Perpajakan · KBLI 79120

Konsultan Pajak untuk Tour Operator dan Paket Wisata

Layanan pajak untuk tour operator, paket wisata, dan travel planner: PPh Final UMKM, PPN, izin Pariwisata, pajak hiburan & hotel, multi-destination.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Tour Operator Kecil

    Tour operator kecil (freelance, travel planner rumahan) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Tour operator besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Paket Wisata

    Paket wisata (tour package) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan paket wisata ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per paket dan customer (domestik/asing).

  • Izin Pariwisata untuk Tour Operator

    Tour operator WAJIB memiliki izin usaha dari Kementerian Pariwisata cq. Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata. Termasuk: izin usaha, standarisasi, dan registrasi ulang berkala. Beberapa kategori (inbound/outbound, BDS) butuh izin tambahan dari asosiasi profesi (ASITA, ASTINDO).

  • Pajak Hiburan & Hotel untuk Komponen Paket

    Paket wisata yang termasuk hiburan (pertunjukan, wahana) dikenai pajak hiburan 10-35% (per pemda). Paket yang termasuk hotel dikenai pajak hotel 10% (per pemda). Penting untuk verifikasi per komponen paket dan pemda.

  • Multi-Channel: Offline, Online, B2B

    Tour operator modern melayani banyak kanal: loket offline, online platform (OTA, marketplace), dan B2B (korporat, government). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • Multi-Destination & Multi-Provider

    Tour operator sering memiliki paket multi-destination (Bali-Yogyakarta-Lombok) dan multi-provider (hotel, transport, guide). Tiap destination/provider punya tarif dan regulasi pajak daerah berbeda. Multi-destination dengan tracking terintegrasi.

  • Persaingan dengan OTA & Perubahan Tren

    Tour operator lokal bersaing dengan OTA (Traveloka, Tiket.com) yang menawarkan paket custom, dan perubahan tren wisata (post-pandemic, sustainable tourism). Margin tertekan, apalagi untuk paket standar. Strategi diferensiasi (paket unik, lokal experience) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk tour operator kecil. Termasuk setup pembukuan multi-paket, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-paket
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Paket

    Membantu tour operator PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk paket wisata. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per paket. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor paket ke customer luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance Izin Pariwisata

    Pendampingan pengurusan izin usaha dari Kementerian Pariwisata: izin usaha, standarisasi, dan registrasi ulang berkala. Termasuk untuk tour operator inbound, outbound, dan BDS (Biro perjalanan wisata). Termasuk keanggotaan asosiasi (ASITA, ASTINDO).

    • Izin Pariwisata lengkap
    • Asosiasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance Pajak Hiburan & Hotel

    Pendampingan compliance pajak hiburan (10-35%) dan pajak hotel (10%) untuk komponen paket. Termasuk untuk multi-destination dengan perda pemda berbeda. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi.

    • Pajak hiburan & hotel compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-pemda rapi
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Tour Operator

    Setup pembukuan multi-channel: loket offline, online platform (OTA, marketplace), dan B2B (korporat, government). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan platform.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Pembukuan Multi-Destination & Multi-Provider

    Setup pembukuan multi-destination dan multi-provider: tracking biaya per destination, provider fee, dan PPN per destination. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Biaya per destination terukur
    • Provider fee tracked
    • PPN per destination jelas
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Tren Wisata

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk tour operator lokal: paket unik, lokal experience, sustainable tourism, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Termasuk strategi adaptasi tren wisata post-pandemic dan digital.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Adaptasi tren efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala tour operator (kecil/menengah/besar), jenis paket (inbound/outbound/korporat), channel (offline/online/B2B), dan pain point PPh/PPN/izin/pajak hiburan & hotel/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN paket, identifikasi izin Pariwisata, dan analisis pajak hiburan & hotel per komponen paket.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-paket & multi-destination, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Pariwisata, dan update regulasi (Permenpar, pajak hiburan & hotel).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Tour operator kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Tour operator besar (Smiling Tour, Bayu Buana) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Paket Wisata

    Paket wisata (tour package) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan paket wisata ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (paket edukasi, paket religi) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Tour operator dikenai pajak reklame (brand), pajak hiburan (untuk event wisata), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk usaha wisata. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Permenpar 14/2016

    Izin Usaha Tour Operator

    Tour operator WAJIB memiliki izin usaha dari Kementerian Pariwisata cq. Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata. Termasuk: izin usaha, standarisasi, dan registrasi ulang berkala. Beberapa kategori (inbound/outbound tour) butuh izin tambahan.

  • Pajak Hiburan & Hotel

    Pajak Hiburan & Hotel untuk Paket

    Paket wisata yang termasuk hiburan (pertunjukan, wahana) dikenai pajak hiburan 10-35% (per pemda). Paket yang termasuk hotel dikenai pajak hotel 10% (per pemda). Penting untuk verifikasi per komponen paket.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Tour Leader

    Tour operator dengan karyawan tetap (tour leader, marketing, finance) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Tour leader freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Tour operator yang menyewa kantor, tempat usaha, atau kendaraan dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh tour operator.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah tour operator wajib PKP dan kena PPN 11%?

Tour operator dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Tour operator dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk paket wisata. Penjualan paket wisata ke customer luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per paket dan customer.

Berapa pajak hiburan dan pajak hotel untuk paket wisata?

Pajak hiburan untuk komponen hiburan (pertunjukan, wahana) di paket wisata: 10-35% per pemda. Pajak hotel untuk komponen hotel di paket wisata: 10% per pemda. Kedua pajak ini biasanya dipungut oleh operator hiburan/operator hotel, dan tour operator bisa mengkreditkan di pembukuan. Penting untuk verifikasi per komponen paket dan pemda.

Apakah tour operator butuh izin Pariwisata?

Ya, tour operator WAJIB memiliki izin usaha dari Kementerian Pariwisata cq. Ditjen Pengembangan Destinasi Wisata. Termasuk: izin usaha, standarisasi, dan registrasi ulang berkala. Beberapa kategori (inbound tour, outbound tour, BDS) butuh izin tambahan dari asosiasi profesi (ASITA, ASTINDO). Tanpa izin, dianggap tidak legal.

Apakah tour operator outbound kena PPN?

Paket wisata outbound (ke luar negeri) yang dijual ke customer Indonesia tetap kena PPN 11% saat PKP. Paket outbound yang dijual ke customer luar negeri (ekspatriat, WNA) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (umroh, haji) biasanya dibebaskan PPN sesuai PMK khusus. Penting untuk verifikasi per customer.

Apakah umroh/haji tour kena PPN?

Paket umroh dan haji biasanya dibebaskan PPN sesuai PMK khusus (PMK 244/PMK.03/2008 untuk perjalanan ibadah). Penting untuk verifikasi per paket dan dokumentasi yang kuat. Beberapa komponen (hotel, transport) tetap kena PPN jika dipisah dari paket ibadah.

Bagaimana pembukuan untuk tour operator multi-destination?

Tour operator multi-destination membutuhkan pembukuan per destination: biaya transport, akomodasi, tiket masuk, dan guide per destination. Software tour operator dengan tracking itinerary, manifest peserta, dan PPN per destination. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-pemda dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk tour operator?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp