Perpajakan · KBLI 49110

Konsultan Pajak untuk Taksi, Ojol, dan Angkutan Kota

Layanan pajak untuk driver ojol, perusahaan taksi, dan angkutan kota: PPh Final 0,5%, PPN, izin Dishub, pajak daerah, PPh yang dipotong platform.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final 0,5% untuk Driver Ojol

    Driver ojol yang eligibilitas bisa memilih PPh Final UMKM 0,5% dari omzet. Platform (Gojek, Grab) biasanya memotong PPh Final 0,5% dari fee pengemudi. Pengemudi ojol perlu NPWP untuk eligibility. Banyak driver belum punya NPWP dan kesulitan membuktikan eligibility.

  • PPN 11% untuk Platform

    Jasa angkutan online (Gojek, Grab) dikenai PPN 11%. Platform PKP memungut PPN dari customer. Driver ojol sebagai penerima fee tidak memungut PPN. Penting untuk compliance platform dan driver.

  • Izin dari Dishub

    Perusahaan taksi wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan (melalui Dishub setempat). Taksi online (ojol) di bawah regulasi PM 12/2019. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Pengurusan izin butuh waktu dan biaya.

  • Pajak Daerah & Retribusi

    Taksi dan angkutan kota dikenai pajak daerah (reklame brand mobil, izin trayek). Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk taksi online. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Multi-Platform: Gojek, Grab, Maxim

    Driver ojol modern bekerja di multi-platform (Gojek, Grab, Maxim, Indrive). Tiap platform memotong PPh Final 0,5% dari fee. Pengemudi perlu konsolidasi pembukuan untuk SPT.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Driver

    Driver ojol sebagai mitra tidak wajib BPJS Ketenagakerjaan, tapi beberapa platform menyediakan program sukarela. Driver yang berstatus karyawan tetap di perusahaan taksi wajib BPJS. Penting untuk verifikasi status kepegawaian.

  • Perusahaan Taksi & Pembukuan

    Perusahaan taksi tradisional dengan armada perlu pembukuan yang detail: pendapatan per armada, biaya operasional (bensin, servis, gaji), dan PPN per transaksi. Tanpa pembukuan, sulit menghitung margin per armada.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final 0,5% untuk Driver Ojol

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk driver ojol. Termasuk setup pembukuan sederhana (fee dari platform, biaya operasional), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Eligibility terverifikasi
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Compliance PPN untuk Platform

    Pendampingan compliance PPN 11% untuk platform taksi online (Gojek, Grab, Maxim, dll). Termasuk setup faktur PPN, akun PPN masukan dari operasional, dan SOP faktur pajak.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Dishub

    Pendampingan pengurusan izin dari Dishub setempat untuk perusahaan taksi: izin trayek, izin operasi, dan standardisasi. Termasuk untuk perpanjangan dan compliance berkala.

    • Izin Dishub lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance Pajak Daerah

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, izin trayek, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk perusahaan taksi di multiple pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • Risiko sanksi pemda rendah
    • Multi-lokasi rapi
  5. 05

    Pembukuan Multi-Platform Driver

    Setup pembukuan multi-platform untuk driver ojol: fee dari Gojek, Grab, Maxim, Indrive. Termasuk tracking fee per platform, biaya operasional (bensin, servis motor/mobil), dan PPh yang dipotong platform. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Fee per platform terverifikasi
    • Biaya operasional ter-track
    • PPh yang dipotong jelas
  6. 06

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan untuk driver taksi karyawan tetap: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk driver ojol sukarela (program sukarela platform).

    • BPJS compliant
    • Karyawan terdaftar
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  7. 07

    Pembukuan Perusahaan Taksi

    Setup pembukuan untuk perusahaan taksi: pendapatan per armada, biaya operasional, PPN per transaksi, dan PPh badan Pasal 17. Termasuk untuk konsolidasi multi-armada dan rekonsiliasi fee platform.

    • Pembukuan rapi
    • Margin per armada terukur
    • PPh badan lancar

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala driver (perorangan/perusahaan/platform), channel kerja (satu/multi platform), dan pain point PPh/PPN/izin/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk platform, identifikasi izin Dishub, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-platform, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Dishub, dan update regulasi (Permenhub, PPh Final driver).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Pengemudi taksi, ojol, dan angkutan kota perorangan dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5% (jika eligible). Koperasi taksi atau perusahaan taksi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Transportasi

    Jasa angkutan penumpang (taksi, ojol, bus, kereta) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Pengemudi perorangan (ojol, taksi) tidak memungut PPN. Platform (Gojek, Grab) PKP dan memungut PPN dari transaksi.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Taksi dan angkutan kota dikenai pajak restoran (jika ada makanan di mobil, jarang), pajak reklame (brand mobil), dan retribusi izin trayek. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk taksi online. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PP 50/2020

    PPh Final 0,5% untuk Driver Ojol

    Pengemudi ojol (ojek online) yang eligibilitas bisa memilih PPh Final 0,5% dari omzet. Platform (Gojek, Grab) biasanya memotong PPh Final 0,5% dari fee pengemudi. Pengemudi ojol mendaftarkan NPWP untuk eligibility.

  • Permenhub 12/2019

    Izin Penyelenggaraan Angkutan

    Perusahaan taksi wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan (melalui Dishub setempat). Taksi online (ojol) di bawah regulasi PM 12/2019 yang mengatur standardisasi dan tariff. Tanpa izin, dianggap tidak legal.

  • PMK 80/PMK.03/2019

    PPN untuk Jasa Angkutan Online

    Jasa angkutan online (Gojek, Grab) dikenai PPN 11%. Platform PKP memungut PPN dari customer. Driver ojol sebagai penerima fee tidak memungut PPN. Penting untuk compliance platform dan driver.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Driver

    Driver ojol dan taksi yang berstatus mitra (bukan karyawan tetap) tidak wajib BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa platform (Gojek, Grab) menyediakan program sukarela. Driver yang berstatus karyawan tetap di perusahaan taksi wajib BPJS.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah driver ojol wajib PPh Final UMKM?

Driver ojol dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Platform (Gojek, Grab) biasanya memotong PPh Final 0,5% dari fee pengemudi. Pengemudi ojol perlu NPWP untuk eligibility. PPh Final 0,5% dihitung dari omzet bruto (fee + tip).

Berapa PPh Final 0,5% yang dipotong Gojek dari driver?

Gojek (dan platform lain) memotong PPh Final 0,5% dari fee kotor driver per minggu/bulan. Bukti potong diterbitkan dan bisa dilihat di dashboard driver. Driver dengan NPWP yang eligibilitas bisa mengkreditkan PPh yang sudah dipotong. Driver tanpa NPWP atau tidak eligibilitas dikenai tarif PPh Pasal 17 (progresif) yang lebih tinggi.

Apakah jasa ojol kena PPN 11%?

Ya, jasa angkutan online (Gojek, Grab) dikenai PPN 11%. Platform PKP (Gojek, Grab) memungut PPN dari customer. Driver ojol sebagai penerima fee tidak memungut PPN. Penting untuk compliance platform. Beberapa negara sedang merencanakan perpajakan khusus untuk platform.

Apakah driver ojol perlu izin khusus?

Driver ojol perlu memenuhi beberapa syarat: (1) KTP, (2) SIM sesuai kendaraan, (3) STNK aktif, (4) kendaraan laik jalan, (5) NPWP untuk eligibility PPh Final. Platform (Gojek, Grab) biasanya memverifikasi dokumen ini saat pendaftaran. Tidak ada izin khusus tambahan untuk driver ojol selain yang berlaku untuk semua pengguna jalan.

Bagaimana pembukuan untuk driver ojol?

Driver ojol bisa menggunakan pembukuan sederhana: buku kas (fee dari Gojek/Grab/Maxim, biaya operasional seperti bensin, servis, makan), rekap jam kerja, dan omzet per minggu/bulan. Platform menyediakan laporan fee yang bisa di-export. SPT PPh Final triwulanan. Untuk driver multi-platform, perlu konsolidasi fee dari semua platform.

Apakah perusahaan taksi tradisional kena pajak daerah khusus?

Ya, perusahaan taksi dikenai beberapa pajak daerah: izin trayek (retribusi), pajak reklame (brand mobil), dan izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk taksi online. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda tempat perusahaan taksi beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk perusahaan yang dikenai pajak daerah.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk driver/taksi?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp