Perpajakan KBLI 47510

Konsultan Pajak untuk Toko Furnitur & Mebel

Spesialis pajak untuk toko furniture, mebel, dan retail furnitur: PPh Final UMKM, PPN, SVLK, furnitur impor, pajak daerah, B2B.

Konsultasi Pajak Toko Furnitur
A
B
C
18+ Toko Furnitur Terbantu
Telah melayani toko furnitur, showroom mebel, dan jaringan retail furniture di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jepara

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Omzet Tipikal

Rp 100 juta - 50 Miliar per tahun (toko rumahan hingga jaringan retail furnitur nasional)

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk Toko Furnitur

Toko furnitur dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Toko dengan banyak cabang perlu konsolidasi pembukuan. Toko online dan offline harus digabungkan.

PPN 11% untuk Toko PKP

Toko furnitur dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Penjualan ke korporat (B2B untuk hotel, kantor) juga kena PPN. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

SVLK untuk Furnitur dari Kayu

Furnitur dari kayu (jati, meranti, mahoni) yang dijual modern market atau diekspor WAJIB memiliki sertifikat SVLK. Tanpa SVLK, furnitur kayu dianggap ilegal. SVLK memastikan kayu dari sumber legal (HTI, hutan rakyat dengan SKT).

Furnitur Impor dengan Bea Masuk

Furnitur impor dari China, Vietnam, Malaysia. Bea masuk 5%-15%, PPN 11%, PPh Pasal 22 (2,5% untuk API). Furnitur kayu impor dari negara tanpa SVLK/FLEGT bisa kena larangan di beberapa negara importir.

Pajak Daerah & Retribusi

Toko furnitur di beberapa daerah dikenai pajak reklame (etalase, papan nama), dan retribusi izin gangguan. Beberapa daerah mengenakan pajak restoran untuk area display/kafe. Tiap pemda bisa beda tarif.

Multi-Channel: Offline, Online, Custom Order

Toko furnitur modern menjual di banyak kanal: toko fisik, online store, marketplace, dan custom order (B2B untuk hotel, kantor, apartemen). Custom order punya margin dan termin berbeda. Pembukuan per channel penting.

Purnitur Custom & Made-to-Order

Furnitur custom (made-to-order) memiliki perlakuan pajak yang berbeda: PPnBM (jika ada), PPN untuk material, dan PPh Pasal 22 untuk uang muka. Penting untuk verifikasi untuk industri.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk toko furnitur. Termasuk setup pembukuan konsolidasi (offline + online + marketplace), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-channel
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk Toko PKP

Membantu toko PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian barang (untuk recover), dan SOP faktur pajak.

  • PPN compliant
  • PPN masukan di-recover
  • SPT PPN lancar
3

Compliance SVLK untuk Furnitur Kayu

Pendampingan pengurusan sertifikat SVLK untuk furnitur dari kayu: komunikasi dengan LV-LK, persiapan audit, dokumentasi legalitas kayu (sumber, gergajian, finishing), dan verifikasi chain of custody. Termasuk untuk furnitur ekspor.

  • SVLK tersertifikasi
  • Furnitur kayu legal
  • Akses modern market aman
4

Compliance Furnitur Impor

Pendampingan importasi furnitur: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, dan PPh Pasal 22. Termasuk untuk furnitur dari China, Vietnam, dan Malaysia. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk dan SVLK untuk kayu.

  • Impor compliant
  • Bea masuk optimal
  • PPN masukan recovered
5

Compliance Pajak Daerah

Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk toko di multiple lokasi dengan tarif pajak berbeda per pemda.

  • Pajak daerah compliant
  • Risiko sanksi pemda rendah
  • Multi-lokasi rapi
6

Pembukuan Multi-Channel Toko Furnitur

Setup pembukuan multi-channel: toko fisik, online store, marketplace, dan custom order (B2B). Termasuk tracking margin per channel, rekonsiliasi dengan laporan marketplace, dan PPN per channel. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

  • Margin per channel terukur
  • B2B dan B2C terpisah
  • PPN terkontrol
7

Compliance Custom Order & B2B

Setup pembukuan untuk custom order dan B2B: tracking DP, termin pembayaran, dan PPN per termin. Termasuk untuk industri furnitur custom (hotel, kantor, apartemen) yang punya margin dan compliance khusus.

  • B2B term compliant
  • DP ter-tracking
  • Margin B2B optimal

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala toko (kecil/menengah/besar), channel penjualan (offline/online/B2B), dan pain point PPh/PPN/pajak daerah/SVLK.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk toko PKP, identifikasi SVLK, dan analisis pajak daerah.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-channel (B2B dan B2C), akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan KLHK (SVLK), dan update regulasi (Permendag, Permen LHK).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Toko furnitur dan mebel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Toko besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Toko Furnitur (PKP)

Toko furnitur yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% untuk semua penjualan. Toko kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Furnitur kayu, rotan, besi, plastik, dan jenis lainnya semua kena PPN 11% (jika PKP).

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Toko furnitur di beberapa daerah dikenai pajak reklame (etalase, papan nama), dan retribusi izin gangguan. Beberapa daerah mengenakan pajak restoran untuk area display/kafe. Penting untuk verifikasi pajak daerah per lokasi.

PMK 211/PMK.04/2019

Furnitur Impor

Furnitur impor dari China, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia lainnya dikenai bea masuk 5%-15% tergantung jenis (HS 9403 untuk furniture, HS 9401 untuk kursi). PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Furnitur dari kayu butuh SVLK (FLEGT license) jika untuk ekspor ke UE.

Permen LHK 8/2021

SVLK untuk Furnitur dari Kayu

Furnitur dari kayu (HTI, hutan rakyat) yang diekspor atau dijual di Indonesia modern market WAJIB memiliki sertifikat SVLK. Tanpa SVLK, furnitur kayu dianggap ilegal. SVLK memastikan kayu berasal dari sumber legal.

Permentan 14/2017

Label & Komposisi Furnitur

Furnitur yang dijual harus memenuhi label sesuai Permendag 31/2018 (label bahan/material, instruksi perawatan, dan negara asal). Furnitur kayu dari hutan harus ada SVLK. Pelanggaran label bisa menjadi temuan Kemendag.

PMK 211/PMK.04/2019

Furnitur Ekspor

Ekspor furnitur Indonesia (rotan, kayu, jati) ke pasar internasional (UE, AS, Jepang) dengan PPN 0% (PEB, faktur pajak kode 06). Beberapa negara mensyaratkan FSC atau SVLK untuk furnitur kayu. Sertifikat asal (SKA) untuk tarif preferensi.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan Toko Furnitur, Mebel, dan Perlengkapan Rumah Tangga Retail?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan Toko Furnitur, Mebel, dan Perlengkapan Rumah Tangga Retail di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah toko furnitur wajib PKP dan kena PPN 11%?

Toko furnitur dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Toko dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua jenis furnitur (kayu, rotan, besi, plastik).

Bagaimana cara menghitung PPh Final UMKM untuk toko furnitur?

PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari omzet bruto per tahun. Misalnya, omzet Rp 2 Miliar per tahun, PPh Final = Rp 2 Miliar × 0,5% = Rp 10 juta per tahun, dilaporkan per triwulanan. Toko dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible. Omzet dihitung dari seluruh penjualan (offline + online + marketplace + B2B).

Berapa bea masuk furnitur impor?

Furnitur impor (HS 9403 untuk furniture, HS 9401 untuk kursi, HS 9404 untuk kasur) dikenai bea masuk 5%-15% tergantung jenis dan negara asal. Furnitur dari China biasanya 10-15%, dari Vietnam dengan FTA 0-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi.

Apa itu SVLK dan kenapa penting untuk furnitur?

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) adalah sertifikat dari KLHK yang membuktikan kayu berasal dari sumber legal. Furnitur kayu yang dijual di modern market atau diekspor ke UE (dengan FLEGT) WAJIB SVLK. Tanpa SVLK, furnitur kayu dianggap ilegal. SVLK memastikan kayu dari HTI, IUPHHK, atau hutan rakyat dengan SKT.

Apakah toko furnitur bisa ekspor?

Ya, toko furnitur bisa ekspor ke negara tetangga atau pasar internasional. Beberapa furnitur Indonesia (rotan, kayu jati Jepara) memiliki pasar ekspor yang kuat. PPN 0% berlaku dengan PEB, faktur pajak kode 06, dan bukti pembayaran. Beberapa negara mensyaratkan FSC atau SVLK untuk furnitur kayu. Sertifikat asal (SKA) untuk tarif preferensi.

Bagaimana pembukuan untuk custom order (B2B)?

Custom order (B2B) untuk hotel, kantor, apartemen memiliki perlakuan pajak khusus: DP (uang muka) bisa kena PPN (dikenakan saat DP diterima), termin pembayaran berbeda, dan faktur PPN per termin. Pembukuan B2B harus terpisah dari B2C untuk identifikasi margin dan compliance PPN yang akurat.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk toko furnitur?

Biaya bervariasi sesuai skala: toko kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Toko menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-channel, pajak daerah, SVLK preparation. Jaringan toko (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-10 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, SVLK, B2B, ekspor, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Toko Sembako, Toko Kelontong, dan Toko Bahan Makanan Tradisional

KBLI 47190

Konsultan pajak untuk toko kelontong, toko bahan makanan, dan UMKM retail pangan (KBLI 47190): PPh Final UMKM, PPN bahan pangan, pajak daerah.

Pajak & Perpajakan Toko Pakaian, Butik, dan Fashion Retail

KBLI 47210

Konsultan pajak untuk toko pakaian, butik, dan fashion retail (KBLI 47210): PPh Final UMKM, PPN, pakaian impor, pajak daerah, label.