Perpajakan KBLI 62090

Konsultan Pajak untuk IT Consulting, Cybersecurity, dan Data Processing

Spesialis pajak untuk IT consulting, cybersecurity, data processing, dan layanan TI lainnya: PPh Final UMKM, PPN (dengan PPN 0% ekspor), UU PDP, PMSE, royalti.

Konsultasi Pajak IT
A
B
C
20+ Usaha IT Terbantu
Telah melayani konsultan IT, startup, dan perusahaan cybersecurity di Jakarta, Bandung, dan Surabaya

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk IT Kecil

Usaha IT kecil (developer freelance, konsultan IT) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Startup IT besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

PPN 11% untuk IT PKP (0% untuk Ekspor)

Perusahaan IT dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

UU PDP untuk Data Pribadi

Usaha IT yang memproses data pribadi WAJIB comply UU PDP 27/2022. Termasuk: persetujuan pemilik data, penunjukan PIC, dan pelaporan insiden ke Kominfo. Sanksi administratif hingga pidana. Penting untuk audit compliance.

Multi-Channel: B2B, B2C, SaaS

Usaha IT modern melayani banyak kanal: B2B (korporat, pemerintah), B2C (consumer app), dan SaaS (subscription). Tiap channel punya margin dan churn berbeda. Pembukuan per channel penting untuk identifikasi margin dan PPN.

PMSE untuk Platform Digital Asing

Usaha IT yang beriklan di Google Ads, Meta, atau platform asing lain kena PPN 11% yang sudah dipungut oleh platform. Bukti potong tersedia di dashboard platform. Penting untuk verifikasi dan pembukuan PPN.

PPh Pasal 4(2) untuk Royalti Software

Usaha IT yang menggunakan software pihak ketiga (library, API, plugin) dikenai PPh Pasal 4(2) atas royalti. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri. Multi-library dengan multi-payment butuh sistem bukti potong rapi.

Persaingan dengan Vendor Asing & Freelancer

Usaha IT lokal bersaing dengan vendor asing (India, Vietnam) yang mengerjakan proyek dengan biaya lebih rendah, dan freelancer yang menawarkan harga lebih murah. Strategi diferensiasi (konten lokal, kualitas premium, support) penting.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha IT kecil dan developer freelance. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-channel
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk IT PKP

Membantu perusahaan IT PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien domestik. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

  • PPN compliant
  • PPN ekspor 0%
  • PPN masukan di-recover
3

Compliance UU PDP

Pendampingan compliance UU PDP 27/2022: penunjukan PIC, kebijakan privasi, persetujuan pemilik data, dan pelaporan insiden ke Kominfo. Termasuk audit compliance berkala untuk klien enterprise.

  • UU PDP compliant
  • PIC ditunjuk
  • Risiko sanksi rendah
4

Pembukuan Multi-Channel IT

Setup pembukuan multi-channel: B2B (korporat, pemerintah), B2C (consumer app), dan SaaS (subscription). Termasuk tracking margin per channel, MRR untuk SaaS, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

  • Margin per channel terukur
  • MRR/SaaS tracked
  • PPN terkontrol
5

Compliance PMSE PPN

Pendampingan compliance PPN PMSE: verifikasi bukti potong dari platform asing, pembukuan PPN, dan klaim PPN masukan (jika eligible). Termasuk untuk iklan di Google Ads, Meta, dan platform lain.

  • PMSE compliant
  • Bukti potong rapi
  • PPN masukan di-recover
6

Compliance PPh Pasal 4(2) Royalti

Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk royalti software: kontrak, pembayaran, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-library (NPM, PyPI, commercial) dengan multi-payment.

  • PPh Pasal 4(2) compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Multi-library rapi
7

Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

Konsultasi strategi diferensiasi untuk usaha IT lokal: konten lokal, kualitas premium, support 24/7, dan spesialisasi (fintech, healthtech, edtech). Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif.

  • Diferensiasi jelas
  • Margin meningkat
  • Anti-kompetisi efektif

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala usaha IT (kecil/menengah/besar), channel (B2B/B2C/SaaS), data pribadi yang diproses, dan pain point PPh/PPN/UU PDP/PMSE/royalti.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan PPN 0% untuk ekspor jasa), identifikasi UU PDP, dan analisis royalti software.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (UU PDP, PMSE, royalti software).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Usaha IT kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Perusahaan IT besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa TI

Jasa teknologi informasi (IT consulting, cybersecurity, data processing) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Usaha IT dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk coworking space dan startup. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

UU PDP 27/2022

Pelindungan Data Pribadi

Usaha IT yang memproses data pribadi (konsultan, SaaS, fintech) WAJIB comply dengan UU PDP. Termasuk: persetujuan pemilik data, penunjukan PIC (Person In Charge) data, dan pelaporan ke Kominfo untuk insiden data. Sanksi administratif hingga pidana.

PMSE Kominfo

Pemungutan PPN oleh Platform Digital Asing

Beberapa platform digital asing (Google Ads, Meta, Spotify) yang menjual jasa ke customer Indonesia WAJIB memungut PPN 11% melalui PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Seller lokal yang beriklan di platform membayar PPN sudah dipungut.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan untuk Developer

Usaha IT dengan karyawan tetap (developer, devops, support) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Freelancer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

PP 36/2017

PPh Pasal 4(2) untuk Royalti Software

Usaha IT yang menggunakan software pihak ketiga (library, API, plugin) dikenai PPh Pasal 4(2) atas royalti. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh usaha IT.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan IT Consulting, Cybersecurity, Data Processing, dan Layanan TI Lainnya?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan IT Consulting, Cybersecurity, Data Processing, dan Layanan TI Lainnya di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha IT wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha IT dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Usaha IT dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Bagaimana cara comply UU PDP untuk usaha IT?

Compliance UU PDP 27/2022 untuk usaha IT: (1) penunjukan PIC data pribadi, (2) kebijakan privasi yang jelas, (3) persetujuan pemilik data untuk pemrosesan, (4) pelaporan insiden data ke Kominfo dalam 3x24 jam, (5) audit internal berkala. Sanksi administratif hingga Rp 5 Miliar dan pidana. Penting untuk konsultasi hukum IT specialist.

Apakah Google Ads/Meta memungut PPN dari pengiklan Indonesia?

Ya, Google Ads, Meta (Facebook/Instagram), dan platform PMSE lainnya WAJIB memungut PPN 11% dari pengiklan Indonesia sesuai PMSE Kominfo. Bukti potong tersedia di dashboard platform. Pengiklan yang PKP bisa mengkreditkan PPN masukan dari platform ini. Penting untuk verifikasi per platform dan pembukuan rapi.

Apakah SaaS subscription kena PPN 11%?

Ya, SaaS subscription (software as a service) adalah BKP tidak berwujud yang dikenai PPN 11% saat PKP. SaaS ke customer Indonesia kena PPN 11%, SaaS ke customer luar negeri bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per customer dan pengajuan PEB untuk ekspor.

Apakah library open source kena PPh Pasal 4(2)?

Library open source (MIT, GPL, Apache) tidak dikenai PPh Pasal 4(2) karena tidak ada pembayaran royalti. Library komersial (NPM commercial, plugin berbayar) dikenai PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri. Penting untuk verifikasi per library dan kontrak dengan software house.

Bagaimana pembukuan untuk IT multi-channel?

IT multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: B2B (korporat, pemerintah), B2C (consumer app), dan SaaS (subscription). Software pembukuan dengan tracking MRR untuk SaaS, jam kerja developer per project, royalti per library, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha IT?

Biaya bervariasi sesuai skala: usaha IT kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Startup menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-channel, PPN, UU PDP. Startup besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, UU PDP, PMSE, multi-channel, multi-klien, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak Konsultasi Keamanan Siber

KBLI 62021

Konsultasi pajak perusahaan cybersecurity: PPN jasa konsultasi, PPh UMKM, pajak managed service, dan tax planning security consulting.

Pajak Jasa Profesional & Konsultan

KBLI 69101

Pajak konsultan dan jasa profesional: PPh 21, PPh 23, Norma NPPN. Optimalisasi pajak profesional bersama Arunika Consulting.