Apakah harga pada menu harus sudah termasuk PBJT?

Pelaku usaha dapat menyusun harga sebelum atau termasuk PBJT sepanjang informasi kepada konsumen jelas dan penghitungan konsisten. Jika Wajib PBJT tidak mencantumkan pajak pada bon, Pergub Nomor 35 Tahun 2024 menganggap jumlah yang dibayar konsumen sudah termasuk PBJT sehingga pajak harus dikeluarkan dari penerimaan tersebut.

PBJT Makanan dan Minuman Jakarta: Tarif & Cara Lapor

Q: Siapa yang membayar PBJT, restoran atau pelanggan?

Konsumen akhir adalah subjek yang menanggung PBJT, sedangkan restoran atau penyedia makanan dan minuman yang berstatus Wajib PBJT menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkannya. Karena itu, PBJT yang dipungut bukan pendapatan bersih restoran dan perlu dipisahkan dalam pencatatan.

Q: Apakah komisi aplikasi mengurangi omzet PBJT restoran?

Komisi platform tidak boleh langsung dianggap sebagai pengurang dasar pengenaan hanya karena dipotong dari settlement. Periksa nilai yang dibayar konsumen, jumlah yang menjadi hak merchant, struktur diskon, invoice, dan kontrak platform karena komisi dapat merupakan biaya usaha yang terpisah dari transaksi makanan dan minuman.

Q: Bagaimana jika restoran belum pernah mendaftar PBJT?

Petakan terlebih dahulu omzet per bulan, tanggal mulai operasi, jenis penjualan, dan apakah kegiatan memenuhi objek PBJT. Setelah itu lakukan pendaftaran melalui Pajak Online Bapenda DKI Jakarta dan siapkan rekonsiliasi masa lalu; jangan membuat angka koreksi tanpa dasar karena periode dan risiko setiap usaha dapat berbeda.

Q: Apakah Bapenda dapat menagih PBJT tahun-tahun sebelumnya?

Pemerintah daerah dapat melakukan penelitian, pemeriksaan, menerbitkan ketetapan, dan menagih pajak sesuai batas waktu dalam peraturan. Tanggapan harus didasarkan pada masa pajak, status objek, omzet, pembayaran yang pernah dilakukan, dan dokumen transaksi, bukan hanya pada umur surat.

Terakhir diperbarui: 12 Agustus 2026

Sumber terakhir diverifikasi: 12 Agustus 2026

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Jakarta adalah pajak daerah yang relevan bagi restoran, rumah makan, kafe, coffee shop, bakery dengan layanan penyajian, katering, food court, cloud kitchen, dan model usaha kuliner lain. Istilah ini menggantikan penyebutan “pajak restoran” dalam kerangka baru pajak daerah, tetapi persoalan praktisnya tetap sama: apakah usaha termasuk objek, berapa yang harus dipungut, dan bagaimana menyelaraskan struk, POS, settlement aplikasi, pembayaran, serta SPTPD.

Artikel ini membahas wilayah Provinsi DKI Jakarta. Administrasi PBJT dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui Bapenda DKI Jakarta, bukan oleh masing-masing kota administrasi Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, atau Utara.

Disclaimer: Artikel ini merupakan informasi umum berdasarkan sumber resmi yang tersedia pada tanggal pembaruan. Isinya bukan pendapat hukum atau perpajakan yang menggantikan pemeriksaan dokumen, status objek, kontrak platform, surat Bapenda, dan fakta transaksi usaha Anda.

Ringkasan jawaban

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah pajak yang dibayar konsumen akhir atas makanan atau minuman tertentu yang disediakan restoran atau penyedia jasa boga/katering. Konsumen menjadi pihak yang menanggung pajak, sedangkan orang pribadi atau badan yang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib PBJT bertugas menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkannya dengan sistem self assessment.

Tarif umum PBJT makanan dan minuman di DKI Jakarta adalah 10%. Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 mengecualikan penjualan dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp42 juta per bulan, tetapi ambang tersebut tidak berlaku untuk kegiatan insidental. Selain itu, Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 menyatakan bahwa orang pribadi atau badan yang sudah ditetapkan sebagai Wajib PBJT tetap memperlakukan penjualannya sebagai objek walaupun peredaran usaha pada suatu bulan tidak melebihi Rp42 juta. Karena itu, penurunan omzet tidak boleh langsung diikuti penghentian pemungutan tanpa memeriksa status administrasi.

Untuk usaha reguler, masa pajak pada umumnya satu bulan kalender. Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat artikel ini diperbarui, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan SPTPD disampaikan paling lama 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir. Pembayaran dan pelaporan tersedia melalui Pajak Online Bapenda DKI Jakarta.

Apa itu PBJT atas Makanan dan/atau Minuman?

PBJT adalah singkatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Dalam konteks makanan dan minuman, objeknya adalah penjualan, penyerahan, atau konsumsi makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan daerah. Perda DKI Jakarta memasukkan makanan dan minuman yang disediakan oleh:

restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
penyedia jasa boga atau katering yang mengolah, menyimpan, serta menyajikan makanan berdasarkan pesanan, termasuk penyajian di lokasi pemesan dengan atau tanpa peralatan dan petugas.

Istilah “pajak restoran” masih sering dipakai oleh pelaku usaha dan konsumen karena lebih mudah dikenali. Sejak Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 berlaku pada 5 Januari 2024, istilah hukumnya adalah PBJT atas Makanan dan/atau Minuman. Perubahan istilah tersebut mengikuti restrukturisasi pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Perbedaan pihak yang menanggung dan pihak yang mengadministrasikan perlu dipahami:

Subjek PBJT: konsumen akhir yang mengonsumsi makanan atau minuman dan menanggung pajaknya.
Wajib PBJT: orang pribadi atau badan yang menjual, menyerahkan, atau menyediakan objek PBJT dan memiliki kewajiban administrasi.
Pemungut dan penerima setoran: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta.

PBJT bukan PPN yang disetor ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun, kesimpulan apakah transaksi tertentu berada dalam rezim PBJT, PPN, atau pengecualian harus melihat karakter barang, layanan, dan pelaku transaksinya. Jangan mengenakan dua pajak hanya karena sistem kasir belum dibedakan dengan benar.

Dasar hukum PBJT makanan dan minuman di Jakarta

Tingkat	Peraturan	Pokok yang relevan	Berlaku/ditetapkan
Nasional	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD	Kerangka PBJT, subjek, wajib pajak, objek, dan batas tarif daerah	5 Januari 2022
Nasional	PP Nomor 35 Tahun 2023	Pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, keberatan, dan administrasi pajak daerah	16 Juni 2023
DKI Jakarta	Perda Nomor 1 Tahun 2024	Objek dan pengecualian, ambang Rp42 juta, tarif 10%, dasar pengenaan, serta sanksi SPTPD	5 Januari 2024
DKI Jakarta	Pergub Nomor 31 Tahun 2024	Masa pajak serta tata cara pengisian, penyampaian, dan pembetulan SPTPD	20 September 2024
DKI Jakarta	Pergub Nomor 35 Tahun 2024	Dasar pengenaan PBJT, voucher, service charge, bon inklusif pajak, dan rincian objek	15 Oktober 2024
DKI Jakarta	Kepgub Nomor 164 Tahun 2026	Batas pembayaran PBJT tanggal 10 bulan berikutnya dan ketentuan kegiatan insidental	Berlaku 13 Maret 2026
DKI Jakarta	Kepgub Nomor 310 Tahun 2026	Keringanan 20% dari pokok PBJT untuk masa pajak Maret 2026	Ditetapkan 17 Maret 2026

Keringanan berdasarkan Kepgub Nomor 310 Tahun 2026 bukan perubahan tarif umum. Bapenda menjelaskan bahwa keringanan 20% diberikan secara jabatan khusus untuk pokok PBJT makanan/minuman dan jasa perhotelan masa pajak Maret 2026. Untuk masa pajak lain, jangan menerapkan pengurangan tersebut tanpa kebijakan resmi baru.

Siapa yang berpotensi wajib memungut PBJT?

Nama atau bentuk badan usaha bukan satu-satunya penentu. Yang diperiksa adalah kegiatan nyata, fasilitas penyajian, struktur penyerahan makanan/minuman, omzet bulanan, sifat insidental, dan status penetapan oleh Bapenda.

Jenis usaha yang perlu menilai kewajibannya antara lain:

restoran dan rumah makan;
kafe, coffee shop, kedai minuman, dan gerai dessert;
bakery atau toko roti yang juga memberi layanan penyajian;
penyedia jasa boga dan katering kantor, acara, atau pernikahan;
tenant food court yang dioperasikan pihak tersendiri;
kantin berbayar di gedung, sekolah, kampus, atau pabrik;
waralaba makanan dan minuman;
cloud kitchen dan usaha makanan online, bergantung pada kegiatan serta fasilitasnya;
gerai take-away atau delivery-first yang tetap memenuhi karakter restoran; dan
restoran dengan beberapa cabang atau beberapa objek pajak.

Untuk usaha murni produksi pangan kemasan, toko swalayan, tenant di dalam toko swalayan, atau usaha yang hanya menjual secara online tanpa fasilitas penyajian, jangan menyimpulkan hanya dari label bisnis. Perda dan Pergub membuat pembedaan yang cukup spesifik sehingga setiap model perlu diuji terhadap faktanya.

Objek dan bukan objek PBJT di Jakarta

Jenis transaksi	Status umum	Alasan	Catatan khusus
Makan di restoran dengan omzet di atas ambang	Termasuk	Disediakan restoran dengan layanan penyajian	Periksa status objek dan cabang
Take-away atau pesanan delivery dari restoran yang sama	Termasuk	Penyerahan dapat langsung, tidak langsung, atau melalui pesanan	Kanal penjualan tidak mengubah karakter restoran
Katering rapat di kantor Sudirman	Termasuk	Pengolahan dan penyajian berdasarkan pesanan di lokasi pemesan	Dapat dengan atau tanpa petugas/peralatan
Kafe dengan omzet tidak melebihi Rp42 juta dan belum ditetapkan sebagai Wajib PBJT	Umumnya dikecualikan	Ambang peredaran usaha dalam Perda 1/2024	Tidak berlaku untuk kegiatan insidental
Wajib PBJT terdaftar yang omzetnya turun di bawah Rp42 juta	Tetap termasuk	Pergub 35/2024 Pasal 10 mempertahankan objek bagi pihak yang telah ditetapkan	Ajukan perubahan status bila fakta usaha memang berubah
Penjualan makanan pada bazar insidental	Dapat termasuk	Ambang omzet tidak berlaku bagi kegiatan insidental	Masa pajak mengikuti durasi kegiatan
Produk roti kemasan yang dijual oleh pabrik	Dikecualikan dari PBJT makanan/minuman	Penjualan oleh pabrik dikecualikan	Perlakuan pajak pusat perlu dinilai terpisah
Penjualan oleh toko swalayan yang tidak semata-mata menjual makanan/minuman	Dikecualikan	Pengecualian eksplisit Perda	Tenant F&B milik operator lain dapat memiliki status berbeda
Tenant kopi independen di dalam supermarket	Dapat termasuk	Pergub 35/2024 memasukkan penjualan operator lain di lokasi swalayan	Periksa kontrak tenant dan siapa penerima pembayaran
Makanan yang disediakan lounge bandara dengan usaha utama pelayanan menunggu pesawat	Dikecualikan	Pengecualian eksplisit Perda	Jangan diperluas ke semua restoran di bandara
Voucher bernilai rupiah untuk makanan	Termasuk sesuai nilai voucher	Pergub 35/2024 mengatur voucher bernilai uang sebagai dasar pengenaan	Simpan jejak penerbitan dan penukaran

Tabel tersebut merupakan panduan awal. Penetapan akhir tetap bergantung pada fakta transaksi, dokumen pendaftaran, dan posisi Bapenda atas objek yang bersangkutan.

Tarif PBJT makanan dan minuman Jakarta

Tarif umum PBJT makanan dan minuman di Provinsi DKI Jakarta adalah 10% dari dasar pengenaan. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima penyedia makanan dan minuman. Apabila ada service charge atau nama lain yang sejenis, nilainya termasuk dalam dasar pengenaan PBJT.

Ambang peredaran usaha Rp42 juta per bulan adalah pengecualian objek, bukan tarif 0%. Ada tiga batas penting yang perlu dipisahkan:

Usaha yang belum ditetapkan sebagai Wajib PBJT dan tidak melebihi Rp42 juta per bulan pada prinsipnya berada dalam pengecualian Perda.
Pengecualian ambang omzet tidak berlaku untuk kegiatan insidental.
Pihak yang sudah ditetapkan sebagai Wajib PBJT tetap memiliki objek menurut Pergub 35/2024 meskipun omzet pada suatu bulan tidak melebihi Rp42 juta.

Dokumentasikan omzet per bulan, bukan hanya omzet tahunan. Bila omzet berfluktuasi di sekitar ambang atau usaha berubah dari permanen menjadi insidental, mintakan konfirmasi tertulis melalui kanal Bapenda/UPPPD sebelum mengubah konfigurasi kasir.

Cara menghitung PBJT: tiga simulasi

1. Restoran dengan harga belum termasuk PBJT

Sebuah restoran menerima pesanan makanan senilai Rp10.000.000 dan menampilkan PBJT terpisah pada invoice.

Komponen	Nilai
Penjualan sebelum PBJT	Rp10.000.000
Dasar pengenaan	Rp10.000.000
Tarif	10%
PBJT dipungut	Rp1.000.000
Total dibayar konsumen	Rp11.000.000
PBJT yang perlu disetor	Rp1.000.000

2. Kafe dengan harga sudah termasuk PBJT

Kafe menetapkan harga tax inclusive dan total penerimaan dari pelanggan adalah Rp11.000.000. Karena bon tidak memisahkan PBJT, pembayaran dianggap sudah termasuk pajak.

Komponen	Nilai
Total penerimaan termasuk PBJT	Rp11.000.000
Penjualan sebelum PBJT (100/110)	Rp10.000.000
PBJT (10/110)	Rp1.000.000
Total dibayar konsumen	Rp11.000.000
PBJT yang perlu disetor	Rp1.000.000

Kesalahan umum adalah mengalikan kembali Rp11.000.000 dengan 10% sehingga pajak menjadi Rp1.100.000. Untuk harga inklusif, pajak dikeluarkan dari total dengan formula 10/110.

3. Katering dengan diskon dan service charge

Katering menerima pesanan Rp50.000.000. Merchant memberikan diskon Rp2.000.000, lalu mengenakan service charge 5% atas nilai setelah diskon.

Komponen	Nilai
Harga awal	Rp50.000.000
Diskon merchant	(Rp2.000.000)
Nilai setelah diskon	Rp48.000.000
Service charge 5%	Rp2.400.000
Dasar pengenaan PBJT	Rp50.400.000
PBJT 10%	Rp5.040.000
Total dibayar pemesan	Rp55.440.000
PBJT yang perlu disetor	Rp5.040.000

Bapenda DKI menjelaskan bahwa diskon yang benar-benar menurunkan jumlah yang diterima penyedia dapat mengurangi dasar pengenaan, sedangkan service charge masuk ke dasar pengenaan. Untuk promo aplikasi, bukti pihak yang menanggung diskon harus diperiksa sebelum memakai metode yang sama.

Cara mendaftar sebagai Wajib PBJT di Jakarta

Pendaftaran objek baru dilakukan melalui Pajak Online Bapenda DKI Jakarta. Alur resmi yang dipublikasikan Bapenda adalah:

Masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.
Pilih menu Jenis Pajak lalu PBJT Jasa Makanan dan/atau Minuman.
Buka menu Pelayanan dan pilih Tambah Permohonan Pelayanan.
Pilih kategori dan subpelayanan Pendaftaran Objek Baru.
Unduh template, isi data objek pajak, Wajib Pajak, usaha, dan keterangan lain.
Tanda tangani, simpan formulir sebagai PDF, lalu unggah kembali bersama data pendukung yang diminta.
Isi identitas serta data objek pada portal, setujui pernyataan, dan simpan permohonan.

Dokumen yang biasanya perlu disiapkan meliputi identitas penanggung jawab, NPWP/NIK sesuai status, dokumen badan dan NIB bila berbentuk badan, bukti alamat atau penguasaan tempat, informasi kegiatan usaha, foto tempat/fasilitas, perkiraan omzet, serta surat kuasa jika diajukan oleh kuasa. Daftar unggahan yang tampil pada Pajak Online adalah rujukan operasional terakhir, karena persyaratan dapat disesuaikan dengan jenis pemohon dan pelayanan.

Setelah permohonan masuk, pantau status verifikasi dan simpan bukti pengajuan. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan identitas objek digunakan untuk administrasi berikutnya. Jika ditolak atau tertunda, periksa kesesuaian nama, NIK/NPWP, alamat, legalitas, ukuran dan keterbacaan PDF, serta jawaban verifikator. Hubungi UPPPD sesuai lokasi objek apabila koreksi melalui portal tidak menyelesaikan masalah.

Cara memungut PBJT dari konsumen

Struk atau invoice sebaiknya membuat pelanggan dan tim akuntansi dapat melihat hubungan antara harga, diskon, service charge, PBJT, dan jumlah akhir. Contoh sederhana:

Makanan/minuman       Rp200.000
Diskon                 (Rp20.000)
Service charge 5%        Rp9.000
Dasar PBJT             Rp189.000
PBJT 10%                Rp18.900
Total                  Rp207.900

Hal yang perlu diatur pada POS:

tentukan apakah harga menu eksklusif atau inklusif PBJT;
bedakan diskon merchant dan promo yang diganti pihak lain;
masukkan service charge ke dasar pengenaan;
simpan nomor transaksi, waktu, lokasi/cabang, kasir, kanal bayar, dan pembatalan;
jangan menghapus transaksi tunai setelah rekonsiliasi hanya karena uang tidak masuk bank;
petakan QRIS, kartu, transfer, dan cash on delivery ke penerimaan yang sama;
pisahkan ongkos kirim atau biaya layanan milik pihak lain dari pendapatan merchant; dan
batasi akses void, refund, perubahan harga, serta ekspor laporan.

Jika bon tidak mencantumkan pajak, Pergub 35/2024 menganggap jumlah yang dibayar sudah termasuk PBJT. Artinya, kelalaian mencetak baris pajak tidak menghapus kewajiban; margin usaha justru dapat berkurang karena PBJT harus dikeluarkan dari penerimaan.

Cara membayar dan melaporkan PBJT

Untuk kegiatan reguler, masa pajak PBJT pada umumnya satu bulan kalender. Urutan kerja yang aman adalah menutup pembukuan masa pajak, merekonsiliasi omzet, membuat kode bayar, melunasi, lalu menyampaikan SPTPD dengan bukti pelunasan.

Batas waktu

Pembayaran: paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
Kegiatan insidental: paling lama 10 hari kerja setelah masa pajak berakhir.
Pelaporan SPTPD: paling lama 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.
Jika batas pembayaran jatuh pada Sabtu, Minggu, hari libur nasional, atau cuti bersama, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya berdasarkan penjelasan resmi Bapenda atas Kepgub 164/2026.

Membuat kode bayar

Di Pajak Online, pilih Jenis Pajak → PBJT Makanan dan/atau Minuman → Pembayaran → Nama Objek Pajak → Input Setoran Pajak. Isi tahun dan masa pajak serta nominal setoran, lalu pilih metode pembayaran. Bapenda mencantumkan opsi ATM/teller, e-banking, QRIS, dan virtual account pada panduan resminya.

Menyampaikan SPTPD

Pilih Jenis Pajak → PBJT Makanan dan/atau Minuman → Pelaporan → Tambah. Isi tahun pajak, masa pajak, peredaran usaha, dan pajak terutang secara benar. Pergub 31/2024 mewajibkan lampiran:

rincian data transaksi untuk masa pajak; dan
SSPD sebagai bukti pelunasan.

SPTPD dianggap tidak disampaikan jika tidak ditandatangani/tidak disetujui secara elektronik atau tidak dilengkapi dokumen wajib. Jika ada beberapa objek atau cabang, SPTPD dilaporkan untuk setiap objek. Simpan SPTPD, SSPD, kode bayar, laporan POS, buku besar, mutasi bank, QRIS, invoice, kontrak platform, settlement aplikasi, voucher, bukti diskon, refund, dan korespondensi Bapenda.

Pembetulan SPTPD

Pergub 31/2024 mengizinkan pembetulan atas kemauan sendiri sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Jika pembetulan menghasilkan kurang bayar, lampirkan SSPD atas pokok kurang bayar dan bunga. Jika menghasilkan lebih bayar, terdapat batas waktu khusus yang perlu diperiksa bersama status kedaluwarsa penetapan dan prosedur pengembalian/kompensasinya.

PBJT untuk GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan aplikasi lain

Penjualan melalui aplikasi pesan-antar tidak otomatis menjadi bukan objek. Tantangan utamanya adalah angka pada layar konsumen, invoice merchant, settlement platform, dan pembukuan sering berbeda.

Gunakan rekonsiliasi per komponen:

Komponen aplikasi	Perlakuan awal	Pemeriksaan yang diperlukan
Harga makanan/minuman	Kandidat utama dasar pengenaan	Cocokkan dengan menu, invoice, dan nilai yang menjadi hak merchant
Diskon ditanggung merchant	Umumnya menurunkan jumlah yang diterima	Simpan detail promo dan settlement
Promo ditanggung platform	Belum tentu mengurangi omzet merchant	Periksa penggantian/subsidi dan kontrak
Komisi platform	Jangan otomatis mengurangi dasar pengenaan	Uji apakah komisi adalah biaya merchant yang dipotong dari settlement
Ongkos kirim	Tidak otomatis menjadi pendapatan restoran	Identifikasi pihak penyedia dan penerima biaya
Biaya layanan aplikasi	Tidak otomatis menjadi pendapatan restoran	Periksa invoice konsumen dan kontrak
Service charge restoran	Masuk dasar pengenaan	Pergub 35/2024 memasukkannya secara eksplisit
Refund/pembatalan	Dapat mengubah nilai transaksi	Simpan bukti waktu, alasan, dan pihak yang menanggung

Pergub 35/2024 juga membuka kemungkinan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital ditetapkan sebagai Wajib PBJT jika platform tersebut merupakan pemilik, penyedia, penyerah, penyelenggara, atau pihak yang menguasai objek PBJT. Ketentuan ini tidak berarti setiap aplikasi otomatis menjadi Wajib PBJT untuk semua transaksi.

Karena belum ada panduan resmi DKI yang merinci seluruh variasi komisi dan promo setiap platform, bagian ini harus diperlakukan sebagai area yang memerlukan analisis kontrak. Rekonsiliasi harian atau mingguan lebih aman daripada menunggu akhir tahun ketika data per pesanan sudah sulit ditelusuri.

Risiko dan sanksi yang perlu dipahami

Risiko PBJT sebaiknya dinilai proporsional, bukan dengan menakut-nakuti. Beberapa konsekuensi yang jelas dalam peraturan adalah:

Belum mendaftar: Bapenda dapat melakukan pendataan, memberikan NPWPD secara jabatan, atau menilai kewajiban berdasarkan data yang dimiliki.
Tidak memungut: jika usaha sudah menjadi Wajib PBJT, pajak tetap dapat terutang. Jumlah yang diterima tanpa baris PBJT dapat dianggap sudah termasuk pajak.
Memungut tetapi tidak menyetor: pokok pajak tetap harus disetor dan dapat ditagih beserta sanksi.
Terlambat membayar: PP 35/2023 mengatur bunga 1% per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, paling lama 24 bulan, dengan bagian bulan dihitung penuh.
Terlambat atau tidak menyampaikan SPTPD: Perda 1/2024 menetapkan denda Rp100.000 untuk setiap SPTPD, kecuali kondisi force majeure yang memenuhi ketentuan.
Omzet dilaporkan lebih rendah: dapat memicu penelitian, pemeriksaan, STPD, SKPDKB, dan sanksi sesuai temuan serta cara penetapannya.
Tidak menyimpan atau tidak memberikan data: pemeriksa dapat menggunakan data pemerintah atau pihak ketiga dan menetapkan pajak secara jabatan.
Data beberapa cabang digabung tanpa pemetaan objek: dapat menyebabkan SPTPD per objek tidak lengkap dan sulit direkonsiliasi.

Sanksi untuk ketetapan hasil pemeriksaan, penetapan jabatan, atau data baru dapat berbeda dari bunga keterlambatan biasa. Jangan menghitung eksposur hanya dengan satu persentase sebelum mengetahui jenis surat, dasar penerbitan, masa pajak, dan perilaku pelaporannya.

Masalah PBJT yang sering dialami usaha kuliner Jakarta

Masalah	Penyebab umum dan risiko	Langkah awal dan dokumen	Kapan mencari bantuan
Surat teguran	SPTPD belum masuk atau status pembayaran tidak cocok	Catat tenggat; siapkan SPTPD, SSPD, bukti submit, dan korespondensi	Jika masa/objek salah atau tenggat dekat
Penetapan secara jabatan	Tidak melapor, tidak kooperatif, atau data tidak memadai	Susun omzet dari POS, bank, QRIS, aplikasi, dan invoice	Segera setelah pemberitahuan pemeriksaan/ketetapan
Selisih omzet Bapenda dan pembukuan	Data tapping, platform, bank, dan SPTPD tidak direkonsiliasi	Buat rekonsiliasi per kanal dan jelaskan void/refund/promo	Jika selisih material atau lintas banyak masa
Data mesin kasir berbeda	Integrasi gagal, cabang salah, transaksi dihapus, atau cut-off berbeda	Ekspor log audit, konfigurasi POS, dan laporan harian	Jika log tidak lengkap atau ada dugaan manipulasi
Salah hitung pajak	Harga inklusif diperlakukan eksklusif, service charge dikeluarkan	Ulangi kalkulasi dan nilai kebutuhan pembetulan	Jika koreksi menimbulkan kurang bayar besar
Usaha baru beroperasi	Pendaftaran terlambat atau konfigurasi pajak belum aktif	Tetapkan tanggal mulai, omzet pertama, dan status objek	Sebelum mengoreksi banyak masa sekaligus
Usaha sudah tutup	Objek pajak belum ditutup secara administratif	Siapkan bukti berhenti, masa terakhir, penutupan POS/platform	Jika tagihan terus terbit setelah penutupan
Perubahan pemilik/alamat	Data legal dan data objek tidak diperbarui	Ajukan perubahan dengan akta, NIB, sewa, dan bukti alamat	Jika ada utang sebelum pengalihan
Keberatan atas ketetapan	Penghitungan atau prosedur diperselisihkan	Periksa tenggat 3 bulan, alasan, bukti, dan jumlah yang disetujui	Hampir selalu untuk nilai material
Permohonan pengurangan sanksi	Ada alasan objektif tetapi dokumen tidak lengkap	Susun kronologi, pembayaran pokok, dan bukti pendukung	Jika memerlukan argumentasi hukum atau fiskal

Keberatan tidak cukup berupa pernyataan “omzet Bapenda terlalu besar”. PP 35/2023 mensyaratkan keberatan tertulis dalam bahasa Indonesia, jumlah pajak menurut penghitungan Wajib Pajak, alasan yang jelas, dan umumnya diajukan paling lama tiga bulan sejak surat dikirim. Jumlah yang telah disetujui juga harus dibayar sebelum pengajuan. Penolakan atau penerimaan sebagian dapat membawa konsekuensi denda, sehingga posisi dan bukti perlu diuji sebelum mengajukan.

Tiga contoh kasus lokal hipotetis

Kasus 1: rumah makan kecil di Jakarta Timur

Sebuah rumah makan memiliki omzet antara Rp35 juta dan Rp45 juta per bulan. Pemilik menganggap dirinya selalu bebas PBJT karena omzet tahunan masih kecil. Masalahnya, ambang DKI ditentukan per bulan dan status penetapan sebagai Wajib PBJT juga memengaruhi perlakuan ketika omzet turun.

Langkah yang tepat adalah menyusun omzet per bulan, memeriksa tanggal serta status pendaftaran, lalu meminta klarifikasi UPPPD sebelum mengubah pemungutan. Catatan bank saja tidak cukup karena ada transaksi tunai dan QRIS yang perlu digabung.

Kasus 2: kafe delivery di Jakarta Selatan

Kafe menjual lewat kasir langsung dan tiga aplikasi. Pembukuan hanya mencatat nilai settlement bersih setelah komisi sehingga omzet terlihat lebih rendah daripada total pesanan pelanggan. Promo merchant, promo platform, ongkir, biaya layanan, dan refund juga tercampur.

Kafe perlu membuat bridge dari gross order ke settlement: harga makanan, diskon per penanggung, service charge, PBJT, komisi, refund, dan jumlah transfer. Komisi tidak langsung diperlakukan sebagai pengurang PBJT sebelum kontrak dan invoice diuji.

Kasus 3: katering dengan beberapa dapur dan cabang

Perusahaan katering melayani kantor di Jakarta Pusat dan acara di lokasi lain, tetapi semua omzet dilaporkan melalui satu objek. Saat diminta rincian, perusahaan tidak dapat menjelaskan dapur pemroses, lokasi objek, transaksi insidental, dan SPTPD per objek.

Perusahaan perlu memetakan kontrak, lokasi pembuatan, lokasi penyajian, cabang penerima pendapatan, dan identitas pajak setiap objek. Bantuan profesional layak dipertimbangkan karena koreksi dapat melibatkan beberapa objek dan masa pajak sekaligus.

Checklist kepatuhan PBJT

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah semua restoran di Jakarta wajib memungut PBJT?

Tidak otomatis. Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 mengecualikan penjualan makanan dan minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp42 juta per bulan, kecuali kegiatan insidental. Namun, Pergub Nomor 35 Tahun 2024 menegaskan bahwa usaha yang sudah ditetapkan sebagai Wajib PBJT tetap memperlakukan penjualannya sebagai objek meskipun peredaran usahanya pada suatu bulan tidak melebihi batas tersebut.

Karena itu, pemeriksaan harus mencakup omzet bulanan, sifat kegiatan, fasilitas penyajian, dan status pendaftaran. Jangan hanya memakai omzet tahunan atau nama “warung” sebagai dasar.

Apakah usaha kuliner kecil dengan omzet di bawah Rp42 juta per bulan dikenai PBJT?

Pada prinsipnya penjualan usaha yang belum ditetapkan sebagai Wajib PBJT dan peredaran usahanya tidak melebihi Rp42 juta per bulan dikecualikan. Pengecualian ambang omzet tidak berlaku untuk kegiatan insidental.

Jika usaha pernah ditetapkan sebagai Wajib PBJT, turunnya omzet tidak otomatis menghentikan kewajiban. Periksa apakah perlu mengajukan perubahan atau penghapusan status berdasarkan kondisi aktual.

Siapa yang membayar PBJT, restoran atau pelanggan?

Konsumen akhir adalah subjek yang menanggung PBJT. Restoran atau penyedia makanan dan minuman yang berstatus Wajib PBJT menghitung, memungut, menyetor, dan melaporkannya.

Secara akuntansi, PBJT yang dipungut perlu dipisahkan dari pendapatan bersih. Menggunakan uang PBJT sebagai kas operasional dapat menimbulkan kekurangan dana saat jatuh tempo.

Harga dapat disusun sebelum atau termasuk PBJT sepanjang komunikasinya jelas dan sistem menghitung dengan konsisten. Jika bon tidak mencantumkan pajak, jumlah yang dibayar dianggap sudah termasuk PBJT menurut Pergub 35/2024.

Untuk harga inklusif, keluarkan pajak dengan formula 10/110. Untuk harga eksklusif, kalikan dasar pengenaan dengan 10% dan tambahkan pada tagihan.

Apakah service charge dikenai PBJT di Jakarta?

Ya. Pasal 8 Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2024 memasukkan service charge atau pungutan dengan nama sejenis ke jumlah pembayaran yang menjadi dasar pengenaan PBJT.

Diskon dan service charge dapat memiliki urutan penghitungan berbeda sesuai kebijakan usaha. Pastikan struk menunjukkan urutan yang benar dan POS menerapkannya secara konsisten.

Apakah diskon mengurangi dasar pengenaan PBJT?

Diskon yang benar-benar mengurangi jumlah pembayaran yang diterima penyedia pada umumnya mengurangi dasar pengenaan. Bapenda DKI memberikan contoh penghitungan PBJT setelah diskon dan kemudian menambahkan service charge.

Untuk promo platform, pastikan siapa yang menanggung diskon. Promo yang diganti platform tidak selalu sama dengan diskon yang menjadi beban merchant.

Bagaimana PBJT untuk penjualan melalui GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood?

Penjualan melalui aplikasi tidak otomatis keluar dari objek PBJT. Rekonsiliasi harus memisahkan nilai makanan dan minuman, diskon merchant, promo platform, ongkos kirim, biaya layanan, komisi, dan settlement.

Perlakuan detail bergantung pada kontrak dan pihak yang menerima setiap komponen. Simpan laporan per pesanan, bukan hanya total transfer bersih.

Apakah komisi aplikasi mengurangi omzet PBJT restoran?

Komisi tidak boleh langsung dianggap sebagai pengurang dasar pengenaan hanya karena dipotong dari settlement. Komisi dapat merupakan biaya usaha merchant yang terpisah dari jumlah transaksi makanan/minuman.

Uji invoice konsumen, hak merchant, penggantian promo, kontrak, dan laporan settlement. Jika nilai material, buat posisi tertulis agar perlakuan konsisten dari masa ke masa.

Bagaimana jika restoran belum pernah mendaftar PBJT?

Petakan omzet per bulan, tanggal mulai operasi, jenis penjualan, dan status objek. Setelah itu daftar melalui Pajak Online dan siapkan rekonsiliasi masa lalu.

Jangan mengunggah atau membayar angka perkiraan tanpa dasar. Periode kewajiban dan risiko dapat berbeda tergantung kapan ambang terlampaui, apakah kegiatan insidental, dan bukti transaksi yang tersedia.

Apakah Bapenda dapat menagih PBJT tahun-tahun sebelumnya?

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penelitian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan dalam batas waktu yang ditentukan peraturan. Karena itu, usia masa pajak saja bukan dasar untuk mengabaikan surat.

Periksa status objek, tanggal terutang, omzet, pembayaran, jenis surat, dan tenggat tanggapan. Susun rekonsiliasi berbasis dokumen sebelum menyampaikan jawaban.

Apa yang harus dilakukan setelah menerima surat teguran Bapenda?

Catat tenggat dan verifikasi objek serta masa pajak yang disebut. Cocokkan dengan SPTPD, SSPD, POS, rekening bank, QRIS, dan laporan aplikasi.

Jawab melalui kanal dalam surat dan simpan bukti penyampaian. Jika terdapat selisih material, beberapa cabang, atau ancaman penetapan jabatan, cari bantuan sebelum tenggat berakhir.

Bagaimana jika usaha sudah tutup tetapi masih menerima tagihan PBJT?

Penutupan operasional tidak otomatis menutup administrasi objek pajak. Ajukan perubahan atau penghapusan data dengan bukti tanggal berhenti, penutupan lokasi, laporan masa terakhir, penghentian POS/platform, dan dokumen lain yang diminta Bapenda.

Tetap tanggapi surat yang telah diterbitkan. Pisahkan kewajiban sebelum penutupan dari masa setelah usaha benar-benar berhenti dan dokumentasikan tanggal transisinya.

Kesimpulan

Kepatuhan PBJT makanan dan minuman Jakarta dimulai dari empat hal: menentukan status objek secara benar, mengatur POS dan dokumen transaksi, merekonsiliasi seluruh kanal penjualan, serta membayar dan melaporkan tepat waktu. Tarif umumnya 10%, tetapi penerapan ambang Rp42 juta, status Wajib PBJT yang sudah ditetapkan, kegiatan insidental, service charge, dan transaksi aplikasi sering membuat kasus nyata lebih rumit daripada sekadar mengalikan omzet dengan 10%.

Sebelum memperbaiki masa lalu atau menjawab surat Bapenda, siapkan jenis dan lokasi usaha, tahun mulai beroperasi, omzet per bulan, status pendaftaran, struktur cabang, kontrak platform, serta seluruh surat atau tagihan yang diterima. Dokumen tersebut menentukan apakah masalah cukup diselesaikan dengan pembetulan rutin atau memerlukan analisis dan pendampingan lebih lanjut.

Konsultasi PBJT untuk usaha kuliner Jakarta

Setiap kasus PBJT dapat memiliki kondisi berbeda, khususnya terkait periode pajak, struktur transaksi, pencatatan omzet, cabang, promo aplikasi, dan status objek. Untuk analisis awal yang lebih tepat, siapkan:

jenis dan lokasi usaha;
tahun mulai beroperasi;
perkiraan omzet per bulan;
status pendaftaran pajak daerah;
daftar cabang atau objek pajak;
surat atau tagihan dari Bapenda; dan
kendala utama yang sedang dihadapi.

Arunika Consulting dapat membantu melakukan rekonsiliasi omzet, menilai kewajiban masa lalu, menyiapkan pembetulan, dan mendampingi tanggapan atas surat pajak daerah. Pelajari layanan perpajakan Arunika Consulting atau hubungi tim kami untuk mendiskusikan dokumen awal.

Untuk membandingkan aturan kota lain, mulai dari hub panduan PBJT makanan dan minuman. Untuk kebutuhan Jakarta yang lebih spesifik, baca juga cara menghitung PBJT restoran Jakarta, cara membayar dan melaporkan PBJT Jakarta, serta rekonsiliasi PBJT penjualan melalui aplikasi delivery.