Perpajakan · KBLI 49430

Konsultan Pajak untuk Angkutan Feri dan Feri Penyeberangan

Layanan pajak untuk feri, kapal RoRo, dan kapal penyeberangan: PPh Final UMKM, PPN, izin Hubla, PPh Pasal 4(2), BPJS Ketenagakerjaan, multi-channel.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Feri Lokal

    Usaha feri kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Feri besar (ASDP) biasanya PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Tiket Feri

    Tiket feri merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Klien korporat biasanya butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (feri tradisional untuk masyarakat) bisa dibebaskan PPN.

  • Izin Hubla untuk Feri

    Feri WAJIB memiliki izin dari Kemenhub cq. Ditjen Hubla. Termasuk: izin pelayaran, sertifikat kelaikan, izin trayek, dan izin usaha pelayaran. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Inspeksi berkala dari Syahbandar.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Nahkoda & ABK

    Feri dengan nahkoda dan ABK tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Risiko kerja tinggi (kecelakaan laut) butuh perlindungan optimal.

  • Multi-Channel: Tiket, Cargo, Kendaraan

    Feri modern melayani banyak kanal: tiket penumpang, cargo/kendaraan (RoRo), dan charter. Tiap channel punya margin dan proses berbeda. Multi-channel dengan tracking PPN per channel.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Kapal

    Feri yang menyewa kapal dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Multi-kapal dengan multi-pemilik butuh sistem bukti potong.

  • Persaingan dengan Kapal Cepat & Pesawat

    Feri tradisional bersaing dengan kapal cepat (speedboat) dan pesawat terbang yang lebih cepat, terutama untuk rute pendek. Margin tiket tertekan, apalagi untuk rute yang sudah ada alternatif. Strategi diferensiasi (kargo, kendaraan) penting.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha feri kecil. Termasuk setup pembukuan multi-rute, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-rute
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Feri

    Membantu usaha feri PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk tiket. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel. Termasuk untuk klien korporat yang butuh faktur PPN.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Hubla

    Pendampingan pengurusan izin dari Ditjen Hubla: izin pelayaran, sertifikat kelaikan, izin trayek, izin usaha pelayaran, dan perpanjangan. Termasuk untuk feri baru, perpanjangan, dan compliance berkala dengan Syahbandar.

    • Izin Hubla lengkap
    • Sertifikat kelaikan compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk nahkoda dan ABK: pendaftaran, iuran, dan klaim. Multi-nahkoda dengan tracking BPJS rapi. Asuransi tambahan untuk risiko kecelakaan laut.

    • BPJS compliant
    • Nahkoda & ABK terlindungi
    • Risiko kecelakaan terkelola
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Feri

    Setup pembukuan multi-channel: tiket penumpang, cargo/kendaraan (RoRo), dan charter. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan rekonsiliasi dengan laporan pelabuhan.

    • Margin per channel terukur
    • Multi-channel tracked
    • PPN terkontrol
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk sewa kapal: pemotongan 10% (WP OP) atau 20% (WPOP), pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk multi-kapal dengan multi-pemilik.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Multi-kapal rapi
  7. 07

    Strategi Diferensiasi & Anti-Kompetisi

    Konsultasi strategi diferensiasi untuk feri: fokus kargo/kendaraan, kontrak dengan korporat, dan kerja sama dengan ASDP. Termasuk strategi anti-kompetisi dengan kapal cepat dan pesawat.

    • Diferensiasi jelas
    • Margin meningkat
    • Anti-kompetisi efektif

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala feri (kecil/menengah/besar), rute (lokal/regional/lintas pulau), channel (penumpang/cargo/RoRo), dan pain point PPh/PPN/izin/PPh Pasal 4(2)/BPJS/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk feri PKP, identifikasi izin Hubla, dan analisis PPh Pasal 4(2) untuk sewa kapal.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-rute, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final atau PPh badan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Hubla, dan update regulasi (UU Pelayaran, PPh Pasal 4(2)).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha feri kecil dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Feri besar (ASDP) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Tiket Feri

    Tiket feri merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Klien korporat biasanya butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Beberapa kategori (feri tradisional untuk masyarakat) bisa dibebaskan PPN.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha feri dikenai pajak reklame, pajak perusahaan pelayaran, dan retribusi pelabuhan. Multi-pelabuhan dengan NPWPD per lokasi. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • UU Pelayaran 17/2008

    Izin dari Kemenhub

    Feri WAJIB memiliki izin dari Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Hubla. Termasuk: izin pelayaran, sertifikat kelaikan, izin trayek, dan izin usaha pelayaran. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Inspeksi berkala dari Syahbandar.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Nahkoda & ABK

    Feri dengan nahkoda dan ABK tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Risiko kerja tinggi (kecelakaan laut) butuh perlindungan optimal.

  • PPh Pasal 4(2)

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Kapal

    Feri yang menyewa kapal dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong diterbitkan oleh feri.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Kapal Feri

    Kapal feri (RoRo, kapal penyeberangan) impor dikenai bea masuk 0%-5% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Beberapa kategori (kapal bekas) kena bea masuk lebih tinggi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah usaha feri wajib PKP dan kena PPN 11%?

Usaha feri dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Di atas Rp 4,8 Miliar, wajib PKP, memungut PPN 11% dari tiket. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

Apakah feri butuh izin Hubla?

Ya, feri WAJIB memiliki izin dari Kemenhub cq. Ditjen Hubla. Termasuk: izin pelayaran, sertifikat kelaikan, izin trayek, izin usaha pelayaran, dan perpanjangan. Inspeksi berkala dari Syahbandar. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Beberapa kategori (feri tradisional kecil) butuh verifikasi khusus.

Berapa PPh Pasal 4(2) untuk sewa kapal feri?

Feri yang menyewa kapal dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh feri dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Berapa bea masuk kapal feri impor?

Kapal feri (RoRo, kapal penyeberangan) impor dikenai bea masuk 0%-5% sesuai HS Code. Kapal dari Jepang dan Korea biasanya 0% dengan FTA, dari Eropa 0-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Kapal bekas (secondhand) kena bea masuk lebih tinggi (5%-15%).

Apakah feri RoRo kena pajak yang sama dengan feri penumpang?

Ya, feri RoRo (Roll-on/Roll-off) kena pajak yang sama dengan feri penumpang: PPh Final UMKM 0,5% untuk omzet di bawah Rp 4,8 Miliar, PPh badan untuk di atas. PPN 11% untuk tiket RoRo (penumpang dan kendaraan). Izin Hubla untuk RoRo juga wajib. Beberapa kategori (cargo RoRo) bisa kena perlakuan pajak khusus.

Bagaimana pembukuan untuk usaha feri multi-rute?

Usaha feri multi-rute membutuhkan pembukuan per rute: pendapatan tiket, biaya operasional (bahan bakar, nahkoda, pelabuhan), dan margin per rute. Software feri dengan tracking manifest, tiket, dan PPN per rute. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-pelabuhan dengan NPWPD per lokasi.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk usaha feri?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp