Perpajakan · KBLI 49120

Konsultan Pajak untuk Angkutan Travel, Shuttle, dan Carter

Layanan pajak untuk usaha travel, shuttle, carter, angkutan karyawan: PPh Final UMKM, PPN, izin Dishub, pajak daerah, PPh Pasal 4(2) sewa.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • PPh Final UMKM untuk Usaha Travel

    Usaha travel dan shuttle dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. Travel online (Tiket.com, Traveloka reseller) biasanya memotong PPh Final 0,5% dari fee. Travel perlu menghitung ulang untuk SPT.

  • PPN 11% untuk Travel PKP

    Usaha travel dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

  • Izin Dishub untuk Travel

    Usaha travel wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan (melalui Dishub setempat). Termasuk izin operasi, izin trayek, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal. Beberapa travel online (Tiket.com, Traveloka) juga mensyaratkan izin Dishub untuk menjadi mitra.

  • Multi-Channel: Offline, Online, B2B

    Usaha travel modern menjual di banyak kanal: loket offline, online platform (Tiket.com, Traveloka), dan B2B (korporat, hotel, event organizer). Tiap channel punya margin dan komisi berbeda (10-20% untuk platform). Pembukuan per channel penting.

  • PPh Pasal 4(2) untuk Sewa Kendaraan

    Usaha travel yang menyewa kendaraan dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik. Travel yang menggunakan kendaraan sendiri (milik perusahaan) tidak kena PPh Pasal 4(2) untuk armada sendiri.

  • Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha travel dikenai pajak daerah (reklame, izin trayek, izin gangguan). Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk travel online. Tiap pemda bisa beda tarif.

  • Fluktuasi Harga Tiket & Bensin

    Harga tiket travel dan bensin fluktuatif mengikuti musim dan harga minyak dunia. Travel yang tidak punya lindung nilai rentan margin negatif saat harga bensin naik tapi tiket turun. Penting untuk kontrak jangka panjang dengan operator.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5%

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk usaha travel dan shuttle. Termasuk setup pembukuan multi-channel (offline + online + B2B), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN untuk Travel PKP

    Membantu travel PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel.

    • PPN compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Izin Dishub

    Pendampingan pengurusan izin dari Dishub setempat: izin operasi, izin trayek, dan standardisasi. Termasuk untuk travel online yang menjadi mitra platform. Audit Dishub compliant.

    • Izin Dishub lengkap
    • Mitra platform eligible
    • Risiko sanksi rendah
  4. 04

    Pembukuan Multi-Channel Travel

    Setup pembukuan multi-channel: loket offline, online platform (Tiket.com, Traveloka), dan B2B (korporat, hotel, event organizer). Termasuk tracking margin per channel, rekonsiliasi dengan laporan platform, dan PPN per channel.

    • Margin per channel terukur
    • Marketplace integration
    • PPN terkontrol
  5. 05

    Compliance PPh Pasal 4(2) Sewa

    Pendampingan compliance PPh Pasal 4(2) untuk travel yang menyewa kendaraan: pemotongan, pelaporan, dan bukti potong. Termasuk untuk sewa jangka panjang dari pemilik.

    • PPh Pasal 4(2) compliant
    • Bukti potong tersedia
    • Risiko sanksi rendah
  6. 06

    Compliance Pajak Daerah

    Pendampingan compliance pajak daerah (reklame, izin trayek, izin gangguan) sesuai perda setempat. Termasuk untuk travel dengan banyak trayek di berbagai pemda.

    • Pajak daerah compliant
    • Risiko sanksi pemda rendah
    • Multi-trayek rapi
  7. 07

    Hedging Harga Tiket & Bensin

    Konsultasi strategi lindung nilai untuk travel: kontrak forward bensin, harga acuan tiket, dan kontrak jangka panjang dengan operator. Penting untuk stabilitas margin.

    • Margin stabil
    • Risiko harga terkendali
    • Kontrak long-term aman

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala usaha (kecil/menengah/besar), channel penjualan (offline/online/B2B), dan pain point PPh/PPN/izin/pajak daerah.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk travel PKP, identifikasi izin Dishub, dan analisis pajak daerah.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP, Dishub, atau pemda, dan update regulasi (Permenhub, PPh Final).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Usaha travel, shuttle, dan carter dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Usaha besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Jasa Angkutan

    Jasa angkutan penumpang (travel, shuttle, carter) merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Jasa travel kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Beberapa korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

  • PP 28/2023

    Pajak Daerah & Retribusi

    Usaha travel dan shuttle dikenai pajak reklame (brand mobil), retribusi izin trayek, dan izin gangguan. Beberapa pemda mengenakan pajak khusus untuk travel online. Penting untuk verifikasi pajak daerah per pemda.

  • Permenhub 108/2017

    Izin Penyelenggaraan Angkutan

    Usaha travel dan shuttle wajib memiliki izin dari Kementerian Perhubungan (melalui Dishub setempat). Termasuk izin operasi, izin trayek, dan standardisasi. Tanpa izin, dianggap tidak legal.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan

    Usaha travel dan shuttle dengan karyawan tetap (sopir, operator, marketing) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk untuk sopir freelance dengan kontrak tetap.

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Kendaraan Operasional Impor

    Usaha travel mengimpor kendaraan operasional (bus kecil, minibus) atau suku cadang. Bea masuk 0%-25% sesuai HS Code, PPN 11%, PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi. Kendaraan komersial bisa kena bea masuk lebih rendah dari kendaraan penumpang.

  • PP 36/2017

    PPh Pasal 4(2) untuk Sewa

    Usaha travel yang menyewa kendaraan dari pemilik lain (bukan milik sendiri) dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah travel wajib PKP dan kena PPN 11%?

Travel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Travel dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua jasa travel (tiket, carter, shuttle). Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

Bagaimana cara menghitung PPh Final UMKM untuk travel?

PPh Final UMKM 0,5% dihitung dari omzet bruto per tahun. Misalnya, omzet Rp 2 Miliar per tahun, PPh Final = Rp 2 Miliar × 0,5% = Rp 10 juta per tahun, dilaporkan per triwulanan. Travel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible. Omzet dihitung dari seluruh penjualan (offline + online + B2B).

Berapa bea masuk bus travel impor?

Bus travel impor (HS 8702 untuk bus) dikenai bea masuk 0%-25% tergantung jenis dan negara asal. Bus dari Jepang biasanya 5%, dari China 10-15%. PPN 11% di atas CIF + bea masuk. PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) dipungut saat importasi. Bus bekas (secondhand) biasanya kena bea masuk lebih tinggi.

Apakah travel online (Tiket.com, Traveloka) memotong PPh dari travel?

Ya, platform online (Tiket.com, Traveloka) biasanya memotong PPh Final UMKM 0,5% dari fee travel yang menjadi mitra. Bukti potong diterbitkan dan bisa dilihat di dashboard travel. Travel perlu menghitung ulang untuk SPT (pemasukan dari platform sudah dipotong PPh). Penting untuk verifikasi per platform.

Bagaimana pembukuan untuk travel multi-trayek?

Travel multi-trayek membutuhkan pembukuan per trayek: pendapatan tiket, biaya operasional (bensin, tol, sopir), dan margin per trayek. Software travel dengan tracking jadwal, manifest penumpang, dan rekonsiliasi tiket. SPT PPh Final triwulanan. SPT PPN masa. Multi-trayek dengan pemda berbeda perlu NPWPD.

Apakah travel yang menyewa kendaraan dari pemilik lain kena PPh Pasal 4(2)?

Ya, travel yang menyewa kendaraan dari pemilik lain dikenai PPh Pasal 4(2) atas sewa. Tarif 10% dari nilai sewa untuk WP OP dalam negeri, 20% untuk WPOP luar negeri. Bukti potong PPh Pasal 4(2) diterbitkan oleh travel dan dilaporkan di SPT PPh Pasal 4(2) masa. Bukti potong menjadi kredit pajak bagi pemilik.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk travel?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp