Perpajakan · KBLI 50110

Konsultan Pajak untuk Kapal Ferry & Angkutan Laut Penumpang

Layanan pajak untuk kapal ferry, kapal cepat, dan angkutan laut penumpang: PPh Final UMKM, PPN, izin Hubla, pajak daerah, PPh Pasal 4(2) sewa.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Kapal Kecil

    Usaha kapal penumpang kecil (perahu, kapal cepat) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Kapal ferry besar biasanya sudah PKP. Penting untuk verifikasi per skala.

  • PPN 11% untuk Kapal PKP

    Kapal ferry dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari tiket. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan tiket ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

  • Izin Hubla untuk Kapal Penumpang

    Kapal penumpang WAJIB memiliki izin operasi dari Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Hubla. Termasuk izin pelayaran, sertifikat kelaikan, dan izin trayek. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Inspeksi berkala dari Syahbandar.

  • Impor Kapal & Suku Cadang

    Kapal penumpang impor dari Jepang, Korea, dan Eropa. Bea masuk 0%-5% sesuai HS Code, PPN 11%, PPh Pasal 22. Beberapa kapal bekas (secondhand) kena bea masuk lebih tinggi. Beberapa komponen (mesin) kena bea masuk.

  • Pajak Daerah & Pelabuhan

    Usaha kapal dikenai pajak reklame, pajak hiburan (jika ada entertainment), dan retribusi pelabuhan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk kapal wisata. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pelabuhan.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Kapal

    Usaha kapal yang menyewa kapal dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik. Beberapa usaha kapal sewa dari luar negeri dengan P3B.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha kapal penumpang kecil. Termasuk setup pembukuan multi-rute, estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-rute
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Kapal PKP

    Membantu kapal ferry PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk tiket. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per rute.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Hubla

    Pendampingan pengurusan izin dari Ditjen Hubla: izin pelayaran, sertifikat kelaikan, izin trayek, dan perpanjangan. Termasuk untuk kapal baru dan compliance berkala dengan Syahbandar.

    • Izin Hubla lengkap
    • Standardisasi compliant
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Compliance Impor Kapal & Suku Cadang

    Pendampingan importasi kapal dan suku cadang: API, dokumen bea cukai, PPN 11%, PPh Pasal 22. Verifikasi HS Code untuk akurasi bea masuk. Termasuk untuk kapal bekas (secondhand) yang kena bea masuk lebih tinggi.

    • Impor compliant
    • Bea masuk optimal
    • PPN masukan recovered
  5. 05

    Compliance Pajak Daerah & Pelabuhan

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, hiburan, retribusi pelabuhan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk kapal dengan banyak pelabuhan di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • Risiko sanksi pemda rendah
    • Multi-pelabuhan rapi
  6. 06

    Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk kapal yang menyewa kapal: pemotongan, pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk sewa jangka panjang atau sewa musiman.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Risiko sanksi rendah

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala kapal (kecil/menengah/besar), rute (lokal/regional/interinsuler), dan pain point PPh/PPN/izin/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk kapal PKP, identifikasi izin Hubla, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-rute, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kemenhub, dan update regulasi (UU Pelayaran, Permenhub).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha kapal penumpang kecil (perahu, kapal cepat) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Kapal ferry besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Angkutan Laut

    Jasa angkutan laut penumpang (ferry, kapal cepat, kapal pesiar) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Beberapa kategori (kapal tradisional, perahu kecil) tidak memungut PPN. Ekspor jasa angkutan laut mendapat PPN 0% dengan PEB.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha kapal penumpang dikenai pajak reklame (brand kapal, papan nama), pajak hiburan (jika ada entertainment), dan retribusi pelabuhan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk kapal wisata. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pelabuhan.

  • UU Pelayaran 17/2008

    Izin Operasi Kapal dari Kemenhub

    Kapal penumpang WAJIB memiliki izin operasi dari Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Hubla. Termasuk izin pelayaran, sertifikat kelaikan, dan izin trayek. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Inspeksi berkala dari Syahbandar.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Impor Kapal & Suku Cadang

    Kapal penumpang impor dari Jepang, Korea, dan Eropa dikenai bea masuk 0%-5% sesuai HS Code. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Beberapa kapal bekas (secondhand) kena bea masuk lebih tinggi.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Anak Buah Kapal

    Kapal penumpang dengan anak buah kapal (ABK) tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. ABK sering pekerja dengan sistem gaji pokok dan uang lembur. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Kapal

    Usaha kapal yang menyewa kapal dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah kapal penumpang wajib PKP dan kena PPN 11%?

Kapal penumpang dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Kapal dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari tiket. PPN berlaku untuk tiket kapal ferry, kapal cepat, dan kapal pesiar. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

Berapa bea masuk kapal penumpang impor?

Kapal penumpang impor (HS 8901 untuk kapal pesiar, HS 8901 untuk feri) dikenai bea masuk 0%-5% tergantung jenis dan negara asal. Kapal dari Jepang dan Korea biasanya 0% dengan FTA, dari Eropa 0-5%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Kapal bekas (secondhand) kena bea masuk lebih tinggi (5%-15%).

Apakah ABK kapal perlu didaftarkan ke BPJS?

Ya, ABK (Anak Buah Kapal) tetap WAJIB didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai Permenaker 11/2019. ABK sering pekerja dengan sistem gaji pokok dan uang lembur. Beberapa operator kapal mendaftarkan ABK sebagai PKWTT (Pekerja dengan Waktu Tertentu) yang bisa tidak didaftarkan, tapi ini berisiko secara hukum.

Bagaimana izin kapal dari Ditjen Hubla?

Izin dari Ditjen Hubla: (1) izin pelayaran untuk rute tertentu, (2) sertifikat kelaikan kapal (setelah inspeksi teknis), (3) izin trayek, (4) perpanjangan berkala. Proses: 1-3 bulan untuk izin baru, 1-2 minggu untuk perpanjangan. Inspeksi teknis dari Syahbandar untuk sertifikat kelaikan. Tanpa izin, dianggap tidak legal.

Apakah kapal cepat kena pajak yang sama dengan kapal ferry?

Ya, kapal cepat (speedboat, kapal cepat tradisional) juga dikenai pajak yang sama dengan kapal ferry: PPh Final UMKM 0,5% atau PPh badan (PKP), PPN 11% (PKP), izin Hubla, dan pajak daerah. Beberapa kapal cepat tradisional (perahu kecil) tidak PKP dan tidak memungut PPN. Beberapa kapal cepat untuk wisata juga kena pajak hiburan (jika ada entertainment).

Bagaimana pembukuan untuk kapal ferry multi-rute?

Kapal ferry multi-rute membutuhkan pembukuan per rute: pendapatan tiket, biaya operasional (bahan bakar, ABK, pelabuhan), dan margin per rute. Software ticketing kapal dengan integrasi pembukuan. SPT PPh badan Pasal 17 (PKP) atau PPh Final UMKM. SPT PPN masa. Multi-pelabuhan dengan NPWPD per pelabuhan.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk kapal?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp