Perpajakan ยท KBLI 63122

Portal Web & Platform Digital Komersial

Portal web dan platform digital komersial menghadapi kewajiban pajak yang unik: PPN atas jasa digital (PMSE) sebesar 11%, pemotongan PPh atas pembayaran ke penyedia luar negeri, hingga PPN lokal untuk layanan premium. Kombinasi pendapatan dari berbagai sumber (subscription, komisi, iklan) dengan basis pengguna nasional membuat perhitungan pajak menjadi kompleks. Arunika Consulting membantu platform digital memenuhi kewajiban pajak secara tepat dengan strategi yang meminimalkan beban pajak secara legal.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPN atas Jasa Digital Asing

    Pengadaan infrastruktur cloud atau software dari vendor asing memicu kewajiban PPN PMSE yang perlu dipungut dan disetorkan.

  • Pemotongan PPh atas Royalti

    Pembayaran royalty, lisensi teknologi, atau jasa ke pihak asing wajib dipotong PPh Pasal 26 sebesar 20%.

  • PPN atas Pendapatan Subscription

    Setiap transaksi subscription atau in-app purchase harus dipungut PPN 11% meskipun pembayaran dilakukan secara digital.

  • Transfer Pricing untuk Entitas Grup

    Platform dengan entitas di beberapa negara perlu memastikan harga transfer sesuai untuk menghindari sanksi.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    PPN PMSE Compliance

    Setup sistem pemungutan PPN atas jasa digital asing dan pendapatan platform lokal.

    • Kepatuhan PPN PMSE
    • Sanksi terhindar
    • Proses otomatis
  2. 02

    Pemotongan PPh Asing

    Perhitungan dan pelaporan pemotongan PPh atas pembayaran ke vendor asing.

    • Kredit pajak optimal
    • Avoid double taxation
    • Laporan tepat waktu
  3. 03

    Transfer Pricing Documentation

    Penyusunan dokumentasi harga transfer untuk transaksi antar entitas dalam grup.

    • Risiko audit turun
    • Compliance global
    • Tax efficiency

Regulasi terkait

  • PMK 60/2022

    Tata Cara Penunjukan Pemungut PPN PMSE

    Kewajiban PPN atas jasa digital yang dikonsumsi di dalam negeri oleh PMSE

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM

    Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM platform digital dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar

  • PMK 39/2022

    Bukti Potong PPh Pasal 26

    Pemotongan pajak penghasilan atas royalti dan jasa teknologi dari penyedia luar negeri

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah platform digital wajib memungut PPN atas setiap transaksi?

Ya, sebagai PMSE yang ditunjuk atau PKP, platform wajib memungut PPN 11% atas setiap transaksi yang terjadi di platform.

Bagaimana menghitung PPh atas pembayaran ke vendor cloud asing?

Pembayaran ke vendor asing dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengurangi tarif.

Apakah subscription dari pengguna luar negeri dikenakan PPN?

Tidak, PPN hanya dikenakan atas konsumsi yang terjadi di dalam negeri. Pengguna luar negeri tidak dikenakan PPN.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp