Perpajakan · KBLI 78300

Konsultan Pajak untuk Penyediaan Tenaga Kerja, Recruitment, dan Headhunter

Layanan pajak untuk perusahaan recruitment, staffing, dan headhunter: PPh Final UMKM, PPN, izin P3MI, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, multi-klien.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Recruitment Kecil

    Perusahaan recruitment kecil (freelance recruiter) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Headhunter multinasional biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Recruitment PKP

    Perusahaan recruitment dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee recruitment. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Fee recruitment 10-20% dari gaji tahunan kandidat kena PPN.

  • Izin Depnaker untuk P3MI

    Perusahaan job placement (P3MI) yang menyalurkan TKI ke luar negeri WAJIB memiliki izin dari Depnaker cq. Ditjen Binapenta. Termasuk: izin P3MI, izin operasional, dan standardisasi. Recruitment domestik biasanya tidak butuh izin khusus.

  • PPh Pasal 23 Dipotong Klien

    Perusahaan recruitment yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee recruitment. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • Multi-Channel: B2B, B2C, B2G

    Perusahaan recruitment modern melayani banyak kanal: B2B (korporat, startup), B2C (kandidat langsung), dan B2G (pemerintah). Tiap channel punya fee dan proses berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • PPh Pasal 21 untuk Recruiter

    Karyawan perusahaan recruitment (recruiter, account manager) yang menerima gaji dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Multi-recruiter dengan tracking rapi penting untuk compliance.

  • Persaingan dengan Platform Online & LinkedIn

    Perusahaan recruitment lokal bersaing dengan platform online (LinkedIn, JobStreet, Indeed) yang menawarkan listing gratis dan berbayar, dan tools AI (screening otomatis) yang semakin canggih. Margin recruitment tradisional tertekan. Strategi diferensiasi (kandidat premium, executive search) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk perusahaan recruitment kecil. Termasuk setup pembukuan multi-klien, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-klien
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Recruitment PKP

    Membantu perusahaan recruitment PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk fee recruitment. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per klien.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin P3MI

    Pendampingan pengurusan izin P3MI dari Depnaker cq. Ditjen Binapenta: izin P3MI, izin operasional, dan standardisasi. Termasuk untuk perusahaan recruitment baru, perpanjangan, dan compliance berkala dengan Depnaker.

    • Izin P3MI lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance PPh Pasal 23 Multi-Klien

    Pendampingan compliance PPh Pasal 23: verifikasi pemotongan dari klien korporat, pelaporan bukti potong, dan klaim kredit PPh Pasal 23 di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-klien dengan multi-pemotongan.

    • PPh Pasal 23 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Kredit pajak optimal
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Recruitment

    Setup pembukuan multi-channel: B2B (korporat, startup), B2C (kandidat langsung), dan B2G (pemerintah). Termasuk tracking fee per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Fee per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 21 Recruiter

    Pendampingan compliance PPh Pasal 21 untuk karyawan recruitment: verifikasi PTKP, pemotongan, dan pelaporan bukti potong. Termasuk untuk multi-recruiter dengan multi-pembayaran (gaji, komisi, bonus). Bukti potong menjadi kredit pajak bagi recruiter.

    • PPh Pasal 21 compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-recruiter rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk perusahaan recruitment: executive search, kandidat premium, spesialisasi industri, dan kerja sama dengan korporat. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan platform online dan AI screening.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala recruitment (kecil/menengah/besar), channel (B2B/B2C/B2G), klien (korporat/startup/pemerintah), dan pain point PPh/PPN/P3MI/PPh Pasal 23/21/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk recruitment PKP, identifikasi izin P3MI, dan analisis PPh Pasal 23/21.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Depnaker, dan update regulasi (UU Ketenagakerjaan, P3MI).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Perusahaan recruitment kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Perusahaan recruitment besar (Michael Page, Robert Walters) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Recruitment

    Jasa recruitment, staffing, dan headhunter merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Fee recruitment (biasanya 10-20% dari gaji tahunan kandidat) kena PPN 11%. Beberapa kategori (recruitment untuk nonprofit) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Perusahaan recruitment dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk konsultan. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Ketenagakerjaan 13/2003

    Izin dari Depnaker

    Perusahaan job placement (penyalur tenaga kerja ke luar negeri) WAJIB memiliki izin dari Depnaker cq. Ditjen Binapenta. Termasuk: izin P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia), izin operasional, dan standardisasi. Recruitment domestik biasanya tidak butuh izin khusus.

  • PPh Pasal 23

    Pemotongan PPh oleh Klien

    Perusahaan recruitment yang melayani klien korporat dikenai PPh Pasal 23 (2%) dari klien atas fee recruitment. Klien memotong dan melaporkan PPh Pasal 23. Multi-klien dengan multi-pemotongan butuh bukti potong rapi.

  • PPh Pasal 21

    PPh Pasal 21 untuk Karyawan Recruitment

    Karyawan perusahaan recruitment (recruiter, account manager) yang menerima gaji dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Perusahaan recruitment sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Perusahaan recruitment dengan karyawan tetap (recruiter, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Recruiter freelance dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah perusahaan recruitment wajib PKP dan kena PPN 11%?

Perusahaan recruitment dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% untuk fee recruitment. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Fee recruitment 10-20% dari gaji tahunan kandidat kena PPN.

Bagaimana cara kerja izin P3MI untuk TKI?

P3MI (Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia) WAJIB memiliki izin dari Depnaker cq. Ditjen Binapenta. Termasuk: izin P3MI, izin operasional, dan standardisasi. Beberapa kategori (formal/informal TKI) butuh izin tambahan. Recruitment domestik (dalam negeri) biasanya tidak butuh izin P3MI.

Berapa PPh Pasal 23 untuk fee recruitment?

PPh Pasal 23 untuk fee recruitment adalah 2% dari fee recruitment (tidak termasuk PPN). Klien korporat atau badan usaha memotong PPh Pasal 23 saat pembayaran. Bukti potong diterbitkan oleh klien. Perusahaan recruitment bisa mengkreditkan PPh Pasal 23 di SPT PPh badan Pasal 17. Penting untuk verifikasi bukti potong per klien.

Apakah recruitment kena PPh Pasal 21 untuk recruiter?

Ya, karyawan perusahaan recruitment (recruiter, account manager) yang menerima gaji dikenai PPh Pasal 21 (5%-15% tergantung PTKP). Perusahaan recruitment sebagai pemberi kerja wajib memotong dan melaporkan. Multi-recruiter dengan tracking rapi penting untuk compliance.

Berapa fee recruitment yang biasa?

Fee recruitment bervariasi: 10-20% dari gaji tahunan kandidat untuk middle management, 20-30% untuk senior management, 30%+ untuk executive search. Fee biasanya dibayar setelah kandidat ditempatkan dan melewati masa probation (3-6 bulan). Beberapa model: retainer (panjar) + success fee (pelunasan).

Bagaimana pembukuan untuk perusahaan recruitment multi-channel?

Perusahaan recruitment multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: B2B (korporat, startup), B2C (kandidat langsung), dan B2G (pemerintah). Software recruitment dengan tracking fee per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan klien. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Bukti potong PPh Pasal 23 per klien dan PPh Pasal 21 per recruiter.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk perusahaan recruitment?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp