Perpajakan · KBLI 85410

Konsultan Pajak untuk Lembaga Kursus & EdTech

Layanan pajak untuk lembaga kursus: PPh Final UMKM 0,5%, PPN 11% jasa kursus, izin operasional, PPh 21 pengajar dengan penghasilan rangkap, marketplace PPN. Untuk 1 cabang hingga multi-cabang.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Definisi Omzet untuk PPh Final

    Lembaga kursus memiliki multi-sumber: SPP, uang pendaftaran, penjualan modul, konsultasi. Definisi omzet bruto untuk PPh Final 0,5% perlu akurat, dengan pengecualian donasi dan subsidi.

  • PPN untuk Kursus Non-Formal

    Jasa pendidikan non-formal (kursus, les, bimbel) TIDAK dibebaskan dari PPN (beda dengan pendidikan formal seperti SD/SMP). Lembaga kursus yang melayani korporat PKP wajib PKP dan membuat faktur pajak PPN 11%.

  • Multi-Channel (Offline, Online, Marketplace)

    Lembaga kursus melayani multi-channel: offline di cabang, online via Zoom/website, dan marketplace edutech (Ruangguru, Zenius, Pahamify). Tracking per channel dengan margin berbeda penting.

  • PPh 21 untuk Pengajar dengan Penghasilan Rangkap

    Pengajar lembaga kursus sering bekerja rangkap (mengajar di beberapa lembaga). Penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung untuk PPh 21. Banyak lembaga tidak aware, dan pengajar yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi.

  • Izin Operasional dan Akreditasi

    Lembaga kursus wajib memiliki izin operasional LKP (Lembaga Kursus Pelatihan) dari Dinas Pendidikan. Akreditasi dari BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal) menjadi nilai tambah.

  • PPN Marketplace Edutech

    Marketplace edutech (Ruangguru, Zenius) memungut PPN dari transaksi. Lembaga kursus yang menjual melalui marketplace perlu rekonsiliasi PPN yang dipungut dengan SPT.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5% untuk Lembaga Kursus

    Membantu lembaga mendaftarkan diri dan memilih PPh Final 0,5% dengan definisi omzet yang akurat: SPP, uang pendaftaran, penjualan modul, dan sumber lain. Termasuk pelaporan SPT Masa PPh triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Definisi omzet jelas
    • SPT Masa ringan
  2. 02

    Setup PKP + PPN Jasa Kursus

    Membantu lembaga mengurus PKP (jika relevan) dan compliance PPN 11% untuk jasa kursus ke korporat PKP. Termasuk template faktur pajak dan rekonsiliasi SPT Masa PPN.

    • PKP compliant
    • Faktur pajak rapi
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Modul Multi-Channel dengan Margin Tracking

    Setup pembukuan per channel: offline (cabang), online (Zoom/website), marketplace edutech. Termasuk pricing tier, fee marketplace, dan margin per channel.

    • Margin per channel terukur
    • Channel optimal teridentifikasi
    • Pricing strategy terdukung
  4. 04

    Modul Compliance PPh 21 Pengajar

    Setup sistem yang mengelola pengajar tetap (PPh 21 dengan PTKP) dan yang berpenghasilan rangkap (PPh 21 progresif gabungan). Termasuk rekonsiliasi bulanan.

    • PPh 21 compliant
    • Bukti potong rapi
    • Penghasilan rangkap terlapor
  5. 05

    Modul Compliance Izin LKP

    Setup tracking izin operasional LKP: jatuh tempo, reminder untuk perpanjangan, dan pendampingan akreditasi BAN-PNF.

    • Izin selalu aktif
    • BAN-PNF compliance
    • Reputasi meningkat
  6. 06

    Modul PPN Marketplace Edutech

    Setup rekonsiliasi PPN yang dipungut marketplace (Ruangguru, Zenius) dengan SPT PPN. Termasuk identifikasi PPN pass-through dan compliance PMK 60/2022.

    • PPN marketplace compliant
    • Rekonsiliasi rapi
    • PMK 60/2022 compliant

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Channel

    Analisis skala lembaga (jumlah cabang, siswa, program), channel (offline, online, marketplace), dan pain point (penghasilan rangkap, multi-channel, PPN marketplace).

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PKP, identifikasi penghasilan rangkap pengajar, dan compliance izin LKP.

  3. 03

    Setup Sistem Pembukuan

    Setup pembukuan multi-channel, PPN marketplace rekonsiliasi, dan compliance PPh 21.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review triwulanan terhadap SPT PPh Final, PPN, dan PPh 21. Pendampingan saat audit DJP.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Lembaga kursus UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5%. Mayoritas lembaga kursus masuk kategori ini.

  • UU PPN 42/2009

    Jasa Pendidikan Tidak Formal

    Jasa pendidikan non-formal (kursus, pelatihan, les) yang tidak memiliki izin sebagai pendidikan formal dikenai PPN 11%. Lembaga kursus wajib PKP jika melayani korporat PKP.

  • Permendikbud 81/2013

    Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

    Lembaga kursus (LKP) wajib memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Termasuk standarisasi program: komputer, bahasa, vokasi, dan lain-lain.

  • PPh 21 Pengajar dengan Penghasilan Rangkap

    PER-16/PJ/2016 & PMK 101/2016

    Pengajar lembaga kursus (karyawan tetap atau bekerja rangkap) dipotong PPh 21 sesuai PTKP. Pengajar dengan penghasilan rangkap dari beberapa lembaga wajib lapor SPT.

  • Permen Kominfo 5/2020

    Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

    Lembaga kursus yang menggunakan platform digital (LMS, video conference, e-learning) wajib terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Kominfo.

  • SNI Lembaga Kursus

    Standar Nasional Lembaga Kursus

    Beberapa program kursus (Bahasa Inggris, komputer) memiliki standar nasional: kurikulum, durasi, dan kompetensi. Lembaga yang terakreditasi biasanya lebih dipercaya customer.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga kursus?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Apakah jasa kursus kena PPN?

Ya, jasa pendidikan non-formal (kursus, les, bimbel) adalah jasa kena PPN 11% sesuai UU PPN 42/2009. Berbeda dengan pendidikan formal (SD/SMP yang dibebaskan), kursus tidak punya pembebasan PPN. Lembaga kursus yang melayani korporat PKP (perusahaan, bank, government) wajib membuat faktur pajak. Termasuk program online dan e-learning juga kena PPN 11%.

Bagaimana PPh Final UMKM 0,5% berlaku untuk lembaga kursus?

Lembaga kursus dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final 0,5% dari omzet bruto. Mayoritas lembaga kursus skala kecil-menengah menggunakan ini. Untuk lembaga besar (franchise, multi-cabang, EdTech besar) dengan margin tipis dan beban gaji besar, tarif umum 22% bisa lebih menguntungkan. Simulasi multi-tahun untuk menentukan.

Bagaimana cara mengurus izin operasional lembaga kursus?

Lembaga kursus (LKP) wajib memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat sebelum beroperasi. Proses: (1) siapkan dokumen (kurikulum, instruktur, fasilitas), (2) submit ke Dinas Pendidikan, (3) verifikasi lapangan, (4) izin operasional berlaku 5 tahun, dapat diperpanjang. Akreditasi BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal) adalah nilai tambah untuk kepercayaan customer. Izin operasional LKP wajib aktif setiap saat, dan lembaga yang beroperasi tanpa izin kena sanksi administratif hingga penutupan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga kursus?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp