Gali Potensi Pajak, AR Kini Punya Wewenang Terbitkan SKP
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui intensifikasi pengawasan. Kabar terbaru yang wajib diketahui Wajib Pajak adalah perluasan wewenang Account Representative (AR).
Berdasarkan strategi terbaru DJP di awal tahun 2026 ini, fungsi AR kini diperkuat tidak hanya sebagai pengawas dan konsultan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam ranah pemeriksaan.
AR Sebagai Pemeriksa Klaster
Langkah strategis ini diambil untuk menutup celah tax gap yang masih ada. Beberapa AR yang memenuhi kualifikasi kini ditunjuk sebagai Pemeriksa Klaster AR.
Apa artinya bagi Wajib Pajak? Artinya, AR yang selama ini Anda kenal sebagai narahubung konsultasi, kini memiliki wewenang formal untuk melakukan pemeriksaan tujuan lain atau pemeriksaan sederhana yang berujung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Ruang Lingkup Wewenang Baru
Kewenangan baru ini mencakup:
- Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan: AR dapat melakukan pemeriksaan tanpa perlu menunggu tim fungsional pemeriksa pajak untuk kasus-kasus tertentu yang datanya konkrit.
- Penerbitan SKP: Jika ditemukan kurang bayar berdasarkan data konkret, AR dapat memproses penerbitan SKP Kurang Bayar (SKPKB).
Implikasi bagi Wajib Pajak
Perubahan ini menuntut Wajib Pajak untuk lebih prudent (berhati-hati) dan responsif.
- Respon Cepat: Jangan abaikan imbauan atau SP2DK dari AR. Karena kini mereka memiliki jalur “eksekusi” yang lebih pendek.
- Data Konkret: Pastikan data yang Anda laporkan di SPT sinkron dengan data lawan transaksi, karena pemeriksaan berbasis data konkret adalah fokus utama.
Bagaimana Menyikapinya?
Kunci menghadapi perubahan ini adalah transparansi dan kepatuhan. Pastikan pembukuan Anda rapi dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu. Jika Anda menerima surat dari AR, segera tanggapi dengan data yang valid.
Butuh pendampingan menghadapi SP2DK atau pemeriksaan? Hubungi Arunika Consulting untuk strategi kepatuhan yang aman dan terukur.