Perpajakan · KBLI 47920

Konsultan Pajak untuk Toko Online & e-Commerce

Layanan pajak untuk toko online, e-commerce, mail order, direct selling: PPh Final UMKM, PPN, marketplace, pajak daerah, UU PDP.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Toko Online

    Toko online dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Toko dengan banyak cabang online perlu konsolidasi pembukuan. Marketplace (Tokopedia, Shopee) biasanya memotong PPh Final UMKM 0,5% dari seller (jadi tidak perlu bayar sendiri).

  • PPN 11% untuk Toko PKP & Marketplace

    Toko online dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Marketplace (Tokopedia, Shopee) yang PKP juga memungut PPN dari transaksi. PPN berlaku untuk semua jenis barang yang dijual online.

  • Marketplace Memotong PPh Final UMKM

    Beberapa marketplace (Tokopedia, Shopee) memotong PPh Final UMKM 0,5% dari seller yang eligibilitas. Toko online harus menghitung ulang untuk SPT (pemasukan dari marketplace sudah dipotong PPh). Penting untuk verifikasi per marketplace.

  • Impor Barang untuk Toko Online

    Toko online yang impor barang dari China, Korea, Taiwan. Bea masuk 0%-15% sesuai HS Code, PPN 11%, PPh Pasal 22. Batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman pribadi (de minimis value) USD 3 per kiriman.

  • Pajak Daerah & Retribusi

    Toko online (e-commerce) dikenai pajak restoran (jika ada kafe di gudang), pajak reklame (banner, social media ads), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk gudang e-commerce. Penting untuk verifikasi pajak daerah.

  • Multi-Channel: Tokopedia, Shopee, Website

    Toko online modern menjual di banyak kanal: Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop, dan website sendiri. Tiap channel punya komisi dan PPh berbeda (10-20% komisi, PPh Final 0,5%). Pembukuan per channel penting.

  • UU PDP untuk Data Customer

    Toko online yang mengelola data pribadi customer (nama, alamat, kontak, metode pembayaran) WAJIB comply UU PDP. Termasuk untuk perlindungan data, consent, retensi, dan security. Pelanggaran bisa kena sanksi.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk toko online. Termasuk setup pembukuan konsolidasi (marketplace + website + media sosial), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Toko PKP & Marketplace

    Membantu toko PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk verifikasi PPN yang dipotong marketplace (Tokopedia, Shopee) dan SOP faktur pajak per channel. Konsolidasi PPN multi-channel.

    • PPN compliant
    • PPN marketplace terverifikasi
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PPh Final 0,5% yang Dipotong Marketplace

    Pendampingan compliance PPh Final UMKM 0,5% yang dipotong oleh marketplace. Termasuk verifikasi bukti potong dari marketplace, rekonsiliasi dengan SPT, dan perhitungan ulang saat omzet sudah dipotong.

    • PPh yang dipotong terverifikasi
    • Rekonsiliasi rapi
    • SPT akurat
  4. 04

    Compliance Impor Barang

    Pendampingan importasi barang untuk toko online: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk barang kiriman pribadi (de minimis USD 3).

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  5. 05

    Compliance Pajak Daerah

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, izin gangguan, pajak restoran) sesuai perda setempat. Termasuk untuk toko online dengan gudang di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • Risiko sanksi pemda rendah
    • Multi-lokasi rapi
  6. 06

    Pembukuan Multi-Channel Toko Online

    Setup pembukuan multi-channel: Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop, dan website sendiri. Termasuk tracking margin per channel (setelah komisi marketplace), rekonsiliasi dengan laporan marketplace, dan PPN/PPh per channel. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN & PPh terkontrol
  7. 07

    Compliance UU PDP untuk Data Customer

    Pendampingan compliance UU PDP untuk toko online: privacy policy, consent mechanism, retensi data, security (encryption, access control), dan audit berkala. Termasuk untuk data customer (nama, alamat, kontak, metode pembayaran).

    • UU PDP compliant
    • Data customer aman
    • Risiko class action rendah

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala toko (kecil/menengah/besar), channel penjualan (marketplace + website), dan pain point PPh/PPN/UU PDP/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk toko PKP, identifikasi PPh yang dipotong marketplace, dan analisis UU PDP.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel (marketplace + website), akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (UU PDP, Permendag, PPN e-commerce).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Toko online, mail order, dan direct selling dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Toko besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%). Beberapa platform e-commerce besar (Tokopedia, Shopee, Lazada) PKP.

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Toko Online (PKP)

    Toko online yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% dari customer. Toko kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Marketplace (Tokopedia, Shopee) yang PKP juga memungut PPN dari transaksi. Beberapa produk kena PPN 11% sesuai jenis barang.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Toko online (e-commerce) dikenai pajak restoran (jika ada kafe di gudang), pajak reklame (banner, social media ads), dan retribusi izin gangguan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per lokasi gudang.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Barang Impor untuk Toko Online

    Barang impor yang dijual oleh toko online dari China, Korea, dan Taiwan dikenai bea masuk 0%-15% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman pribadi (de minimis value) USD 3 per kiriman.

  • PMK 199/PMK.04/2019

    Tiket Elektronik & Jasa Online

    Penjualan tiket elektronik (tiket pesawat, kereta, event) dikenai PPN 11% sesuai PMK 199/2019. Jasa online (ride-hailing, food delivery) juga dikenai PPN 11%. Penting untuk verifikasi compliance.

  • Permentan 14/2017

    Label & Garansi untuk Toko Online

    Barang yang dijual oleh toko online harus memenuhi label sesuai Permendag 31/2018 (label komposisi, garansi, negara asal). Garansi sesuai Permendag 35/2015 untuk barang elektronik. Pelanggaran label bisa menjadi temuan Kemendag.

  • UU PDP 27/2022

    Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

    Toko online yang mengelola data pribadi customer (nama, alamat, kontak, metode pembayaran) WAJIB comply UU PDP. Termasuk untuk perlindungan data, consent, dan security. Pelanggaran bisa kena sanksi administratif dan class action.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah toko online wajib PKP dan kena PPN 11%?

Toko online dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Toko dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Marketplace (Tokopedia, Shopee) yang PKP juga memungut PPN dari transaksi. PPN berlaku untuk semua jenis barang yang dijual online.

Bagaimana marketplace memotong PPh Final UMKM?

Beberapa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) memotong PPh Final UMKM 0,5% dari seller yang eligibilitas. Toko online harus menghitung ulang untuk SPT (pemasukan dari marketplace sudah dipotong PPh). Marketplace juga menerbitkan bukti potong PPh yang bisa dikreditkan atau dilaporkan di SPT. Penting untuk verifikasi per marketplace.

Berapa bea masuk barang impor untuk toko online?

Barang impor dari China, Korea, Taiwan dikenai bea masuk 0%-15% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman pribadi (de minimis value) USD 3 per kiriman (diatas itu kena bea masuk). Beberapa barang (HP, laptop) bisa 0% dengan FTA.

Apa itu UU PDP dan kenapa penting untuk toko online?

UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) adalah UU No. 27/2022 yang mengatur perlindungan data pribadi. Toko online yang mengelola data customer (nama, alamat, kontak, metode pembayaran, riwayat pembelian) WAJIB comply UU PDP. Termasuk untuk consent, retensi data, dan security. Pelanggaran bisa kena sanksi administratif dan class action.

Apakah marketplace (Tokopedia, Shopee) memotong PPN dari seller?

Marketplace yang PKP (Tokopedia, Shopee) memungut PPN dari transaksi. Untuk seller non-PKP, marketplace tetap memungut PPN dari customer (sesuai aturan PPN e-commerce), tapi tidak dipungut dari seller. Untuk seller PKP, marketplace biasanya tidak memungut PPN (seller yang memungut sendiri). Penting untuk verifikasi per marketplace.

Bagaimana pembukuan untuk toko online multi-channel?

Toko online multi-channel bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (penerimaan dari marketplace, pembayaran ke supplier, biaya operasional), rekap stok, dan omzet per channel. Software akuntansi online (seperti Jurnal, Mekari, Accurate) bisa mengotomasi integrasi data marketplace. SPT PPh Final triwulanan atau PPh badan Pasal 17 (PKP).

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk toko online?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp