Konsultan Pajak untuk PAUD & TK

Ya, jika omzet melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun, PAUD/TK wajib mengikuti PPh badan dengan tarif Pasal 17 (22% untuk PT/Yayasan). Jika di bawah Rp 4,8 Miliar, PAUD/TK dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas PAUD/TK masuk kategori UMKM dan memilih PPh Final 0,5% karena sederhana. Penting: SPP yang dibayar orang tua WAJIB dilaporkan dalam omzet, meskipun SPP tidak dipungut PPN.

Tidak, jika PAUD/TK memiliki izin operasional resmi dari Dinas Pendidikan. Berdasarkan UU PPN 42/2009 dan PMK 121/PMK.03/2015, jasa pendidikan formal (termasuk PAUD/TK) DIBEBASKAN dari PPN. PAUD/TK tidak memungut PPN atas SPP, dan tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak dengan kode 08 (pembebasan). Pengecualian: kegiatan extra kurikulum (English class, music class) yang optional dan tidak termasuk dalam kurikulum utama, PPN-nya dapat berbeda—konsultasikan kasus per kasus.

Tergantung penghasilan dan PTKP. Jika guru honorer dibayar rutin (bulanan) dengan penghasilan di atas PTKP (Rp 54 juta/tahun untuk TK/0 = Rp 4,5 juta/bulan), wajib dipotong PPh 21. Jika兼职兼收入 (guru mengajar di beberapa tempat), penghasilan digabung dan PPh 21 dihitung dari total. Jika penghasilan di bawah PTKP, tidak ada PPh 21 yang dipotong, tapi tetap harus dilaporkan di SPT Masa PPh 21 (pegawai dengan PPh 21 nihil). Banyak PAUD yang lupa memotong PPh 21 untuk guru honorer兼职兼收入, dan ini menjadi temuan saat pemeriksaan.

Izin operasional PAUD (Surat Izin Pendirian) berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang. Akreditasi BAN PAUD dan PNF berlaku 5 tahun juga. PAUD yang tidak memperpanjang izin dalam 6 bulan sebelum jatuh tempo akan dianggap tidak aktif, dan ini melanggar Permendikbud 84/2014. Tanpa izin aktif, PAUD tidak bisa: (1) menerima murid baru, (2) mendapatkan BOP PAUD, (3) mengajukan akreditasi ulang, (4) operasional dianggap tidak sah dan bisa kena sanksi administratif.

Tergantung sifat sumbangan. Jika sumbangan sukarela (orang tua bebas memberi berapa), bukan objek PPh dan tidak masuk omzet. Jika sumbangan wajib (misal: 'setiap keluarga wajib bayar Rp 100.000 untuk pembangunan'), sebenarnya adalah SPP yang masuk omzet dan kena PPh. Jika ada ikatan (wajib dibayar untuk kegiatan tertentu), dan SPP di-quote, masuk omzet. Penting: dokumentasikan dengan jelas (SK Yayasan, surat pernyataan, rekonsiliasi) untuk menghindari sengketa saat pemeriksaan.

Biaya bervariasi sesuai skala: PAUD kecil (50-150 murid) berkisar Rp 2-3 juta/bulan (pembukuan + SPT). PAUD menengah (150-500 murid) berkisar Rp 3-6 juta/bulan termasuk PPh 21 guru, BPJS, dan kepatuhan izin. Jaringan PAUD (500+ murid, multi-cabang) berkisar Rp 6-12 juta/bulan termasuk konsolidasi multi-cabang dan pendampingan akreditasi. Termasuk pendampingan izin dan akreditasi sebagai project-based. Hubungi Arunika untuk proposal sesuai skala.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).