Konsultan Pajak untuk Toko Online & e-Commerce

Toko online dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Toko dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Marketplace (Tokopedia, Shopee) yang PKP juga memungut PPN dari transaksi. PPN berlaku untuk semua jenis barang yang dijual online.

Beberapa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) memotong PPh Final UMKM 0,5% dari seller yang eligibilitas. Toko online harus menghitung ulang untuk SPT (pemasukan dari marketplace sudah dipotong PPh). Marketplace juga menerbitkan bukti potong PPh yang bisa dikreditkan atau dilaporkan di SPT. Penting untuk verifikasi per marketplace.

Barang impor dari China, Korea, Taiwan dikenai bea masuk 0%-15% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman pribadi (de minimis value) USD 3 per kiriman (diatas itu kena bea masuk). Beberapa barang (HP, laptop) bisa 0% dengan FTA.

UU PDP (Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi) adalah UU No. 27/2022 yang mengatur perlindungan data pribadi. Toko online yang mengelola data customer (nama, alamat, kontak, metode pembayaran, riwayat pembelian) WAJIB comply UU PDP. Termasuk untuk consent, retensi data, dan security. Pelanggaran bisa kena sanksi administratif dan class action.

Marketplace yang PKP (Tokopedia, Shopee) memungut PPN dari transaksi. Untuk seller non-PKP, marketplace tetap memungut PPN dari customer (sesuai aturan PPN e-commerce), tapi tidak dipungut dari seller. Untuk seller PKP, marketplace biasanya tidak memungut PPN (seller yang memungut sendiri). Penting untuk verifikasi per marketplace.

Toko online multi-channel bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (penerimaan dari marketplace, pembayaran ke supplier, biaya operasional), rekap stok, dan omzet per channel. Software akuntansi online (seperti Jurnal, Mekari, Accurate) bisa mengotomasi integrasi data marketplace. SPT PPh Final triwulanan atau PPh badan Pasal 17 (PKP).

Biaya bervariasi sesuai skala: toko online kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Toko menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-channel, pajak daerah. Toko besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-10 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, UU PDP, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).