Perpajakan ยท KBLI 56101

Konsultan Pajak untuk Restoran & F&B

Solusi perpajakan komprehensif untuk restoran, cafe, dan bisnis kuliner. Kami bantu kelola PBJT 10%, PPh Final UMKM, dan pelaporan pajak daerah agar bisnis F&B Anda patuh regulasi dan terhindar sanksi.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PBJT vs PPN yang Sering Rancu

    Restoran tidak memungut PPN pusat (11%) tetapi memungut PBJT daerah (10%). Banyak pemilik usaha yang bingung membedakannya.

  • Transaksi Tunai Sulit Direkap

    Volume transaksi tunai tinggi membuat rekap omzet untuk pelaporan pajak rentan selisih.

  • Kewajiban PPh Bervariasi

    UMKM bisa pakai PPh Final 0.5%, tetapi jika omzet >4.8M harus pakai tarif umum dengan pembukuan lengkap.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup Pelaporan PBJT

    Membantu registrasi PBJT di Pemda setempat dan menyusun sistem pelaporan bulanan yang terintegrasi dengan POS.

    • Lapor tepat waktu
    • Bukti setor rapi
    • Hubungan baik dengan Pemda
  2. 02

    Optimalisasi PPh UMKM

    Mengevaluasi apakah PPh Final 0.5% masih menguntungkan atau perlu beralih ke pembukuan tarif umum.

    • Beban pajak optimal
    • Perencanaan ekspansi jelas
    • Transisi mulus saat omzet naik
  3. 03

    Rekonsiliasi Omzet Harian

    Menyusun prosedur rekonsiliasi penjualan harian antara POS, kas, dan laporan pajak.

    • Omzet akurat
    • Selisih terdeteksi
    • Pelaporan terpercaya

Cara kami bekerja

  1. 01

    Audit Kewajiban Pajak

    Kami analisis struktur bisnis restoran Anda, omzet, lokasi cabang, dan status PKP untuk memetakan seluruh kewajiban PPh dan PBJT yang berlaku.

  2. 02

    Setup Sistem Pencatatan

    Integrasi data penjualan dari POS, kasir, dan platform delivery (GoFood, GrabFood, ShopeeFood) untuk rekonsiliasi omzet yang akurat.

  3. 03

    Registrasi & Pelaporan PBJT

    Pendaftaran NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan penyusunan sistem pelaporan PBJT bulanan ke masing-masing Pemda.

  4. 04

    Optimalisasi PPh Berkelanjutan

    Monitoring omzet untuk timing perpindahan dari PPh Final 0.5% ke tarif umum, serta strategi pembagian omzet antar-cabang jika diperlukan.

Regulasi terkait

  • UU HKPD

    UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

    Mengatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/Minuman menggantikan Pajak Restoran lama.

  • PP 55/2022

    Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh

    PPh Final 0.5% untuk UMKM restoran dengan omzet di bawah Rp 4.8 Miliar per tahun.

  • UU PPN

    UU No. 42/2009 tentang PPN

    Makanan dan minuman yang disajikan di restoran dikecualikan dari PPN pusat, tetapi dikenakan PBJT daerah.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah restoran harus memungut PPN 11%?

Tidak. Makanan/minuman yang disajikan di restoran dikecualikan dari PPN pusat sesuai UU PPN. Sebagai gantinya, restoran memungut PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) sebesar 10% yang disetor ke Pemda setempat. Restoran juga wajib memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah).

Kapan restoran harus beralih dari PPh Final 0.5% ke tarif umum?

Restoran wajib beralih ke PPh tarif umum dengan pembukuan lengkap jika: (1) Omzet bruto tahunan melebihi Rp 4.8 Miliar, atau (2) Sudah 7 tahun menggunakan skema PP 55/2022 sejak tahun pertama menggunakan tarif final. Perpindahan ini memerlukan perencanaan matang agar tidak kena sanksi.

Bagaimana tata cara pelaporan PBJT untuk restoran dengan cabang di kota berbeda?

PBJT dilaporkan dan disetor ke masing-masing Pemda lokasi cabang restoran. Setiap cabang perlu memiliki NPWPD tersendiri. Sementara itu, PPh badan tetap dilaporkan terpusat berdasarkan NPWP pusat dengan menyertakan laporan konsolidasi dari seluruh cabang.

Apakah pendapatan dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood kena pajak yang sama?

Pendapatan dari platform delivery tetap perlu dipetakan untuk PPh dan PBJT. Jangan menganggap platform otomatis memungut serta menyetor PBJT untuk restoran. Periksa kontrak, invoice konsumen, settlement, bukti setor, aturan daerah, dan apakah platform ditetapkan sebagai Wajib PBJT atas transaksi tersebut.

Biaya apa saja yang bisa dikurangkan dari penghasilan restoran?

Biaya yang dapat dikurangkan meliputi: harga pokok bahan baku (HPP), gaji karyawan, sewa tempat, utilitas (listrik, air, gas), biaya pemasaran, penyusutan peralatan dapur, dan biaya operasional lain yang berkaitan langsung dengan usaha. Pastikan memiliki bukti transaksi yang lengkap.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp