Perpajakan · KBLI 59110

Konsultan Pajak untuk Produksi Film, Video, dan Program TV

Layanan pajak untuk rumah produksi, content creator, dan studio film: PPh Final UMKM, PPN, LSF, impor peralatan, pajak daerah, PPN digital.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Rumah Produksi Kecil

    Rumah produksi kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Youtuber dan content creator sering memiliki pembukuan yang tidak rapi. Penting untuk setup pembukuan sederhana.

  • PPN 11% untuk Produksi PKP

    Rumah produksi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan ke stasiun TV, platform streaming, atau brand untuk iklan kena PPN 11%. Ekspor film/video mendapat PPN 0% dengan PEB.

  • Sertifikat LSF (Lembaga Sensor Film)

    Setiap film dan program televisi WAJIB mendapatkan sertifikat lulus sensor dari LSF sebelum ditayangkan. Tanpa sertifikat LSF, film tidak bisa ditayangkan di bioskop, TV, atau platform streaming. Proses: 2-4 minggu. Penting untuk compliance perfilman.

  • Impor Peralatan Produksi

    Rumah produksi mengimpor kamera, lighting, sound system, dan software editing. Bea masuk 0%-15% sesuai HS Code, PPN 11%, PPh Pasal 22. Beberapa peralatan (kamera profesional) bebas bea masuk dengan rekomendasi Kemendag.

  • Multi-Channel: TV, Streaming, YouTube

    Rumah produksi modern menjual ke banyak channel: stasiun TV (free to air, kabel), platform streaming (Netflix, Viu), YouTube, iklan, dan B2B (brand, korporat). Tiap channel punya margin dan PPN berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Kru Produksi

    Rumah produksi dengan karyawan tetap (sutradara, produser, kru) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kru produksi sering freelancer dengan kontrak per project, beberapa rumah produksi mendaftarkan sebagai karyawan tetap dengan sistem borongan.

  • Konten Digital & PPnBM

    Konten digital (film, video, program TV) yang dijual/didistribusikan secara digital dikenai PPN 11% sesuai PMK 13/2021. Beberapa konten dianggap barang mewah (film premium) dan bisa kena PPnBM. Penting untuk verifikasi.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk rumah produksi kecil dan content creator. Termasuk setup pembukuan multi-channel (TV, streaming, YouTube, iklan, B2B), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Produksi PKP

    Membantu rumah produksi PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian peralatan (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel (TV, streaming, iklan, B2B).

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Sertifikat LSF

    Pendampingan pengurusan sertifikat lulus sensor dari LSF: pengajuan film, dokumen lengkap, dan komunikasi dengan LSF. Termasuk untuk film pendek, film layar lebar, program TV, dan konten digital.

    • Sertifikat LSF tersedia
    • Film bisa ditayangkan
    • Compliance perfilman
  4. 04

    Compliance Impor Peralatan

    Pendampingan importasi peralatan produksi: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk rekomendasi Kemendag untuk pembebasan bea masuk.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Produksi

    Setup pembukuan multi-channel: TV (free to air, kabel), streaming, YouTube, iklan, B2B. Termasuk tracking margin per channel, royalti untuk talent, dan PPN per channel. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • Royalti talent terhitung
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan rumah produksi: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk kru tetap dan freelancer (per project).

    • BPJS compliant
    • Karyawan terdaftar
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  7. 07

    Compliance Konten Digital & Ekspor

    Setup compliance untuk konten digital: PPN 11% sesuai PMK 13/2021. Termasuk untuk ekspor konten ke platform streaming global (Netflix, Disney+) dengan PPN 0% dan bukti ekspor.

    • Konten digital compliant
    • PPN ekspor valid
    • Platform global accessed

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala produksi (kreator independen/rumah produksi/studio besar), channel penjualan (TV, streaming, YouTube, iklan, B2B), dan pain point PPh/PPN/LSF/izin.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk produksi PKP, identifikasi sertifikat LSF, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau LSF, dan update regulasi (UU Perfilman, PMK konten digital).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Rumah produksi kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Rumah produksi besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Produksi

    Jasa produksi film, video, dan program televisi merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan ke stasiun TV, platform streaming, atau brand untuk iklan kena PPN 11%. Ekspor film/video mendapat PPN 0% dengan PEB.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Rumah produksi dikenai pajak reklame (untuk logo dan brand), dan retribusi izin usaha. Beberapa pemda mengenakan pajak hiburan untuk konten kreatif yang dipertunjukkan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per lokasi.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Peralatan Produksi

    Rumah produksi mengimpor peralatan (kamera, lighting, sound system, editing) dari Hollywood, Eropa, dan Asia. Bea masuk 0%-15% sesuai HS Code (kamera biasanya 5-10%, software 0%). PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

  • UU 33/2009 jo. PP 18/2014

    Sistem Perfilman Nasional & LSF

    Setiap film dan program televisi WAJIB mendapatkan sertifikat lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum ditayangkan. Tanpa sertifikat LSF, film tidak bisa ditayangkan di bioskop, TV, atau platform streaming. Penting untuk compliance.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Kru Produksi

    Rumah produksi dengan karyawan tetap (sutradara, produser, kru) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Kru produksi sering freelancer dengan kontrak per project. Beberapa rumah produksi mendaftarkan freelancer sebagai karyawan tetap dengan sistem borongan.

  • PMK 13/2021

    PPN untuk Konten Digital

    Konten digital (film, video, program TV) yang dijual/didistribusikan secara digital dikenai PPN 11% sesuai PMK 13/2021. Penjualan ke platform streaming (Netflix, Viu, Disney+) kena PPN 11% atau PPN 0% untuk ekspor.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah rumah produksi wajib PKP dan kena PPN 11%?

Rumah produksi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Rumah produksi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. PPN berlaku untuk jasa produksi film, video, dan program TV. Ekspor film/video mendapat PPN 0% dengan PEB.

Berapa PPh Final UMKM untuk content creator?

PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari omzet bruto per tahun. Misalnya, omzet Rp 1,5 Miliar per tahun, PPh Final = Rp 1,5 Miliar × 0,5% = Rp 7,5 juta per tahun, dilaporkan per triwulanan. Content creator dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible. Omzet dihitung dari seluruh pendapatan (YouTube AdSense, sponsorship, B2B brand, merchandise).

Apa itu LSF dan kenapa penting?

LSF (Lembaga Sensor Film) adalah lembaga yang memberikan sertifikat lulus sensor untuk film, video, dan program TV sebelum ditayangkan. Tanpa sertifikat LSF, film tidak bisa ditayangkan di bioskop, TV, atau platform streaming. Proses: 2-4 minggu untuk pengajuan. Setiap film/program TV WAJIB memiliki sertifikat LSF.

Berapa bea masuk kamera profesional?

Kamera profesional impor (HS 9006 untuk kamera) dikenai bea masuk 0%-10% tergantung jenis dan negara asal. Kamera dari Jepang, Korea, dan Taiwan biasanya 0% dengan FTA. Kamera dari Eropa biasanya 5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Kamera untuk produksi film bisa bebas bea masuk dengan rekomendasi Kemendag.

Apakah klaim 'konten eksklusif' pada platform streaming kena pajak?

Konten eksklusif yang dijual/didistribusikan ke platform streaming (Netflix, Viu, Disney+) dikenai PPN 11% sesuai PMK 13/2021. Untuk ekspor (penjualan ke platform global), bisa PPN 0% dengan PEB dan bukti ekspor. Penjualan ke platform lokal kena PPN 11%. Perlu verifikasi per kontrak dan per platform.

Bagaimana pembukuan untuk content creator multi-channel?

Content creator multi-channel perlu pembukuan yang mengelola pendapatan dari banyak sumber: YouTube AdSense, sponsorship, B2B brand, merchandise, dan platform lain (TikTok, Instagram). Software akuntansi dengan integrasi ke payment gateway (PayPal, Stripe, bank) penting. SPT PPh Final triwulanan. Royalti untuk talent (musisi, videografer) perlu tracking khusus.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk rumah produksi?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp