Perpajakan · KBLI 78200

Konsultan Pajak untuk Outsourcing, Pekerja Sementara, dan Alih Daya

Layanan pajak untuk perusahaan outsourcing, pekerja kontrak, dan alih daya: PPh Final UMKM, PPN, izin Depnaker, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 21/23.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Outsourcing Kecil

    Perusahaan outsourcing kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Outsourcing besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Outsourcing PKP

    Outsourcing dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus.

  • Izin Depnaker untuk Outsourcing

    Perusahaan outsourcing WAJIB memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen PHI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Perpanjangan berkala setiap 5 tahun.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Semua Pekerja

    Outsourcing WAJIB mendaftarkan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

  • PPh Pasal 21 untuk Pekerja Outsource

    Pekerja outsource (PKWTT, PHL) yang menerima gaji dari perusahaan outsourcing dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-pekerja dengan tracking rapi. Bukti potong diterbitkan oleh perusahaan outsourcing.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Outsourcing yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Risiko Tinggi Pekerja Outsource & Turnover

    Pekerja outsource menghadapi risiko kerja tinggi (gaji lebih rendah, kontrak pendek, status tidak tetap) dan turnover tinggi. Penting untuk compliance yang kuat, training, dan kompensasi menarik. Strategi retensi pekerja penting untuk kualitas layanan.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk perusahaan outsourcing kecil. Termasuk setup pembukuan multi-klien, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-klien
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Outsourcing PKP

    Membantu outsourcing PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk fee management. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per klien. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Depnaker

    Pendampingan pengurusan izin dari Depnaker cq. Ditjen PHI: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Termasuk untuk perusahaan outsourcing baru, perpanjangan, dan compliance berkala dengan Depnaker.

    • Izin Depnaker lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk semua pekerja: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Pekerja terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Compliance PPh Pasal 21 Multi-Pekerja

    Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-pekerja dengan multi-pembayaran (gaji, lembur, bonus). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pekerja.

    • PPh Pasal 21 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-pekerja rapi
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  7. 07

    Strategi Retensi Pekerja & Kualitas

    Konsultasi strategi retensi pekerja outsource: gaji kompetitif, training berkala, tunjangan, dan jalur karier. Termasuk strategi kualitas layanan dengan standar operasional yang jelas. Termasuk konsultasi BPJS tambahan untuk risiko tinggi.

    • Retensi pekerja meningkat
    • Kualitas layanan terjaga
    • Risiko kerja terkelola

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala outsourcing (kecil/menengah/besar), jenis (alih daya/job placement/tenaga kerja kontrak), channel (B2B/B2G/multi-klien), dan pain point PPh/PPN/izin/BPJS/PPh Pasal 21/23/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk outsourcing PKP, identifikasi izin Depnaker & BPJS, dan analisis PPh Pasal 21/23.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-klien, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan. Termasuk tracking BPJS pekerja.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Depnaker, dan update regulasi (UU Cipta Kerja, Permenaker BPJS).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Perusahaan outsourcing kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Perusahaan outsourcing besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Outsourcing

    Jasa outsourcing (tenaga kerja kontrak, alih daya) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Perusahaan outsourcing dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk tenaga kerja. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Cipta Kerja 11/2020

    Izin Outsourcing dari Depnaker

    Perusahaan outsourcing WAJIB memiliki izin dari Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen PHI. Termasuk: izin usaha, izin operasional, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal sebagai perusahaan outsourcing.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Perusahaan outsourcing WAJIB mendaftarkan semua pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

  • PPh Pasal 21

    PPh Pasal 21 untuk Pekerja Outsource

    Pekerja outsource (PKWTT, PHL) yang menerima gaji dari perusahaan outsourcing dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Perusahaan outsourcing sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan. Multi-pekerja dengan tracking rapi.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien

    Perusahaan outsourcing yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee management. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah perusahaan outsourcing wajib PKP dan kena PPN 11%?

Perusahaan outsourcing dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee management. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (outsourcing untuk pemerintah) bisa kena tarif PPN khusus.

Bagaimana cara mendapatkan izin Depnaker untuk outsourcing?

Izin Depnaker untuk outsourcing: (1) memenuhi syarat administrasi (akta, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (SOP, SDM, sistem), (3) pendaftaran ke Ditjen PHI, (4) verifikasi, (5) izin usaha. Proses: 3-6 bulan. Perpanjangan setiap 5 tahun. Beberapa kategori (job placement) butuh izin tambahan.

Apakah semua pekerja outsource harus didaftarkan ke BPJS?

Ya, semua pekerja outsource WAJIB didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai Permenaker 11/2019. Termasuk pekerja tetap (office) dan pekerja kontrak (out-sourced). Multi-pekerja dengan tracking BPJS rapi. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan (denda, penutupan operasional).

Berapa PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource?

PPh Pasal 21 untuk pekerja outsource (PKWTT, PHL) bervariasi tergantung PTKP: 5%-15% dari gaji. PTKP TK/0 = Rp 54 juta/tahun. Misalnya gaji Rp 5 juta/bulan, PPh Pasal 21 sekitar 5-10%. Perusahaan outsourcing wajib memotong, melaporkan, dan memberikan bukti potong ke pekerja.

Apakah pekerja outsource harian kena PPh Pasal 21?

Pekerja outsource harian (PHL) yang menerima honor harian biasanya tidak kena PPh Pasal 21 (di bawah ambang batas PTKP). Pekerja outsource tetap (PKWTT) yang menerima gaji bulanan kena PPh Pasal 21. Penting untuk verifikasi per status kepegawaian.

Bagaimana pembukuan untuk perusahaan outsourcing?

Perusahaan outsourcing membutuhkan pembukuan khusus: tracking kontrak per klien, pekerja per klien, gaji per pekerja, dan fee management. Software outsourcing dengan tracking pekerja, klien, dan PPN per klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 21 per pekerja dan PPh Pasal 23 per klien.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk perusahaan outsourcing?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp