Perpajakan ยท KBLI 86201

Pajak Klinik & Praktik Dokter

Fasilitas kesehatan seperti klinik dan praktik dokter menikmati pembebasan PPN atas jasa medis. Namun, kewajiban PPh tetap berlaku baik untuk entitas klinik maupun dokter sebagai individu. Skema PPh 21 untuk dokter karyawan vs dokter mitra berbeda perlakuannya. Arunika Consulting membantu klinik mengoptimalkan posisi pajak sambil memastikan kepatuhan.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Dokter Karyawan vs Mitra

    Dokter karyawan dipotong PPh 21 standar, sedangkan dokter mitra (bagi hasil) dipotong PPh 21 non-pegawai dengan perhitungan berbeda.

  • Pemisahan Jasa Medis vs Non-Medis

    Jasa medis bebas PPN, tetapi penjualan obat dan alkes bisa kena PPN tergantung status PKP dan jenis barang.

  • Bukti Potong untuk Dokter Kolaborator

    Klinik harus menerbitkan bukti potong PPh 21 untuk semua dokter mitra setiap bulan.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh 21 Dokter Mitra

    Menyusun sistem pemotongan PPh 21 non-pegawai yang akurat untuk dokter dengan skema bagi hasil.

    • Kepatuhan terjaga
    • Dokter puas
    • Bukti potong tepat waktu
  2. 02

    Evaluasi Status PPN

    Menganalisis apakah perlu PKP untuk bagian non-jasa medis (apotek, lab) atau tetap non-PKP.

    • Posisi PPN optimal
    • Administrasi efisien
    • Risiko sanksi turun
  3. 03

    Optimalisasi PPh Badan Klinik

    Memanfaatkan PPh Final 0.5% untuk klinik UMKM atau perencanaan biaya untuk tarif umum.

    • Beban pajak efisien
    • Cash flow terencana
    • Growth planning jelas

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh

    Klinik berbentuk badan dengan omzet di bawah Rp 4.8 Miliar dapat menggunakan PPh Final 0.5%.

  • PP 49/2022

    PPN Dibebaskan atas Jasa Kesehatan Medis

    Jasa dokter, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan dibebaskan dari PPN.

  • PPh Pasal 21

    Pajak Penghasilan atas Honorarium Dokter

    Pemotongan PPh 21 atas penghasilan dokter yang bekerja di klinik/RS.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah klinik harus menjadi PKP?

Jika hanya memberikan jasa medis (bebas PPN), tidak wajib PKP. Namun jika ada penjualan obat/alkes signifikan dan omzet >4.8M, perlu evaluasi.

Bagaimana pemotongan PPh untuk dokter bagi hasil?

Dokter mitra dipotong PPh 21 non-pegawai: 50% dari penghasilan bruto dianggap neto, lalu dikali tarif progresif. Wajib bukti potong 1721-VI.

Apakah penghasilan dari BPJS kena pajak?

Ya. Pembayaran dari BPJS tetap merupakan penghasilan kena pajak bagi klinik. BPJS juga memotong PPh 23 atas jasa tertentu.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp