Perpajakan · KBLI 59120

Konsultan Pajak untuk Studio Pasca Produksi Film, Editing, dan VFX

Layanan pajak untuk studio pasca produksi, editing, color grading, VFX, dan animasi: PPh Final UMKM, PPN, royalti software, sertifikat LSF, pajak daerah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Studio Kecil

    Studio pasca produksi kecil (editor freelance, colorist) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Studio VFX besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Studio PKP

    Studio pasca produksi dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Klien korporat (production house, broadcaster) butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan jasa ke luar negeri bisa PPN 0% dengan PEB.

  • Sertifikat LSF untuk Klien

    Film yang diedarkan (rilis) WAJIB memiliki sertifikat LSF (Lembaga Sensor Film). Studio pasca produksi yang hanya menyediakan jasa editing biasanya tidak butuh izin LSF, tapi klien yang mendistribusikan film butuh. Penting untuk komunikasi dengan klien.

  • Royalti Software Editing

    Studio pasca produksi yang menggunakan software (Adobe, DaVinci, Avid) dikenai royalti lisensi. Royalti kena PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri. Penting untuk kontrak dengan software house dan bukti potong rapi.

  • Multi-Channel: Production House, Streamer, B2B

    Studio pasca produksi modern melayani banyak kanal: production house (rumah produksi), platform streaming (Netflix, Vidio), broadcaster (TV), dan B2B (iklan, korporat). Tiap channel punya margin dan proses berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    Studio pasca produksi dengan banyak lokasi (kantor, suite editing) dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Persaingan dengan Studio Asing & Freelancer

    Studio pasca produksi lokal bersaing dengan studio asing (Korea, India) yang mengerjakan proyek VFX dengan biaya lebih rendah. Margin tertekan, apalagi untuk proyek VFX film layar lebar. Strategi diferensiasi (konten lokal, animator Indonesia) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk studio pasca produksi kecil dan editor freelance. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Studio PKP

    Membantu studio PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien domestik. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance Sertifikat LSF untuk Klien

    Pendampingan komunikasi dengan klien tentang sertifikat LSF untuk film yang diedarkan. Termasuk untuk klien production house dan broadcaster. Studio pasca produksi tidak butuh izin LSF langsung.

    • Klien compliant
    • Sertifikat LSF jelas
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance Royalti Software

    Pendampingan compliance royalti software: kontrak dengan software house, pembayaran royalti, dan PPh Pasal 4(2) 10%. Termasuk untuk multi-software (Adobe Suite, DaVinci, Avid, plugin).

    • Royalti compliant
    • PPh Pasal 4(2) rapi
    • Bukti potong tersedia
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Studio

    Setup pembukuan multi-channel: production house, platform streaming, broadcaster, dan B2B (iklan, korporat). Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per channel terukur
    • Klien integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk studio dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk studio lokal: konten lokal, animator Indonesia, spesialisasi (animasi 2D, VFX, motion graphic), dan kerja sama dengan studio internasional. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala studio (kecil/menengah/besar), jenis jasa (editing/color/VFX/animasi), channel (production house/streamer/B2B), dan pain point PPh/PPN/LSF/royalti.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan PPN 0% untuk ekspor), identifikasi royalti software, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (UU Perfilman, royalti software).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Studio pasca produksi kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Studio besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Pasca Produksi

    Jasa pasca produksi (editing, color grading, VFX, animasi) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri bisa PPN 0% (ekspor jasa) dengan PEB.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Studio pasca produksi dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk studio film. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Perfilman 33/2009

    Sertifikat LSF untuk Film

    Film yang diedarkan (rilis) WAJIB memiliki sertifikat LSF (Lembaga Sensor Film) untuk kelayakan tayang. Studio pasca produksi yang hanya menyediakan jasa editing biasanya tidak butuh izin LSF, tapi klien yang mendistribusikan film butuh.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Royalti

    Studio pasca produksi yang menggunakan software (lisensi) dikenai PPh Pasal 4(2) atas royalti. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh studio.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Freelancer

    Studio pasca produksi dengan karyawan tetap (editor, colorist, animator) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Freelancer dengan kontrak tetap juga berisiko harus didaftarkan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Software & Hardware

    Software editing (Adobe, DaVinci, Avid) dan hardware (workstation, monitor) impor dikenai bea masuk sesuai HS Code. Software biasanya tidak kena bea masuk (lisensi digital), hardware 0-15%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah studio pasca produksi wajib PKP dan kena PPN 11%?

Studio pasca produksi dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Studio dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Berapa royalti software editing dan bagaimana pajaknya?

Royalti software editing (Adobe, DaVinci, Avid) bervariasi sesuai lisensi: Adobe Creative Cloud Rp 80-200 ribu/bulan, DaVinci Studio Rp 6 juta/tahun, Avid Media Composer Rp 12 juta/tahun. Royalti kena PPh Pasal 4(2) 10% untuk WP OP dalam negeri. Penting untuk kontrak dengan software house dan bukti potong rapi per pembayaran.

Apakah studio pasca produksi butuh sertifikat LSF?

Studio pasca produksi yang hanya menyediakan jasa editing, color grading, VFX, dan animasi TIDAK butuh izin LSF langsung. Klien yang mendistribusikan film (production house, broadcaster, platform streaming) yang butuh sertifikat LSF. Studio pasca produksi berkomunikasi dengan klien tentang kelayakan film sebelum diedarkan.

Apakah jasa pasca produksi ke luar negeri kena PPN 0%?

Ya, jasa pasca produksi yang dijual ke klien di luar negeri (ekspor jasa) dikenai PPN 0% sesuai UU PPN 42/2009 dengan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang/Jasa). Penting untuk verifikasi: (1) klien di luar negeri, (2) jasa dikonsumsi di luar negeri, (3) ada bukti ekspor. Syarat ini harus dipenuhi semua untuk PPN 0%.

Bagaimana pembukuan untuk studio multi-channel?

Studio multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: production house, platform streaming (Netflix, Vidio), broadcaster (TV), dan B2B (iklan, korporat). Software pembukuan dengan tracking project per klien, jam kerja editor, royalti software, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa.

Apakah freelancer editor perlu didaftarkan ke BPJS?

Freelancer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Freelancer dengan sistem per-project (sesuai UU Perfilman) biasanya tidak. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs per-project. Risiko Depnaker untuk PKWTT yang tidak didaftarkan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk studio pasca produksi?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp