Perpajakan · KBLI 74900

Konsultan Pajak untuk Konsultan Manajemen, Hukum, dan SDM

Layanan pajak untuk konsultan manajemen, hukum, SDM, dan jasa profesional lainnya: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 23, bea meterai, pajak daerah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Konsultan Kecil

    Konsultan kecil (freelance, konsultan solo) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Firma konsultan besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Konsultan PKP

    Konsultan dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Konsultan yang melayani klien korporat atau badan usaha dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Konsultan bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Bea Meterai Kontrak

    Kontrak jasa konsultan di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per kontrak. Kontrak elektronik juga kena bea meterai sejak 2021. Multi-kontrak dengan multi-nilai butuh tracking rapi.

  • Multi-Channel: B2B, B2G, Multi-Proyek

    Konsultan modern melayani banyak kanal: B2B (korporat), B2G (pemerintah), dan multi-proyek (multi-klien simultan). Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per proyek penting untuk identifikasi margin dan PPN.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    Firma konsultan dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Persaingan dengan Konsultan Asing & Platform

    Konsultan lokal bersaing dengan firma asing (McKinsey, BCG, Deloitte) yang memiliki reputasi premium, dan platform online (Sribulancer, Fastwork) yang menawarkan harga lebih murah. Margin tertekan, apalagi untuk jasa entry-level. Strategi diferensiasi (konten lokal, spesialisasi) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk konsultan kecil dan freelance. Termasuk setup pembukuan multi-proyek, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-proyek
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Konsultan PKP

    Membantu konsultan PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien korporat. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per proyek. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 23

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  4. 04

    Compliance Bea Meterai

    Pendampingan compliance bea meterai: verifikasi kontrak di atas Rp 5 juta kena bea meterai Rp 10.000, e-meterai untuk kontrak elektronik. Termasuk untuk multi-kontrak dengan multi-nilai.

    • Bea meterai compliant
    • E-meterai rapi
    • Risiko sanksi rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Proyek Konsultan

    Setup pembukuan multi-proyek: B2B (korporat), B2G (pemerintah), dan multi-proyek simultan. Termasuk tracking jam kerja konsultan, biaya per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per proyek terukur
    • Jam kerja tracked
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk firma konsultan dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk konsultan lokal: spesialisasi (industri tertentu), konten premium, networking, dan kerja sama dengan firma global. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala konsultan (kecil/menengah/besar), jenis jasa (manajemen/hukum/SDM), channel (B2B/B2G/multi-proyek), dan pain point PPh/PPN/PPh Pasal 23/bea meterai/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan PPN 0% untuk ekspor), identifikasi PPh Pasal 23, dan analisis bea meterai.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-proyek, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PPh Pasal 23, bea meterai).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Konsultan kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Firma konsultan besar (McKinsey, BCG, Deloitte) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Konsultan

    Jasa konsultan (manajemen, hukum, SDM) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Konsultan kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Konsultan dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk konsultan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Bea Meterai 10/2020

    Bea Meterai untuk Kontrak

    Kontrak jasa konsultan di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per kontrak. Kontrak elektronik juga kena bea meterai sejak 2021.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Konsultan

    Firma konsultan dengan karyawan tetap (konsultan, analis, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Konsultan dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Software & Database

    Software dan database konsultan impor dikenai bea masuk sesuai HS Code. Software biasanya tidak kena bea masuk (lisensi digital). Database premium bisa kena bea masuk. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien Korporat

    Konsultan yang melayani klien korporat atau badan usaha dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas jasa. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Konsultan bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Penting untuk bukti potong.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah konsultan wajib PKP dan kena PPN 11%?

Konsultan dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Konsultan dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Berapa PPh Pasal 23 untuk jasa konsultan?

PPh Pasal 23 untuk jasa konsultan adalah 2% dari nilai jasa (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Konsultan bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Bagaimana cara kerja bea meterai untuk kontrak?

Bea meterai Rp 10.000 untuk kontrak atau dokumen di atas Rp 5 juta. Bea meterai bisa berupa meterai fisik (Rp 10.000) atau e-meterai (elektrik). Kontrak elektronik juga kena bea meterai sejak 2021. Multi-kontrak butuh tracking rapi. Risiko sanksi bea meterai cukup rendah tapi tetap harus comply.

Apakah konsultan yang melayani B2G kena PPh Pasal 23?

Ya, konsultan yang melayani B2G (pemerintah) juga bisa kena PPh Pasal 23 sesuai kontrak. Beberapa kontrak pemerintah (tender) sudah include PPN dan PPh Pasal 23. Penting untuk verifikasi per kontrak dan bukti potong dari bendahara pemerintah.

Apakah konsultan ekspor jasa kena PPN 0%?

Ya, jasa konsultan yang dijual ke klien di luar negeri (ekspor jasa) dikenai PPN 0% sesuai UU PPN 42/2009 dengan PEB (Pemberitahuan Ekspor Jasa). Penting untuk verifikasi: (1) klien di luar negeri, (2) jasa dikonsumsi di luar negeri, (3) ada bukti ekspor. Syarat ini harus dipenuhi semua untuk PPN 0%.

Bagaimana pembukuan untuk konsultan multi-proyek?

Konsultan multi-proyek membutuhkan pembukuan per proyek: jam kerja konsultan, biaya per proyek, dan margin per proyek. Software konsultan dengan tracking jam kerja, invoice per proyek, PPN per proyek, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk konsultan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp