Perpajakan · KBLI 55120

Konsultan Pajak untuk Hotel Bintang & Resort

Layanan pajak untuk hotel bintang 3-5, resort, dan akomodasi premium: PPh Final UMKM, PPN, pajak hotel 10%, PB1, standarisasi.

Chat via WhatsApp Semua layanan

Yang biasanya jadi masalah

  • Pajak Hotel 10% dari Pemda

    Hotel dikenai PAJAK HOTEL (10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa daerah membedakan tarif untuk hotel bintang (lebih tinggi) vs non-bintang (lebih rendah). Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda tempat hotel beroperasi.

  • PPN 11% untuk Hotel PKP

    Hotel bintang dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua penjualan: kamar, F&B (food & beverage), spa, dan fasilitas lainnya. PPN masukan dari operasional dan barang bisa di-recover.

  • Standarisasi Hotel Bintang

    Hotel bintang harus memenuhi standarisasi dari Kementerian Pariwisata: bintang 1-5 dengan kriteria fasilitas, SDM, dan layanan. Hotel yang tidak memenuhi standar bisa kehilangan status bintang. Audit berkala dari Kementerian.

  • Multi-Channel: Kamar, F&B, Spa, Event

    Hotel memiliki banyak channel pendapatan: kamar, F&B (restoran, bar, room service), spa, MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition), wedding, dan lain-lain. Tiap channel punya margin, PPN, dan pajak hotel berbeda. Pembukuan per channel penting.

  • PB1 untuk Hotel Mewah

    Hotel mewah (bintang 4-5) di beberapa daerah dikenai PB1 (Pajak Bangunan 1) untuk bangunan hotel. PB1 biasanya 5%-10% dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) bangunan. Penting untuk verifikasi PB1 per pemda.

  • BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Hotel

    Hotel dengan karyawan tetap WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan. Karyawan musiman (daily worker) beberapa tetap wajib didaftarkan. Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

  • Tourism Tax & Levy Khusus

    Beberapa daerah (Bali, Yogyakarta) mengenakan tourism levy atau pajak khusus untuk wisatawan mancanegara. Penting untuk verifikasi biaya tambahan yang membebani customer.

Yang kami kerjakan

  1. 01

    Setup PPh Final UMKM 0,5% untuk Hotel Kecil

    Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk hotel kecil (homestay, guesthouse). Termasuk setup pembukuan multi-channel (kamar, F&B), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

    • PPh Final optimal
    • Pembukuan multi-channel
    • SPT triwulanan ringan
  2. 02

    Klasifikasi PPN Multi-Channel Hotel

    Membantu hotel PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk semua penjualan: kamar, F&B, spa, MICE, event. Termasuk setup akun PPN masukan dari operasional (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel.

    • PPN multi-channel compliant
    • PPN masukan di-recover
    • SPT PPN lancar
  3. 03

    Compliance Pajak Hotel (PB1 & Pajak Hotel)

    Pendampingan compliance pajak hotel 10% dan PB1 (jika ada) sesuai perda pemda. Termasuk pendaftaran NPWPD, pelaporan bulanan, dan verifikasi tarif per pemda. Penting untuk jaringan hotel di berbagai pemda.

    • Pajak hotel compliant
    • PB1 compliant
    • NPWPD terdaftar
  4. 04

    Compliance Standarisasi Hotel Bintang

    Pendampingan compliance standarisasi hotel bintang dari Kementerian Pariwisata: kriteria fasilitas, SDM, layanan. Termasuk persiapan audit dari Kementerian dan update regulasi.

    • Standar bintang compliant
    • Audit Kementerian lancar
    • Status bintang terjaga
  5. 05

    Pembukuan Multi-Channel Hotel

    Setup pembukuan multi-channel: kamar, F&B, spa, MICE, event, wedding. Termasuk tracking margin per channel, PPN per channel, dan pajak hotel per channel. Integrasi data PMS (Property Management System) untuk rekonsiliasi otomatis.

    • Margin per channel terukur
    • PMS integration
    • PPN & pajak hotel jelas
  6. 06

    Compliance BPJS Ketenagakerjaan

    Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan hotel: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk karyawan tetap, musiman, dan harian. Audit Depnaker compliant.

    • BPJS compliant
    • Karyawan terdaftar
    • Risiko sanksi Depnaker rendah
  7. 07

    Optimasi Multi-Channel Revenue

    Konsultasi strategi pricing per channel: kamar (OK/RACK, BAR, Corporate), F&B, spa, MICE, wedding. Termasuk identifikasi channel dengan margin tertinggi dan compliance pajak per channel.

    • Pricing optimal
    • Margin channel jelas
    • Revenue per channel optimal

Cara kami bekerja

  1. 01

    Assessment Skala & Skema

    Pemetaan: skala hotel (kecil/bintang/resort), channel pendapatan (kamar/F&B/spa/MICE), dan pain point PPh/PPN/pajak hotel/standarisasi.

  2. 02

    Review Pajak & Compliance

    Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk hotel PKP, identifikasi pajak hotel dan PB1, dan analisis standarisasi.

  3. 03

    Setup Pembukuan & SPT

    Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah, dan template SPT PPh + SPT pajak hotel bulanan.

  4. 04

    Pendampingan & Audit

    Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Kementerian Pariwisata, dan update regulasi (Permenpar, perda pajak hotel).

Regulasi terkait

  • PP 55/2022

    PPh Final UMKM, 0,5%

    Hotel kecil (homestay, guesthouse) dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Hotel bintang (3-5 bintang) dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

  • UU PPN 42/2009

    PPN 11% untuk Hotel Bintang

    Hotel bintang yang PKP (omzet di atas Rp 4,8 Miliar) memungut PPN 11% untuk semua penjualan (kamar, F&B, fasilitas). Hotel kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Beberapa hotel besar juga dikenai PB1 (Pajak Bangunan 1) oleh pemda.

  • PP 28/2023

    Pajak Hotel & PB1

    Hotel dikenai PAJAK HOTEL (10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa daerah mengenakan PB1 (Pajak Bangunan 1) untuk hotel mewah. Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda tempat hotel beroperasi.

  • Permenpar 22/2018 jo. Permenpar 14/2020

    Standarisasi Hotel Bintang

    Hotel bintang WAJIB memenuhi standarisasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: bintang 1-5 dengan kriteria fasilitas, SDM, dan layanan. Hotel yang tidak memenuhi standar bisa kehilangan status bintang.

  • Permentan 14/2017

    SNI Hotel & Penginapan

    Hotel bintang harus memenuhi SNI untuk berbagai aspek: keselamatan kebakaran, sanitasi, makanan, dan kualitas pelayanan. Pengawasan oleh BSN dan Dinkes setempat. Audit berkala untuk verifikasi.

  • Permenaker 11/2019

    BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Hotel

    Hotel dengan karyawan tetap (resepsionis, housekeeping, chef, manager) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JP) dan BPJS Kesehatan. Termasuk untuk pekerja musiman atau harian (beberapa tetap wajib didaftarkan).

  • PMK 211/PMK.04/2019

    Barang & Jasa Hotel Impor

    Hotel bintang mengimpor barang mewah (furniture, linen, peralatan) dari Eropa, dan amenities (sabun, shampoo) dari berbagai negara. Bea masuk 5%-15% tergantung jenis, PPN 11%, PPh Pasal 22 (2,5% untuk API) saat importasi.

Kalau kantor pajak mulai bertanya

Tim yang mengurus pembukuan dan pajak Anda juga yang mendampingi saat datang SP2DK, pemeriksaan, sampai keberatan dan banding.

Cara kami menangani sengketa pajak

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah hotel bintang wajib PKP dan kena PPN 11%?

Hotel dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Hotel dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua penjualan (kamar, F&B, spa, MICE, event).

Berapa pajak hotel untuk hotel bintang?

Pajak hotel ditetapkan oleh masing-masing pemda. Biasanya 10% dari omzet penjualan kamar, F&B, dan fasilitas. Beberapa pemda membedakan tarif untuk hotel bintang (lebih tinggi, 10%) vs non-bintang (lebih rendah, 5%-8%). Penting untuk verifikasi pajak hotel per pemda tempat hotel beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk hotel yang dikenai pajak hotel.

Apa itu PB1 dan bagaimana kaitannya dengan hotel?

PB1 (Pajak Bangunan 1) adalah pajak atas bangunan mewah yang bukan tempat tinggal, termasuk hotel mewah (bintang 4-5), pusat perbelanjaan, dan gedung perkantoran premium. PB1 biasanya 5%-10% dari NJOP bangunan. Penting untuk verifikasi PB1 per pemda tempat hotel mewah beroperasi. Hotel kecil dan non-bintang biasanya tidak dikenai PB1.

Apakah hotel bintang bisa ekspor (menjual ke WNA)?

Hotel tidak 'mengekspor' dalam pengertian tradisional, tapi melayani wisatawan mancanegara (WNA). Penjualan kamar ke WNA tetap dikenai PPN 11% (jika PKP). Beberapa pemda memberikan tax free untuk WNA (kawasan wisata tertentu di Bali, Yogyakarta). Penting untuk verifikasi insentif pajak.

Bagaimana pembukuan untuk hotel bintang?

Hotel bintang membutuhkan pembukuan yang detail per channel: kamar (OK/RACK, BAR, Corporate, OTA), F&B (restoran, bar, room service), spa, MICE, event, dan lain-lain. Software PMS (Property Management System) seperti Opera, Micros, atau software lokal (seperti iHes, Mazarin) mengelola pembukuan. Integrasi dengan software akuntansi untuk laporan pajak.

Bagaimana pajak untuk kamar hotel yang dijual lewat OTA (Online Travel Agent)?

Kamar hotel yang dijual lewat OTA (Traveloka, Agoda, Booking.com) tetap dikenai PPN 11% (jika PKP) dan pajak hotel 10%. OTA biasanya memotong komisi 15-25%. Penting untuk verifikasi: (1) PPN dari customer tetap dipungut hotel, (2) komisi OTA dipotong dari hasil penjualan, (3) PPh Pasal 23 (2%) atas komisi OTA (jika OTA PKP Indonesia). Pembukuan harus terpisah untuk identifikasi margin.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk hotel bintang?

Kami memakai satu daftar harga untuk semua industri. Pembukuan bulanan mulai Rp750.000/bulan (Mikro: ≤30 transaksi, 1 rekening, non-PKP) dan Rp1.250.000/bulan untuk ≤100 transaksi. Pajak bulanan mulai Rp600.000/bulan untuk orang pribadi usaha dan Rp1.000.000/bulan untuk badan non-PKP. Paket Starter badan (laporan keuangan bulanan, pajak bulanan, dan SPT Tahunan Badan) mulai Rp2.000.000/bulan untuk non-PKP dan Rp3.000.000/bulan untuk PKP. Harga final mengikuti volume dan kondisi dokumen, disampaikan sebelum mulai.

Siapa yang menangani pekerjaan pajak saya?

Pekerjaan pajak Anda ditangani konsultan pajak Arunika. Cakupan, tenggat, dan harga kami sampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Apa yang dilakukan dalam perencanaan pajak (Tax Planning)?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check atas skema transaksi dan insentif pajak yang tersedia agar pajak dihitung sesuai ketentuan, bukan penggelapan pajak (tax evasion). Hasilnya bergantung pada fakta usaha Anda, jadi kami tidak menjanjikan angka penghematan.

Industri Terkait

Ceritakan kondisi usaha Anda

Kirimkan bidang usaha, kira-kira omzet setahun, dan apa yang sedang jadi masalah. Kami balas lewat WhatsApp.

Chat via WhatsApp