Perpajakan · KBLI 85310

Konsultan Pajak untuk Pendidikan Tinggi, Universitas, dan Akademi

Layanan pajak untuk pendidikan tinggi, universitas, akademi, dan politeknik: PPh Final UMKM, PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan), izin Dikti, BAN-PT, riset.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Pendidikan Tinggi Kecil

    Lembaga pendidikan tinggi kecil (akademi, politeknik kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Universitas besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan Formal)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa pendidikan non-formal (pelatihan, kursus) tetap kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (universitas asing, dual degree) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Izin Dikti & Akreditasi BAN-PT

    Lembaga pendidikan tinggi WAJIB memiliki izin dari Kemendikbud cq. Dirjen Dikti. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Akreditasi dari BAN-PT menentukan grade (A/B/C). Akreditasi program studi dari LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Dosen

    Lembaga pendidikan tinggi dengan dosen tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dosen honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Dosen dengan NIDN biasanya PTN/PTS resmi. Multi-dosen dengan tracking BPJS rapi.

  • Multi-Source Pendanaan: SPP, Riset Dikti, Kontrak Industri

    Universitas memiliki banyak sumber pendanaan: SPP mahasiswa, riset Dikti (penelitian dasar, terapan), kontrak riset industri, dan hibah internasional. Tiap sumber punya perlakuan pajak berbeda. Riset Dikti bisa kena PPh Final 0% sesuai PMK. Penting pembukuan per sumber.

  • Pajak Daerah & Multi-Kampus

    Universitas dengan banyak kampus dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-kampus dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Persaingan dengan Online Learning & Luar Negeri

    Universitas lokal bersaing dengan platform online learning (Coursera, Udemy, Ruangguru) dan universitas luar negeri (Singapore, Australia) yang menawarkan gelar online. Margin SPP tertekan, apalagi untuk program standar. Strategi diferensiasi (akreditasi, fasilitas) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk pendidikan tinggi kecil. Termasuk setup pembukuan multi-source, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-source
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN (Termasuk Pembebasan)

    Membantu pendidikan tinggi PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk jasa non-formal (pelatihan, kursus), dan pembebasan PPN untuk jasa pendidikan formal terakreditasi. SOP faktur pajak per kategori jasa.

    • PPN compliant
    • Pendidikan formal dibebaskan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Dikti & BAN-PT

    Pendampingan pengurusan izin dari Dikti: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi BAN-PT. Termasuk untuk pendidikan tinggi baru, perpanjangan, dan peningkatan akreditasi. Termasuk akreditasi program studi dari LAM.

    • Izin Dikti lengkap
    • Akreditasi BAN-PT compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk dosen: pendaftaran, iuran, dan klaim. Termasuk untuk dosen tetap, honorer, dan kontrak. Multi-dosen dengan tracking BPJS rapi.

    • BPJS compliant
    • Dosen terlindungi
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  5. 05

    Pembukuan Multi-Source Pendanaan

    Setup pembukuan multi-source: SPP, riset Dikti, kontrak industri, hibah. Termasuk tracking penggunaan dana riset (terpisah dari SPP), laporan ke pemberi dana, dan rekonsiliasi berkala. Multi-source dengan tracking terintegrasi.

    • Multi-source terukur
    • Dana riset terpisah
    • Laporan rapi
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Kampus

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk pendidikan tinggi dengan banyak kampus di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per kampus
    • Multi-kampus rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Akreditasi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk pendidikan tinggi: akreditasi A, fasilitas riset, kerja sama dengan industri, dan dual degree dengan universitas asing. Termasuk strategi adaptasi digital learning untuk melawan platform online.

    • Diferensiasi jelas
    • Mahasiswa meningkat
    • Akreditasi kuat

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala pendidikan tinggi (kecil/menengah/besar), jenis (universitas/akademi/politeknik), sumber pendanaan (SPP/riset/hibah), dan pain point PPh/PPN/izin/BAN-PT/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan jasa pendidikan formal), identifikasi izin Dikti & BAN-PT, dan analisis pendanaan riset.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-source (SPP/riset/hibah), akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Dikti, dan update regulasi (UU Dikti, BAN-PT, PMK riset).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Lembaga pendidikan tinggi kecil (akademi, politeknik kecil) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Universitas besar (UI, ITB, UGM, dan universitas swasta besar) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% (Pembebasan untuk Jasa Pendidikan)

    Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa pendidikan non-formal (kursus, pelatihan) tetap kena PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (universitas asing, dual degree) bisa kena PPN.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga pendidikan tinggi dikenai pajak reklame (penerimaan mahasiswa, spanduk), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk universitas swasta. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Dikti 12/2012

    Izin Dikti dari Kemendikbud

    Lembaga pendidikan tinggi (universitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Pendidikan cq. Dirjen Dikti. Termasuk: izin pendirian, izin operasional, dan akreditasi. Akreditasi dari BAN-PT menentukan grade.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Dosen & Karyawan

    Lembaga pendidikan tinggi dengan karyawan tetap (dosen, staff) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dosen honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan. Dosen dengan NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) biasanya PTN/PTS resmi.

  • UU Dikti

    Bea Meterai & Kontrak

    Kuitansi SPP di atas Rp 5 juta dan kontrak kerja dengan dosen di atas Rp 5 juta dikenai bea meterai Rp 10.000. Penting untuk verifikasi per dokumen. Kontrak penelitian dengan industri juga kena bea meterai.

  • Penelitian & Pengabdian

    Pendanaan Riset & Hibah

    Universitas memiliki sumber pendanaan riset: Dikti (penelitian dasar, terapan), industri (kontrak riset), dan hibah internasional. Riset Dikti bisa kena PPh Final 0% untuk hibah atau kontrak sesuai PMK 153. Penting untuk pembukuan per sumber pendanaan.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah universitas wajib PKP dan kena PPN 11%?

Universitas dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Universitas dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP. Jasa pendidikan formal (TK-S3) yang terakreditasi dan memiliki izin resmi DIBEBASKAN dari PPN. Jasa non-formal (pelatihan, kursus) tetap kena PPN 11% saat PKP. Penting untuk verifikasi per kategori.

Bagaimana cara mendapatkan izin Dikti untuk universitas?

Izin Dikti: (1) memenuhi syarat administrasi (akta yayasan, NPWP, domisili), (2) memenuhi syarat teknis (kurikulum, dosen, fasilitas, lab), (3) pendaftaran ke Dirjen Dikti, (4) verifikasi, (5) izin pendirian, (6) izin operasional setelah siap beroperasi. Proses: 1-2 tahun. Akreditasi BAN-PT setelah beroperasi. Akreditasi program studi dari LAM.

Apakah riset Dikti kena pajak?

Riset Dikti (penelitian dasar, terapan) bisa kena PPh Final 0% untuk hibah atau kontrak riset sesuai PMK 153/PMK.03/2020. Kontrak riset dengan industri biasanya kena PPN 11% saat PKP. Penting untuk verifikasi per sumber pendanaan riset dan pengajuan super deduction R&D 200%.

Apakah universitas internasional kena PPN?

Universitas internasional (cabang universitas asing) yang terakreditasi dan memiliki izin Dikti DIBEBASKAN dari PPN. Universitas internasional tanpa akreditasi atau izin bisa kena PPN 11%. Beberapa kategori (dual degree dengan universitas asing) bisa kena PPN. Penting untuk verifikasi izin dan akreditasi.

Apakah dosen honorer perlu didaftarkan ke BPJS?

Dosen honorer dengan kontrak tetap (PKWTT) berisiko harus didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Dosen honorer harian lepas biasanya tidak, tapi ada risiko Depnaker. Dosen dengan NIDN biasanya sudah tetap. Penting untuk kontrak yang jelas: PKWTT vs honorer lepas.

Bagaimana pembukuan untuk universitas multi-source?

Universitas multi-source membutuhkan pembukuan per source: SPP mahasiswa, riset Dikti, kontrak industri, hibah. Software universitas dengan tracking SPP per mahasiswa, penggunaan dana riset (sesuai PMK), hibah, dan donasi. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Laporan berkala ke Dikti.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk universitas?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp