Perpajakan KBLI 80100

Konsultan Pajak untuk Jasa Keamanan, Satpam, dan BUJP

Spesialis pajak untuk BUJP, satpam, dan penyedia tenaga keamanan: PPh Final UMKM, PPN, izin Polri, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 23.

Konsultasi Pajak BUJP
A
B
C
15+ BUJP Terbantu
Telah melayani BUJP, penyedia satpam, dan operator security di Jakarta, Surabaya, dan Bandung

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Omzet Tipikal

Rp 100 juta - 500 Miliar per tahun (BUJP lokal hingga operator multinasional)

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk BUJP Kecil

BUJP kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. BUJP besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

PPN 11% untuk BUJP PKP

BUJP dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke klien akhir (B2C, perumahan) tetap kena PPN.

Izin Polri untuk BUJP

BUJP WAJIB memiliki izin dari Polri cq. Dirbinmas. Termasuk: izin usaha, standarisasi, dan perpanjangan berkala. Setiap satpam WAJIB memiliki KTA dari Polri. Tanpa izin, BUJP tidak bisa beroperasi. Beberapa BUJP butuh verifikasi tambahan (alat keamanan, senjata).

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan untuk Satpam

BUJP WAJIB mendaftarkan satpam ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Satpam adalah pekerja dengan risiko kerja tinggi (pencurian, kekerasan), sehingga butuh perlindungan optimal. Biaya BPJS ditanggung BUJP sesuai UU. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

PPh Pasal 23 Dipotong Klien

BUJP yang melayani klien korporat atau badan usaha dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi. Klien pemerintah juga bisa kena PPh Pasal 23 sesuai kontrak.

Pajak Daerah & Multi-Lokasi

BUJP dengan banyak lokasi (kantor, pos satpam) dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

Risiko Tinggi Satpam & Turnover

Satpam menghadapi risiko kerja tinggi (pencurian, kekerasan, kecelakaan) dan turnover tinggi (gaji rendah, shift malam). BUJP harus investasi pada pelatihan, asuransi, dan kompensasi menarik. Strategi retensi satpam penting untuk kualitas layanan.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk BUJP kecil. Termasuk setup pembukuan multi-klien, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-klien
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk BUJP PKP

Membantu BUJP PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per klien. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

  • PPN compliant
  • PPN masukan di-recover
  • SPT PPN lancar
3

Compliance Izin Polri & KTA Satpam

Pendampingan pengurusan izin BUJP dari Polri cq. Dirbinmas: izin usaha, standarisasi, dan perpanjangan. Termasuk untuk KTA satpam: pendaftaran, pelatihan, dan perpanjangan. Audit Polri compliant.

  • Izin BUJP lengkap
  • KTA satpam compliant
  • Risiko sanksi rendah
4

Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk satpam: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk satpam tetap dan kontrak. Multi-satpam dengan tracking BPJS rapi.

  • BPJS compliant
  • Satpam terlindungi
  • Risiko sanksi Depnaker rendah
5

Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

  • PPh Pasal 23 compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Kredit pajak optimal
6

Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk BUJP dengan banyak pos satpam di berbagai pemda.

  • Pajak daerah compliant
  • NPWPD per lokasi
  • Multi-pos satpam rapi
7

Strategi Retensi Satpam & Kualitas

Konsultasi strategi retensi satpam: gaji kompetitif, pelatihan berkala, tunjangan risiko, dan jalur karier. Termasuk strategi kualitas layanan dengan standar operasional yang jelas. Termasuk konsultasi BPJS tambahan untuk risiko tinggi.

  • Retensi satpam meningkat
  • Kualitas layanan terjaga
  • Risiko kerja terkelola

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala BUJP (kecil/menengah/besar), jenis klien (korporat/mal/perumahan/pemerintah), jumlah satpam, dan pain point PPh/PPN/izin/BPJS/PPh Pasal 23/pajak daerah.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk BUJP PKP, identifikasi izin Polri & KTA, dan analisis PPh Pasal 23 multi-klien.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-klien, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan. Termasuk tracking BPJS satpam.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Polri, dan update regulasi (UU Satpam, Permenaker BPJS).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Usaha jasa keamanan kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Penyedia jasa keamanan besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa Keamanan

Jasa keamanan (satpam, security) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penyedia jasa keamanan kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Klien korporat biasanya butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Penyedia jasa keamanan dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk penyedia satpam. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

UU Satpam 18/2014

Izin BUJP dari Polri

Penyedia jasa keamanan (BUJP - Badan Usaha Jasa Pengamanan) WAJIB memiliki izin dari Polri cq. Dirbinmas. Termasuk: izin usaha, standarisasi, dan perpanjangan berkala. Setiap satpam WAJIB memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) dari Polri.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Penyedia jasa keamanan WAJIB mendaftarkan satpam ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Satpam adalah pekerja dengan risiko kerja tinggi (pencurian, kekerasan), sehingga butuh perlindungan optimal. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

PPh Pasal 23

Pemotongan PPh oleh Klien

Penyedia jasa keamanan yang melayani klien korporat atau badan usaha dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

PP 36/2017

PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

Penyedia jasa keamanan yang menyewa kantor, tempat usaha, atau kendaraan operasional dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri. Bukti potong diterbitkan oleh penyedia jasa.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan Jasa Keamanan Swasta, Satpam, dan Penyedia Tenaga Pengamanan?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan Jasa Keamanan Swasta, Satpam, dan Penyedia Tenaga Pengamanan di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah BUJP wajib PKP dan kena PPN 11%?

BUJP dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. BUJP dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penting untuk verifikasi per klien.

Bagaimana cara mendapatkan izin BUJP?

Izin BUJP dari Polri cq. Dirbinmas: (1) memenuhi syarat administrasi (akta, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (pelatihan satpam, alat keamanan), (3) pendaftaran, (4) verifikasi, (5) izin. Proses: 3-6 bulan. Perpanjangan setiap 5 tahun. Beberapa BUJP butuh verifikasi tambahan (alat keamanan, senjata).

Apakah satpam WAJIB didaftarkan ke BPJS?

Ya, satpam WAJIB didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai Permenaker 11/2019. Satpam adalah pekerja dengan risiko kerja tinggi (pencurian, kekerasan), sehingga butuh perlindungan optimal. Iuran ditanggung BUJP (sesuai UU). Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan (denda, penutupan operasional).

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa keamanan?

PPh Pasal 23 untuk jasa keamanan adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. BUJP bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Apakah satpam freelance perlu didaftarkan ke BPJS?

Satpam freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Satpam harian lepas (HL) biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs harian lepas. Risiko sanksi untuk PKWTT yang tidak didaftarkan.

Bagaimana pembukuan untuk BUJP multi-klien?

BUJP multi-klien membutuhkan pembukuan per klien: kontrak satpam, shift, gaji, dan fee. Software BUJP dengan tracking jumlah satpam, shift, lokasi, dan PPN per klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-lokasi pos satpam dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk BUJP?

Biaya bervariasi sesuai skala: BUJP kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). BUJP menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-klien, PPN, izin. BUJP besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, multi-klien, multi-lokasi, PPh Pasal 23, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Real Estat, Properti Komersial, Kantor, dan Mal

KBLI 68200

Konsultan pajak untuk real estat, properti komersial, mal, dan kantor (KBLI 68200): PPh Final UMKM, PPN, PBB, PPh Pasal 4(2), pajak daerah.

Pajak Jasa Profesional & Konsultan

KBLI 69101

Pajak konsultan dan jasa profesional: PPh 21, PPh 23, Norma NPPN. Optimalisasi pajak profesional bersama Arunika Consulting.