Perpajakan · KBLI 85499

Konsultan Pajak untuk Lembaga Pendidikan

Layanan pajak untuk lembaga pendidikan non-formal: PPh Final UMKM 0,5%, PPN 11% jasa pelatihan, izin operasional, PPh 21 penghasilan rangkap, BNSP. Untuk 1 cabang hingga multi-cabang.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Definisi Omzet Multi-Program

    Lembaga pendidikan memiliki multi-program dengan harga berbeda: kursus komputer, bahasa, kepemimpinan, dll. Multi-program membuat definisi omzet bruto kompleks, dan sumber pendanaan lain (donasi, CSR) perlu dipisahkan dari omzet.

  • PPN untuk Jasa Pelatihan ke Korporat

    Jasa pelatihan (training korporat) adalah jasa kena PPN 11%. Lembaga yang melayani korporat PKP (perusahaan, bank, government) wajib membuat faktur pajak. Tanpa PKP, kehilangan klien korporat.

  • PPh 21 untuk Pengajar & Trainer dengan Penghasilan Rangkap

    Trainer dan pengajar sering bekerja rangkap (bekerja di beberapa lembaga). Penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung untuk PPh 21. Banyak lembaga tidak aware, dan trainer dengan penghasilan rangkap yang tidak lapor SPT dapat dikenai sanksi.

  • Lisensi BNSP untuk Pelatihan Bersertifikat

    Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan untuk sertifikasi BNSP (misal: BNSP untuk profesi akuntansi, IT, dll) memerlukan lisensi khusus. Tanpa lisensi, sertifikat yang diterbitkan tidak diakui industri.

  • Multi-Channel (Offline, Online, Hybrid)

    Lembaga pendidikan multi-channel: offline di kelas, online via Zoom/website, dan hybrid. Tracking per channel dengan margin berbeda penting untuk profitabilitas.

  • Izin Operasional dan Akreditasi BAN-PNF

    Lembaga pendidikan non-formal wajib memiliki izin operasional LKP dari Dinas Pendidikan. Akreditasi BAN-PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal) menjadi nilai tambah untuk kepercayaan customer.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5% untuk Lembaga Pendidikan

    Membantu lembaga mendaftarkan diri dan memilih PPh Final 0,5% dengan definisi omzet yang akurat: SPP program, uang pendaftaran, penjualan modul, dan sumber lain. Tidak termasuk donasi sukarela murni.

    • PPh Final optimal
    • Definisi omzet jelas
    • SPT Masa ringan
  2. 02

    Setup PKP + PPN Jasa Pelatihan

    Membantu lembaga mengurus PKP (jika relevan) dan compliance PPN 11% untuk jasa pelatihan ke korporat PKP. Termasuk template faktur pajak dan rekonsiliasi SPT Masa PPN.

    • PKP compliant
    • Faktur pajak rapi
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Modul Compliance PPh 21 Trainer dengan Penghasilan Rangkap

    Setup sistem yang mengelola trainer tetap (PPh 21 dengan PTKP) dan yang berpenghasilan rangkap (PPh 21 progresif gabungan). Termasuk rekonsiliasi bulanan dan bukti potong.

    • PPh 21 compliant
    • Bukti potong rapi
    • Penghasilan rangkap terlapor
  4. 04

    Modul Compliance Lisensi BNSP

    Setup tracking lisensi BNSP: perpanjangan, standar pelatihan, dan dokumentasi sertifikat. Termasuk audit compliance untuk memastikan sertifikat yang diterbitkan BNSP-recognized.

    • Lisensi BNSP aktif
    • Sertifikat diakui industri
    • Reputasi meningkat
  5. 05

    Modul Multi-Channel dengan Margin

    Setup pembukuan per channel: offline, online, hybrid. Termasuk pricing tier, fee platform, dan margin per channel.

    • Margin per channel terukur
    • Channel optimal teridentifikasi
    • Pricing strategy terdukung
  6. 06

    Modul Compliance Izin dan Akreditasi

    Setup tracking izin operasional LKP (5 tahun) dan akreditasi BAN-PNF. Termasuk reminder untuk perpanjangan.

    • Izin selalu aktif
    • BAN-PNF compliance
    • Reputasi terjaga

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Program

    Analisis skala lembaga (jumlah cabang, program, siswa), channel, dan pain point (penghasilan rangkap, multi-channel, PPN).

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review PPh Final vs tarif umum, validasi PKP, identifikasi penghasilan rangkap trainer, dan compliance izin.

  3. 03

    Setup Sistem Pembukuan

    Setup pembukuan multi-program, multi-channel, dan compliance PPh 21 + BNSP.

  4. 04

    Pendampingan Berkala

    Review triwulanan terhadap SPT PPh Final, PPN, dan PPh 21. Pendampingan saat audit DJP atau inspeksi.

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM 0,5%

    Lembaga pendidikan dan pelatihan UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dapat memilih PPh Final 0,5%. Mayoritas lembaga pendidikan masuk kategori ini.

  • UU PPN 42/2009

    PPN Jasa Pendidikan Non-Formal

    Jasa pendidikan non-formal (pelatihan, lokakarya, seminar, bimbingan belajar) yang tidak memiliki izin pendidikan formal dikenai PPN 11%. Lembaga yang melayani korporat PKP wajib membuat faktur pajak.

  • Permendikbud 81/2013

    Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal

    Lembaga pendidikan non-formal (LKP, pusat pelatihan) wajib memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Termasuk standarisasi program: komputer, vokasi, bahasa, dan lain-lain.

  • PPh 21 Pengajar dengan Penghasilan Rangkap

    PER-16/PJ/2016 & PMK 101/2016

    Pengajar (karyawan atau bekerja rangkap) dipotong PPh 21 sesuai PTKP. Pengajar dengan penghasilan rangkap dari beberapa lembaga wajib lapor SPT.

  • Permen Kominfo 5/2020

    Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

    Lembaga yang menggunakan platform digital (LMS, video conference, webinar) wajib terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di Kominfo.

  • BNSP Lisensi

    Lembaga Sertifikasi Profesi

    Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan untuk sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) memerlukan lisensi dan standar tertentu. Termasuk pelaporan hasil pelatihan ke BNSP.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga pendidikan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Apakah jasa pelatihan kena PPN?

Ya, jasa pendidikan non-formal (pelatihan, lokakarya, seminar, bimbingan belajar) yang tidak memiliki izin sebagai pendidikan formal dikenai PPN 11% sesuai UU PPN 42/2009. Berbeda dengan pendidikan formal (SD/SMP yang dibebaskan), pelatihan non-formal tidak punya pembebasan. Lembaga yang melayani korporat PKP (perusahaan, bank, government) wajib membuat faktur pajak. Termasuk program online dan webinar juga kena PPN 11%.

Apakah lisensi BNSP wajib untuk lembaga pelatihan?

Tergantung pada jenis pelatihan. Untuk pelatihan yang mengarah ke sertifikasi profesi (misal: teknisi, akuntan, IT), lisensi BNSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi biasanya wajib agar sertifikat yang diterbitkan diakui industri. Untuk pelatihan umum (leadership, soft skills) yang tidak mengarah ke sertifikasi, lisensi BNSP tidak wajib, tetapi izin operasional LKP dari Dinas Pendidikan tetap wajib.

Bagaimana cara menghitung PPh untuk trainer dengan penghasilan rangkap?

Trainer dengan penghasilan rangkap (bekerja di beberapa lembaga): penghasilan dari beberapa tempat kerja wajib digabung. Contoh: trainer A menerima Rp 4 juta/bulan dari lembaga X dan Rp 3 juta/bulan dari lembaga Y, total Rp 7 juta/bulan. PPh 21 dihitung dari total Rp 7 juta/bulan, PTKP TK/0 (Rp 4,5 juta/bulan) = PKP Rp 2,5 juta. Tarif 5% (untuk PKP sampai Rp 50 juta) = PPh 21 Rp 125.000 per bulan. Lembaga wajib memotong PPh 21-nya, dan trainer wajib lapor SPT Tahunan dengan semua penghasilannya.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga pendidikan?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp