Perpajakan KBLI 72100

Konsultan Pajak untuk R&D, Penelitian, dan Pengembangan

Spesialis pajak untuk lembaga R&D, inkubator, dan penelitian ilmiah: PPh Final UMKM, PPN, super deduction 200%, BRIN, pajak daerah.

Konsultasi Pajak R&D
A
B
C
8+ Lembaga R&D Terbantu
Telah melayani lembaga R&D, inkubator, dan startup riset di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk R&D Kecil

Lembaga R&D kecil (riset kecil, inkubator) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga R&D besar (BRIN, BPPT) biasanya bukan PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

PPN 11% untuk R&D Komersial

Jasa R&D komersial (untuk klien korporat) kena PPN 11% saat PKP. R&D untuk pemerintah atau nonprofit bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Super Deduction 200% untuk R&D

Perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia bisa mengklaim super deduction 200% (pengurangan bruto 200% untuk biaya R&D). Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi), dokumentasi yang kuat, dan klaim di SPT PPh badan.

Multi-Source Pendanaan: Pemerintah, Korporat, Hibah

Lembaga R&D modern memiliki banyak sumber pendanaan: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional (Newton Fund, USAID). Tiap sumber punya aturan pajak berbeda. Pembukuan per sumber penting.

Rekomendasi BRIN untuk R&D

Beberapa R&D butuh rekomendasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk pengakuan nasional. Rekomendasi BRIN juga dibutuhkan untuk pembebasan bea masuk peralatan R&D. Proses: 1-3 bulan. Penting untuk verifikasi per kategori.

Pajak Daerah & Multi-Lokasi

Lembaga R&D dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

Persaingan dengan R&D Asing & Brain Drain

Lembaga R&D lokal bersaing dengan R&D asing (Samsung, Toyota) dan brain drain peneliti ke luar negeri. Margin tertekan, apalagi untuk proyek riset dasar. Strategi diferensiasi (kolaborasi internasional, publikasi) penting.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk lembaga R&D kecil dan inkubator. Termasuk setup pembukuan multi-sumber, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-sumber
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk R&D

Membantu R&D PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien komersial. Termasuk setup akun PPN masukan dari peralatan (untuk recover), dan pembebasan PPN untuk klien pemerintah/nonprofit. SOP faktur pajak per klien.

  • PPN compliant
  • R&D pemerintah dibebaskan
  • SPT PPN lancar
3

Klaim Super Deduction R&D 200%

Pendampingan klaim super deduction 200% untuk R&D: identifikasi biaya R&D eligible, dokumentasi yang kuat, dan klaim di SPT PPh badan. Termasuk untuk multi-tahun dan verifikasi saat audit DJP.

  • Super deduction 200% optimal
  • PPh badan berkurang
  • Dokumentasi kuat
4

Pembukuan Multi-Sumber Pendanaan

Setup pembukuan multi-sumber: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional (Newton Fund, USAID). Termasuk tracking penggunaan dana, laporan ke pemberi dana, dan PPN per sumber.

  • Margin per sumber terukur
  • Donor report rapi
  • PPN terkontrol
5

Compliance Rekomendasi BRIN

Pendampingan pengurusan rekomendasi BRIN untuk R&D: pendaftaran, verifikasi, dan perpanjangan. Termasuk untuk pembebasan bea masuk peralatan R&D dan pengakuan nasional.

  • BRIN compliant
  • Bea masuk dibebaskan
  • Pengakuan nasional
6

Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk lembaga R&D dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

  • Pajak daerah compliant
  • NPWPD per lokasi
  • Multi-lokasi rapi
7

Strategi Diferensiasi & Kolaborasi

Konsultasi strategi diferensiasi untuk R&D lokal: kolaborasi internasional, publikasi ilmiah, kerja sama dengan industri, dan inkubator startup. Termasuk strategi anti-brain drain dengan kompensasi menarik.

  • Diferensiasi jelas
  • Margin meningkat
  • Kolaborasi efektif

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala lembaga R&D (kecil/menengah/besar), jenis riset (sains/teknologi/sosial), sumber pendanaan (pemerintah/korporat/hibah), dan pain point PPh/PPN/super deduction/BRIN/pajak daerah.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan pembebasan R&D pemerintah), identifikasi super deduction R&D, dan analisis rekomendasi BRIN.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-sumber, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (PMK super deduction, BRIN).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Lembaga R&D kecil (riset kecil, inkubator) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Lembaga R&D besar (LIPI, BPPT, BRIN) biasanya tidak komersial (bukan PKP).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa R&D

Jasa penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (R&D untuk pemerintah, R&D untuk lembaga nonprofit) bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB.

PP 28/2023

Pajak Daerah & Retribusi

Lembaga R&D dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk inkubator. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

PMK 153/PMK.03/2020

Super Deduction R&D

Perusahaan yang melakukan R&D di Indonesia bisa mendapatkan super deduction 200% (200% pengurangan bruto) untuk biaya R&D yang memenuhi kriteria. Penting untuk verifikasi R&D yang eligible (sains, teknologi, dll).

UU Sisnas Iptek 11/2019

Sistem Nasional R&D

R&D di Indonesia tunduk pada Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Beberapa R&D butuh rekomendasi dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) untuk pengakuan nasional.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan untuk Peneliti

Lembaga R&D dengan karyawan tetap (peneliti, teknisi, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Peneliti dengan kontrak tetap (PKWTT) juga berisiko harus didaftarkan.

PMK 211/PMK.04/2019

Impor Peralatan R&D

Peralatan R&D (mikroskop, spectrometer, komputer) impor dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Peralatan riset bisa 0% bea masuk dengan rekomendasi BRIN. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan R&D, Penelitian dan Pengembangan, dan Riset Ilmiah?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan R&D, Penelitian dan Pengembangan, dan Riset Ilmiah di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah lembaga R&D wajib PKP dan kena PPN 11%?

Lembaga R&D komersial dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar per tahun wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien korporat. R&D untuk pemerintah atau nonprofit bisa dibebaskan PPN. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien.

Bagaimana cara klaim super deduction 200% untuk R&D?

Super deduction 200% sesuai PMK 153/PMK.03/2020: (1) R&D eligible (sains, teknologi, rekayasa), (2) dilakukan di Indonesia, (3) biaya R&D minimal Rp 1 Miliar (kecuali R&D khusus), (4) klaim di SPT PPh badan. Dokumentasi harus kuat: proposal, laporan, bukti biaya. Klaim di SPT PPh badan Pasal 17.

Berapa bea masuk peralatan R&D?

Peralatan R&D (mikroskop, spectrometer, komputer) impor dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Peralatan riset bisa 0% bea masuk dengan rekomendasi BRIN. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Penting untuk rekomendasi BRIN sebelum importasi.

Apakah lembaga R&D yang hanya menerima hibah kena PPN?

Lembaga R&D yang menerima hibah biasanya tidak memungut PPN karena hibah bukan transaksi komersial. Penting untuk verifikasi per hibah: ada yang kena PPN, ada yang dibebaskan. Hibah untuk R&D dari luar negeri biasanya bukan objek PPN (bukan BKP/JKP).

Apakah R&D untuk korporat kena PPN 11%?

Ya, R&D komersial untuk korporat (kontrak riset) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat lembaga R&D PKP. Beberapa korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penting untuk verifikasi per kontrak dan PPN per klien.

Bagaimana pembukuan untuk R&D multi-sumber?

R&D multi-sumber membutuhkan pembukuan per sumber: pemerintah (BRIN, Kemenristek), korporat (CSR, kontrak riset), dan hibah internasional. Software riset dengan tracking grant, penggunaan dana, laporan ke pemberi dana, dan PPN per sumber. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Laporan berkala ke donor.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lembaga R&D?

Biaya bervariasi sesuai skala: R&D kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). R&D menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-sumber, PPN. R&D besar (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-15 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, super deduction, multi-sumber, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Retail & Toko UMKM

KBLI 47111

Pajak toko retail dan UMKM: PPh Final 0.5%, kewajiban PKP, PPN barang. Konsultasi pajak retail bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Jasa Laboratorium, Pengujian, Kalibrasi, dan Sertifikasi

KBLI 71200

Konsultan pajak untuk jasa laboratorium, pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi (KBLI 71200): PPh Final UMKM, PPN, izin Kemenkes, KAN, pajak daerah.

Pajak Jasa Profesional & Konsultan

KBLI 69101

Pajak konsultan dan jasa profesional: PPh 21, PPh 23, Norma NPPN. Optimalisasi pajak profesional bersama Arunika Consulting.