Perpajakan KBLI 78200 Risiko Sedang

Konsultan Pajak untuk Outsourcing, Pekerja Sementara, dan Alih Daya

Spesialis pajak untuk perusahaan outsourcing, pekerja kontrak, dan alih daya: PPh Final UMKM, PPN, izin Depnaker, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 21/23.

Konsultasi Pajak Outsourcing
A
B
C
15+ Perusahaan Outsourcing Terbantu
Telah melayani perusahaan outsourcing, alih daya, dan penyedia tenaga kerja di Jakarta, Surabaya, dan Bandung

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Sedang

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk Outsourcing Kecil

Perusahaan outsourcing kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Outsourcing besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

PPN 11% untuk Outsourcing PKP

Outsourcing dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus.

Izin Depnaker untuk Outsourcing

Perusahaan outsourcing WAJIB memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen PHI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Perpanjangan berkala setiap 5 tahun.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Semua Pekerja

Outsourcing WAJIB mendaftarkan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

PPh Pasal 21 untuk Pekerja Outsource

Pekerja outsource (PKWTT, PHL) yang menerima gaji dari perusahaan outsourcing dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-pekerja dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh perusahaan outsourcing.

PPh Pasal 23 Dipotong Klien

Outsourcing yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

Risiko Tinggi Pekerja Outsource & Turnover

Pekerja outsource menghadapi risiko kerja tinggi (gaji lebih rendah, kontrak pendek, status tidak tetap) dan turnover tinggi. Penting untuk compliance yang kuat, training, dan kompensasi menarik. Strategi retensi pekerja penting untuk kualitas layanan.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk perusahaan outsourcing kecil. Termasuk setup pembukuan multi-klien, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-klien
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk Outsourcing PKP

Membantu outsourcing PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk fee management. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per klien. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

  • PPN compliant
  • PPN masukan di-recover
  • SPT PPN lancar
3

Compliance Izin Depnaker

Pendampingan pengurusan izin dari Depnaker cq. Ditjen PHI: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Termasuk untuk perusahaan outsourcing baru, perpanjangan, dan compliance berkala dengan Depnaker.

  • Izin Depnaker lengkap
  • Standardisasi compliant
  • Risiko sanksi rendah
4

Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk semua pekerja: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi.

  • BPJS compliant
  • Pekerja terlindungi
  • Risiko sanksi Depnaker rendah
5

Compliance PPh Pasal 21 Multi-Pekerja

Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-pekerja dengan multi-pembayaran (gaji, lembur, bonus). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pekerja.

  • PPh Pasal 21 compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Multi-pekerja rapi
6

Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

  • PPh Pasal 23 compliant
  • Bukti potong tersedia
  • Kredit pajak optimal
7

Strategi Retensi Pekerja & Kualitas

Konsultasi strategi retensi pekerja outsource: gaji kompetitif, training berkala, tunjangan, dan jalur karier. Termasuk strategi kualitas layanan dengan standar operasional yang jelas. Termasuk konsultasi BPJS tambahan untuk risiko tinggi.

  • Retensi pekerja meningkat
  • Kualitas layanan terjaga
  • Risiko kerja terkelola

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala outsourcing (kecil/menengah/besar), jenis (alih daya/job placement/tenaga kerja kontrak), channel (B2B/B2G/multi-klien), dan pain point PPh/PPN/izin/BPJS/PPh Pasal 21/23/pajak daerah.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk outsourcing PKP, identifikasi izin Depnaker & BPJS, dan analisis PPh Pasal 21/23.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-klien, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan. Termasuk tracking BPJS pekerja.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Depnaker, dan update regulasi (UU Cipta Kerja, Permenaker BPJS).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Perusahaan outsourcing kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Perusahaan outsourcing besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa Outsourcing

Jasa outsourcing (tenaga kerja kontrak, alih daya) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus. Penting untuk verifikasi per kategori.

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Perusahaan outsourcing dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk tenaga kerja. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

UU Cipta Kerja 11/2020

Izin Outsourcing dari Depnaker

Perusahaan outsourcing WAJIB memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen PHI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal sebagai perusahaan outsourcing.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

Perusahaan outsourcing WAJIB mendaftarkan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 untuk Pekerja Outsource

Pekerja outsource (PKWTT, PHL) yang menerima gaji dari perusahaan outsourcing dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Perusahaan outsourcing sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan. Multi-pekerja dengan tracking rapi.

PPh Pasal 23

Pemotongan PPh oleh Klien

Perusahaan outsourcing yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpayanan Outsourcing, Pekerja Sementara, dan Alih Daya?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpayanan Outsourcing, Pekerja Sementara, dan Alih Daya di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah perusahaan outsourcing wajib PKP dan kena PPN 11%?

Perusahaan outsourcing dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus.

Bagaimana cara mendapatkan izin Depnaker untuk outsourcing?

Izin Depnaker untuk outsourcing: (1) memenuhi syarat administrasi (akta, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (SOP, SDM, sistem), (3) pendaftaran ke Ditjen PHI, (4) verifikasi, (5) izin usaha. Proses: 3-6 bulan. Perpanjangan setiap 5 tahun. Beberapa kategori (job placement) butuh izin tambahan.

Apakah semua pekerja outsource harus didaftarkan ke BPJS?

Ya, semua pekerja outsource WAJIB didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai Permenaker 11/2019. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan (denda, penutupan operasional).

Berapa PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource?

PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource (PKWTT, PHL) bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari gaji. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya gaji Rp 5 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Perusahaan outsourcing wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke pekerja.

Apakah pekerja outsource harian kena PPh Pasal 21?

Pekerja outsource harian (PHL) yang menerima honor harian biasanya tidak kena PPh Pasal 21 (di bawah ambang batas PTKP). Pekerja outsource tetap (PKWTT) yang menerima gaji bulanan kena PPh Pasal 21. Penting untuk verifikasi per status kepegawaian.

Bagaimana pembukuan untuk perusahaan outsourcing?

Perusahaan outsourcing membutuhkan pembukuan khusus: tracking kontrak per klien, pekerja per klien, gaji per pekerja, dan fee management. Software outsourcing dengan tracking pekerja, klien, dan PPN per klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 21 per pekerja dan PPh Pasal 23 per klien.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk perusahaan outsourcing?

Biaya bervariasi sesuai skala: outsourcing kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 1-3 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Outsourcing menengah (omzet Rp 500 juta - 50 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, izin Depnaker, BPJS. Outsourcing besar (omzet > Rp 50 Miliar) berkisar Rp 15-75 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, multi-klien, multi-pekerja, PPh Pasal 21/23, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak Jasa Profesional & Konsultan

KBLI 69101

Pajak konsultan dan jasa profesional: PPh 21, PPh 23, Norma NPPN. Optimalisasi pajak profesional bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Jasa Keamanan Swasta, Satpam, dan Penyedia Tenaga Pengamanan

KBLI 80100

Konsultan pajak untuk jasa keamanan, satpam, dan BUJP (KBLI 80100): PPh Final UMKM, PPN, izin Polri, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 23, pajak daerah.