Konsultan Pajak untuk Penggalian Batu, Pasir & Tanah

IUP yang Panjang dan Kompleks

Pengurusan IUP untuk penggalian dari Kementerian ESDM membutuhkan waktu bertahun-tahun. Quarry batu dan pasir butuh eksplorasi detail. Proses perpanjangan IUP juga tidak sederhana. Banyak quarry memiliki IUP Eksplorasi tapi belum IUP Operasi Produksi, sehingga status operasionalnya tidak jelas.

Royalti yang Bervariasi per Mineral

Royalti penggalian bervariasi per jenis: batu 5%-7%, pasir 3%-5%, tanah 3%-5%, kaolin 5%-7%. Perhitungan royalti berdasarkan harga acuan bulanan dari Kementerian ESDM. Saat harga pasar tinggi, royalti signifikan. Salah hitung royalti bisa berujung pada sanksi pencabutan IUP.

Tax Allowance untuk Quarry

Investasi quarry terintegrasi dengan industri hilir mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru quarry terintegrasi (Rp 500 Miliar-1 Triliun). Banyak quarry tidak mengklaim karena tidak aware.

Multi-Channel: Kontraktor, Toko Bangunan, Proyek

Quarry menjual ke banyak channel: kontraktor bangunan, toko bangunan, proyek pemerintah/BUMN, dan ekspor (untuk material khusus). Tiap channel punya margin dan termin pembayaran berbeda. Pembukuan per channel penting untuk identifikasi margin.

Quarry Liar & Penegakan Hukum

Quarry liar (tambang tanpa IUP) masih banyak beroperasi di Indonesia. KLHK aktif melakukan penertiban. Tanpa IUP, perusahaan quarry tidak bisa menandatangani kontrak dengan industri hilir dan proyek pemerintah. Risiko penutupan dan sanksi pidana.

AMDAL & Reklamasi Tambang

Quarry wajib memiliki AMDAL dan melakukan reklamasi pasca tambang. AMDAL mencakup analisis dampak debu, kebisingan, erosi, dan dampak sosial. Tanpa reklamasi, sanksi KLHK dan pidana lingkungan. Biaya reklamasi signifikan untuk quarry besar.

PPh Pasal 22 untuk Pembelian

Beberapa pembeli material quarry (industri, kontraktor besar) ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 (0,25% NPWP, 0,5% tanpa NPWP) atas pembelian dari quarry. PPh yang dipotong menjadi kredit pajak quarry. Quarry tradisional yang tidak punya NPWP dikenai tarif lebih tinggi.

Penambang batu dan pasir skala kecil (quarry tradisional) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk perusahaan penggalian besar menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%) dengan berbagai pungutan KLHK.

Penggalian batu, pasir, dan tanah untuk konstruksi (bukan mineral strategis) termasuk pertambangan. Setiap perusahaan wajib memiliki IUP dari Kementerian ESDM. Termasuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Untuk skala kecil, ada IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Pemegang IUP penggalian dikenai royalti yang disetor ke negara. Tarif royalti bervariasi 3%-7% dari nilai penjualan tergantung jenis mineral (batu, pasir, tanah, kaolin). Royalti masuk ke kas negara dan sebagian menjadi DBH ke daerah penghasil.

Batu, pasir, tanah urug, dan material konstruksi hasil penggalian merupakan BKP kena PPN 11% saat PKP. PPN masukan dari operasional (bahan peledak, alat berat, BBM) bisa di-recover. PPN 0% untuk ekspor material konstruksi (jika ada).

PMA penggalian wajib melakukan divestasi saham secara bertahap ke pihak Indonesia: tahun ke-10 (5%), ke-15 (10%), ke-20 (15%), ke-25 (20%), ke-30 (30%). Untuk penggalian skala kecil, divestasi biasanya tidak applicable (PMDN).

Penggalian batu, pasir, dan tanah wajib memiliki AMDAL (ANDAL, RKL, RPL). AMDAL mencakup analisis dampak debu, kebisingan, erosi, dan dampak sosial. Reklamasi pasca tambang harus mengembalikan fungsi lahan. Tanpa AMDAL, KLHK bisa menyegel penggalian.

Industri penggalian (batu, pasir, tanah) terintegrasi dengan industri hilir (semen, kaca, keramik) mendapat tax holiday 50%-100% selama 5-20 tahun. Syarat minimum investasi Rp 500 Miliar-1 Triliun. Tax allowance juga tersedia sesuai PP 28/2021 untuk investasi yang lebih kecil.