Perpajakan · KBLI 85130

Konsultan Pajak untuk PAUD, KB, TK, dan TPA

Layanan pajak untuk pendidikan anak usia dini, KB, TK, TPA, dan PAUD: PPh Final UMKM, PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan), izin Kemendikbud, dana BOP PAUD.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk PAUD Kecil

    Lembaga PAUD kecil (KB, TK kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. PAUD besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan Formal)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa PAUD non-formal (TPA tanpa izin, daycare) bisa kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (TPA premium, daycare ekspatriat) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Izin Kemendikbud untuk PAUD

    Lembaga PAUD (KB, TK) WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud cq. Ditjen PAUD. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Tanpa izin, tidak bisa menyelenggarakan PAUD formal. TPA izin dari Kemensos atau pemda. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru PAUD

    Lembaga PAUD dengan guru tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Multi-guru dengan tracking BPJS rapi.

  • Multi-Source Pendanaan: SPP, Dana BOP, Hibah

    PAUD memiliki banyak sumber pendanaan: SPP siswa, dana BOP PAUD, hibah, dan donasi. Tiap sumber punya perlakuan pajak berbeda. Dana BOP PAUD bukan objek PPh. SPP bukan objek PPN (jika jasa pendidikan formal). Penting pembukuan terpisah.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    PAUD dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Beberapa pemda kenakan pajak khusus untuk daycare dan TPA.

  • Persaingan dengan Daycare Ekspatriat & Biaya Tinggi

    PAUD lokal bersaing dengan daycare ekspatriat (Brighton, Maple Bear) yang menawarkan fasilitas premium dan kurikulum internasional, dengan biaya jauh lebih tinggi. Margin PAUD standar tertekan. Strategi diferensiasi (kurikulum, lokasi) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk PAUD kecil. Termasuk setup pembukuan multi-source, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-source
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN (Termasuk Pembebasan)

    Membantu PAUD PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa non-formal (TPA, daycare), dan pembebasan PPN untuk jasa pendidikan formal terakreditasi. SOP faktur pajak per kategori jasa.

    • PPN compliant
    • Pendidikan formal dibebaskan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Kemendikbud

    Pendampingan pengurusan izin dari Kemendikbud: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Termasuk untuk PAUD baru, perpanjangan, dan peningkatan akreditasi. Termasuk izin Kemensos/pemda untuk TPA.

    • Izin Kemendikbud lengkap
    • Akreditasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk guru PAUD: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk guru tetap, honorer, dan kontrak. Multi-guru dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Guru terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Source Pendanaan

    Setup pembukuan multi-source: SPP, dana BOP PAUD, hibah, donasi. Termasuk tracking penggunaan dana BOP (terpisah dari SPP), laporan ke pemberi dana, dan rekonsiliasi berkala. Multi-source dengan tracking terintegrasi.

    • Multi-source terukur
    • Dana BOP terpisah
    • Laporan rapi
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk PAUD dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk PAUD lokal: kurikulum lokal (multikultur, religious), fasilitas premium, dan kerja sama dengan daycare ekspatriat. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan pricing yang kompetitif.

    • Diferensiasi jelas
    • Siswa meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala PAUD (kecil/menengah/besar), kategori (KB/TK/TPA/daycare), sumber pendanaan (SPP/BOP/hibah), dan pain point PPh/PPN/izin/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan formal), identifikasi izin Kemendikbud, dan analisis dana BOP PAUD.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-source (SPP/BOP/hibah), akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemendikbud, dan update regulasi (Permendikbud PAUD, dana BOP).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Lembaga PAUD kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. PAUD besar (TK nasional, multi-kampus) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa PAUD non-formal (TPA tanpa izin, daycare) bisa kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (TPA premium, daycare ekspatriat) bisa kena PPN.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga PAUD dikenai pajak reklame (penerimaan siswa, spanduk), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk daycare dan TPA. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Permendikbud 137/2014

    Izin PAUD dari Kemendikbud

    Lembaga PAUD (KB, TK) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Pendidikan cq. Ditjen PAUD. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Tanpa izin, tidak bisa menyelenggarakan PAUD formal. TPA (Tempat Penitipan Anak) izin dari Kemensos atau pemda.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru PAUD

    Lembaga PAUD dengan karyawan tetap (guru, staff) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • Bea Meterai

    Bea Meterai untuk SPP dan Kontrak

    Kuitansi SPP di atas Rp 5 juta dan kontrak kerja dengan guru di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per dokumen. Multi-dokumen butuh tracking rapi.

  • Dana BOP PAUD

    Pendanaan PAUD dari Pemerintah

    Lembaga PAUD penerima siswa miskin mendapatkan dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) dari pemerintah. Dana BOP PAUD bukan objek PPh. Penting untuk pembukuan terpisah agar tidak tercampur dengan SPP.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah PAUD wajib PKP dan kena PPN 11%?

PAUD dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. PAUD dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP. Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa PAUD non-formal (TPA tanpa izin, daycare) bisa kena PPN 11% saat PKP. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana cara mendapatkan izin Kemendikbud untuk PAUD?

Izin Kemendikbud untuk PAUD: (1) memenuhi syarat administrasi (akta yayasan, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (kurikulum, guru, fasilitas, ruang kelas), (3) pendaftaran ke Ditjen PAUD, (4) verifikasi, (5) izin pendirian, (6) izin operasional. Proses: 3-6 bulan. Akreditasi BAN-PAUD setelah beroperasi. TPA izin dari Kemensos/pemda dengan proses serupa.

Apakah dana BOP PAUD kena pajak?

Dana BOP PAUD (Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD) dari pemerintah BUKAN objek PPh (bukan penghasilan). Penting pembukuan terpisah agar dana BOP tidak tercampur dengan SPP. Laporan penggunaan dana BOP ke Kemendikbud sesuai Juknis BOP. Beberapa komponen dana BOP ada yang tidak boleh digunakan untuk honor guru.

Apakah daycare ekspatriat kena PPN?

Daycare ekspatriat (Brighton, Maple Bear) yang terakreditasi dan memiliki izin Kemendikbud DIBEBASKAN dari PPN. Daycare tanpa akreditasi atau izin bisa kena PPN 11%. Beberapa kategori (daycare kurikulum internasional) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi izin dan akreditasi.

Apakah guru PAUD honorer perlu didaftarkan ke BPJS?

Guru PAUD honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs honorer lepas. Risiko sanksi untuk PKWTT yang tidak didaftarkan.

Bagaimana pembukuan untuk PAUD multi-source?

PAUD multi-source membutuhkan pembukuan per source: SPP siswa, dana BOP PAUD, hibah, donasi. Software PAUD dengan tracking SPP per siswa, penggunaan dana BOP (sesuai Juknis), hibah, dan donasi. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Laporan berkala ke Kemendikbud.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk PAUD?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp