Perpajakan · KBLI 72100

Konsultan Pajak untuk R&D, Penelitian, dan Pengembangan

Layanan pajak untuk lembaga R&D, inkubator, dan penelitian ilmiah: PPh Final UMKM, PPN, super deduction 200%, BRIN, pajak daerah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk R&D Kecil

    Lembaga R&D kecil (riset kecil, inkubator) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga R&D besar (BRIN, BPPT) biasanya bukan PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk R&D Komersial

    Jasa R&D komersial (untuk klien korporat) kena PPN 11% saat PKP. R&D untuk pemerintah atau nonprofit bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

  • Super Deduction 200% untuk R&D

    Perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia bisa mengklaim super deduction 200% (pengurangan bruto 200% untuk biaya R&D). Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi), dokumentasi yang kuat, dan klaim di SPT PPh badan.

  • Multi-Source Pendanaan: Pemerintah, Korporat, Hibah

    Lembaga R&D modern memiliki banyak sumber pendanaan: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional (Newton Fund, USAID). Tiap sumber punya aturan pajak berbeda. Pembukuan per sumber penting.

  • Rekomendasi BRIN untuk R&D

    Beberapa R&D butuh rekomendasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk pengakuan nasional. Rekomendasi BRIN juga dibutuhkan untuk pembebasan bea masuk peralatan R&D. Proses: 1-3 bulan. Penting untuk verifikasi per kategori.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    Lembaga R&D dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Persaingan dengan R&D Asing & Brain Drain

    Lembaga R&D lokal bersaing dengan R&D asing (Samsung, Toyota) dan brain drain peneliti ke luar negeri. Margin tertekan, apalagi untuk proyek riset dasar. Strategi diferensiasi (kolaborasi internasional, publikasi) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk lembaga R&D kecil dan inkubator. Termasuk setup pembukuan multi-sumber, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-sumber
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk R&D

    Membantu R&D PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien komersial. Termasuk setup akun PPN masukan dari peralatan (untuk recover), dan pembebasan PPN untuk klien pemerintah/nonprofit. SOP faktur pajak per klien.

    • PPN compliant
    • R&D pemerintah dibebaskan
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Klaim Super Deduction R&D 200%

    Pendampingan klaim super deduction 200% untuk R&D: identifikasi biaya R&D eligible, dokumentasi yang kuat, dan klaim di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-tahun dan verifikasi saat audit DJP.

    • Super deduction 200% optimal
    • PPh badan berkurang
    • Dokumentasi kuat
  4. 04

    Pembukuan Multi-Sumber Pendanaan

    Setup pembukuan multi-sumber: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional (Newton Fund, USAID). Termasuk tracking penggunaan dana, laporan ke pemberi dana, dan PPN per sumber.

    • Margin per sumber terukur
    • Donor report rapi
    • PPN terkontrol
  5. 05

    Compliance Rekomendasi BRIN

    Pendampingan pengurusan rekomendasi BRIN untuk R&D: pendaftaran, verifikasi, dan perpanjangan. Termasuk untuk pembebasan bea masuk peralatan R&D dan pengakuan nasional.

    • BRIN compliant
    • Bea masuk dibebaskan
    • Pengakuan nasional
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk lembaga R&D dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Kolaborasi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk R&D lokal: kolaborasi internasional, publikasi ilmiah, kerja sama dengan industri, dan inkubator startup. Termasuk strategi anti-brain drain dengan kompensasi menarik.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Kolaborasi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala lembaga R&D (kecil/menengah/besar), jenis riset (sains/teknologi/sosial), sumber pendanaan (pemerintah/korporat/hibah), dan pain point PPh/PPN/super deduction/BRIN/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan R&D pemerintah), identifikasi super deduction R&D, dan analisis rekomendasi BRIN.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-sumber, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PMK super deduction, BRIN).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Lembaga R&D kecil (riset kecil, inkubator) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga R&D besar (LIPI, BPPT, BRIN) biasanya tidak komersial (bukan PKP).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa R&D

    Jasa penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (R&D untuk pemerintah, R&D untuk lembaga nonprofit) bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Lembaga R&D dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk inkubator. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • PMK 153/PMK.03/2020

    Super Deduction R&D

    Perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia bisa mendapatkan super deduction 200% (200% pengurangan bruto) untuk biaya R&D yang memenuhi kriteria. Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi, dll).

  • UU Sisnas Iptek 11/2019

    Sistem Nasional R&D

    R&D di Indonesia tunduk pada Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Beberapa R&D butuh rekomendasi dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk pengakuan nasional.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Peneliti

    Lembaga R&D dengan karyawan tetap (peneliti, teknisi, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Peneliti dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Peralatan R&D

    Peralatan R&D (mikroskop, spectrometer, komputer) impor dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Peralatan riset bisa 0% bea masuk dengan rekomendasi BRIN. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah lembaga R&D wajib PKP dan kena PPN 11%?

Lembaga R&D komersial dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar per tahun wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien korporat. R&D untuk pemerintah atau nonprofit bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Bagaimana cara klaim super deduction 200% untuk R&D?

Super deduction 200% sesuai PMK 153/PMK.03/2020: (1) R&D eligible (sains, teknologi, rekayasa), (2) dilakukan di Indonesia, (3) biaya R&D minimal Rp 1 Miliar (kecuali R&D khusus), (4) klaim di SPT PPh badan. Dokumentasi harus kuat: proposal, laporan, bukti biaya. Klaim di SPT PPh badan Pasal 17.

Berapa bea masuk peralatan R&D?

Peralatan R&D (mikroskop, spectrometer, komputer) impor dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Peralatan riset bisa 0% bea masuk dengan rekomendasi BRIN. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Penting untuk rekomendasi BRIN sebelum importasi.

Apakah lembaga R&D yang hanya menerima hibah kena PPN?

Lembaga R&D yang menerima hibah biasanya tidak memungut PPN karena hibah bukan transaksi komersial. Penting untuk verifikasi per hibah: ada yang kena PPN, ada yang dibebaskan. Hibah untuk R&D dari luar negeri biasanya bukan objek PPN (bukan BKP/JKP).

Apakah R&D untuk korporat kena PPN 11%?

Ya, R&D komersial untuk korporat (kontrak riset) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat lembaga R&D PKP. Beberapa korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penting untuk verifikasi per kontrak dan PPN per klien.

Bagaimana pembukuan untuk R&D multi-sumber?

R&D multi-sumber membutuhkan pembukuan per sumber: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional. Software riset dengan tracking grant, penggunaan dana, laporan ke pemberi dana, dan PPN per sumber. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Laporan berkala ke donor.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga R&D?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp