Perpajakan · KBLI 10300

Konsultan Pajak untuk Industri Pengolahan Buah & Sayuran

Layanan pajak untuk IKM jus, selai, manisan, dan pabrik buah kaleng: PPN 11%, izin edar BPOM, CPPOB, PPh Final UMKM, dan ekspor.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Perlakuan PPN Berbeda untuk Segar vs Olahan

    Buah dan sayuran segar dari petani dibebaskan PPN (sesuai PMK 181/2015). Begitu diolah menjadi jus, selai, acar, kerupuk, atau buah kaleng, status berubah menjadi BKP kena PPN 11%. Banyak IKM keliru tidak memungut PPN pada produk olahannya, atau memungut PPN pada bahan segar.

  • Izin Edar BPOM untuk Multi-Varian Produk

    Industri pengolahan buah dan sayuran sering memiliki banyak varian produk (jus mangga, jus jambu, jus sirsak, selai nanas, manisan pala). Tiap varian butuh nomor izin edar BPOM terpisah. Proses registrasi butuh 3-6 bulan dan biaya. Banyak IKM tidak mengurus izin edar dan menjual produk illegal yang bisa disita BPOM.

  • CPPOB untuk Skala Produksi Berbeda

    Industri besar wajib memiliki sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) yang diaudit BPOM, dengan investasi fasilitas produksi yang signifikan. IKM bisa menggunakan CPPOB sederhana (PMK IRT - Industri Rumah Tangga Pangan). Standar yang berbeda ini sering tidak dipahami oleh IKM yang ingin scale up.

  • Multi-Channel: Toko Oleh-oleh, Modern Market, Marketplace, Ekspor

    Produk olahan buah dan sayuran dijual ke banyak kanal: toko oleh-oleh, supermarket, marketplace (Tokopedia, Shopee), reseller, dan ekspor. Tiap channel punya margin dan kewajiban PPN yang berbeda. Marketplace biasanya memungut PPN dari seller. Penjualan ekspor mendapat PPN 0% dengan PEB.

  • Bahan Baku dari Petani dengan Tracking yang Rumit

    Bahan baku buah dan sayuran umumnya dipasok dari petani atau pengepul lokal. Beberapa petani/pengepul adalah PKP (ada faktur PPN), sebagian besar bukan. Tracking PPN masukan dan bukti setor PPh Pasal 22 (jika ada) butuh sistem yang rapi, terutama untuk industri yang sudah PKP.

  • Klaim Gizi & Pelanggaran Label BPOM

    Banyak produk klaim 'rendah gula', 'tanpa pengawet', '100% alami' di label dan iklan. Klaim seperti ini harus sesuai PerBPOM 1/2017. Pelanggaran bisa menjadi temuan BPOM dan berdampak pada izin edar. Penting untuk review seluruh klaim sebelum produk dilepas ke pasar.

  • PPh Pasal 22 Ekspor 2,5% untuk yang Punya API

    Eksportir produk olahan buah dan sayuran yang punya API dikenai PPh Pasal 22 (2,5%) oleh bank persepsi saat Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk. PPh yang dipotong menjadi kredit pajak. Banyak eksportir tidak aware atau tidak mengkreditkannya dengan benar di SPT Tahunan, sehingga kehilangan kredit pajak.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Klasifikasi PPN Segar vs Olahan

    Membantu IKM dan pabrik melakukan pemetaan PPN per produk: bahan segar (dibebaskan) vs produk olahan (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN masukan terpisah untuk bahan segar vs bahan pendukung (gula, garam, pengawet), dan SOP faktur pajak yang benar.

    • PPN per produk jelas
    • Tidak ada koreksi
    • SPT PPN compliant
  2. 02

    Pendampingan Izin Edar BPOM Multi-Varian

    Pendampingan pengurusan izin edar BPOM MD (Makanan Dalam Negeri) untuk tiap varian produk. Termasuk penyiapan dokumen, label sesuai PerBPOM, dan komunikasi dengan BPOM. Untuk IKM, pendampingan juga termasuk peningkatan standar ke CPPOB untuk scale up.

    • Izin edar lengkap
    • Produk legal
    • Risiko sita BPOM rendah
  3. 03

    Upgrade CPPOB & Standar Produksi

    Pendampingan upgrade standar produksi dari PMK IRT ke CPPOB BPOM untuk IKM yang ingin masuk ke modern market atau ekspor. Termasuk setup dokumentasi batch record, sanitasi, dan quality control sesuai PerBPOM.

    • CPPOB compliant
    • Modern market accessible
    • Standar produksi naik
  4. 04

    Pembukuan Multi-Channel & Marketplace Integration

    Setup pembukuan yang mengelola multi-channel: toko oleh-oleh, supermarket, marketplace (CSV/API integration), reseller, dan ekspor. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan PPh marketplace (yang kadang dipotong sebagai PPh Final UMKM).

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPh marketplace terklarifikasi
  5. 05

    Compliance Pembelian Bahan Baku & PPN Masukan

    Setup sistem pembelian dari petani/pengepul: klasifikasi supplier PKP (ada PPN masukan) vs non-PKP, dokumentasi kontrak, dan rekonsiliasi PPN masukan per bulan. Termasuk verifikasi PPh Pasal 22 yang dipotong untuk supplier yang PKP.

    • PPN masukan optimal
    • Kontrak supplier rapi
    • Dokumentasi lengkap
  6. 06

    Review Klaim Gizi & Label Sesuai PerBPOM

    Audit label dan materi iklan untuk semua varian produk, memastikan klaim sesuai PerBPOM 1/2017 dan Permenkes 33/2015. Termasuk pendampingan revisi label dan komunikasi dengan BPOM jika ada produk lama yang perlu diperbarui.

    • Label compliant
    • Risiko temuan BPOM rendah
    • Konsistensi klaim produk
  7. 07

    Optimalisasi Kredit Pajak Ekspor (PPh Pasal 22)

    Pendampingan eksportir: verifikasi bukti potong PPh Pasal 22 dari bank persepsi, kredit pajak di SPT Tahunan, dan rekonsiliasi dengan devisa masuk (DHE). Termasuk pengajuan restitusi PPN untuk ekspor rutin dengan PKP besar.

    • Kredit pajak optimal
    • Restitusi PPN lancar
    • SPT rapi

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Produk & Skala

    Pemetaan varian produk, izin edar BPOM, sumber bahan baku, channel penjualan, dan pain point PPh/PPN/ekspor. Termasuk review klaim label dan CPPOB.

  2. 02

    Review PPN, PPh, dan BPOM

    Review klasifikasi PPN (segar vs olahan), eligibilitas PPh Final UMKM, verifikasi PPN masukan dari supplier PKP, dan status izin edar BPOM per varian.

  3. 03

    Setup Pembukuan & Sistem Label

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah, template label compliant, dan SOP faktur pajak. Termasuk upgrade CPPOB jika diperlukan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT PPN, triwulanan SPT PPh, pendampingan saat audit DJP atau temuan BPOM. Update regulasi PerBPOM dan Permenkes.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    UMKM pengolahan buah dan sayuran (kerupuk buah, manisan, acar, selai) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5% dari omzet bruto. Untuk industri menengah-besar (kemasan modern, ekspor) umumnya menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Produk Olahan Buah & Sayuran

    Produk olahan buah dan sayuran (jus, selai, kerupuk, manisan, acar, buah kaleng) merupakan Barang Kena Pajak (BKP) dan dikenai PPN 11% saat penyerahan oleh PKP. Buah dan sayuran segar dari petani (non-PKP) bukan BKP, tapi sudah diolah menjadi produk setengah jadi/jadi menjadi BKP kena PPN.

  • PMK 181/PMK.03/2015

    Penyerahan Bahan Pangan Strategis (PPN Dibebaskan)

    Buah dan sayuran segar (sebelum diolah) masuk kategori bahan pangan strategis yang penyerahan di dalam negeri dibebaskan dari PPN. Begitu sudah diolah (jus, selai, kerupuk, acar), status berubah menjadi BKP kena PPN 11% (kecuali ekspor). Penting untuk dibedakan dalam pembukuan.

  • PerBPOM 22/2018 jo. PerBPOM 31/2018

    Izin Edar BPOM, MD, dan ML

    Setiap produk pangan olahan (selai, jus, acar, kerupuk, manisan) wajib memiliki izin edar BPOM. MD (Makanan Dalam Negeri) untuk produk yang dijual dalam negeri, ML (Makanan Luar Negeri) untuk produk impor. Industri besar wajib memiliki sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), industri kecil menggunakan izin edar BPOM MD dengan CPPOB sederhana.

  • Permenkes 33/2015

    Label & Klaim Gizi pada Pangan Olahan

    Label produk pangan olahan wajib mencantumkan: komposisi, nilai gizi, tanggal kedaluwarsa, nomor izin edar BPOM, dan peringatan alergen. Klaim gizi ('rendah gula', 'tinggi serat', 'tanpa pengawet') harus sesuai PerBPOM 1/2017. Pelanggaran klaim berujung pada sanksi BPOM dan kerugian reputasi.

  • Permentan 31/2018

    Registrasi Hortikultura untuk Pasokan Buah & Sayuran

    Industri pengolahan yang sumber bahan bakunya dari petani hortikultura perlu memastikan petani/pengepul terdaftar di database KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan/pertanian) untuk memastikan legalitas sumber. Industri yang mengolah bahan baku organik harus punya sertifikat LeSOS (Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman) atau setara.

  • PMK 153/PMK.03/2015

    PPh Pasal 22 Ekspor (2,5%)

    Ekspor produk olahan buah dan sayuran dikenai PPh Pasal 22 (2,5%) untuk yang punya API. PPN 0% berlaku dengan PEB, invoice, dan bukti ekspor. PPh Pasal 22 yang dipungut menjadi kredit pajak di SPT Tahunan. Penting untuk dokumentasi bukti potong dari bank persepsi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah IKM jus buah wajib PKP dan kena PPN 11%?

IKM jus buah dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Namun, banyak modern market dan marketplace mensyaratkan supplier PKP, sehingga banyak IKM memilih menjadi PKP sukarela. Setelah menjadi PKP, jus buah (produk olahan) dikenai PPN 11%. Buah segar dari petani yang masuk sebagai bahan baku bukan BKP, sehingga tidak ada PPN masukan. PPN masukan hanya untuk bahan pendukung (gula, air kemasan, botol, label).

Bagaimana cara mendapatkan izin edar BPOM untuk produk jus dan selai?

Izin edar BPOM MD (Makanan Dalam Negeri) diajukan melalui e-Registration BPOM. Syarat: (1) formulir registrasi, (2) komposisi produk, (3) label sesuai Permenkes 33/2015, (4) hasil uji laboratorium (terakreditasi KAN), (5) sertifikat CPPOB (untuk industri besar) atau PMK IRT (untuk IKM), (6) surat penunjukkan distributor (jika ada). Proses: 3-6 bulan untuk IKM dengan CPPOB sederhana, 6-12 bulan untuk industri besar. Arunika mendampingi pengurusan izin edar multi-varian.

Apakah ekspor produk olahan buah dan sayuran bisa PPN 0%?

Ya, ekspor barang kena pajak (termasuk jus, selai, manisan, kerupuk buah) dikenai PPN 0% dengan syarat: (1) penyerahan BKP ke pembeli di luar daerah pabean, (2) ada dokumen PEB dari PPJK atau eksportir, (3) faktur pajak dengan kode 06 (ekspor), (4) bukti pembayaran ekspor (transfer dari LN, L/C, atau bukti lain). PPN 0% juga berlaku untuk penyerahan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan bebas (Batam, Bintan, Karimun).

Apakah PPh Pasal 22 ekspor 2,5% bisa dikreditkan?

Ya, PPh Pasal 22 (2,5%) yang dipotong bank persepsi saat Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk ke rekening eksportir bisa dikreditkan sebagai pajak di SPT Tahunan PPh Badan. Eksportir perlu mendapatkan bukti potong PPh Pasal 22 dari bank persepsi dan melampirkannya di SPT. Jika ada PPh Pasal 22 yang lebih besar dari PPh badan terutang, kelebihannya bisa diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke tahun berikutnya.

Bagaimana perlakuan PPN untuk produk organik?

Produk organik yang sudah diolah (misalnya selai buah organik, kerupuk organik) tetap merupakan BKP kena PPN 11% (jika PKP). Status organik (bukan konvensional) tidak mengubah perlakuan PPN. Yang membedakan: PPh Final UMKM 0,5% masih bisa dipilih UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar. Beberapa toko modern market mensyaratkan sertifikat organik (LeSOS atau setara) untuk label 'organik', tapi ini bukan masalah pajak.

Apakah IKM wajib memiliki CPPOB atau cukup PMK IRT?

IKM dengan omzet di bawah Rp 200 juta per tahun dan penjualan lokal bisa menggunakan PMK IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dengan izin edar SPP-IRT dari Dinas Kesehatan. IKM dengan omzet lebih besar atau ingin ekspor/modern market wajib memiliki sertifikat CPPOB BPOM. CPPOB adalah audit fasilitas produksi, sanitasi, dan quality control. Upgrade dari SPP-IRT ke MD BPOM butuh waktu 6-12 bulan. Arunika mendampingi upgrade dan persiapan audit.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk IKM pengolahan buah?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp