Perpajakan ยท KBLI 47912
Konsultan Pajak untuk E-Commerce & Online Seller
Solusi pajak lengkap untuk seller marketplace, dropshipper, dan brand online. Kelola PPN PMSE, pemotongan pajak platform, dan strategi PKP optimal untuk bisnis e-commerce Anda.
Catatan Penting
Industri ini memerlukan perhatian khusus pada kepatuhan perpajakan. Pastikan seluruh kewajiban dipenuhi tepat waktu.
Seri PPh Digital Asing & Kepatuhan 2026
Baca rangkaian analisis untuk menilai eksposur transaksi digital lintas negara, PPMSE, tax treaty, dan kesiapan data pajak sebelum isu ini menjadi risiko operasional.
Pramuniaga Digital dan Arah Baru BUT Asing
Memahami mengapa fungsi penjualan digital dapat memiliki substansi ekonomi di Indonesia.
Baca artikelHak Pemajakan Indonesia atas PPh Digital Asing
Kerangka negara pasar, OECD Pillar One, UN Article 12B, dan batas tax treaty.
Baca artikelModel PPh Digital Asing yang Realistis
Mengapa tarif moderat, administrasi sederhana, dan integrasi PPMSE lebih masuk akal.
Baca artikelParadigma Baru Pengembalian Pajak: PMK 28/2026
Update kepatuhan berbasis data dan risiko untuk melengkapi seri pajak digital.
Baca artikelYang biasanya jadi masalah
-
PPN PMSE dan Timing PKP
Kenaikan omzet yang pesat membuat kewajiban PKP dan PPN PMSE perlu diantisipasi sejak awal. Keterlambatan mendaftar PKP bisa dikenai sanksi.
-
Rekonsiliasi Bukti Potong Marketplace
Platform memotong PPh 0.5% (PP 23/2018) dan perlu direkonsiliasi dengan laporan penjualan. Tanpa pencatatan rapi, kredit pajak bisa terlewat.
-
Transaksi Multi-Platform
Data dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada perlu digabung untuk pelaporan pajak yang konsisten dan akurat.
-
Treatment Promo dan Voucher
Diskon platform, voucher, cashback, dan biaya layanan mempengaruhi perhitungan penghasilan neto dan perlu dicatat dengan benar.
Yang kami kerjakan
- 01
Rekonsiliasi Penjualan Online
Konsolidasi data penjualan dan fee marketplace untuk pelaporan pajak terpadu.
- Data rapi
- Laporan cepat
- Kesalahan minimal
- 02
Strategi PKP
Analisis kapan mendaftar PKP serta persiapan sistem faktur pajak.
- Transisi mulus
- Kepatuhan PPN
- Risiko sanksi turun
- 03
Optimasi PPh UMKM
Pemanfaatan tarif PPh Final 0,5% dan fasilitas bebas pajak hingga Rp 500 juta.
- Fasilitas pajak dikaji
- Cash flow lebih baik
- Laporan sederhana
Regulasi terkait
-
PMK 60/2022
Tata Cara Penunjukan Pemungut PPN PMSE
Ketentuan PPN untuk perdagangan melalui sistem elektronik
-
PP 55/2022
PPh Final UMKM
Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM e-commerce dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar
Kalau kantor pajak mulai bertanya
Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Kapan online seller wajib menjadi PKP?
Wajib PKP jika omzet bruto melebihi Rp 4,8 Miliar per tahun. Sebelum itu bisa sukarela bila dibutuhkan untuk bisnis.
Apakah potongan pajak marketplace bisa dikreditkan?
Bisa. Bukti potong dari marketplace digunakan sebagai kredit pajak di SPT Tahunan.
Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?
Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.
Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?
Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.
Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?
Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.
Ceritakan kondisi usaha Anda
Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.
Chat via WhatsApp- +62 851 1730 8880
- info@arunikaconsultant.com
- Sidoarjo, Jawa Timur