Perpajakan · KBLI 71200

Konsultan Pajak untuk Jasa Laboratorium, Pengujian, dan Kalibrasi

Layanan pajak untuk lab pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan inspeksi: PPh Final UMKM, PPN, izin Kemenkes, KAN, pajak daerah.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Lab Kecil

    Laboratorium kecil (uji air, uji makanan) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Lab besar biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Lab PKP (0% untuk Ekspor)

    Lab dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien (domestik/ekspor).

  • Izin Kemenkes untuk Lab Medis

    Lab klinis dan medis (uji darah, uji COVID, uji genetik) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Kesehatan. Termasuk akreditasi dari KAN. Tanpa izin, tidak bisa beroperasi. Beberapa lab butuh rekomendasi DPJP (Dokter Penanggung Jawab).

  • Akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN

    Lab yang mengeluarkan sertifikat hasil uji biasanya butuh akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN. Akreditasi wajib untuk beberapa kategori (lab kalibrasi, lab uji, lab medis). Audit KAN berkala untuk verifikasi.

  • Multi-Channel: B2B, B2G, Medis

    Lab modern melayani banyak kanal: B2B (industri, manufaktur), B2G (pemerintah, regulator), dan medis (pasien, klinik). Tiap channel punya tarif dan proses berbeda. Pembukuan per channel penting untuk identifikasi margin dan PPN.

  • Pajak Daerah & Multi-Lokasi

    Lab dengan banyak lokasi dikenai pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan retribusi izin gangguan. Multi-lokasi dengan NPWPD per lokasi. Lab medis di klinik/hospital butuh verifikasi izin.

  • Persaingan dengan Lab Asing & Inkonsistensi Hasil

    Lab lokal bersaing dengan lab asing (SGS, Bureau Veritas) dan kadang inkonsistensi hasil uji (akibat reagen kadaluarsa, metode tidak standard). Margin tertekan, apalagi untuk uji rutin yang bisa diotomasi. Strategi diferensiasi (akreditasi, kecepatan) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk lab kecil. Termasuk setup pembukuan multi-channel, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Lab PKP

    Membantu lab PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk klien domestik. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian reagen (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk pengajuan PPN 0% untuk ekspor jasa ke luar negeri.

    • PPN compliant
    • PPN ekspor 0%
    • PPN masukan di-recover
  3. 03

    Compliance Izin Kemenkes & KAN

    Pendampingan pengurusan izin dari Kementerian Kesehatan untuk lab medis, dan akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN. Termasuk untuk lab baru, perpanjangan, dan audit compliance berkala.

    • Izin Kemenkes lengkap
    • KAN compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Akreditasi SNI/ISO 17025

    Pendampingan akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN: persiapan dokumen, audit internal, dan pendampingan saat audit eksternal KAN. Termasuk untuk lab baru dan perpanjangan akreditasi.

    • Akreditasi KAN lengkap
    • Sertifikat uji valid
    • Klien enterprise eligible
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Lab

    Setup pembukuan multi-channel: B2B (industri), B2G (pemerintah), dan medis (pasien). Termasuk tracking sampel per klien, hasil uji per metode, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan klien.

    • Margin per channel terukur
    • Sampel tracked
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah Multi-Lokasi

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, penerangan jalan, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk lab dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • NPWPD per lokasi
    • Multi-lokasi rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Standarisasi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk lab lokal: akreditasi lengkap, kecepatan hasil, metode standard, dan kerja sama dengan industri. Termasuk strategi standarisasi hasil untuk melawan inkonsistensi dan menarik klien enterprise.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Standarisasi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala lab (kecil/menengah/besar), jenis uji (industri/medis/kalibrasi), channel (B2B/B2G/medis), dan pain point PPh/PPN/izin/akreditasi/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN (dengan PPN 0% untuk ekspor), identifikasi izin Kemenkes/KAN, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, dan update regulasi (Kemenkes, KAN, PMK reagen).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Laboratorium kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Laboratorium besar (Sucofindo, SGS, SNI) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Lab

    Jasa laboratorium (pengujian, kalibrasi, sertifikasi) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Penjualan jasa ke luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Beberapa kategori (uji klinis, uji medis) bisa kena tarif PPN khusus.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Laboratorium dikenai pajak reklame (brand), pajak penerangan jalan (jika ada), dan retribusi izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk lab medis. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • UU Lab Klinis 11/2020

    Izin Lab Klinis & Medis

    Laboratorium klinis dan medis (uji darah, uji COVID, uji genetik) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Kesehatan. Termasuk akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Tanpa izin, tidak bisa beroperasi.

  • KAN Akreditasi

    Akreditasi SNI/ISO 17025

    Laboratorium yang mengeluarkan sertifikat hasil uji biasanya butuh akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN (Komite Akreditasi Nasional). Akreditasi wajib untuk beberapa kategori (lab kalibrasi, lab uji, lab medis).

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Analis

    Laboratorium dengan karyawan tetap (analis, teknisi, admin) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Analis dengan risiko kerja tinggi (B3, radioaktif) butuh asuransi tambahan.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Peralatan Lab & Reagen

    Peralatan lab (spectrometer, microscope, centrifuge) dan reagen impor dikenai bea masuk 0%-10% sesuai HS Code. Reagen tertentu (diagnostik) bisa 0% untuk kesehatan. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah lab wajib PKP dan kena PPN 11%?

Lab dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Lab dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari klien. Penjualan jasa ke klien luar negeri (ekspor jasa) bisa PPN 0% dengan PEB. Penting untuk verifikasi per klien (domestik/ekspor).

Berapa bea masuk peralatan lab impor?

Peralatan lab (spectrometer, microscope, centrifuge) impor dikenai bea masuk 0%-10% tergantung jenis dan negara asal. Peralatan dari Jepang dan Korea biasanya 0-5% dengan FTA, dari Eropa 0-10%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Reagen diagnostik tertentu (kesehatan) bisa 0% untuk kepentingan nasional.

Apakah lab medis butuh izin Kemenkes?

Ya, lab klinis dan medis (uji darah, uji COVID, uji genetik, histopatologi) WAJIB memiliki izin dari Kementerian Kesehatan sesuai UU Lab Klinis 11/2020. Termasuk akreditasi dari KAN. Tanpa izin, tidak bisa beroperasi. Beberapa lab butuh rekomendasi DPJP (Dokter Penanggung Jawab) untuk beberapa jenis uji.

Bagaimana cara mendapatkan akreditasi KAN?

Akreditasi SNI/ISO 17025 dari KAN: (1) persiapan dokumen (prosedur, metode, QC/QA), (2) audit internal, (3) pendaftaran ke KAN, (4) verifikasi dokumen, (5) audit lapangan, (6) akreditasi. Proses: 6-12 bulan. Perpanjangan setiap 4 tahun. Biaya bervariasi sesuai ruang lingkup uji.

Apakah lab yang hanya melayani B2G kena PPN?

Ya, lab yang melayani B2G (pemerintah, regulator) tetap kena PPN 11% saat PKP. Pemerintah sebagai pembeli biasanya tidak bisa mengkreditkan PPN masukan (sektor publik). Beberapa kontrak pemerintah (tender) sudah include PPN. Penting untuk verifikasi per kontrak.

Bagaimana pembukuan untuk lab multi-channel?

Lab multi-channel membutuhkan pembukuan per channel: B2B (industri, manufaktur), B2G (pemerintah, regulator), dan medis (pasien, klinik). Software LIMS (Lab Information Management System) dengan tracking sampel, hasil uji, QC, dan PPN per channel. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk lab?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp