Perpajakan · KBLI 96110

Konsultan Pajak untuk Laundry, Cuci, dan Dry Cleaning

Layanan pajak untuk laundry, cuci, dry cleaning, dan laundry kiloan: PPh Final UMKM, PPN, PPh Pasal 4(2), BPJS Ketenagakerjaan, Limbah B3, multi-channel.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Laundry Kecil

    Usaha laundry kecil (laundry rumahan) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Laundry besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Laundry PKP

    Usaha laundry dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Tempat

    Laundry yang menyewa tempat (ruko, kios) dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa oleh pemilik tempat. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh laundry dan menjadi kredit pajak bagi pemilik.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Laundry dengan karyawan tetap (operator, setrika) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Operator freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.

  • Multi-Channel: Offline, Online, B2B

    Usaha laundry modern melayani banyak kanal: loket offline, online (GoClean, KliknClean), dan B2B (korporat, hotel, rumah sakit). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • Limbah B3 untuk Dry Cleaning

    Usaha dry cleaning yang menggunakan pelarut kimia (perchloroethylene/Perc) WAJIB comply dengan regulasi limbah B3 dari KLHK. Termasuk: izin TPS B3, pelaporan periodik, dan pengolahan limbah. Beberapa pemda ketat dengan regulasi ini.

  • Persaingan dengan Laundry Online & Self-Service

    Laundry tradisional bersaing dengan layanan online (GoClean, KliknClean) yang menawarkan pickup-delivery, dan laundry self-service (coin laundry) yang lebih murah. Margin tertekan, apalagi untuk laundry standar. Strategi diferensiasi (premium, cepat, express) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha laundry kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Laundry PKP

    Membantu usaha laundry PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk customer. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa tempat: pemotongan 10% (WP OP) atau 20% (WPOP), pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-lokasi dengan multi-pemilik.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-lokasi rapi
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk karyawan laundry: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk operator tetap, honorer, dan kontrak. Multi-karyawan dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Karyawan terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Laundry

    Setup pembukuan multi-channel: loket offline, online (GoClean, KliknClean), dan B2B (korporat, hotel, rumah sakit). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance Limbah B3 Dry Cleaning

    Pendampingan compliance limbah B3 untuk usaha dry cleaning: izin TPS B3, pelaporan periodik ke KLHK, dan pengolahan limbah. Termasuk untuk multi-lokasi dengan tracking rapi. Audit KLHK compliant.

    • Limbah B3 compliant
    • Izin TPS B3 lengkap
    • Risiko sanksi KLHK rendah
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk usaha laundry: premium (express, same-day), B2B korporat, dan kerja sama dengan hotel/rumah sakit. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan laundry online dan self-service.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala laundry (kecil/menengah/besar), channel (offline/online/B2B), jenis (cuci/dry cleaning/sepatu/karpet), dan pain point PPh/PPN/PPh Pasal 4(2)/BPJS/Limbah B3/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk laundry PKP, identifikasi PPh Pasal 4(2), dan analisis Limbah B3.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau KLHK, dan update regulasi (Limbah B3, PPh Pasal 4(2)).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha laundry kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Laundry besar (Laundry Bar, 5asec) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Laundry

    Jasa laundry (cuci, setrika, dry cleaning) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Laundry kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Klien korporat biasanya butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha laundry dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk laundry. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Laundry dengan karyawan tetap (operator, setrika) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Operator freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • PPh Pasal 4(2)

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Laundry yang menyewa tempat (ruko, kios) dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa oleh pemilik tempat. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh laundry dan menjadi kredit pajak bagi pemilik.

  • LHK Limbah B3

    Compliance Lingkungan untuk Dry Cleaning

    Usaha dry cleaning yang menggunakan pelarut kimia (perchloroethylene/Perc) WAJIB comply dengan regulasi limbah B3 dari KLHK. Termasuk: izin TPS B3, pelaporan periodik, dan pengolahan limbah. Tanpa compliance, sanksi KLHK bisa diterapkan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Mesin Laundry

    Mesin laundry (washer, dryer) impor dikenai bea masuk 0-15% sesuai HS Code. Mesin industri biasanya 5-10% bea masuk. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha laundry wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha laundry dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Usaha laundry dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

Berapa PPh Pasal 4(2) untuk sewa tempat laundry?

Laundry yang menyewa tempat (ruko, kios) dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa oleh pemilik tempat. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh laundry dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Apakah dry cleaning kena regulasi limbah B3?

Ya, usaha dry cleaning yang menggunakan pelarut kimia (perchloroethylene/Perc) WAJIB comply dengan regulasi limbah B3 dari KLHK. Termasuk: izin TPS B3, pelaporan periodik, dan pengolahan limbah. Tanpa compliance, sanksi KLHK bisa diterapkan (denda, penutupan operasional). Risiko kerja tinggi untuk karyawan juga butuh BPJS Ketenagakerjaan.

Apakah laundry online (GoClean, KliknClean) memotong PPh?

Ya, platform online (GoClean, KliknClean) biasanya memotong PPh Final UMKM 0,5% dari fee laundry yang menjadi mitra. Bukti potong diterbitkan dan bisa dilihat di dashboard laundry. Laundry perlu menghitung ulang untuk SPT (fee dari platform sudah dipotong PPh). Penting untuk verifikasi per platform.

Berapa bea masuk mesin laundry impor?

Mesin laundry (HS 8450 untuk washer, HS 8421 untuk dryer) impor dikenai bea masuk 0%-15% tergantung jenis dan negara asal. Mesin industri biasanya 5-10% bea masuk. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Beberapa mesin bekas (secondhand) kena bea masuk lebih tinggi.

Bagaimana pembukuan untuk laundry multi-channel?

Laundry multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: loket offline, online (GoClean, KliknClean), dan B2B (korporat, hotel, rumah sakit). Software laundry dengan tracking order, karyawan, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-cabang dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk laundry?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp