Perpajakan · KBLI 85120

Konsultan Pajak untuk Pendidikan Dasar, SD, MI, SMP, dan MTs

Layanan pajak untuk sekolah dasar, SD, MI, SMP, dan MTs: PPh Final UMKM, PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan), izin Kemendikbud, dana BOS/PIP.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Sekolah Dasar Kecil

    Lembaga pendidikan dasar kecil (SD/SMP swasta kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Sekolah besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan Formal)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa pendidikan non-formal (kursus, les privat) tetap kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (sekolah internasional, bimbel) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Izin Kemendikbud/Kemenag

    Lembaga pendidikan formal WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud (sekolah) atau Kemenag (madrasah). Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Tanpa izin, tidak bisa menyelenggarakan pendidikan formal. Akreditasi dari BAN-SM menentukan grade sekolah.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru

    Lembaga pendidikan dengan guru tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Multi-guru dengan tracking BPJS rapi.

  • Multi-Source Pendanaan: SPP, Dana BOS, PIP, Hibah

    Sekolah dasar memiliki banyak sumber pendanaan: SPP siswa, dana BOS, PIP (Program Indonesia Pintar), hibah, dan donasi. Tiap sumber punya perlakuan pajak berbeda. Dana BOS/PIP bukan objek PPh. SPP bukan objek PPN (jika jasa pendidikan formal). Penting pembukuan terpisah.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    Sekolah dasar dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Beberapa pemda kenakan pajak khusus untuk sekolah swasta.

  • Persaingan dengan Sekolah Negeri & Online Learning

    Sekolah swasta dasar bersaing dengan sekolah negeri (gratis) dan platform online learning (Ruangguru, Zenius) yang menawarkan harga lebih murah. Margin tertekan, apalagi untuk sekolah standar. Strategi diferensiasi (kurikulum internasional, fasilitas premium) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk sekolah dasar kecil. Termasuk setup pembukuan multi-source, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-source
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN (Termasuk Pembebasan)

    Membantu sekolah PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa pendidikan non-formal (kursus, les privat), dan pembebasan PPN untuk jasa pendidikan formal terakreditasi. SOP faktur pajak per kategori jasa.

    • PPN compliant
    • Pendidikan formal dibebaskan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Kemendikbud & Akreditasi

    Pendampingan pengurusan izin dari Kemendikbud/Kemenag: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi BAN-SM. Termasuk untuk sekolah baru, perpanjangan, dan peningkatan akreditasi.

    • Izin Kemendikbud lengkap
    • Akreditasi BAN-SM compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk guru: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk guru tetap, honorer, dan kontrak. Multi-guru dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Guru terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Source Pendanaan

    Setup pembukuan multi-source: SPP, dana BOS, PIP, hibah, donasi. Termasuk tracking penggunaan dana BOS (terpisah dari SPP), laporan ke pemberi dana, dan rekonsiliasi berkala. Multi-source dengan tracking terintegrasi.

    • Multi-source terukur
    • Dana BOS/PIP terpisah
    • Laporan rapi
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk sekolah dasar dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Digitalisasi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk sekolah dasar swasta: kurikulum internasional (Cambridge Primary), fasilitas premium, dan kerja sama dengan platform online (Ruangguru, Zenius). Termasuk strategi digitalisasi untuk melawan online learning.

    • Diferensiasi jelas
    • Siswa meningkat
    • Digitalisasi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala sekolah dasar (kecil/menengah/besar), kategori (SD/SMP/madrasah/internasional), sumber pendanaan (SPP/BOS/PIP/hibah), dan pain point PPh/PPN/izin/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan formal), identifikasi izin Kemendikbud & akreditasi, dan analisis dana BOS/PIP.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-source (SPP/BOS/PIP/hibah), akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemendikbud, dan update regulasi (UU Sisdiknas, dana BOS/PIP).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Lembaga pendidikan dasar kecil (SD/SMP swasta kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga pendidikan dasar besar (sekolah internasional, multi-kampus) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa pendidikan non-formal (kursus, les privat, bimbel) tetap kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (sekolah internasional, bimbel) bisa kena PPN.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga pendidikan dasar dikenai pajak reklame (penerimaan siswa, spanduk), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk sekolah swasta. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Sisdiknas 20/2003

    Izin Pendidikan dari Kemendikbud

    Lembaga pendidikan formal (TK-S3) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Pendidikan cq. Dirjen Pendidikan. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Madrasah (MI/MTs) izin dari Kemenag. Tanpa izin, tidak bisa menyelenggarakan pendidikan formal.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Guru

    Lembaga pendidikan dengan karyawan tetap (guru, staff) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • Bea Meterai

    Bea Meterai untuk SPP dan Kontrak

    Kuitansi SPP di atas Rp 5 juta dan kontrak kerja dengan guru di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per dokumen. Multi-dokumen butuh tracking rapi.

  • Dana BOS & PIP

    Pendanaan Sekolah dari Pemerintah

    Sekolah dasar negeri dan swasta penerima siswa miskin mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dari pemerintah. Dana BOS/PIP bukan objek PPh. Penting untuk pembukuan terpisah agar tidak tercampur dengan SPP.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah sekolah dasar wajib PKP dan kena PPN 11%?

Sekolah dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Sekolah dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP. Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa pendidikan non-formal (kursus, les privat) tetap kena PPN 11% saat PKP. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana cara mendapatkan izin Kemendikbud untuk SD/SMP?

Izin Kemendikbud: (1) memenuhi syarat administrasi (akta yayasan, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (kurikulum, guru, fasilitas, ruang kelas, lab), (3) pendaftaran, (4) verifikasi, (5) izin pendirian, (6) izin operasional setelah siap beroperasi. Proses: 6-12 bulan. Akreditasi BAN-SM setelah beroperasi. Madrasah izin dari Kemenag dengan proses serupa.

Apakah dana BOS dan PIP kena pajak?

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan PIP (Program Indonesia Pintar) dari pemerintah BUKAN objek PPh (bukan penghasilan). Penting pembukuan terpisah agar dana BOS/PIP tidak tercampur dengan SPP. Laporan penggunaan dana BOS ke Kemendikbud sesuai Juknis BOS. PIP biasanya langsung ke siswa (bukan sekolah), tapi sekolah harus memverifikasi penerima.

Apakah sekolah dasar internasional kena PPN?

Sekolah dasar internasional yang terakreditasi dan memiliki izin Kemendikbud DIBEBASKAN dari PPN (karena jasa pendidikan formal). Sekolah internasional tanpa akreditasi atau izin bisa kena PPN 11%. Beberapa kategori (kurikulum IB Primary, Cambridge Primary) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi izin dan akreditasi.

Apakah guru honorer perlu didaftarkan ke BPJS?

Guru honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Guru honorer harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs honorer lepas. Risiko sanksi untuk PKWTT yang tidak didaftarkan.

Bagaimana pembukuan untuk sekolah dasar multi-source?

Sekolah dasar multi-source membutuhkan pembukuan per source: SPP siswa, dana BOS, PIP, hibah, donasi. Software sekolah dengan tracking SPP per siswa, penggunaan dana BOS (sesuai Juknis), PIP, hibah, dan donasi. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Laporan berkala ke Kemendikbud.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk sekolah dasar?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp