Perpajakan · KBLI 85311

Konsultan Pajak untuk Sekolah Swasta

Layanan pajak untuk sekolah swasta SD/SMP: PPh Final UMKM 0,5%, pembebasan PPN pendidikan, izin operasional, PPh 21 guru, BPJS. Untuk yayasan kecil hingga jaringan sekolah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM 0,5% untuk Yayasan

    Yayasan atau badan usaha sekolah swasta dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5%. Mayoritas sekolah swasta skala kecil-menengah menggunakan ini. Untuk sekolah dengan banyak guru dan karyawan, perlu disimulasikan.

  • Pembebasan PPN untuk Jasa Pendidikan

    Jasa pendidikan formal (SD, SMP) yang memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Yayasan tidak memungut PPN atas SPP. Termasuk uang pangkal, SPP bulanan, dan uang kegiatan. Yang tidak dibebaskan: jasa tambahan di luar kurikulum (les privat, ekstrakurikuler berbayar).

  • PPh 21 untuk Guru Honorer dengan Penghasilan Rangkap

    Guru honorer di sekolah swasta sering bekerja rangkap (bekerja di beberapa sekolah atau tempat lain). Penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung untuk PPh 21 dengan tarif progresif. Banyak sekolah tidak aware, dan guru yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi.

  • BPJS untuk Guru Honorer

    Guru honorer di sekolah swasta sering tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, untuk guru yang menerima gaji rutin, kepesertaan BPJS wajib sesuai UU 24/2011. Tanpa kepatuhan, guru tidak terlindungi saat adakecelakaan.

  • Multi-Sumber Pendanaan (SPP, Donasi, Subsidi)

    Sekolah swasta memiliki multi-sumber pendanaan: SPP, uang pangkal, donasi, subsidi pemerintah (BOS untuk beberapa sekolah), dan kerja sama corporate CSR. Tracking per sumber penting untuk transparansi.

  • Izin Operasional dan Akreditasi

    Sekolah swasta wajib memiliki izin operasional yang berlaku 5 tahun (perpanjangan), dan akreditasi BAN-SM. Izin dan akreditasi menjadi prasyarat untuk eligibility BOS dan kepercayaan orang tua.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5% untuk Yayasan

    Membantu yayasan mendaftarkan diri dan memilih PPh Final 0,5% dengan definisi omzet yang akurat: SPP, uang pangkal, uang kegiatan, donasi (jika wajib), dan sumber lain. Tidak termasuk donasi sukarela murni.

    • PPh Final optimal
    • Definisi omzet jelas
    • SPT Masa ringan
  2. 02

    Compliance Pembebasan PPN Pendidikan

    Setup sistem compliance PPN: identifikasi jasa pendidikan yang dibebaskan (SPP, uang pangkal) vs kena PPN (les privat, ekstrakurikuler berbayar). Termasuk dokumentasi untuk audit.

    • PPN compliant
    • Pembebasan tepat
    • Siap diperiksa DJP
  3. 03

    Modul Compliance PPh 21 Guru

    Setup sistem yang mengelola guru tetap (PPh 21 dengan PTKP) dan guru honorer dengan penghasilan rangkap (PPh 21 progresif gabungan). Termasuk rekonsiliasi bulanan dan bukti potong.

    • PPh 21 compliant
    • Bukti potong rapi
    • Penghasilan rangkap terlapor
  4. 04

    Modul BPJS untuk Guru Honorer

    Setup sistem BPJS untuk guru honorer: pendaftaran, iuran, dan rekonsiliasi. Termasuk audit kepatuhan untuk memastikan semua guru terdaftar.

    • BPJS compliant
    • Guru honorer terlindungi
    • Siap diperiksa DJP
  5. 05

    Modul Multi-Sumber Pendanaan

    Setup pembukuan yang mengelola multi-sumber pendanaan: SPP, uang pangkal, donasi, subsidi BOS, CSR. Termasuk tracking per sumber dan konsolidasi laporan keuangan yayasan.

    • Multi-sumber terkelola
    • Transparansi yayasan
    • BOS eligible
  6. 06

    Modul Compliance Izin dan Akreditasi

    Setup tracking izin operasional (5 tahun) dan akreditasi BAN-SM. Termasuk reminder untuk perpanjangan, dan audit compliance.

    • Izin selalu aktif
    • Akreditasi terjaga
    • BOS eligible

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Yayasan

    Analisis skala yayasan (jumlah sekolah, siswa, guru), status izin operasional, dan pain point (PPh 21, BPJS, multi-sumber).

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PPN pendidikan, identifikasi penghasilan rangkap guru honorer, dan compliance izin.

  3. 03

    Setup Sistem Pembukuan

    Setup pembukuan yayasan: tracking per sumber, multi-sekolah, dan compliance PPh 21 + BPJS.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review triwulanan terhadap SPT PPh Final, PPh 21, dan BPJS. Pendampingan saat audit DJP atau inspeksi.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Yayasan atau badan usaha sekolah swasta dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas sekolah swasta masuk kategori ini.

  • PPN Jasa Pendidikan

    UU PPN 42/2009 & PMK 121/PMK.03/2015

    Jasa pendidikan formal (SD, SMP) yang memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Yayasan atau sekolah yang sudah punya izin operasional dari Kemendikbud/Dinas Pendidikan tidak memungut PPN atas SPP.

  • Permendikbud 84/2014

    Pendirian Satuan Pendidikan

    Pendirian sekolah swasta (SD, SMP) memerlukan izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat setelah memenuhi standar nasional. Termasuk akreditasi BAN-SM untuk memastikan kualitas.

  • Permendikbud 137/2014

    Standar Nasional Pendidikan

    Standar nasional pendidikan: rasio guru-murid, kualifikasi guru (minimal S1 PGSD/PGMP), sarana prasarana, dan kurikulum. Menjadi acuan untuk izin operasional dan akreditasi.

  • BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    UU 24/2011

    Sekolah wajib mendaftarkan guru dan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP, JKK, JKM) dan BPJS Kesehatan. Untuk guru honorer, status kepesertaan BPJS bervariasi.

  • PPh Pasal 21 Guru

    PER-16/PJ/2016 & PMK 101/2016

    Guru tetap dipotong PPh 21 sesuai PTKP. Guru honorer dengan penghasilan rangkap wajib lapor SPT. Termasuk tunjangan transport, makan, dan THR.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk sekolah swasta?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Apakah SPP sekolah swasta kena PPN?

Tidak, SPP sekolah swasta (SD, SMP, dst) yang memiliki izin operasional resmi dari Dinas Pendidikan DIBEBASKAN dari PPN sesuai UU PPN 42/2009 dan PMK 121/PMK.03/2015. Termasuk uang pangkal, SPP bulanan, dan uang kegiatan sepanjang termasuk dalam jasa pendidikan formal. Yang TIDAK dibebaskan: les privat, ekstrakurikuler berbayar (English class, music class), dan program tambahan di luar kurikulum. Untuk ekstra kurikulum yang optional, sekolah biasanya kena PPN 11% (jika PKP).

Bagaimana cara compliance PPh 21 untuk guru honorer dengan penghasilan rangkap?

Guru honorer dengan pekerjaan rangkap (bekerja di beberapa sekolah atau tempat lain): penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung. Contoh: guru A menerima Rp 3 juta/bulan dari sekolah X dan Rp 2 juta/bulan dari sekolah Y, total Rp 5 juta/bulan. PPh 21 dihitung dari total Rp 5 juta/bulan, dengan PTKP TK/0 (Rp 4,5 juta/bulan) = PKP Rp 0,5 juta. Tarif 5% (untuk PKP sampai Rp 50 juta) = PPh 21 Rp 25.000 per bulan. Sekolah wajib memotong PPh 21 dari masing-masing gaji, dan guru wajib lapor SPT Tahunan dengan semua penghasilannya.

Apakah BOS untuk sekolah swasta?

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) biasanya untuk sekolah negeri, tapi sebagian sekolah swasta (terutama yang menerima siswa dari keluarga kurang mampu) juga eligible. Persyaratan: izin operasional aktif, akreditasi, dan compliance dengan standar nasional. Subsidi BOS masuk sebagai pendapatan di pembukuan yayasan, dengan akun terpisah (bukan SPP). Compliance: sekolah harus menggunakan BOS sesuai juknis (untuk gaji guru honorer, operasional, dan pengembangan).

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk sekolah?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp