Perpajakan · KBLI 03111

Konsultan Pajak untuk Nelayan & Penangkapan Ikan Laut

Layanan pajak untuk nelayan, kapal ikan, dan industri pengolahan: PPN 11% ikan, PPh Final UMKM, SIPI, PPh Pasal 22, tax allowance.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Ikan Segar (Bebas PPN) vs Olahan (PPN 11%)

    Ikan segar langsung dari tangkapan dan dijual oleh nelayan (non-PKP) bukan BKP, bebas PPN. Begitu diolah (fillet, asap, beku, kaleng) menjadi BKP kena PPN 11%. Cold storage dan pabrik fillet perlu klarifikasi per produk untuk compliance PPN.

  • SIPI & Regulasi Penangkapan Ikan

    Kapal ikan komersial harus memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari KKP untuk lokasi dan jenis ikan tertentu. Beberapa wilayah konservasi dan jenis ikan (terancam punah) tidak boleh ditangkap. Tanpa SIPI, kapal bisa disita dan nelayan dipidana.

  • PPh Pasal 22 untuk Pembelian Hasil Laut

    Eksportir dan cold storage besar ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 (0,25% untuk NPWP, 0,5% tanpa NPWP) atas pembelian dari nelayan. Nelayan tradisional yang tidak punya NPWP dikenai tarif lebih tinggi. Disarankan nelayan mendaftarkan NPWP untuk efisiensi.

  • Ekspor Hasil Laut dengan PPN 0%

    Ekspor ikan dan produk perikanan (fillet, udang, tuna) mendapat PPN 0% dengan PEB, invoice, dan bukti ekspor. Eksportir besar (perusahaan seafood) wajib PKP. PPN 0% menjadi signifikan untuk industri perikanan ekspor yang sebagian besar diekspor.

  • Multi-Channel Nelayan: Tengkulak, Cold Storage, Eksportir

    Nelayan menjual hasil tangkapan ke banyak channel: tengkulak (tradisional, harga rendah), cold storage (pengepul besar, harga lebih baik), pasar lokal, dan eksportir langsung (harga terbaik). Margin tiap channel berbeda signifikan. Pembukuan per channel penting.

  • Fluktuasi Hasil Tangkapan & Musim

    Hasil tangkapan ikan sangat tergantung musim, cuaca, dan lokasi. Nelayan tradisional memiliki omzet musiman yang tidak stabil, menyulitkan eligibilitas PPh Final. Tanpa pembukuan, sulit membuktikan omzet untuk audit.

  • Tax Allowance untuk Cold Storage & Pabrik Fillet

    Industri pengolahan ikan (cold storage, fillet, kaleng) mendapat tax allowance 30% dari investasi selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru per PMK 130/2020. Banyak perusahaan tidak mengklaim karena tidak aware.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Klasifikasi PPN Ikan Segar vs Olahan

    Membantu cold storage, pabrik fillet, dan eksportir melakukan pemetaan PPN per produk: ikan segar (bebas PPN, bahan pangan strategis), ikan fillet (BKP, PPN 11%), ikan asap/beku (PPN 11%), abon ikan (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN terpisah.

    • PPN per produk jelas
    • Tidak ada koreksi
    • SPT PPN compliant
  2. 02

    Compliance SIPI & KKP

    Pendampingan pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari KKP: verifikasi kapal, lokasi, jenis ikan, dan kuota. Termasuk perpanjangan SIPI, pelaporan hasil tangkapan, dan compliance dengan KKP untuk kawasan konservasi.

    • SIPI aktif
    • Perizinan compliant
    • Risiko sanksi KKP rendah
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 22 & Bukti Potong

    Setup sistem pembelian dari nelayan yang memotong PPh Pasal 22 sesuai tarif (0,25% untuk NPWP, 0,5% tanpa NPWP) dan menerbitkan bukti potong. Termasuk rekonsiliasi PPh Pasal 22 dengan SPT PPh Pasal 22 pembeli dan distribusi bukti potong ke nelayan.

    • PPh Pasal 22 compliant
    • Bukti potong terdistribusi
    • Rekonsiliasi rapi
  4. 04

    PPN 0% Ekspor Hasil Laut

    Pendampingan eksportir ikan dan produk perikanan: PPN 0% dengan PEB, faktur pajak kode 06, dan bukti pembayaran ekspor. Termasuk pengajuan restitusi PPN untuk eksportir rutin dan optimalisasi PPh Pasal 22 ekspor (2,5%) sebagai kredit pajak.

    • PPN ekspor valid
    • Restitusi PPN optimal
    • PPh Pasal 22 terklaim
  5. 05

    Konsolidasi Nelayan & Koperasi

    Pendampingan koperasi nelayan: konsolidasi hasil tangkapan, kontrak dengan cold storage atau eksportir, akses modal, dan compliance perpajakan. Termasuk pembukuan konsolidasi (PPN agregat, PPh Pasal 22 distribusi) dan audit koperasi.

    • Konsolidasi rapi
    • Akses modal lebih baik
    • Koperasi compliant
  6. 06

    Pembukuan Musiman untuk Nelayan

    Setup pembukuan sederhana untuk nelayan tradisional: buku kas, rekap hasil tangkapan per trip, omzet bulanan, dan PPh Final UMKM. Termasuk verifikasi NPWP dan pengajuan SPT PPh Final triwulanan untuk nelayan yang eligibilitas PPh Final.

    • Pembukuan rapi
    • PPh Final optimal
    • Musim ter-tracking
  7. 07

    Klaim Tax Allowance Pengolahan Ikan

    Pendampingan pengajuan tax allowance 30% dari investasi untuk cold storage, pabrik fillet, dan industri pengolahan ikan. Termasuk verifikasi eligibilitas (min investasi Rp 100 Miliar), business plan, dan rekonsiliasi dengan DJP Online.

    • Tax allowance 30% terklaim
    • Fasilitas pajak dikaji
    • Pengolahan efisien

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala kapal (tradisional < 30 GT, komersial > 30 GT), channel penjualan (tengkulak, cold storage, eksportir), dan pain point PPh/PPN/SIPI/ekspor.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per produk ikan, identifikasi PPh Pasal 22 dari eksportir, dan analisis tax allowance cold storage.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SIPI

    Implementasi pembukuan per channel, akun PPN terpisah per produk ikan, template SIPI, dan SOP tax allowance. Termasuk PPN 0% ekspor.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan KKP, dan update regulasi (UU Perikanan, Permen KKP, SIPI).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Nelayan UMKM (kapal < 30 GT) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan penangkapan ikan besar (kapal > 30 GT, kelompokkapal ikan besar) menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Hasil Laut Olahan

    Ikan segar yang dijual oleh nelayan (non-PKP) bukan BKP, sehingga bebas PPN. Ikan yang sudah diolah (fillet, ikan asap, ikan beku, abon ikan, ikan kalengan) merupakan BKP kena PPN 11% saat penyerahan oleh PKP. Pengolahan skala besar (cold storage, pabrik fillet) biasanya PKP.

  • PMK 181/PMK.03/2015

    PPN untuk Ikan Segar

    Ikan segar (langsung dari tangkapan) masuk kategori bahan pangan strategis yang penyerahan di dalam negeri dibebaskan PPN. Setelah diolah (fillet, asap, beku, kaleng), status berubah menjadi BKP kena PPN 11%. Penting untuk klarifikasi per produk.

  • UU 45/2009 jo. PP 27/2021

    Perubahan atas UU Perikanan

    Perusahaan penangkapan ikan harus memiliki izin dari Kementerian KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Nelayan kecil dilindungi dengan mekanisme tradisional, sementara kapal komersial perlu SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan) dan SLO (Surat Laik Operasi).

  • Peraturan Menteri KKP 18/2020

    Penangkapan Ikan Berkelanjutan & Penangkapan Ikan Terukur

    KKP mengatur kuota penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian. Nelayan harus memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) untuk lokasi dan jenis ikan tertentu. Beberapa wilayah konservasi (TWP, TN) tidak boleh dilakukan penangkapan. Tanpa SIPI, nelayan/kapal bisa disita.

  • PP 28/2021

    Tax Allowance untuk Industri Pengolahan Ikan

    Industri pengolahan ikan (cold storage, fillet, kaleng) mendapat fasilitas tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru di industri perikanan sesuai PMK 130/2020.

  • PMK 153/PMK.03/2015

    PPh Pasal 22 untuk Pembelian Hasil Laut

    Beberapa pembeli hasil laut (eksportir, cold storage besar) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 (0,25% NPWP, 0,5% tanpa NPWP) atas pembelian dari nelayan. PPh yang dipotong menjadi kredit pajak nelayan di SPT. Tanpa NPWP, nelayan rugi karena tarif lebih tinggi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah nelayan wajib PKP dan kena PPN 11%?

Nelayan UMKM (kapal < 30 GT) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Ikan segar dari tangkapan dan dijual ke tengkulak/pasar lokal bukan BKP, bebas PPN. Begitu ikan diolah (fillet, asap, beku, kaleng), status berubah menjadi BKP kena PPN 11% (jika PKP). Nelayan yang menjual langsung ke eksportir mungkin butuh PPN 0% untuk compliance ekspor.

Bagaimana cara mengurus SIPI untuk kapal ikan?

SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) diterbitkan oleh KKP melalui cabang Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Syarat: (1) kapal terdaftar di KKP, (2) pemilik memiliki KTP, (3) verifikasi lokasi dan jenis ikan, (4) rekomendasi dari asosiasi nelayan (jika ada), (5) kepatuhan dengan moratorium. Proses: 1-3 bulan untuk verifikasi. SIPI berlaku 1-2 tahun dan bisa diperpanjang. Tanpa SIPI, kapal bisa disita.

Berapa tarif PPh Pasal 22 untuk pembelian hasil laut?

Beberapa pembeli hasil laut (eksportir besar, cold storage) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25% untuk nelayan yang punya NPWP, 0,5% untuk yang tidak punya NPWP. PPh yang dipotong menjadi kredit pajak nelayan di SPT Tahunan. Nelayan yang mendaftarkan NPWP lebih efisien karena tarif lebih rendah. Penting untuk verifikasi NPWP saat transaksi.

Bagaimana pajak ekspor hasil laut ke Jepang?

Ekspor ikan dan produk perikanan (tuna, udang, fillet) ke Jepang mendapat PPN 0% dengan syarat: PEB dari PPJK/eksportir, faktur pajak kode 06, invoice ekspor, bill of lading, dan bukti pembayaran ekspor. Untuk ekspor Jepang, perlu sertifikat health certificate dari KKP dan HACCP compliance. PPh Pasal 22 ekspor (2,5% jika punya API) dipotong bank persepsi dan bisa dikreditkan.

Apakah cold storage ikan mendapat tax allowance?

Ya, industri cold storage dan pengolahan ikan (fillet, kaleng, asap) mendapat fasilitas tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun sesuai PP 28/2021. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar (industri padat karya). Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020. Arunika mendampingi pengajuan untuk perusahaan cold storage dan pengolahan ikan.

Bagaimana pembukuan untuk nelayan tradisional?

Nelayan tradisional bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (penerimaan hasil tangkapan, biaya operasional seperti BBM, es, makan), rekap hasil tangkapan per trip, omzet bulanan, dan catatan biaya. Untuk SPT PPh Final UMKM, nelayan cukup menggunakan formulir SPT PPh Final dengan lampiran sederhana. Penting untuk konsistensi pembukuan untuk eligibility check saat audit.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk nelayan/penangkapan ikan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp