Perpajakan KBLI 56210

Konsultan Pajak untuk Jasa Boga / Catering

Spesialis pajak untuk catering pernikahan, korporat, event, dan delivery: PPh Final UMKM, PPN, pajak restoran 10%, izin Dinkes, BPJS.

Konsultasi Pajak Catering
A
B
C
20+ Jasa Catering Terbantu
Telah melayani jasa boga dan catering di Jabodetabek, Jawa Barat, Bandung, dan DI Yogyakarta

Tarif Pajak

11%

PPN

Tingkat Risiko

Rendah

Omzet Tipikal

Rp 100 juta - 50 Miliar per tahun (IKM catering rumahan hingga jaringan catering nasional)

Tantangan Perpajakan

PPh Final UMKM untuk Catering Kecil

Jasa boga/catering dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun eligible PPh Final UMKM 0,5%. IKM catering rumahan (katering untuk arisan, ulang tahun) sering tidak memiliki pembukuan rapi. Penting untuk setup pembukuan sederhana.

Pajak Restoran 10% dari Pemda

Jasa boga/catering dikenai PAJAK RESTORAN (10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa pemda membedakan tarif untuk catering di tempat (prasmanan) vs delivery. Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda tempat catering beroperasi.

PPN 11% untuk Catering PKP

Catering dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. Klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka. Penjualan ke customer akhir (B2C) tetap kena PPN.

Izin Dinkes (Laik Sehat) untuk Catering

Jasa boga/catering wajib memiliki izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Inspeksi Dinkes bisa sewaktu-waktu. Pelanggaran higiene sanitasi bisa menjadi temuan dan sanksi.

Multi-Channel: Pernikahan, Korporat, Event

Jasa boga/catering modern melayani banyak channel: pernikahan (prasmanan), korporat (catering kantor), event (konser, seminar), dan delivery. Tiap channel punya margin dan compliance berbeda. Pembukuan per channel penting.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Catering

Catering dengan karyawan tetap (koki, kurir) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk untuk karyawan musiman (event). Tanpa BPJS, sanksi Depnaker bisa diterapkan.

Higiene Sanitasi & Bahan Dilarang

Makanan catering harus aman dan tidak menggunakan bahan terlarang (boraks, formalin). Inspeksi dari Dinkes dan BPOM bisa sewaktu-waktu. Pelanggaran bisa menjadi temuan dan penutupan.

Solusi Perpajakan Kami

1

Setup PPh Final UMKM 0,5%

Pendampingan pendaftaran NPWP dan pengajuan SPT PPh Final UMKM 0,5% untuk jasa catering. Termasuk setup pembukuan multi-channel (pernikahan, korporat, event, delivery), estimasi omzet tahunan, dan template SPT triwulanan.

  • PPh Final optimal
  • Pembukuan multi-channel
  • SPT triwulanan ringan
2

Klasifikasi PPN untuk Catering PKP

Membantu catering PKP melakukan setup faktur PPN 11% untuk penjualan. Termasuk setup akun PPN masukan dari pembelian bahan (untuk recover), dan SOP faktur pajak per channel.

  • PPN compliant
  • PPN masukan di-recover
  • SPT PPN lancar
3

Compliance Pajak Restoran

Pendampingan compliance pajak restoran 10% (per pemda) untuk jasa catering. Termasuk pendaftaran NPWPD, pelaporan bulanan, dan verifikasi tarif per pemda. Penting untuk catering dengan banyak lokasi di berbagai pemda.

  • Pajak restoran compliant
  • NPWPD terdaftar
  • Pelaporan lancar
4

Compliance Izin Dinkes (Laik Sehat)

Pendampingan pengurusan izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Termasuk setup hygiene sanitasi sesuai Permenkes 1096/2011 dan SOP pengolahan makanan yang aman.

  • Laik Sehat tersedia
  • Higiene compliant
  • Inspeksi Dinkes lancar
5

Pembukuan Multi-Channel Catering

Setup pembukuan multi-channel: pernikahan (prasmanan), korporat (catering kantor), event (konser, seminar), dan delivery. Termasuk tracking margin per channel, HPP per menu, dan PPN/pajak restoran per channel. Integrasi data untuk rekonsiliasi otomatis.

  • Margin per channel terukur
  • HPP per menu jelas
  • PPN & pajak restoran rapi
6

Compliance BPJS Ketenagakerjaan

Pendampingan compliance BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk karyawan catering: pendaftaran, iuran, dan pelaporan. Termasuk untuk karyawan tetap dan musiman (event). Audit Depnaker compliant.

  • BPJS compliant
  • Karyawan terdaftar
  • Risiko sanksi Depnaker rendah
7

Compliance Higiene Sanitasi

Setup SOP hygiene sanitasi sesuai Permenkes 1096/2011: penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, dan transportasi. Termasuk training karyawan dan audit internal berkala. Penting untuk menghindari sanksi Dinkes dan BPOM.

  • Higiene compliant
  • Bahan aman
  • Risiko sanksi rendah

Bagaimana Kami Bekerja

1

Assessment Skala & Skema

Pemetaan: skala catering (kecil/menengah/besar), channel penjualan (pernikahan/korporat/event/delivery), dan pain point PPh/PPN/pajak restoran/izin Dinkes.

2

Review Pajak & Compliance

Review eligibilitas PPh Final UMKM, validasi PPN untuk catering PKP, identifikasi pajak restoran, dan analisis izin Dinkes.

3

Setup Pembukuan & SPT

Implementasi pembukuan multi-channel, akun PPN terpisah (jika PKP), dan template SPT PPh Final + SPT pajak restoran bulanan.

4

Pendampingan & Audit

Review bulanan SPT, pendampingan saat audit DJP atau Dinkes, dan update regulasi (Permenkes, perda pajak restoran).

Regulasi Pajak Terkait

PP 55/2022

PPh Final UMKM, 0,5%

Jasa boga/catering dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun dapat memilih PPh Final UMKM 0,5%. Catering besar dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib menggunakan tarif PPh badan Pasal 17 (22%).

UU PPN 42/2009

PPN 11% untuk Jasa Boga

Jasa boga/catering merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% saat PKP. Jasa boga kecil (non-PKP) tidak memungut PPN. Beberapa klien korporat butuh faktur PPN untuk kredit PPN masukan mereka.

PMK 181/PMK.03/2015

PPN untuk Bahan Pangan

Beberapa bahan makanan (daging, sayur, buah, beras) masuk kategori bebas PPN. Setelah diolah menjadi hidangan catering, status berubah menjadi jasa kena PPN 11%. Penting untuk klasifikasi per produk dan jasa.

PP 28/2023

Pajak Restoran & Pajak Daerah

Jasa boga/catering dikenai PAJAK RESTORAN (10% dari omzet) oleh pemda. Beberapa pemda membedakan tarif untuk catering di tempat (prasmanan) vs delivery. Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda.

Permentan 14/2017

Label & SNI Makanan

Makanan catering yang dijual harus aman untuk konsumsi: bahan segar, pengolahan higienis, dan penyimpanan yang benar. BPOM bisa melakukan sampling untuk makanan catering yang dicurigai tidak aman. SNI 01-3553-2006 untuk makanan siap saji.

Permenaker 11/2019

BPJS Ketenagakerjaan untuk Karyawan Catering

Jasa boga/catering dengan karyawan tetap (koki, asisten koki, kurir) WAJIB mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Termasuk untuk karyawan musiman (event wedding).

Permentan 14/2017

Higiene Sanitasi & Laik Sehat

Jasa boga/catering wajib mengikuti higiene sanitasi sesuai Permenkes 1096/2011 (Pedoman Hygiene Sanitasi Jasaboga). Inspeksi Dinkes setempat. Izin Dinkes Laik Sehat penting untuk compliance.

Butuh Konsultan Pajak untuk Pajak & Perpajakan Jasa Boga / Catering (Pernikahan, Korporat, Event, dan Pesanan)?

Konsultasikan strategi perpajakan bisnis Anda dengan konsultan pajak bersertifikat. Gratis konsultasi awal.

Konsultasi Gratis via WhatsApp

Layanan Konsultan Pajak & Perpajakan Jasa Boga / Catering (Pernikahan, Korporat, Event, dan Pesanan) di Seluruh Indonesia

Kami melayani klien dari berbagai kota besar di Indonesia. Temukan layanan spesifik di lokasi Anda.

Bali

Banten

DKI Jakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Kalimantan Timur

Kepulauan Riau

Riau

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tengah

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Sumatera Utara

Sumatra Selatan

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah jasa catering wajib PKP dan kena PPN 11%?

Jasa catering dengan omzet di bawah Rp 4,8 Miliar per tahun tidak wajib PKP, sehingga tidak perlu memungut PPN. Catering dengan omzet di atas Rp 4,8 Miliar wajib PKP, memungut PPN 11% dari customer. PPN berlaku untuk semua hidangan catering yang disajikan, baik untuk pernikahan, korporat, event, maupun delivery.

Berapa pajak restoran untuk jasa catering?

Pajak restoran ditetapkan oleh masing-masing pemda. Biasanya 10% dari omzet catering. Beberapa pemda membedakan tarif untuk catering di tempat (prasmanan, 10%) vs delivery (5%-8%) vs catering box (5%). Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda tempat catering beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk catering yang dikenai pajak restoran.

Bagaimana cara mengurus izin Dinkes (Laik Sehat) untuk catering?

Izin kesehatan lingkungan (Laik Sehat) dari Dinkes setempat. Syarat: (1) formulir pendaftaran, (2) fotokopi KTP pemilik, (3) fotokopi NIB, (4) denah lokasi dapur, (5) foto fasilitas dapur, (6) hasil uji sampel makanan (opsional), (7) SOP higiene sanitasi. Proses: 2-4 minggu. Inspeksi lapangan dari Dinkes. Laik Sehat berlaku 1-3 tahun.

Apakah klaim 'sehat' atau 'rendah kalori' pada makanan catering butuh izin khusus?

Klaim 'sehat', 'rendah kalori', 'rendah lemak', 'organik' pada makanan catering harus sesuai dengan PerBPOM 1/2017 dan didukung data laboratorium. Klaim berlebihan ('menurunkan berat badan', 'menyembuhkan') dilarang. Klaim 'halal' butuh sertifikat halal MUI. Review klaim dengan konsultan BPOM sebelum catering ke pasar.

Bagaimana pembukuan untuk catering dengan event musiman?

Catering dengan event musiman (pernikahan, event besar) perlu pembukuan yang mengelola musiman: DP (uang muka) di awal, termin pembayaran, dan konfirmasi event. Pembukuan event by event dengan tracking DP, pelunasan, dan biaya operasional. SPT PPh Final triwulanan (mungkin ada triwulan dengan omzet sangat tinggi). Software catering event dengan tracking jadwal.

Apakah catering katering box kena pajak yang sama dengan prasmanan?

Tergantung perda pemda. Beberapa pemda membedakan tarif untuk catering prasmanan (10%) vs catering box (5%-8%) vs delivery. Penting untuk verifikasi pajak restoran per pemda tempat catering beroperasi. Pendaftaran NPWPD wajib untuk catering yang dikenai pajak restoran.

Berapa biaya jasa konsultan pajak untuk catering?

Biaya bervariasi sesuai skala: IKM catering kecil (omzet < Rp 500 juta) berkisar Rp 500 ribu-1,5 juta/bulan (pembukuan, SPT PPh Final). Catering menengah (omzet Rp 500 juta - 4,8 Miliar) berkisar Rp 1,5-3 juta/bulan termasuk pembukuan multi-channel, pajak restoran. Jaringan catering (omzet > Rp 4,8 Miliar) berkisar Rp 3-8 juta/bulan termasuk PPh badan, PPN, pajak restoran multi-cabang, dan pendampingan audit. Hubungi Arunika untuk proposal.

Apakah Arunika Consulting memiliki izin praktek konsultan pajak resmi?

Ya, kami adalah Konsultan Pajak Terdaftar dengan izin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak dan anggota aktif Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjamin pendampingan yang legal dan profesional.

Bagaimana jika saya menerima surat SP2DK atau pemeriksaan pajak?

Jangan panik. Hubungi kami segera untuk analisis risiko. Kami akan mendampingi Anda menyusun tanggapan yang tepat, menyiapkan bukti pendukung, dan mewakili Anda dalam pembahasan dengan Account Representative (AR) untuk meminimalkan sanksi.

Seberapa besar potensi penghematan pajak (Tax Planning) yang bisa dilakukan?

Kami melakukan Tax Diagnostic Check untuk menemukan peluang efisiensi pajak yang legal. Strategi ini mencakup pemilihan skema transaksi yang tepat dan pemanfaatan insentif pajak yang tersedia, bukan penggelapan pajak (tax evasion).

Industri Terkait

Pajak Restoran & F&B

KBLI 56101

Pajak restoran dan bisnis F&B: PBJT makanan 10%, PPh Final UMKM, kewajiban pelaporan. Konsultasi pajak F&B bersama Arunika Consulting.

Pajak Coffee Shop & F&B

KBLI 56101

Pajak coffee shop dan bisnis F&B: PBJT makanan 10%, PPh Final UMKM, kewajiban pelaporan. Konsultasi pajak F&B bersama Arunika Consulting.

Pajak & Perpajakan Toko Makanan Siap Saji (Bubur Ayam, Sate, Bakso, Nasi Goreng, dan Street Food Retail)

KBLI 47810

Konsultan pajak untuk toko bubur, sate, bakso, nasi goreng, dan street food retail (KBLI 47810): PPh Final UMKM, PPN, pajak restoran, izin Dinkes.