Konsultan Pajak untuk Pertambangan Bijih Besi & Smelter

Tambang kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP (biasanya PPh Final UMKM 0,5%). Tambang menengah-besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, dengan PPN 11% untuk bijih besi, konsentrat, pellet, dan produk smelter. Ekspor produk smelter mendapat PPN 0% dengan PEB. PPN masukan dari operasional (bahan peledak, BBM, alat berat) bisa di-recover.

Royalti bijih besi bervariasi 5%-10% dari nilai penjualan tergantung harga acuan (benchmark price) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Perhitungan royalti menggunakan harga acuan bulanan dari ESDM (bukan harga jual aktual). Tambang yang melanggar pembayaran royalti bisa kena sanksi pencabutan IUP. Royalti masuk ke kas negara dan sebagian menjadi DBH ke daerah penghasil.

Ya, PMA pertambangan (termasuk bijih besi) dengan investasi baru minimal Rp 500 Miliar-1 Triliun eligible mendapat tax holiday 50%-100% selama 5-20 tahun sesuai PMK 130/2020. Tax holiday terutama untuk investasi smelter (hilirisasi) yang sangat didorong pemerintah. Syarat tambahan: TKDN minimum, penyerapan TK, dan rencana kerja. Tax allowance juga tersedia sesuai PP 28/2021 untuk investasi yang tidak memenuhi syarat tax holiday.

PMA pertambangan wajib melakukan divestasi saham secara bertahap ke pihak Indonesia (BUMN, pemda, atau pihak swasta Indonesia): tahun ke-10 (5%), ke-15 (10%), ke-20 (15%), ke-25 (20%), ke-30 (30%). Divestasi jadi peristiwa pajak yang bisa kena PPh atas selisih harga (capital gains). Tarif PPh yang efektif bisa dinegosiasikan melalui tax amnesty atau penghindaran pajak berganda. Penting untuk struktur divestasi yang efisien pajak.

Sejak Permen ESDM 11/2020, ekspor bijih besi mentah (raw ore, termasuk konsentrat dengan kadar besi rendah) dilarang. Hanya produk smelter (konsentrat dengan kadar besi tinggi, pellet, besi spons, baja billet) yang boleh diekspor. Larangan ekspor untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia. Pelanggaran bisa kena sanksi Kemendag (denda, pencabutan izin ekspor).

Smelter (industri pengolahan bijih besi) mendapat fasilitas pajak istimewa: (1) tax holiday 50%-100% selama 5-20 tahun untuk investasi baru (PMK 130/2020), (2) tax allowance 30% untuk investasi yang lebih kecil, (3) BMTP untuk mesin yang belum diproduksi di dalam negeri, (4) fasilitas kawasan berikat untuk smelter yang fokus ekspor. PPN 11% untuk penjualan dalam negeri, PPN 0% untuk ekspor. Arunika mendampingi pengajuan semua fasilitas.

Biaya bervariasi sesuai skala: tambang rakyat/IUPOP kecil (omzet < Rp 1 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final, royalti). Tambang PMDN menengah (omzet Rp 1-50 Miliar) berkisar Rp 5-20 juta/bulan termasuk PPN multi-produk, royalti, AMDAL. PMA smelter besar (omzet > Rp 100 Miliar) berkisar Rp 30-100 juta/bulan termasuk PPN, royalti, tax holiday, divestasi, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).