Perpajakan · KBLI 17020

Konsultan Pajak untuk Industri Kertas Kemasan, Kardus, dan Dus

Layanan pajak untuk IKM kardus, pabrik kertas kemasan, dan corrugated: PPN 11%, SVLK, SNI BPOM food grade, TKDN, tax allowance.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPN 11% untuk Multi-Produk Kertas Kemasan

    Pabrik kertas kemasan menghasilkan banyak varian (kraft liner, medium, corrugated, duplex, food grade) dengan ukuran dan kekuatan berbeda. PPN 11% multi-varian butuh tracking rapi. Printing dan finishing (cetak logo) juga kena PPN 11%.

  • SVLK untuk Kertas dari Virgin Fiber

    Kertas kemasan dari virgin fiber (kraft, corrugated dari kayu HTI) wajib memiliki SVLK sebagai bukti legalitas kayu. Kertas dari recycled fiber (daur ulang) biasanya tidak butuh SVLK. Beberapa buyer (FMCG global) mensyaratkan FSC certification untuk sustainability.

  • SNI & BPOM untuk Kemasan Makanan

    Kertas kemasan untuk makanan (food grade) wajib memenuhi SNI 7274:2008 dan standar BPOM. Pengujian di lab terakreditasi KAN mencakup migration test dan food contact safety. Beberapa buyer mensyaratkan FDA (Amerika) atau EFSA (Eropa) compliance untuk ekspor.

  • Tax Allowance untuk Pabrik Kertas

    Industri kertas kemasan mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020. Banyak pabrik tidak mengklaim karena tidak aware.

  • Multi-Channel: FMCG, E-commerce, Industri

    Kertas kemasan dijual ke banyak channel: FMCG (Unilever, Indofood), e-commerce (Shopee, Tokopedia), industri, distributor, dan ekspor. Tiap channel punya margin dan MOQ berbeda. Pembukuan per channel penting untuk identifikasi margin.

  • Fluktuasi Harga Kertas & Pulp

    Harga kertas (kraft, corrugated) dan pulp fluktuatif mengikuti harga pulp dunia dan permintaan FMCG. Pabrik yang tidak punya lindung nilai rentan margin negatif. Penting untuk kontrak jangka panjang dengan supplier pulp dan buyer FMCG.

  • Sustainability & Recycled Fiber

    Trend sustainability mendorong penggunaan recycled fiber dalam kertas kemasan. Beberapa buyer mensyaratkan minimum recycled content 50% atau FSC certified. Penting untuk compliance dengan standar sustainability dan labeling yang sesuai.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Klasifikasi PPN Multi-Produk Kertas Kemasan

    Membantu IKM dan pabrik melakukan pemetaan PPN per varian: kraft liner (BKP, PPN 11%), medium (PPN 11%), corrugated (PPN 11%), food grade (PPN 11%), duplex (PPN 11%). Termasuk setup akun PPN terpisah per produk dan printing.

    • PPN per varian jelas
    • Tidak ada koreksi
    • SPT PPN compliant
  2. 02

    Compliance SVLK untuk Kertas dari Virgin Fiber

    Pendampingan pengurusan sertifikat SVLK untuk kertas kemasan dari virgin fiber: komunikasi dengan LV-LK, persiapan audit, dokumentasi legalitas kayu (sumber HTI), dan verifikasi chain of custody. Termasuk untuk FSC certification untuk buyer ekspor.

    • SVLK tersertifikasi
    • FSC certified
    • Buyer global tertarik
  3. 03

    Compliance SNI & BPOM untuk Food Grade

    Pendampingan pengurusan SNI 7274:2008 dan standar BPOM untuk kertas kemasan food grade: pengujian migration test, food contact safety, dan pencetakan food-safe di lab terakreditasi KAN. Termasuk untuk compliance dengan FDA (AS) atau EFSA (UE) untuk ekspor.

    • SNI/BPOM compliant
    • FDA/EFSA untuk ekspor
    • Food grade aman
  4. 04

    Klaim & Optimalisasi Tax Allowance

    Pendampingan pengajuan tax allowance 30% dari investasi untuk pabrik kertas kemasan: business plan, struktur investasi, verifikasi eligibilitas, dan rekonsiliasi dengan DJP Online. Termasuk untuk investasi di mesin corrugator, printing, dan finishing modern.

    • Tax allowance 30% terklaim
    • Fasilitas pajak dikaji
    • Pabrik efisien
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Kertas Kemasan

    Setup pembukuan multi-channel: FMCG, e-commerce, industri, distributor, dan ekspor. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan verifikasi PPh Pasal 23 dari klien PKP. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • PPh Pasal 23 terkontrol
    • Pembukuan rapi
  6. 06

    Kontrak Jangka Panjang dengan Supplier & Buyer

    Konsultasi kontrak jangka panjang dengan supplier pulp/kertas dan buyer FMCG. Termasuk untuk stabilitas harga, volume, dan kualitas. Penting untuk lindung nilai fluktuasi harga pulp dunia.

    • Supplier tetap
    • Margin stabil
    • Kontrak long-term aman
  7. 07

    Sustainability & Recycled Content

    Konsultasi strategi sustainability untuk kertas kemasan: penggunaan recycled fiber, FSC certification, dan labeling sesuai buyer requirement. Penting untuk compliance dengan standar global dan akses ke pasar premium.

    • Sustainability compliant
    • Akses pasar premium
    • Brand image naik

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala produksi, jenis kertas, channel penjualan (FMCG, e-commerce, ekspor), dan pain point PPh/PPN/SVLK/SNI.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN per varian, identifikasi SVLK, dan analisis tax allowance.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SVLK

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah per varian, template SVLK/SNI, dan SOP tax allowance. Termasuk compliance food grade.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, pemeriksaan BPOM/BSN, dan update regulasi (Permendag, Permenperin TKDN, SNI).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    UMKM pembuat kardus dan dus kemasan dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Untuk pabrik kertas kemasan besar menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%) atau tax allowance untuk investasi.

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Kertas Kemasan

    Kertas kemasan (kraft liner, medium, corrugated, duplex, triplex, food grade), kardus, dus, dan produk turunan merupakan BKP kena PPN 11% saat PKP. PPN masukan dari kertas (dari pulp mill atau supplier), tinta, dan lem bisa di-recover.

  • Permen LHK 8/2021

    SVLK untuk Kertas Kemasan

    Kertas kemasan yang dibuat dari kayu (kraft, corrugated) wajib memiliki SVLK sebagai bukti legalitas kayu. Beberapa buyer (FMCG, retail) mensyaratkan SVLK untuk kertas kemasan. Kertas dari recycled fiber (daur ulang) biasanya tidak butuh SVLK.

  • BPOM & SNI 7274:2008

    SNI & BPOM untuk Kemasan Makanan

    Kertas kemasan untuk makanan (food grade) wajib memenuhi SNI 7274:2008 atau standar BPOM. Pengujian di lab terakreditasi KAN mencakup migration test (kontaminan ke makanan), food contact safety, dan pencetakan yang food-safe. Tanpa SNI/BPOM, kemasan makanan ilegal.

  • Permendag 36/2017

    Perdagangan & Ekspor Kertas Kemasan

    Impor kertas kemasan dikenai bea masuk 0%-15% tergantung jenis dan negara asal. Ekspor kertas kemasan relatif bebas dengan PEB. Beberapa buyer (FMCG global) mensyaratkan FSC (Forest Stewardship Council) certification untuk sustainability.

  • Perpres 17/2020 jo. Permenperin 18/2021

    TKDN untuk Kertas Kemasan

    Industri kertas kemasan yang menjual ke proyek pemerintah/BUMN mensyaratkan TKDN. TKDN dihitung dari kertas lokal, proses produksi, dan TKDN TK. Kertas kemasan untuk proyek PUPR butuh TKDN minimum 40%.

  • PP 28/2021

    Tax Allowance untuk Industri Kertas

    Industri kertas kemasan (corrugated, kraft, food grade) mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday juga tersedia untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah IKM kardus wajib PKP dan kena PPN 11%?

IKM kardus dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. IKM yang melayani korporat (FMCG, e-commerce, distributor) biasanya PKP sukarela. Setelah PKP, PPN 11% berlaku untuk semua penyerahan kardus.

Apakah kertas dari daur ulang butuh SVLK?

Tidak, kertas dari recycled fiber (daur ulang) biasanya tidak butuh SVLK karena tidak langsung dari kayu. SVLK hanya untuk kertas dari virgin fiber (kayu HTI). Beberapa buyer (FMCG global) mensyaratkan FSC certification untuk sustainability, yang bisa dipenuhi dengan certified recycled content.

Bagaimana SNI untuk kertas kemasan makanan?

Kertas kemasan untuk makanan (food grade) wajib memenuhi SNI 7274:2008 atau standar BPOM. Pengujian di lab terakreditasi KAN mencakup migration test (kontaminan ke makanan), food contact safety, dan pencetakan food-safe (tinta yang tidak mencemari makanan). Tanpa SNI/BPOM, kemasan makanan ilegal.

Berapa bea masuk kertas kemasan impor?

Kertas kemasan impor dikenai bea masuk 0%-15% tergantung jenis dan negara asal. Kertas dari China biasanya 10-15%, dari Eropa dengan FTAs 0-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi.

Apakah pabrik kertas mendapat tax allowance?

Ya, industri kertas kemasan (corrugated, kraft, food grade) mendapat tax allowance 30% dari investasi aktual selama 6 tahun sesuai PP 28/2021. Syarat minimum investasi Rp 100 Miliar. Tax holiday untuk investasi baru sesuai PMK 130/2020. Banyak pabrik tidak mengklaim karena tidak aware.

Bagaimana pajak untuk ekspor kardus?

Ekspor kardus relatif bebas dengan PEB. Beberapa negara (UE, Jepang) mensyaratkan FSC certification. PPN 0% berlaku dengan PEB, faktur pajak kode 06, dan bukti pembayaran ekspor. PPh Pasal 22 ekspor (2,5% jika punya API) dipotong bank persepsi dan bisa dikreditkan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk industri kertas kemasan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp