Perpajakan KBLI 23110 Risiko Sedang

Konsultan Pajak untuk Industri Keramik, Porselen, dan Sanitary Ware

Spesialis pajak untuk IKM keramik, pabrik Roman/Arwana, dan porselen: PPN 11%, SNI wajib, royalti, tax allowance.

Konsultasi Pajak Industri Keramik
A
B
C
8+ IKM & Pabrik Keramik Terbantu
Telah melayani IKM keramik, porselen, dan sanitary ware di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Sedang

Tantangan Perpajakan

PPN 11% untuk Multi-Grade Keramik

Pabrik keramik menghasilkan banyak grade: keramik lantai (homogeneous tile, glazed tile), dinding (glazed wall tile), porselen, sanitary ware (closet, wastafel), dengan ukuran dan motif berbeda. PPN 11% multi-grade butuh tracking rapi. Termasuk untuk keramik motif dan keramik polos.

SNI Wajib untuk Keramik

Keramik yang dijual di Indonesia WAJIB memiliki SNI sesuai Permentag 81/2017. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag. Keramik tanpa SNI dianggap ilegal dan bisa disita. Setiap ukuran dan motif butuh SNI terpisah.

Royalti Bahan Galian Industri

Bahan baku keramik (kaolin, feldspar, tanah liat, pasir kuarsa) dikenai royalti 5%-7% dari harga patokan ESDM. Pabrik keramik membeli bahan baku dengan harga sudah termasuk royalti. Tanpa verifikasi sumber legal, keramik tidak eligible untuk SNI.

Tax Allowance untuk Pabrik Keramik

Industri keramik mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020. Banyak pabrik tidak mengklaim karena tidak aware.

Limbah B3 untuk Industri Keramik

Pabrik keramik menghasilkan limbah B3 (limbah glasir, pigmen berat, sludge). Debu dari pembakaran kiln bisa mencemari udara. Wajib memiliki TPS Limbah B3 berizin, IPAL untuk mengendalikan emisi, dan kontrak dengan pengolah bersertifikat.

Multi-Channel: Toko Bangunan, Proyek, Distributor

Keramic dijual ke banyak channel: toko bangunan, proyek konstruksi, developer properti, distributor, dan ekspor. Tiap channel punya margin berbeda. Pembukuan per channel penting untuk identifikasi margin.

Fluktuasi Harga Bahan Baku & Gas

Harga kaolin, feldspar, dan gas (untuk kiln) fluktuatif. Pabrik yang tidak punya lindung nilai rentan margin negatif. Penting untuk kontrak jangka panjang dengan supplier dan buyer.

Solusi Perpajakan Kami

1

Klasifikasi PPN Multi-Grade Keramik

Membantu IKM dan pabrik melakukan pemetaan PPN per grade: keramik lantai (BKP, PPN 11%), dinding (PPN 11%), porselen (PPN 11%), sanitary ware (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN terpisah per grade dan ukuran.

  • PPN per grade jelas
  • Tidak ada koreksi
  • SPT PPN compliant
2

Compliance SNI Wajib Keramik

Pendampingan pengurusan SNI untuk keramik: SNI ISO 13006:2010 untuk lantai dan dinding, SNI 7396:2008 untuk porselen. Pengujian di lab terakreditasi KAN. Komunikasi dengan BSN dan Kemendag.

  • SNI tersertifikasi
  • Keramik legal dijual
  • Risiko sita rendah
3

Compliance Royalti Bahan Galian untuk Keramik

Setup pembukuan khusus royalti untuk bahan baku keramik: akun terpisah, dokumen pendukung, rekonsiliasi dengan setoran ESDM, dan verifikasi harga acuan. Termasuk untuk kaolin, feldspar, tanah liat.

  • Royalti compliant
  • Rekonsiliasi rapi
  • Audit ESDM lancar
4

Klaim & Optimalisasi Tax Allowance Keramik

Pendampingan pengajuan tax allowance 30% dari investasi untuk industri keramik: business plan, struktur investasi, verifikasi eligibilitas, dan rekonsiliasi dengan DJP Online. Termasuk untuk investasi di kiln modern dan mesin cetak.

  • Tax allowance 30% terklaim
  • Saving signifikan
  • Pabrik efisien
5

Compliance Limbah B3 Keramik

Pendampingan pengurusan TPS Limbah B3 berizin dan kontrak dengan pengolah bersertifikat KLHK. Termasuk untuk limbah glasir, pigmen berat, dan sludge. Setup IPAL untuk mengendalikan emisi udara dari kiln.

  • Limbah B3 terkelola
  • TPS berizin
  • Risiko sanksi KLHK rendah
6

Pembukuan Multi-Channel Keramik

Setup pembukuan multi-channel: toko bangunan, proyek, developer, distributor, dan ekspor. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan verifikasi PPh Pasal 23 dari klien PKP. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

  • Margin per channel terukur
  • PPh Pasal 23 terkontrol
  • Pembukuan rapi
7

Hedging Harga Bahan Baku & Gas

Konsultasi strategi lindung nilai untuk pabrik keramik: kontrak forward kaolin dan gas, opsi, dan harga acuan. Termasuk pendampingan kontrak jangka panjang dengan buyer (developer, proyek).

  • Margin stabil
  • Risiko harga terkendali
  • Kontrak long-term aman

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: jenis keramik, kapasitas produksi, channel penjualan (toko/proyek/distributor), dan pain point PPh/PPN/SNI/royalti.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per grade, identifikasi SNI, dan analisis royalti.

3

Setup Pembukuan & SNI

Implementasi pembukuan multi-grade, akun PPN terpisah, template SNI, dan SOP royalti. Termasuk compliance limbah B3.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan BSN/Kemendag, dan update regulasi (SNI, Permentag, SDA).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM 0,5%

UMKM keramik (pembuat keramik handmade, gerabah) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk pabrik keramik besar (Roman, Mulia, Arwana, Platinum) menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%) atau tax allowance untuk investasi.

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Keramik & Porselen

Keramik lantai, dinding, porselen, dan sanitary ware (closet, wastafel, bathtub) merupakan BKP kena PPN 11% saat PKP. PPN masukan dari tanah liat, kaolin, feldspar, dan pigmen bisa di-recover. Ekspor keramik mendapat PPN 0%.

SNI ISO 13006:2010

SNI untuk Keramik

Keramik mengikuti SNI ISO 13006:2010 (keramik untuk lantai dan dinding) atau SNI 7396:2008 (porselen). Pengujian di lab terakreditasi KAN mencakup daya serap air, kekuatan lentur, dan tahan aus. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag.

Permendag 81/2017

Penerapan SNI Wajib untuk Keramik

Keramik yang dijual di Indonesia WAJIB memiliki SNI sesuai Permentag 81/2017. Pengawasan oleh BSN dan Kemendag. Keramik tanpa SNI dianggap ilegal dan bisa disita. Keramik untuk ekspor dikecualikan.

PP 81/2014 jo. PP 26/2022

Royalti Bahan Galian Industri untuk Keramik

Bahan baku keramik (tanah liat, kaolin, feldspar, pasir kuarsa) dikenai royalti 5%-7% dari harga patokan yang disetor ke negara. Pabrik keramik membeli bahan baku dengan harga sudah termasuk royalti. Royalti masuk ke kas negara dan sebagian menjadi DBH ke daerah penghasil.

Permen LHK 75/2019

Limbah B3 untuk Industri Keramik

Pabrik keramik menghasilkan limbah B3 (limbah glasir, pigen berat, sludge). Wajib memiliki TPS Limbah B3 berizin dan kontrak dengan pengolah bersertifikat. Debu dari proses pembakaran bisa mencemari udara jika tidak diolah dengan IPAL.

PP 28/2021

Tax Allowance untuk Industri Keramik

Industri keramik mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan Industri Keramik Lantai, Dinding, Porselen, dan Sanitary Ware?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan Industri Keramik Lantai, Dinding, Porselen, dan Sanitary Ware di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah IKM keramik wajib PKP dan kena PPN 11%?

IKM keramik dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. IKM yang melayani toko bangunan besar atau modern market biasanya PKP sukarela. Setelah PKP, PPN 11% berlaku untuk semua varian keramik.

Bagaimana cara mengurus SNI untuk keramik?

SNI untuk keramik lantai (SNI ISO 13006:2010) dan dinding (SNI ISO 13006:2010) diperoleh melalui pengujian di lab terakreditasi KAN: daya serap air, kekuatan lentur, dan tahan aus. Sample diambil dari produksi rutin. Sertifikat SNI diterbitkan oleh BSN, berlaku 3-5 tahun dengan audit surveillance.

Berapa bea masuk keramik impor?

Keramik impor (HS 6907 untuk lantai dan dinding) dikenai bea masuk 5%-15% tergantung jenis dan negara asal. Keramik dari China biasanya 10-15%, dari India 5-10%, dari Eropa dengan FTAs 0-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi.

Apakah klaim 'homogeneous tile' pada keramik butuh izin khusus?

Klaim 'homogeneous tile' (keramik full body, motif dari dalam) pada keramik lantai harus didukung uji laboratorium terakreditasi KAN dan konsisten dengan hasil uji SNI. Klaim yang berlebihan ('tidak pernah slip', 'tahan seumur hidup') dilarang. Beberapa klaim ('anti slip', 'anti bakteri') butuh uji spesifik. Review seluruh klaim dengan konsultan BSN sebelum produk ke pasar.

Apa beda keramik, porselen, dan granit?

Keramik (tile) untuk lantai dan dinding, biasanya dari tanah liat. Porselen (porcelain) lebih kuat dan tahan air, biasanya untuk sanitary ware. Granit tile (granite) untuk lantai premium, biasanya dari granit alami. Masing-masing punya formula, standar SNI, dan harga berbeda. Semua kena PPN 11% (jika PKP).

Bagaimana pajak untuk ekspor keramik?

Ekspor keramik relatif bebas dengan PEB. Beberapa negara (UE, Jepang) mensyaratkan standar mutu dan SNI. PPN 0% berlaku dengan PEB, faktur pajak kode 06, dan bukti pembayaran ekspor. PPh Pasal 22 ekspor (2,5% jika punya API) dipotong bank persepsi dan bisa dikreditkan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk industri keramik?

Biaya bervariasi sesuai skala: IKM keramik kecil (omzet < Rp 1 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final, SNI preparation). IKM menengah (omzet Rp 1-10 Miliar) berkisar Rp 3-7 juta/bulan termasuk PPN, SNI, royalti. Pabrik besar (omzet > Rp 50 Miliar) berkisar Rp 10-25 juta/bulan termasuk PPN multi-grade, SNI, royalti, tax allowance, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Konstruksi & Kontraktor

KBLI 41020

Layanan pajak konstruksi untuk PPh Final, PPN termin, bukti potong, dan kepatuhan proyek multi-tahun.

Pajak Developer & Properti

KBLI 41011

Pajak developer properti: PPh Final 2.5%, PPN rumah, BPHTB. Konsultasi pajak real estate bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Pertambangan Batu Gamping, Kapur, Tanah Liat, dan Bahan Galian Industri

KBLI 07300

Konsultan pajak untuk quarry batu gamping, tanah liat, pasir untuk industri semen dan kaca (KBLI 07300): PPN 11%, royalti 5-10%, tax holiday.