Pusat ekonomi Jawa Timur bagian selatan yang bertumpu pada sektor pendidikan, pariwisata, dan industri pengolahan tembakau. Solusi pajak komprehensif untuk UMKM hingga korporasi besar di Malang Raya.
Dikerjakan jarak jauh untuk bisnis di Malang, dengan kunjungan ke lokasi bila diperlukan.
University bookkeeping: fund accounting, tuition revenue, research grants. Higher education accounting by Arunika.
Pajak hotel dan hospitality: PBJT 10%, PPh 21 service charge, PPh Badan. Konsultasi pajak hotel bersama Arunika Consulting.
Konsultan pajak untuk pabrik rokok, klobot, dan pengolahan tembakau (KBLI 12010): cukai CHT, NPPBKC, pita cukai, PPh Pasal 22, DBHCHT.
Akuntansi pertanian dan agribisnis sesuai SAK EMKM. Aset biologis, biaya tanam, valuasi panen, dan laporan keuangan usaha tani.
Restaurant and F&B business tax: 10% PBJT on food, SME Final Tax, reporting obligations. F&B tax consultation with Arunika Consulting.
Malang memakai acuan UMR/UMK Rp 3.420.046 dan rujukan KPP Madya Malang untuk membaca kebutuhan kepatuhan lokal. Aktivitas bisnis di sekitar Alun-alun Tugu, Universitas Brawijaya (UB), Universitas Negeri Malang (UM) banyak bertemu dengan sektor Pendidikan Tinggi, Pariwisata & Perhotelan, Industri Pengolahan Tembakau, sehingga prioritas pajak, pembukuan, dan sistem keuangan perlu mengikuti ritme ekonomi Malang.
Malang Raya bukan sekadar kota pelajar, tetapi ekosistem bisnis yang kompleks. Memahami irisan antara aturan pajak pusat (DJP) dan pajak daerah (Bapenda) adalah kunci keberlangsungan bisnis di sini.
Kehadiran puluhan ribu mahasiswa setiap tahun menggerakkan sektor properti (kos/apartemen), kuliner, dan jasa penunjang. Tantangan utamanya adalah pemisahan kewajiban pajak pusat (PPh kos < 10 kamar) dan daerah (Pajak Hotel/Kos > 10 kamar).
Sebagai destinasi wisata utama Jatim, kepatuhan PBJT (Pajak Barang Jasa Tertentu) menjadi sorotan Bapenda. Integrasi data antara point of sales (POS) dengan pelaporan pajak daerah kini semakin ketat diawasi melalui alat tapping box.
Malang adalah salah satu sentra industri rokok terbesar. Aspek kepatuhan cukai, PPN Hasil Tembakau yang memiliki mekanisme khusus, serta PPh Badan industri rokok membutuhkan penanganan yang memahami audit bea cukai dan pajak sekaligus.