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Lembaga PAUD/TK dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas PAUD/TK masuk kategori ini karena berskala kecil-menengah.

  • PPN Jasa Pendidikan

    UU PPN 42/2009 & PMK 121/PMK.03/2015

    Jasa pendidikan formal (termasuk PAUD/TK) yang memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Lembaga PAUD/TK yang sudah punya izin operasional dari Kemendikbud/Dinas Pendidikan tidak memungut PPN atas SPP.

  • Permendikbud 137/2014

    Standar Nasional PAUD

    Standar nasional PAUD: rasio guru-murid, kualifikasi guru (minimal S1 PAUD/PG-PAUD), sarana prasarana, dan kurikulum. Menjadi acuan untuk izin operasional dan akreditasi.

  • Permendikbud 84/2014

    Pendirian PAUD

    Pendirian PAUD (TPA, KB, SPS, TK) memerlukan izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat setelah memenuhi standar nasional. Termasuk akreditasi BAN PAUD dan PNF untuk memastikan kualitas.

  • BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    UU 24/2011

    Yayasan/lembaga PAUD WAJIB mendaftarkan guru dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan. SPP biasanya sudah include komponen BPJS, dan kepatuhan bervariasi.

  • PPh Pasal 21 Guru

    PER-16/PJ/2016 & PMK 101/2016

    Gaji guru PAUD (guru tetap maupun honorer) dipotong PPh 21 sesuai PTKP (TK/0, TK/1, K/0, dst). Termasuk tunjangan transport, makan, dan THR. Banyak PAUD lupa memotong PPh 21 untuk guru yang bekerja rangkap.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah PAUD/TK wajib bayar PPh?

Ya, jika omzet melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun, PAUD/TK wajib mengikuti PPh badan dengan tarif Pasal 17 (22% untuk PT/Yayasan). Jika di bawah Rp 4,8 Miliar, PAUD/TK dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas PAUD/TK masuk kategori UMKM dan memilih PPh Final 0,5% karena sederhana. Penting: SPP yang dibayar orang tua WAJIB dilaporkan dalam omzet, meskipun SPP tidak dipungut PPN.

Apakah SPP PAUD/TK kena PPN?

Tidak, jika PAUD/TK memiliki izin operasional resmi dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan UU PPN 42/2009 dan PMK 121/PMK.03/2015, jasa pendidikan formal (termasuk PAUD/TK) DIBEBASKAN dari PPN. PAUD/TK tidak memungut PPN atas SPP, dan tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 08 (pembebasan). Pengecualian: kegiatan extra kurikulum (English class, music class) yang optional dan tidak termasuk dalam kurikulum utama, PPN-nya dapat berbeda—konsultasikan kasus per kasus.

Apakah guru honorer PAUD/TK dipotong PPh 21?

Tergantung penghasilan dan PTKP. Jika guru honorer dibayar rutin (bulanan) dengan penghasilan di atas PTKP (Rp 54 juta/tahun untuk TK/0 = Rp 4,5 juta/bulan), wajib dipotong PPh 21. Jika bekerja rangkap (guru mengajar di beberapa tempat), penghasilan digabung dan PPh 21 dihitung dari total. Jika penghasilan di bawah PTKP, tidak ada PPh 21 yang dipotong, tapi tetap harus dilaporkan di SPT Masa PPh 21 (pegawai dengan PPh 21 nihil). Banyak PAUD yang lupa memotong PPh 21 untuk guru honorer dengan penghasilan rangkap, dan ini menjadi temuan saat pemeriksaan.

Berapa lama izin operasional PAUD berlaku?

Izin operasional PAUD (Surat Izin Pendirian) berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Akreditasi BAN PAUD dan PNF berlaku 5 tahun juga. PAUD yang tidak memperpanjang izin dalam 6 bulan sebelum jatuh tempo akan dianggap tidak aktif, dan ini melanggar Permendikbud 84/2014. Tanpa izin aktif, PAUD tidak bisa: (1) menerima murid baru, (2) mendapatkan BOP PAUD, (3) mengajukan akreditasi ulang, (4) operasional dianggap tidak sah dan bisa kena sanksi administratif.

Apakah sumbangan orang tua untuk PAUD masuk omzet?

Tergantung sifat sumbangan. Jika sumbangan sukarela (orang tua bebas memberi berapa), bukan objek PPh dan tidak masuk omzet. Jika sumbangan wajib (misal: 'setiap keluarga wajib bayar Rp 100.000 untuk pembangunan'), sebenarnya adalah SPP yang masuk omzet dan kena PPh. Jika ada ikatan (wajib dibayar untuk kegiatan tertentu), dan SPP di-quote, masuk omzet. Penting: dokumentasikan dengan jelas (SK Yayasan, surat pernyataan, rekonsiliasi) untuk menghindari sengketa saat pemeriksaan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk PAUD?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp